Monthly Archives: January 2023

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan PT Freeport Indonesia terlibat sengketa pajak penghasilan (PPh) badan di 2016. Kasus ini telah masuk ke pengadilan pajak dan pada Senin ini memasuki putusan untuk  pengadilan banding.

Persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Majelis I-A Budi Haritjahjono dan 2 Hakim Anggota Agus Purwoko dan Rahmaida ini berjalan secara daring. Dalam sidang ini dihadiri oleh wajib pajak yang diwakili oleh kuasa hukum PT Freeport Indonesia Saut Sibarani. Namun terbanding yaitu DJP tidak hadir.

Budi Haritjahjono mengatakan, Freeport mengajukan sengketa karena tidak terima dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh badan yang diterbitkan DJP untuk tahun pajak 2016. Sengketa bergulir ke Pengadilan Pajak dan kini Majelis Hakim mengabulkan sebagian sengketa terkait angka penghasilan neto yang diajukan Freeport.

“Pokok sengketa, bahwa yang diajukan banding adalah terhadap penghasilan neto yang terdiri dari penyesuaian fiskal positif dan penyesuaian fiskal negatif, serta kompensasi kerugian,” ujarnya dikutip dari Belasting.id, Senin (30/1/2023).

Hakim Budi pun memaparkan ketiga pokok sengketa yang menjadi perkara. Pada sengketa pertama, DJP melakukan koreksi fiskal positif terhadap penghasilan neto perusahaan. Koreksi positif itu terdiri 4 komponen, biaya layanan police and military support, biaya professional fee, biaya supplies, dan IT cost.

Terhadap komponen pada sengketa pertama, majelis hakim mempertahankan 2 koreksi DJP, dan membatalkan 2 koreksi DJP. Hakim Budi menyebutkan koreksi positif yang dilakukan DJP terkait layanan police and military support atau bantuan pengamanan dari unsur TNI/Polri senilai USD 4.940.258 tetap dipertahankan.

Hakim Ketua melanjutkan majelis juga mempertahankan koreksi DJP terhadap komponen biaya professional fee senilai USD 2.813.595. Kedua koreksi dipertahankan karena Freeport tidak memiliki cukup bukti untuk meyakinkan majelis hakim.

Kemudian untuk komponen biaya supplies alias peralatan atau perlengkapan kantor, majelis membatalkan koreksi DJP senilai USD 16.368.396. Untuk biaya interactive services atau IT cost, majelis hakim juga membatalkan koreksi DJP sejumlah USD 4.756.589.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan pembangunan instalasi pemurnian dan pengolahan (smelter) tembaga PT Freeport Indonesia di Gresik, akan menyerap hingga 40 ribu tenaga kerja..

Liputan6.com, Jakarta Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) teralisasi 138 persen dari target yang ditetapkan di 2022. Angka realisasi PNBP-nya mencapai Rp 351 triliun sepanjang 2022.

Menteri ESDM Arifin Tasrif menyampaikan, kalau target yang ditetapkan saat itu adalah sebesar Rp 254 triliun. Peningkatan yang cukup tinggi ini diakibatkan adanya kenaikan harga komoditas global, dimana membawa untung tambahan ke penjualan yang dilakukan Indonesia.

“(Peningkatan PNBP) akibat adanya windfalls di 2022 dimana harga komoditas meningkat cukup signifikan, sehingga capaiannya melampaui yang sudah kita targetkan,” ungkap Arifin dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor ESDM, di Kementerian ESDM, Senin (30/1/2023).

Mengutip bahan paparan yang ditampilkannya, sektor mineral dan batu bara (Minerba) menyumbanh paling banyak sebesar Rp 183,4 triliun.

Diikuti sektor minyak dan gas bumi (migas) sebesar Rp 148,7 triliun. Selanjutnya, sektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) sebesar Rp 2,3 triliun, dan sektor lainnya secara kumulatif sebesar Rp 17 triliun.

Sementara itu, untuk target di 2023, Arifin mematok lebih rendah dari target yang ditetapkan di 2022 lalu. Alasannya adalah mengenai prediksi harga komoditas yang lebih rendah dari sebelumnya.

Mengutip bahan yang sama, dia menargetkan PNBP sektor ESDM di 2023 sebesar Rp 219 triliun. Dengan kontribusi paling besar dari sektor Migas sebesar Rp 131,2 triliun, diikuti Minerba Rp 85,6 triliun, dan EBTKE Rp 1,8 triliun, serta sektor lainnya Rp 1,2 triliun.

“Di 2023 kita antisipasi penurunan harga komoditas, ini nanti kita lihat saja (sebagai) pertimbangan. Kita lihat beberapa komoditas menunjukkan adanya tidak setinggi tahun sebelumnya,” kata dia.

PT Pertamina Hulu Energi OffShore North West Java (PHE ONWJ), kontraktor di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas, melakukan upacara 17 Agustus dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 73.

Sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan penguatan selama sepekan tepatnya pada 24-27 Januari 2023. Namun, rata-rata nilai transaksi harian saham merosot.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), ditulis Sabtu (28/1/2023), IHSG melompat 0,35 persen ke posisi 6.898,98 pada 24-27 Januari 2022. Pada pekan lalu, IHSG melonjak 3,5 persen ke posisi 6.874,93. Penguatan IHSG itu juga diikuti kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar bursa naik 0,45 persen menjadi Rp 9.504,33 triliun. Kapitalisasi pasar tersebut bertambah sekitar Rp 42,2 triliun dari pekan sebelumnya Rp 9.462,09 triliun.

Di sisi lain, rata-rata frekuensi transaksi harian bursa bertambah 2,91 persen menjadi 1.127.816 transaksi selama sepekan dari 1.095.938 transaksi pada pekan sebelumnya.

Sementara itu, rata-rata volume transaksi harian bursa merosot 0,92 persen menjadi 20,10 miliar saham dari 20,29 miliar saham pada penutupan pekan lalu. Selain itu, rata-rata nilai transaksi harian bursa terpangkas 5,27 persen menjadi Rp 9,70 triliun dari Rp 10,24 triliun pada pekan lalu.

Investor asing melakukan aksi beli Rp 919,03 miliar pada Jumat, 27 Januari 2023.  Pada 24-27 Januari 2023, investor asing membeli saham Rp 1,7 triliun. Sepanjang 2022, investor asing mencatat nilai jual bersih Rp 2,8 triliun.

Selama sepekan ini terdapat  dua Pencatatan Perdana Saham di BEI. Pada Selasa, 24 Januari 2023, PT Penta Valent Tbk (PEVE) menjadi perusahaan tercatat ke-9 yang tercatat di BEI pada 2023. PEVE bergerak pada sektor Healthcare dengan subsektor Pharmaceuticals & Health Care Research. Adapun industri dan subindustri PEVE adalah Pharmaceuticals.

Kemudian pada Jumat, 27 Januari 2023, PT Jasa Berdikari Logistics Tbk. (kode saham: LAJU) t menjadi perusahaan tercatat ke-10 yang tercatat di BEI pada tahun 2023. LAJU bergerak pada sektor Transportation & Logistic dengan subsektor Logistics & Deliveries. Adapun industri dan subindustry LAJU adalah Logistics & Deliveries. PEVE dan LAJU keduanya tercatat pada Papan Pengembangan BEI.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menceritakan perjuangan pembiayaan APBN dalam menghadapinya pandemi Covid-19. Ia lantas mengibaratkan, pengeluaran APBN melonjak sekitar Rp 900 triliun dari yang seharusnya.

Menurut Sri Mulyani, jumlah itu setara dengan membangun dua proyek Ibu Kota Negara (IKN). Adapun ongkos proyek membangun satu IKN diperkirakan sekitar Rp 466 triliun.

“Kebutuhan pembiayaan kita (untuk pandemi Covid-19) mencapai Rp 1.600 triliun. Itu saya sampaikan kepada Bapak Presiden, Rp 900 triliun pembiayaan meningkat, itu udah dapat dua IKN, Pak,” kata Sri Mulyani, Kamis (26/1/2023).

Sebagai perbandingan, ia lantas memaparkan desain APBN 2020 sebelum pandemi, dengan jumlah pembiayaan Rp 741 triliun. Sementara defisit fiskal sebesar 1,76 persen dari PDB, atau sekitar Rp 307 triliun.

Begitu terpukul pandemi, pemerintah lalu melonggarkan kebijakan untuk menaikan defisit APBN di atas 3 persen terhadap PDB. Kemudian dikeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54/2020, yang membuat defisit fiskal melonjak hampir tiga kali lipat menjadi 5,07 persen.

“Kalau dilihat nominalnya, defisitnya naik lebih dari Rp 550 triliun. Dan, kebutuhan pembiayaan kita melonjak dari Rp 741 triliun ke Rp 1.439 triliun, dua kali lipat,” ungkap Sri Mulyani.

Namun, upaya itu masih kurang. Sehingga pemerintah kembali mengeluarkan perubahan postur dan rincian anggaran melalui Perpres 72/2020. Alhasil, defisit APBN semakin melonjak jadi 6,34 persen, atau secara nominal Rp 1.039 triliun.

“Jadi naiknya hampir 2,5 kali lipat. Kebutuhan pembiayaan kita mencapai Rp 1.600 triliun,” sebut Sri Mulyani.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sebagian masyarakat masih menganggap apapun dikenakan pajak, termasuk pedagang bakso keliling dipajaki. Padahal itu merupakan pemahaman yang keliru.

“Sebagian masyarakat menganggap apa-apa dipajakin, bahkan pedagang bakso keliling dipajakin… ini pemahaman yang keliru,” kata Sri Mulyani dikutip dari instagram pribadinya, Kamis (26/1/2023).

Sementara itu, sebagian masyarakat juga menganggap pajak tidak balik ke masyarakat. Padahal prinsip pajak itu gotong-royong dan berkeadilan. Yang kuat membantu, yang lemah dibantu agar sama-sama sejahtera.

Tukang bakso keliling tidak kena pajak, tapi sebaliknya diberi banyak bantuan, misalnya gas LPG dan Program Keluarga Harapan (PKH). Sedangkan pengusaha bakso yang sudah punya sekian ruko bayar pajak.

“Pantes-pantesnya kalau baru jualan bakso loh bu tega-teganya ibu itu majeki, oh ndak berperikemanusiaan toh. Yasudah tidak, kalau basonya cuman satu numpak sepeda ya tidak lah, memang tidak, malah dibantuin pakai PKH kasih sembako, gitukan bener,” ujar Menkeu.

“Bikin baksonya pakai elpiji 3 kg itu kalengnya itu subsidinya hampir Rp 10.000, kan dibantu. Kalau tukang baksonya sudah punya 5 ruko. Setiap rukonya menghasilkan Rp 100 juta setahun, jadi 5 rukonya Rp 500 juta, pantes gak bayar pajak?,” tambah Menkeu.

Sebagian masyarakat juga salah paham mengenai cara menghitung pajak, seakan UMKM dikenakan pajak besar sekali. Padahal justru sekarang pajak yang dibebankan lebih kecil karena batas omzet UMKM yang tidak kena pajak sampai dengan Rp 500 juta.

“Jadi, tukang bakso yang punya ruko 5 tadi, kalau omzetnya sampai Rp 500 juta, itu Rp 500 jutanya nggak kena pajak. Jadi kalau 5 rukonya nanti setiap rukonya Rp 120 juta jadi totalnya Rp 600 juta sing bayar pajak. Rp 600 juta dikurangi Rp 500 juta = Rp 100 juta. Sing kena pajak Rp 100 juta dikalikan 0,5 dibagi 100, cilik banget,” pungkas Menkeu.

Sri Mulyani dipastikan kembali jadi Menteri Keuangan. Jokowi ungkap keinginannya dalam perkuat perekonomian Indonesia .

Di samping itu, berikut ini beberapa data yang diperlukan untuk verifikasi PORO.

Wajib pajak orang pribadi:

a. NPWP dan NIK

b. Nama

c. Alamat yang terdaftar

d. Alamat email yang terdaftar

e. Nomor telepon yang terdaftar

Wajib pajak badan:

a. NPWP

b. Nama pemohon

c. Alamat email yang terdaftar

d. Nomor telepon yang terdaftar

e. EFIN salah satu pengurus yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan

f. Nomor ponsel yang mengajukan

g. Tahun pajak, status, dan nominal SPT Tahunan Badan terakhir yang dilaporkan

Selain itu, wajib pajak pun harus mengirimkan swafoto atau selfie dengan memegang KTP dan kartu NPWP. Apabila seluruh data sudah sesuai nantinya petugas akan membuat pemberitahuan EFIN dalam bentuk PDF dan mengirimkannya melalui email.

Oleh sebab itu, pastikan sudah mengecek kotak masuk pada email. Jika memang tidak ditemukan, wajib pajak bisa mengirimkan permohonan cetak ulang EFIN dengan datang langsung ke KPP terdaftar atau menghubungi beberapa kontak, seperti telepon di nomor 1500200, Twitter: @kring_pajak, Live chat: www.pajak.go.id, telepon nomor resmi KPP terdaftar, email resmi KPP terdaftar atau direct message di akun media sosial KPP terdaftar.

Sebagai catatan, wajib pajak mengirimkan formulir permohonan cetak ulang EFIN beserta data PORO seperti yang sudah disebutkan sebelumnya.