Monthly Archives: October 2024

Menjelang akhir orasi ilmiahnya di Sekolah Vokasi UGM Yogyakarta, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Anggito Abimanyu menyebut ada peluang menambah pendapatan negara dari ‘underground economy’.

Istilah ‘underground ekonomi’, dipaparkan Wamenkeu Anggito saat menjelaskan subyek ‘tantangan lain yang berdatangan’ yang termuat di halaman 19 dari 22 slide power point orasi ilmiahnya saat Sidang Senat Terbuka Dies Natalis ke-15 dan Lustrum III Sekolah Vokasi, Senin (28/10/2024).

Di slide tersebut terpapar empat tantangan yang dihadapi Indonesia, khususnya kabinet Merah Putih. Pertama, kehadiran Artificial Intelligence/AI yang menghadirkan lompatan kemajuan teknologi, namun disrupsinya akan luar biasa.

“Kedua banjir barang impor. Ini teman-teman Ditjen Pajak masih ingat sekali dan ini tidak bisa dihindari juga. Karena kita memang kalah kompetitif dengan China. Mosok nggak ada cara lain gitu ya, yang membuat barang kita lebih kompetitif,” ujarnya.

Dirinya mengaku ngeri saat dipresentasikan mengenai besaran masuknya barang-barang ilegal maupun drug trafficking. “Yang terakhir, mengenai maraknya judi online. Sudah ada angkanya. Kemarin juga membuat saya juga merinding. Angka yang disampaikan Kominfo. Waduh jumlahnya mengejutkan sekali,” ucapnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah periode 2005-semester I 2024 dengan status yang telah ditetapkan mencapai Rp 5,34 triliun. Adapun nilai kerugian pada pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mencapai Rp 4,01 triliun.

Mengutip Antara, Selasa (29/10/2024), saat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024 kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024, Ketua BPK Isma Yatun menuturkan, atas kerugian pada pemda dan BUMD telah dilakukan pelunasan sebesar Rp 1,54 triliun. Dalam proses angsuran Rp 987,58 miliar dan penghapusan Rp 27,42 miliar.

Dengan demikian, ia menuturkan, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp1,45 triliun atau 36,21 persen dari total kasus kerugian daerah yang telah ditetapkan. IHPS I-2024 juga mencatatkan 603.258 rekomendasi BPK yang diberikan kepada pemda dan BUMD sepanjang 2005 hingga semester I-2024, telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi sebanyak 78,4 persen. Pemda dengan tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi yang tertinggi, antara lain Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati 99,48 persen, Pemkab Sukoharjo 99,42 persen, dan Pemkab Sragen 99,28 persen.

“Kami mengapresiasi komitmen kepala daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK serta meletakkan harapan pada DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia) sebagai representasi daerah, agar mengoptimalkan perannya dalam pengawasan, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK RI, demi perbaikan dan terwujudnya tata kelola keuangan yang semakin transparan dan akuntabel,” tutur Isma, seperti dikutip dari Antara.

Mengecek nomor NPWP dengan nama merupakan salah satu dari beberapa metode yang tersedia untuk memverifikasi status wajib pajak. Meskipun tidak sefleksibel metode lain seperti menggunakan NIK atau nomor NPWP langsung, pengecekan dengan nama tetap bisa dilakukan melalui layanan Kring Pajak atau kunjungan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak.

Penting untuk diingat bahwa NPWP bukan hanya sekedar nomor identitas, tetapi juga merupakan sarana penting dalam administrasi perpajakan. Memiliki NPWP yang aktif dan terverifikasi membawa berbagai manfaat, mulai dari kemudahan urusan administratif hingga kontribusi pada pembangunan negara melalui sistem perpajakan yang teratur.

Dengan adanya berbagai metode pengecekan NPWP secara online, baik melalui website resmi DJP, aplikasi M-Pajak, maupun fitur pemindaian QR code, wajib pajak kini memiliki akses yang lebih mudah untuk memantau status NPWP mereka. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam menyederhanakan dan meningkatkan efisiensi sistem perpajakan nasional.

Sebagai wajib pajak, penting untuk selalu menjaga keaktifan NPWP, memperbarui data jika ada perubahan, dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kita tidak hanya menghindari sanksi, tetapi juga berkontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Indonesia.

Seiring dengan perkembangan teknologi, Direktorat Jenderal Pajak terus melakukan inovasi untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT. Beberapa terobosan teknologi yang telah diterapkan antara lain:

1. e-SPT

Aplikasi e-SPT memungkinkan Wajib Pajak untuk mengisi SPT dalam bentuk elektronik. Data yang diinput melalui aplikasi ini dapat langsung diunggah ke sistem DJP Online, memudahkan proses pelaporan dan mengurangi kesalahan input data.

2. e-Filing

Sistem e-Filing memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT secara online tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak. Sistem ini dapat diakses 24 jam sehari, 7 hari seminggu, memberikan fleksibilitas waktu bagi Wajib Pajak.

3. e-Form

e-Form adalah formulir SPT elektronik berbentuk file dengan ekstensi .xfdl yang dapat diisi secara offline, kemudian dilaporkan secara online melalui laman DJP Online.

4. Mobile Tax

Aplikasi mobile yang memungkinkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT melalui smartphone. Fitur ini terutama bermanfaat untuk pelaporan SPT 1770 SS dan 1770 S.

Penggunaan teknologi ini tidak hanya memudahkan Wajib Pajak, tetapi juga meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan, mengurangi penggunaan kertas, dan meminimalisir kesalahan dalam pelaporan pajak.

Liputan6.com, Jakarta – Venesia akan memperpanjang penerapan pajak wisata harian pada 2025. Kebijakan ini akan menggandakan biaya untuk pemesanan menit terakhir menjadi 10 Euro atau setara Rp170 ribu yang diumumkan oleh pejabat kota pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Mengutip laman Euro News, Sabtu, 26 Oktober 2024, langkah ini diambil setelah program percontohan yang diluncurkan awal 2024, menunjukkan hasil yang signifikan meskipun menuai berbagai kritik. Wali Kota Venesia, Luigi Brugnaro, menegaskan bahwa pajak ini bertujuan untuk membantu kota dan warganya dalam memerangi overtourism.

Pihaknya juga menghindari lonjakan pengunjung selama liburan dan akhir pekan yang ramai. “Venesia adalah kota pertama di dunia yang mencoba mengelola masalah kelebihan turis. Kami memperoleh hasil yang penting,” ujar Brugnaro.

Pajak perjalanan harian ini akan diberlakukan setiap hari Jumat hingga Minggu dan pada hari libur, mulai 18 April hingga 27 Juli 2025, dengan total 54 hari. Jumlah ini hampir dua kali lipat dari jumlah hari yang diberlakukan tahun ini.

Turis yang tidak melakukan reservasi hingga empat hari sebelumnya akan dikenakan biaya 10 Euro atau 170 ribu, bukan 5 Euro seperti biasanya. Pajak akan berlaku selama jam sibuk, mulai pukul 08.30 hingga 16.00.

Pengecualian pajak diberikan kepada penduduk, pengunjung kelahiran Venesia, pelajar, dan pekerja, serta wisatawan yang memiliki reservasi hotel atau penginapan lainnya. Selain itu, pengecualian juga diberikan untuk berbagai alasan, termasuk akses untuk bekerja, sekolah, perawatan medis, serta bagi orang-orang yang lahir di Venesia dan penduduk wilayah Veneto. 

Liputan6.com, Jakarta Saat ini, komunitas startup di Jakarta tengah mengalami perkembangan yang pesat. Sebagai salah satu pusat ekonomi dan bisnis di Indonesia, kota ini menjadi rumah bagi berbagai ide inovatif yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi untuk berkembang lebih lanjut.

Namun, tantangan yang dihadapi para pelaku usaha, seperti akses ke pendanaan dan mentor berpengalaman, masih menjadi hambatan yang perlu diatasi.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Jakarta Start – Mulai Aja Dulu diresmikan pada Kamis, 24 Oktober 2024 lalu. Acara diinisiasi sebagai wadah bertemunya komunitas startup dan kreatif di Jakarta, dengan mengusung tema Startup & Creative Meetup Event. Acara ini diharapkan menjadi titik awal yang membawa Jakarta menuju jajaran kota terdepan di dunia dalam ekosistem startup.

Peresmian Jakarta Start diresmikan oleh Ridwan Kamil, yang dikenal memiliki perhatian besar terhadap perkembangan inovasi dan teknologi di Indonesia. Dengan partisipasinya, acara ini diproyeksikan akan menjadi momentum penting dalam memperkuat posisi Jakarta sebagai salah satu kota yang ramah terhadap perkembangan startup dan bisnis kreatif.

Ridwan Kamil juga berbicara tentang dukungannya bagi generasi muda dan para pelaku startup di Jakarta, khususnya mengenai akses ruang kerja.

“Gen Z dan startup suka work from anywhere, dan ada yang curhat untuk diringankan karena coworking space bayar. Untuk itu, coworking space di seluruh Jakarta akan kami subsidi bagi para startup agar mereka dapat berkarya tanpa beban biaya besar,” ungkap dia.

Beliau juga menyatakan komitmennya dalam meninjau ulang kebijakan perpajakan untuk startup. “Kami akan kaji lagi perpajakan untuk startup agar tidak disamakan dengan perusahaan yang sudah mapan. Dengan demikian, pajak dapat berkurang, dan mereka punya ruang lebih untuk investasi,” tambah Ridwan Kamil.

Selain itu, perubahan tersebut bersifat retroaktif, yang mempengaruhi semua transaksi kripto yang dimulai sejak 1 Januari 2018.

Pembaruan ini merupakan bagian dari upaya Dubai yang lebih luas untuk mengatur industri kripto, yang dimulai pada tahun 2022 ketika Dubai menjadi salah satu tempat pertama di kawasan tersebut yang menerapkan aturan yang jelas untuk bisnis kripto. 

Mengingat perkembangan ini, banyak orang di bidang kripto mungkin bertanya-tanya apakah pindah ke Dubai bisa menjadi keputusan yang tepat untuk memanfaatkan manfaat pajak ini.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Dalam proses balik nama sertifikat tanah, terdapat beberapa komponen biaya yang perlu diperhatikan. Biaya-biaya ini dapat bervariasi tergantung pada nilai properti, lokasi, dan regulasi daerah setempat. Berikut adalah rincian komponen biaya yang umumnya terlibat dalam proses balik nama sertifikat tanah:

1. Biaya Penerbitan Akta Jual Beli (AJB)

Akta Jual Beli (AJB) merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah dalam transaksi jual beli. Biaya penerbitan AJB biasanya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan berkisar antara 0,5% hingga 1% dari nilai transaksi. Besaran pastinya dapat bervariasi tergantung kesepakatan dengan PPAT dan kompleksitas transaksi.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini menjadi kewajiban pembeli dan dihitung berdasarkan nilai perolehan objek pajak. Tarif BPHTB umumnya sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP bervariasi di setiap daerah, namun umumnya berkisar antara Rp60 juta hingga Rp80 juta.

3. Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah

Penjual tanah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas keuntungan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah. Tarif PPh ini bersifat final dan besarnya adalah 2,5% dari nilai transaksi untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada umumnya. Namun, untuk rumah sederhana atau rusun sederhana, tarifnya lebih rendah yaitu 1%.

4. Biaya Pengecekan Sertifikat

Sebelum proses balik nama dilakukan, perlu dilakukan pengecekan keaslian dan status sertifikat tanah di Kantor Pertanahan setempat. Biaya pengecekan sertifikat ini relatif kecil, biasanya sekitar Rp50.000 per sertifikat.

5. Biaya Pendaftaran Balik Nama di BPN

Biaya ini dikenakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses administrasi balik nama sertifikat. Besarannya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, dengan rumus: (nilai tanah per m2 x luas tanah) / 1000 + biaya pendaftaran. Biaya ini umumnya lebih kecil dibandingkan komponen biaya lainnya.

6. Biaya Notaris/PPAT

Jika menggunakan jasa notaris atau PPAT untuk mengurus keseluruhan proses balik nama, akan ada biaya tambahan untuk jasa mereka. Besarannya bervariasi, namun umumnya berkisar antara 0,5% hingga 1% dari nilai transaksi, tergantung pada kompleksitas pekerjaan dan kesepakatan dengan notaris/PPAT.

Liputan6.com, Washington D.C – Dalam kampanyenya, Wakil Presiden Amerika Serikat dan Calon Presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris menjanjikan diakhirinya pajak atas tip atau gratifikasi yang diterima pekerja.

Janji itu spontan disambut meriah peserta kampanye, termasuk anggota serikat pekerja, dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (24/10/2024).

Kanie Kastroll adalah perwakilan serikat pekerja kasino di Las Vegas, Nevada. Ia menilai bahwa Kamala punya rencana yang jelas untuk mengakhiri masalah pajak.

“Saya tahu bahwa Wakil Presiden Kamala Harris mempunyai rencana yang jelas untuk mengakhiri pajak federal atas tip bagi kami para pekerja jasa di Nevada. Itu benar dan Donald Trump hanya berpura-pura menjadi penyelamat pekerja.”

Mantan Presiden dan Calon Presiden dari Partai Republik Donald Trump telah mengunjungi Las Vegas, kota yang bergantung pada industri jasa.

Ia datang untuk mempromosikan rencananya, dengan tidak akan mengenakan pajak atas tip bagi bandar kasino, pelayan, dan pembantu rumah tangga.

Seorang pendukung Trump, Didi Lima, mengatakan; “Cara Trump akan disukai para karyawan khususnya yang tidak memiliki gaji, dan yang berpenghasilan dari tip. Itu akan disukai.”

Trump juga telah meraih dukungan dari Departemen Kepolisian Las Vegas. Steve Grammas, ketua Asosiasi Polisi Pelindung Las Vegas, mengatakan bahwa mayoritas warga negara percaya pada penegak hukum.

Dalam berbagai rapat umum, Grammas telah berbicara tentang dukungan Trump bagi penegakan hukum.

Dukungan dari puluhan ribu anggota serikat pekerja yang bekerja di Nevada sangat diharapkan oleh kedua calon presiden.

Kamala Harris juga memperoleh dukungan dari serikat setempat, Teamsters.

Tetapi, organisasi nasional penyedia barang dan pekerja gudang itu menolak untuk mendukung capres manapun.

Dalam debat pertama mereka, Kamala Harris memberikan kritik tajam terhadap Donald Trump, membahas isu-isu krusial seperti aborsi, imigrasi, dan demokrasi Amerika. Momen ini menjadi pertemuan pertama mereka di atas panggung debat.