011844600_1668039398-Kripto_3.jpg

Kenya Mulai Pungut Pajak Pendapatan Hasil dari Pertukaran Kripto

Sebelumnya, anggota parlemen di Kenya saat ini sedang memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak undang-undang (UU) yang memungkinkan untuk mengenakan pajak kripto. 

RUU Pasar Modal (Amandemen), 2022 Kenya akan memungkinkan mengenakan pajak untuk pertukaran kripto, dompet digital, dan transaksi. Investor kripto di Kenya harus membayar pajak keuntungan modal kepada Otoritas Pendapatan Kenya saat mereka menjual atau menggunakan kripto mereka dalam sebuah transaksi. 

RUU itu juga akan meminta investor untuk memberi tahu Otoritas Pasar Modal  regulator keuangan pemerintah tentang rincian kepemilikan kripto mereka.

Menurut sebuah laporan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, sekitar 8,5 persen populasi Kenya, atau 4,25 juta orang di negara itu, memiliki mata uang kripto. 8,5 persen itu menempati peringkat kelima di dunia, dengan AS yang hanya memiliki 8,3 persen dari populasi peringkat keenam.

Sponsor RUU, Mosop MP Abraham Kirwa mengatakan amandemen tersebut akan memberikan ketentuan khusus untuk mengatur transaksi mata uang digital di Kenya. 

“Termasuk definisi mata uang digital, pembuatannya melalui penambangan kripto dan mengatur peraturan seputar perdagangan mata uang digital,” kata Kirwa. 

Sebelum Kenya, negara terakhir yang mempertimbangkan untuk mengenakan pajak pada kripto adalah Australia. Pemerintah Australia mengatakan dalam pengumuman anggarannya pada 25 Oktober 2022, mereka akan memperkenalkan undang-undang untuk mengabadikan perlakuan mata uang digital seperti Bitcoin sebagai aset.

Ini berarti investor akan membayar pajak capital gain atas keuntungan dari penjualan aset kripto melalui bursa dan saat mereka memperdagangkan aset digital. 

Namun aturan ini di Australia mendapat kritik dari pelaku industri yang menganggap Australia memperlakukan mata uang digital sebagai aset untuk tujuan pajak, dan bukan sebagai mata uang asing.

 

 

Source link

050353700_1648714874-20220331-Laporan-SPT-4.jpg

Batas Lapor SPT Badan Tersisa 3 Hari, Ini Dokumen Harus Disiapkan dan Cara Lapor!

 

 

1. Login ke laman DJP Online

 

Buka situs www.pajak.go.id, kemudian login menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan masukkan password serta kode keamanan. Selanjutnya Klik “Login”.

 

2. Pilih e-FillingNanti kamu akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik tab “Lapor” dan pilih “e-Form”.

 

3. Buat SPT dan isi formulirnya

 

Klik “Buat SPT”, kemudian lengkapi formulir SPT dengan mengisi tahun pajak dan status SPT normal.

 

Pembetulan bisa dipilih apabila kamu menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah dilaporkan sebelumnya. Jika tidak perlu pembetulan, maka kamu bisa melewati langkah tersebut.

 

4. Lengkapi data

 

Nantinya sistem akan secara otomatis mengunduh e-Form. Buka dokumen dan lengkapi data sesuai pada  lampiran induk SPT 1771.

 

5. Isi lengkap data pada lampiran-lampiran

 

Kamu perlu mengisi dengan lengkap lampiran khusus 1A, lampiran VI (apabila WP badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha lain), lampiran V,  lampiran IV, dan lampiran II.

 

Source link

053266700_1659532790-20220802_102131.jpg

Mau Beli Properti di Singapura, Pajaknya Sudah Naik Nih

Liputan6.com, Jakarta Singapura menaikkan pajak untuk pembelian properti di tengah kekhawatiran lonjakan harga terhadap ekonominya.

Melansir CNBC International, Kamis (27/4/2023) pemerintah Singapura mengumumkan bahwa pembeli properti lokal dan asing sekarang harus membayar bea materai pembeli tambahan yang lebih tinggi.

Aturan pajak baru tersebut pun mulai berlaku pada Rabu (26/4) kemarin, menandai tindakan. “Harga properti menunjukkan tanda-tanda akselerasi baru di tengah permintaan yang kuat” dalam tiga bulan pertama tahun ini,” demikian pernyataan pemerintah Singapura.

“Permintaan dari penduduk setempat yang membeli rumah untuk ditempati sangat kuat, dan ada juga minat baru dari investor lokal dan asing di pasar properti residensial kami,” kata Kementerian Keuangan, Kementerian Pembangunan Nasional dan Otoritas Moneter Singapura, dalam pernyataan bersama.

“Jika dibiarkan, harga bisa berjalan di depan fundamental ekonomi, dengan risiko kenaikan harga yang berkelanjutan relatif terhadap pendapatan,” lanjut mereka.

Lonjakan terbesar pada pajak properti di Singapura kali ini adalah penggandaan bea materai untuk pembeli asing dari 30 persen menjadi 60 persen.

Laporan riset OrangeTee & Tie tahun lalu menunjukkan, Singapura masih menjadi tujuan investasi teratas di kalangan investor asing.

“Terlepas dari kenaikan suku bunga baru-baru ini dan langkah-langkah pendinginan yang diterapkan pada Desember 2021, pembeli asing membeli lebih banyak kondominium mewah dengan harga SGD 5 juta ke atas tahun ini,” TULIS laporan tersebut.

“Pembelian kondominium mewah oleh orang asing dan Permanent Resident Singapura hampir kembali ke tingkat pra-pandemi, pada 2019”, tambahnya.

Namun, saham real estate di Singapura mengalami kerugian terbesar pada hari Kamis. City Development turun 5,74 persen, UOL Group turun 4,9 persen dan Keppel Corp turun 4,4 persen.

 

Source link

037561600_1673244871-pajak.jpeg

PKP Adalah Pengusaha Kena Pajak, Ini Keuntungan Dan Syaratnya

Meski sering menjadi suatu hal yang dihindari, pajak merupakan kewajiban semua masyarakat. Dengan melakukan kewajiban pajak, terdapat beberapa manfaat yang didapatkan juga oleh para pelakunya. Sebagai contoh menjadi pengusaha kena pajak atau PKP memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:

1. Terpenuhinya Tanggung Jawab Sosial

Pembayaran pajak penghasilan merupakan salah satu tanggung jawab sosial pengusaha kepada negara dan masyarakat. Dengan membayar pajak, pengusaha berkontribusi dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur dan layanan publik, seperti kesehatan, pendidikan, dan keamanan.

2. Meningkatkan Kredibilitas Bisnis

Pengusaha yang kena pajak cenderung lebih dihormati dan dianggap lebih kredibel oleh pihak lain, termasuk calon investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Ini karena pengusaha yang membayar pajak dianggap memenuhi kewajiban hukum dan bertanggung jawab secara finansial.

3. Mendapatkan Akses ke Layanan dan Fasilitas Publik

Sebagai warga negara yang taat pajak, pengusaha yang kena pajak dapat memperoleh akses ke berbagai layanan dan fasilitas publik, seperti jaminan sosial, program kesehatan, dan fasilitas pendidikan.

4. Menjadi Kepala Finansial yang Bertanggung Jawab

Membayar pajak membutuhkan perencanaan keuangan yang baik dan pengelolaan kas yang efektif. Ini membuat pengusaha yang kena pajak menjadi kepala finansial yang lebih bertanggung jawab dan cenderung lebih terampil dalam mengelola bisnisnya.

5. Mengurangi Risiko Legal

Membayar pajak secara tepat waktu dan lengkap dapat mengurangi risiko hukum dan sanksi dari otoritas pajak. Sebaliknya, pengusaha yang tidak membayar pajak atau melaporkan penghasilan yang tidak akurat dapat menghadapi risiko sanksi dan masalah hukum yang serius.

Itulah beberapa keuntungan menjadi pengusaha yang kena pajak. Namun, penting untuk diingat bahwa pajak penghasilan harus dikelola secara hati-hati dan tepat waktu agar tidak membebani keuangan bisnis Anda.

Source link

019306600_1612680676-Laporan_Keuangan.jpg

Penjualan Merosot, Laba Astra Agro Susut 53,52 Persen pada Kuartal I 2023

Liputan6.com, Jakarta – PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) mengumumkan kinerja perseroan sepanjang kuartal I yang berakhir pada 31 Maret 2023. Pada periode tersebut, Astra Agro Lestari membukukan pendapatan sebesar Rp 4,76 triliun.

Pendapatan ini susut 27,66 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 6,58 triliun. Melansir laporan keuangan perseroan dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (21/4/2023), beban pokok pada kuartal I 2023 tercatat sebesar Rp 4,24 triliun, turun dari RP 5,59 triliun pada kuartal I 2022.

Dari rincian tersebut, perseroan membukukan laba bruto sebesar Rp 509,88 miliar, turun 48,72 persen dibandingkan kuartal I 2022 sebesar Rp 994,36 miliar. Beban umum dan administrasi tercatat sebesar Rp 201,32 miliar, beban penjualan Rp 146,19 miliar, biaya pendanaan Rp 65,84 miliar, dan kerugian selisih kurs Rp 3,4 miliar.

Pada periode ini, perseroan juga membukukan penghasilan bunga Rp 22,5 miliar, bagian atas hasil bersih ventura bersama Rp 38,86 miliar, dan pendapatan lain-lain Rp 152,3 miliar. Setelah dikurangi pajak, perseroan membukukan laba periode berjalan sebesar Rp 229,58 miliar.

Laba ini turun 54,60 persen dibandingkan kuartal I 2022 sebesar Rp 505,7 miliar. Sementara laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada kuartal I 2023 tercatat sebesar Rp 224,72 miliar, turun 53,52 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sehingga laba per saham dasar susut menjadi Rp 116,76 dari sebelumnya Rp 251,18. Aset perseroan sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp 29,39 triliun, naik dibandingkan posisi lahir tahun lalu sebesar Rp 29,25 triliun. Liabilitas turun menjadi Rp 6,9 triliun dari Rp 7 triliun pada Desember 2022. Bersamaan dengan itu, ekuitas hingga 31 Maret 2023 naik menjadi Rp 22,49 triliun dari Rp 22,24 triliun pada Desember 2022.

 

 

Source link

092278600_1410163930-20140908_150229.JPG

Polisi Pastikan Pemilik SIM dan STNK yang Mati Saat Libur Lebaran Idul Fitri 2023 Tak Kena Denda

Liputan6.com, Jakarta – Pemilik Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masa berlakunya habis saat libur Lebaran 2023, tidak akan dikenakan denda. pasalnya, pihak kepolisian juga memahami seluruh gerai samsat dan satpas di wilayah Polda Metro Jaya tutup pada 19 hingga 25 April 2023.

“Tanggal 19 sampai dengan 25 libur. Satpas sama samsat libur sebagaimana keputusan bersama, libur pelayanan,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman dalam keterangannya, Rabu (19/4/2023).

Atas dasar itu, Latif mengatakan pihaknya memberi dispensasi bagi warga yang masa berlaku SIM dan STNK habis pada masa libur Lebaran 2023 tersebut. Polda Metro Jaya meniadakan penerapan denda jika memang masa berlaku surat-surat kendaraannya itu habis di masa libur Lebaran.

“Ya kalau pada saat libur enggak akan didenda, kecuali pas sebelum libur itu tidak membayar, ya akan didenda. Misalnya terakhir bayar pajak tanggal 19, 20, 21 sampai 25 sesuai libur pemerintah, ini bisa membayar berikutnya,” kata Latif.

Sebaliknya, Latif menyebut jika masyarakat yang masa aktif SIM atau pajak kendaraannya berakhir sebelum libur lebaran, maka akan dikenakan denda.

“Kalau sebelum tanggal libur, 18 atau 17 berarti akan didenda,” pungkasnya.

Source link

099327400_1681829428-WhatsApp_Image_2023-04-18_at_21.47.24.jpeg

Pansus DPRD Bangka Tengah Sambangi Kemenkumham Babel Bahas Raperda

Liputan6.com, Jakarta Tim Pansus DPRD Bangka Tengah mengunjungi Kemenkumham Bangka Belitung (Belitung) guna konsultasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Bangka Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Hal tersebut sesuai dengan surat DPRD Kabupaten Bangka Tengah Nomor 170/843/DPRD/2023 tangga 14 April 2023 perihal kunjungan kerja Pansus XXV DPRD Kab Bangka Tengah ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Bangka Belitung.

Kakanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto berterima kasih atas kunker DPRD Bangka Tengah tersebut dan akan segera melakukan harmonisasi produk hukum daerah.

“Raperda kali ini dilakukan proses penyelarasan oleh Tim Perancang peraturan perundang-undangan, baik dari aspek substansi norma maupun teknik,” ungkap Harun Sulianto.

Menurutnya, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras dan harmonis dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ada. Sehingga menjadi aspiratif, dan taat dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam kesempatan ini pula, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Tengah sekaligus Koordinator Pansus XXV DPRD, Batianus menyampaikan Raperda Kabupaten Bangka Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan urat nadi perekonomian.

“Sehingga penting untuk kami mendapatkan masukan dan halvyang menjadi arahan Kemenkumham,” ujar Batianus.

Selanjutnya, Tim Perancang juga mencermati bahwa Raperda tersebut dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 94 UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Selanjutnya, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Eva Gantini berharap dengan komunikasi yang baik antara DPRD dan Perangkat Daerah diharapkan Ranperda ini dapat disahkan.

“Semoga pertemuan ini nantinya dapat mencapai suatu kesepakatan yang baik,” tambah Eva Gantini.

Hadir pada kegiatan ini Kepala Subbidang Fasilitasi Produk Hukum Daerah Siti Latifah, Ketua Pansus DPRD Bangka Tengah Edi Purwanto, Wakil Ketua Pansus DPRD Bangka Tengah Syahran, Sekretaris Pansus Darma dan Jumirah Toha serta para anggota pansus lainnya.

 

Mengintip Ketatnya Nusakambangan, 1 Napi 1 Sel dan X-Ray Menembus Tengkorak

Source link

010029000_1648714878-20220331-Laporan-SPT-6.jpg

Batas Lapor SPT Tahunan Badan Tersisa 12 Hari Lagi, Simak Cara Lapornya!

Berikut cara lapor SPT tahunan badan lewat DJP Online:

1. Login ke laman DJP Online

Buka situs www.pajak.go.id, kemudian login menggunakan nomor pokok wajib pajak (NPWP) dan masukkan password serta kode keamanan. Selanjutnya Klik “Login”.

2. Pilih e-Filling

Nanti kamu akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Klik tab “Lapor” dan pilih “e-Form”.

3. Buat SPT dan isi formulir

Klik “Buat SPT”, kemudian lengkapi formulir SPT dengan mengisi tahun pajak dan status SPT normal.

Pembetulan bisa dipilih apabila kamu menemukan kesalahan pada SPT tahunan yang sudah dilaporkan sebelumnya. Jika tidak perlu pembetulan, maka kamu bisa melewati langkah tersebut.

4 Lengkapi data

Nantinya sistem akan secara otomatis mengunduh e-Form. Buka dokumen dan lengkapi data sesuai pada lampiran induk SPT 1771.

5. Isi lengkap data pada lampiran-lampiran

Kamu perlu mengisi dengan lengkap lampiran khusus 1A, lampiran VI (apabila WP badan memiliki penyertaan modal pada badan usaha lain), lampiran V, lampiran IV, dan lampiran II.

 

Source link

049401600_1664449697-Mobil_Bekas_Seharga_LCGC.jpg

Sebelum Membeli Mobil untuk Mudik Lebaran Idul Fitri 2023, Kenali 3 Keunggulan Meminang Mobkas

Liputan6.com, Jakarta – Bagi Anda yang berminat membeli mobil untuk digunakan mudik Lebaran Idul Fitri 2023, salah satu pilihan yang menarik adalah meminang mobkas atau mobil bekas.

Menurut Sutadi selaku Direktur Mobil88, minat pembelian pembelian mobil bekas pun meningkat menjelang Lebaran 2023. “Kita tren naiknya biasanya Februari, Maret sampai Lebaran,” ungkap Sutadi di sela-sela buka puasa bersama awak media di Jakarta, Selasa kemarin (11/4/2023).

Bagi Anda yang ingin membeli mobil bekas bisa menyimak tiga keunggulannya. Misalnya, hal-hal yang menjadi alasan bagi sejumlah orang yang kemudian lebih memilih mobil bekas. Berikut tiga keunggulan membeli mobkas.

 

Usia Pembeli

Usia pembeli juga menggambarkan keuntungan dalam membeli mobil bekas. Misalnya saja, mobil bekas dipilih karena yang menggunakan nanti adalah pengemudi muda yang masih terhitung belajar menyetir.

Mencegah Beban Depresiasi Harga

Salah satunya adalah menghindari beban depresiasi harga jika dibandingkan membeli mobil baru. Hal itu pun terkait pula dengan urusan pajak.

“Bukan segmen orang mau beli mobil baru. Yang ingin nambah mobil, enggak pengin ada depresiasi. Belum lagi ada urusan pajak,” ujarnya.

Satu keunggulan lainnya dalam membeli mobil bekas adalah persoalan STNK. Perlu diketahui, mobil baru memang menarik apalagi seperti dijelaskan di atas, mobil baru akan terasa segar untuk digunakan pada mudik Lebaran.

Source link