005997700_1645185149-20220218-Pangsa_Pasar_KPR_Subsidi_BTN_Meleji-9.jpg

Gratis Pajak, Harga Rumah Bakal Diskon 21%

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, akan segera bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas lebih lanjut terkait pemanfaatan tanah sitaan koruptor hingga eks obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang akan dimanfaatkan untuk program tiga juta rumah.

“Terkait dengan Program 3 Juta Rumah, memang dalam waktu dekat, saya akan bertemu dengan Pak Ara, Menteri Perumahan, untuk membicarakan hal tersebut,” kata Rionald dalam media briefing di  Bandung, Jumat (8/11/2024).

Rionald menegaskan, pihaknya sangat mendukung langkah Menteri PKP dalam memanfaatkan lahan-lahan BLBI untuk berbagai proyek yang bermanfaat. Melalui kerjasama antar kementerian, khususnya dengan kementerian yang dipimpin Maruarar Sirait diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan aset negara secara efisien.

“Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLB,” ujarnya.

Adapun saat ini pemerintah tengah menilai aset-aset properti mana yang memiliki potensi terbesar untuk dikembangkan, dan kementerian yang dipimpin oleh Maruarar Sirait menjadi salah satu pihak yang sangat berperan dalam menentukan arah dan strategi pemanfaatannya. 

“Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara (Maruarar Sirait),” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Menteri PKP Maruara mengusulkan gagasan baru yakni ingin memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari koruptor untuk dijadikan perumahan rakyat. Ide ini disampaikan Maruarar saat berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.  Saat ini, pihaknya mempersiapkan sistem dan personel untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

 


Source link

084698000_1719462311-fotor-ai-2024062711342.jpg

Pajak Keuntungan Bitcoin di Italia Bakal Naik 42%

Sebelumnya, The Federal Reserve (The Fed) kembali memangkas suku bunga acuan dengan besaran 25 basis poin  menjadi 4,50-4,75 persen pada Kamis waktu AS. keputusan ini diharapkan dapat memberikan aset berisiko seperti Bitcoin dorongan lebih lanjut.

Bitcoin telah melonjak dalam beberapa hari terakhir, menetapkan beberapa titik harga tertinggi sepanjang masa menyusul kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS.

Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sebagian besar diuntungkan dari suku bunga rendah karena mereka, seperti saham teknologi, cenderung mengalami pergerakan harga yang lebih fluktuatif.

Ahli strategi riset kripto di penerbit dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) 21Shares, Matt Mena mengatakan dalam sebuah pernyataan pemotongan terbaru dapat memberikan dorongan lebih lanjut bagi kripto.

“Pemotongan suku bunga The Fed sebesar 25 bps memberikan dorongan ekonomi yang menguntungkan bagi aset berisiko seperti Bitcoin. Dikombinasikan dengan kebijakan Trump yang pro-kripto, ini menciptakan lingkungan makro yang mendukung bagi Bitcoin,” kata Mena, dikutip dari Decrypt, Jumat (8/11/2024).

Kripto terbesar di dunia, Bitcoin telah melonjak setelah kemenangan Donald Trump pada, mengingat banyaknya janji Trump untuk membantu industri tersebut. Harga Bitcoin sempat menembus harga tertinggi baru di kisaran USD 76.850 atau setara Rp 1,90 miliar. 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.


Source link

010595500_1502453066-20170811-indonesia-property-expo-AY4.jpg

Maruarar Sirait Mau Pangkas Komponen Pajak, Harga Rumah Bisa Turun 5 Persen

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tengah mengejar target program 3 juta rumah yang dikejar Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mencari titik-titik tanah dengan harga murah.

Upaya Maruarar Sirait, salah satunya dengan safari ke instansi-instansi pemerintahan. Ada beberapa yang dikejar olehnya dalam 2 pekan terakhir.

“Jadi saya hari ini merasa dapat semangat baru karena 2 minggu ini saya belanja masalah dan belanja sukungan memetakan dimana ada masalah, dimana ada dukungan,” kata Ara di Kantor Kementerian BUMN, dikutip Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan sudah menemui beberapa lembaga, misalnya Kejaksaan Agung yang punya tanah seluas 10 hektare di Banten. Kemudian, ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga punya lahan lebih besar.

“Seperti di Kejaksaan kami dapat dukungan, ada tanah 10 hektar di Banten, tadi pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dapat dukunga luar biasa, dapat tanah di Mojokerto 150 hektar, di Tangerang kurang lebih 7 hektar, belum lagi dari KPK juga dan sebagainya yg membantu kami dari KPK, BPKP,” jelasnya.

Berikutnya, Ara juga mengunjungi Menteri BUMN Erick Thohir. Ada beberapa hal yang jadi poin pertemuannya. Termasuk memetakan aset-aset BUMN di sektor perumahan, mulai dari Perum Perumnas, PT Perusahaan Pembangunan (PTPP), hingga PT Bank Tabungan Negara (BTN).

“Termasuk dukungan luar biasa dari Menteri BUMN. Satu harga tanah itu murah, atau gratis. Tanahnya dari mana saya rasa saya sudah jelaskan,” katanya.

Selain itu, Ara juga melihat adanya peluang efisiensi anggaran dalam pembelian bahan bangunan salah satunya semen. Ini dilakukan melalui koordinasi dengan Semen Indonesia yang berpeluang ada diskon pembelian semen.

“Saya senang sekali sudah bicara dengan Dirut Semen (Indonesia) ya dan juga dengan Dirjen kami, kalau bisa belanja tetapi itu sesuatu yang wajar dalam jumlah yang besar itu sesuatu yang wajar sekali mendapatkan suatu diskon,” urainya.

“Jadi itu hal-hal baik dan kita mau sinergikan dan saya dapat informasi ada Green, bisa cepat, bisa kedap suara dan sebagainya ini bagus sekali,” sambungnya.


Source link

077345900_1677842261-Aksi_Koin_Peduli_untuk_Ditjen_Pajak-Herman-7.JPG

PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah Tumbuh 7,87% hingga Oktober 2024

Sebelumnya, Pemerintah akan memperpanjang pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah pada tahun 2025. Tujuannya untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

“Pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah. Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah, untuk memacu pertumbuhan itu, karena insentif terkait dengan PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Kendati demikian, Airlangga menegaskan, perpanjangan insentif PPN DTP pembahasannya akan dilanjutkan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Artinya, ia belum bisa memastikan seberapa lama insentif tersebut akan diperpanjang.

“Diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan,” ujarnya.

Jaga Daya Beli

Airlangga menilai, insentif PPN DTP perumahan sangat diperlukan oleh masyarakat kelas menengah, utamanya untuk menjaga daya beli agar tidak mengalami pelemahan terus-menerus.

“Dan kelas masyarakat itu (kelas menengah) adalah pertama untuk membeli rumah. Yang kedua beli untuk mobilitas bekerja. Oleh karena itu, kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” imbuhnya.

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan insentif pajak PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik.

 


Source link

071853900_1611299590-20210122-IHSG-2.jpg

IHSG Jeblok di Tengah Kemenangan Trump, Begini Kata Bursa

Liputan6.com, Jakarta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahan usai Donald Trump unggul dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS). Pada perdagangan hari ini, Kamis 7 November 2024, IHSG turun 1,90 persen ke posisi 7.243,860.

Merujuk data RTI, IHSG hari ini dibuka pada posisi 7.383,868 dan berkutat di zona merah. Sebanyak 362 saham terkoreksi, 221 saham naik, dan sisanya 199 saham stagnan atau mengalami perubahan 0,00 persen.

Dalam sepekan, IHSG turun 4,36 persen dan turun 0,40 persen sejak awal tahun (year to date/YTD). Tak mau buru-buru ambil kesimpulan, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman mengatakan pelemahan IHSG tidak serta merta disebabkan sentimen kemenangan Trump.

“Saya belum dapat dampaknya, karena baru kemarin. Kita lihat dulu, kan tidak bisa satu hari. Masih ada periode kalau menurut saya, kita coba lihat dampaknya,” kata Iman kepada wartawan di gedung Bursa, Jumat (8/11/2024).

Kendari IHSG lesu, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Irvan Susandy optimis IHSG akhir tahun bisa terbang. Beberapa pendorongnya adalah ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia (BI). Sehingga diharapkan terjadi inflow ke pasar modal RI.

“Harapannya Fed rate turun, BI rate turun. Bener-bener ada inflow banyak ke kita. Rebalancing. Terus sekarang kan stabil, pemerintahan Pak Prabowo juga banyak melanjutkan dari Pak Jokowi. Beberapa terobosan kita tunggu dari Pak Prabowo di akhir tahun,” kata Irvan.

Irvan mencatat, sejumlah analis mengatakan aliran dana asing banyak yang kembali ke Amerika Serikat seiring kemenangan Trump. Trump mewacanakan sejumlah kebijakan proteksionis yang lebih berfokus pada perkembangan ekonomi domestik.

Antara lain menurunkan pajak korporasi menjadi 15% dari sebelumnya 21%. Lalu menetapkan bea impor sebesar 10–20% atas seluruh barang impor. Khusus untuk China, bea impor yang akan dikenakan sebesar 60%.

“Analis kan bilang perang dagangnya akan makin lebih dengan China. Kita kan, China salah satu tujuan ekspor kita. Takutnya memang akan menjadi tight lagi. Tapi ekonomi kita stabil, pertumbuhan bagus,” kata Irvan.

 


Source link

054069900_1730997577-20241107_214217.jpg

Erick Thohir-Maruarar Sirait Bakal Sulap Aset BUMN jadi Perumahan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Keduanya sepakat mendukung program 3 juta rumah seperti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ada sejumlah aspek yang dibahas keduanya menteri Kabinet Merah Putih (KMP) tersebut. Salah satunya dengan memetakan sejumlah aset BUMN sektor perumahan.

“Jadi kita tadi punya kesepakatan untuk memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan dimana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga dimana yang memang perumahan menengah nantinya,” ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Dia menjelaskan, terobosan yang dibawa Menteri Ara dinilai sukses dan bisa mengejar target yang diberikan Presiden Prabowo. Utamanya dalam penciptaaan 3 juta rumah.

“Terobosan pak Ara luar biasa sangat menolong kami juga kedepannya dan kami punya komitmen yang sama bagaimaan mensukseskan program bapak Presiden, program tiga juta rumah dan kita punya komitmen yang sama dan insyaaAllah kita dukung dari kerja-kerja berat pak Menteri,” bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Maruarar Sirait menyampaikan, salah satu yang bakal dibahas selanjutnya adalah soal biaya jual perumahan. Ini mendapat dukungan dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).

“Dari pak Erick hari ini kuar biasa yang pertama kami mensinergikannya dengan BTN, besok malam kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik dimana salah satu bentuk apakah pajak dan pembiayaan bisa kami upayakan kurang, artinya apa? Biaya itukan pada akhirnya diberikan kepada konsumen,” urainya.

Menurutnya, ada 3 poin penting yang dibahas keduanya. Pertama, soal ketersediaan tanah murah atau gratis milik BUMN. Kedua, soal efisiensi bahan bangunan. Ketiga, perubahan komponen pembentuk harga bagi rumah rakyat.

“Harusnya buat rakyat jangan lagi dibebani oleh pajak justru harusnya dikasih insentif bukan dipajakin ini berlaku untuk rumah untuk rakyat ya terutama rakyat kecil,” pungkasnya.

 


Source link

053624700_1540094875-2018021-Bayar-Pajak-Kendaraan-Sambil-Berolahraga-di-Kawasan-CFD-angga-1.jpg

Beda Pemblokiran dan Pelaporan Jual Kendaraan Bermotor, Simak!

Liputan6.com, Jakarta Banyak wajib pajak yang masih belum memahami perbedaan antara pemblokiran dan pelaporan jual kendaraan bermotor. Padahal, kedua prosedur ini sangat penting bagi pemilik kendaraan untuk menghindari masalah pajak dan administrasi.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, Morris Danny, pemblokiran kendaraan bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Unit Pelaksana Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) untuk membatasi sementara status kepemilikan atau pengoperasian kendaraan tertentu.

“Tindakan ini bertujuan untuk membatasi sementara status kendaraan tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, ada dua jenis pemblokiran, yaitu pemblokiran data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan pemblokiran data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),” jelas Morris, Kamis (7/11/2024).

Jenis dan Tujuan Pemblokiran Kendaraan

Pemblokiran data BPKB berfungsi mencegah perubahan identitas kendaraan dan pemilik, serta membantu penegakan hukum pada kendaraan yang terlibat kasus kriminal.

Selain itu, pemblokiran BPKB juga melindungi kepentingan kreditur terkait pinjaman kendaraan. Sementara itu, pemblokiran data STNK dilakukan untuk mencegah pengesahan atau perpanjangan registrasi kendaraan dan penggantian STNK. Hal ini penting untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pelaporan Jual Kendaraan Bermotor

Berbeda dengan pemblokiran, pelaporan jual kendaraan bermotor adalah prosedur yang wajib dilakukan oleh pemilik kendaraan setelah menjual kendaraannya kepada pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016. Langkah ini sangat penting karena memungkinkan pemilik lama terhindar dari pajak progresif saat membeli kendaraan baru serta menghindari potensi masalah di masa depan.

“Dengan melaporkan penjualan kendaraan, pemilik dapat menghindari pajak progresif dan masalah administratif lainnya di masa mendatang,” ungkap Morris. Pelaporan dapat dilakukan secara online melalui website pajakonline.jakarta.go.id, sehingga mempermudah proses tanpa perlu datang ke SAMSAT.

 


Source link

072799000_1672910732-Imbas_potensi_perlambatan_ekonomi_nilai_rupiah_melemah_terhadap_dollar-ANGGA_1.jpg

Awas, Penerimaan Negara Bisa Anjlok Gara-Gara Ini

Liputan6.com, Jakarta Beragam aturan pembatasan produk tembakau yang menimbulkan polemik, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes)

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho bahwa aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

“Jadi INDEF sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika Rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja,” katanya dia dikutip, Kamis (7/11/2024).

Dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut negara dapat kehilangan Rp160,6 triliun yang setara 7% dari penerimaan perpajakan. Beberapa tahun belakangan, pendapatan industri tembakau juga mengalami penurunan akibat kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kemudian dari sisi tenaga kerja, Andry mengatakan akan ada sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang terdampak dan merujuk pada data tenaga kerja industri tembakau tahun 2019, angka tersebut setara dengan 32% yang terdampak.

Sebagai sektor yang berkontribusi besar bagi negara, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat status tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional perlu dipertahankan.

Mudi mengatakan, pemerintah perlu merumuskan regulasi atau aturan yang tidak menekan industri tembakau agar sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal. Menurutnya aneh apabila sektor tembakau, yang merupakan sektor padat karya, terus diberikan tekanan regulasi di saat kontribusi tembakau masih menjadi salah satu penyokong terbesar bagi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.

“Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau,” pungkasnya.


Source link

053555900_1490082341-2017021-Daftar-Orang-Terkaya-Dunia-Tahun-2017-Versi-Forbes-AP-2.jpg

Cuan Jumbo dari Penjualan Saham Apple, Warren Buffett Bakal Kena Pajak Segini

Berkshire Hathaway juga hanya beli saham senilai USD 1,5 miliar pada kuartal itu. Selain itu, Berkshire juga tidak membeli kembali saham atau buyback saham yang menunjukkan Buffett bahkan tidak melihat saham perusahaannya sendiri sebagai barang murah.

Adapun laba operasi dari lusinan bisnis Berkshire turun menjadi USD 10,09 miliar atau sekitar USD 7.019 per saham kelas AS dari USD 10,76 miliar setahun sebelumnya.

Laba  penjaminan asuransi turun 69 persen, tertekan oleh meningkatnya klaim, seiring kerugian USD 565 juta dari Badai Helene dan penyelesaian pengadilan terkait bangkrutnya pemasok bedak yang sudah tutup yakni Whittaker Clark and Daniels.

Hal ini lebih dari mengimbangi hampir dua kali lipat laba penjaminan emisi di Geico.Berkshire juga prediksi kerugian sebelum pajak sebesar USD 1,3 miliar-USD 1,5 miliar pada kuartal keempat akibat Badai Milton yang hantam Florida pada Oktober.

Sementara itu, laba bersih mencapai USD 26,25 miliar atau USD 18.272 saham kelas A dibandingkan dengan kerugian USD 12,77 miliar atau USD 8.824 per saham, setahun sebelumnya ketika harga saham yang jatuh kurangi nilai investasi Berkshire Hathaway.

Buffett menuturkan, kinerja laba operasional lebih mencerminkan kinerja Berkshire. Aturan akuntansi haruskan Berkshire melaporkan keuntungan dan kerugian investasi yang belum direalisasi saat melaporkan laba bersih, menambah volatiltas yang Buffett sarankan untuk diabaikan oleh investor.

Warren Buffett (94) telah memimpin Berkshire Hathaway sejak 1965, dan diharapkan pada akhirnya akan menyerahkan kepemimpinannya kepada Wakil Ketua Greg Abel (62).

Adapun bisnis konglomerat yang berkantor pusat di Omaha, Nebraska ini juga mencakup Berkshire Hathaway Energy, banyak perusahaan industri dan manufaktur, pialang real estate besar dan bisnis ritel yakni Dairy Queen dan Fruit of the Loom.

 


Source link

000373000_1728893327-WhatsApp_Image_2024-10-14_at_14.49.45_51404a85.jpg

Gebrakan Baru Maruarar Sirait, Lobi Sri Mulyani Bebaskan Pajak Demi Turunkan Harga Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus berjibaku mencari lahan untuk program pembangunan 3 juta rumah. Hal ini sesuai dengan program Presiden Prabowo. Menurut rencananya, ia ingin menyiapkan rumah dengan tanah gratis dan bisa dipakai sebagai agunan ke perbankan.

Terbaru, Ara baru saja mengantongi total 157 ha tanah HGB (hak guna bangunan) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berlokasi di Mojokerto dan Tangerang.

“Pak Nusron (Wahid) siapkan ada tanah yang ideal, artinya yang tak bermasalah, cukup banyak di Mojokerto, ada 151 ha. Statusnya adalah HGB. Itu bukan bagian dari barang milik negara (BMN), jadi itu bisa langsung digunakan. Tinggal nanti kita survey,” bebernya usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ditulis Rabu (6/11/2024).

“Kedua, di Banten, di Tangerang, ada seluas 6 ha. Jadi konkret ini saya datang sore ini, luar biasa dukungan pak Menteri dan jajarannya,” ungkap dia.

PNS dan MBRAra melanjutkan, alokasi tanah itu bakal diutamakan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk PNS dan TNI/Polri.

Usai mengantongi lahan tersebut, Kementerian PKP disebutnya bakal menyiapkan skema agar itu bisa dijadikan sebuah ekosistem perumahan yang baik. Ara pun telah berdiskusi dengan pihak perbankan, untuk menjadikan tanah itu nantinya bisa turut dijadikan jaminan.

“Nanti struktur pembiayaannya kalau itu PNS berpenghasilan rendah, TNI/Polri, tadi saya dengar itu bisa dijadikan jaminan ke bank. Jadi itu akan sangat bagus,” kata Ara.

“Mungkin kalau berkenan tanahnya dikasih gratis bagi rakyat. Rakyat itu kemudian bisa menjaminkan ke bank. Bank itu akan punya dua jaminan, tanah itu dan juga adalah slip gajinya. Kalau dia misalnya merupakan TNI/Polri, PNS, dan ASN,” ungkapnya.

 


Source link