Monthly Archives: January 2024

Sebelumnya diberitakan, Tokocrypto bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), dalam meningkatkan keamanan industri kripto di Indonesia. Dengan fokus pada pemberantasan kejahatan keuangan di ranah kripto, kerja sama ini bertujuan mengukuhkan kepercayaan dan mendorong pertumbuhan berkelanjutan di sektor ini. 

Di Indonesia, kejahatan yang berkaitan dengan kripto, seperti penipuan, pencucian uang, dan investasi ilegal, semakin meningkat. Contohnya, baru-baru ini kepolisian berhasil menangkap seorang pelaku pencurian uang kripto di Pekanbaru, Riau. Pelaku ini mencuri uang kripto senilai Rp 5,1 miliar menggunakan dompet digital. 

Meskipun demikian, kejahatan kripto secara global sebenarnya sedang dalam tren penurunan. Berdasarkan laporan Chainalysis pada 2024, aktivitas kejahatan kripto global menurun dari 0,42% pada 2022 menjadi 0,34% pada 2023. 

Hal ini terjadi karena perusahaan besar di industri kripto, aktif membantu penegakan hukum untuk melawan kejahatan di blockchain. Penyebab utama terjadinya kejahatan kripto ini seringkali adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang investasi kripto dan teknologi blockchain. 

Sebagai respons, Tokocrypto dan POLRI meluncurkan program “Crypto Investigations Training for Law Enforcement”, yang dirancang untuk membekali penegak hukum dengan pengetahuan dan kemampuan esensial dalam menangani kasus kripto dan teknologi blockchain. 

Wadir Dittipideksus Bareskrim POLRI, Kombes Pol. M Samsu Arifin, menjelaskan pertumbuhan teknologi digital yang cepat dalam beberapa tahun belakangan ini telah mengubah cara terjadinya tindakan kejahatan. Ia mencontohkan cryptocurrency sebagai salah satu tren terbaru dalam hal ini. 

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bakal melanjutkan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk sektor perumahan pada 2024.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 120 Tahun 2023, Sri Mulyani telah menggratiskan pajak untuk pembelian rumah seharga Rp 2-5 miliar.

“Pemerintah juga memberikan insentif bagi sektor perumahan dengan memberikan insentif fiskal PPN yang ditanggung pemerintah sampai akhir 2023, dan seperti diumumkan akan terus pada 2024 ini,” ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat 1 KSSK, dikutip Rabu (31/1/2024).

Keberlanjutan dari pemberian insentif itu nantinya akan dituangkan dalam PMK terbaru. Sri Mulyani memastikan regulasi teranyar terkait PPN DTP pembelian rumah akan segera terbit.

“Karena ini pindah tahun anggaran, kami perlu peraturan menteri keuangan yang sedang diselesaikan dan akan segera dikeluarkan. Sedang dalam proses pengundangan,” terang dia.

“Jadi proses insentif fiskal PPN DTP perumahan yang sudah dijalankan 2023 akan diteruskan untuk 2024 sesuai pengumuman tahun lalu,” kata Sri Mulyani.

Untuk diketahui, Sri Mulyani telah memperluas penyaluran insentif PPN DTP hingga rumah bernilai Rp 5 miliar pada November 2023 silam. Melalui PMK 120/2023, pajak pembelian rumah Rp 2-5 miliar 100 persen ditanggung pemerintah hingga Juni 2024.

“Ada dua fase, ditanggung pemerintah 100 persen mulai November sampai dengan Desember 2023 dan Januari sampai Juni 2024,” kata Sri Mulyani dalam konferensi di kantor Kemenko Perekonomian, Senin, 6 November 2023.

“Kemudian untuk Juli-Desember 2024, kita akan tanggung 50 persen PPN penjualan rumah Rp 2 miliar. Dan Rp 5 miliar, Rp 2 miliarnya yang 50 persen oleh pemerintah,” jelas Menkeu.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut. Judicial review merupakan langkah hukum yang jadi hak setiap warga negara, termasuk pada pengusaha hiburan seperti karaoke hingga spa. Maka, dia menghormati upaya hukum tersebut.

“Gapapa, itu kan hak. Kita justru silakan kalau ada yang.., bagusnya begitu, bagusnya, ada yang gak puas, judicial review, diminta aja JR ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Tito di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Sebagai perwakilan pemerintah, Tito menyebut akan menghadapi proses hukum tersebut. Dia turut menyinggung kalau perumusan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hiburan atau pajak hiburan dalam UU HKPD melibatkan pemerintah dan DPR RI.

“Nanti ktia akan hadapi. Karena yang membuat undang-undang kan pemerintah dan DPR. DPR ada perwakilan, pemerintah ada perwakilan. Jadi kita dorong JR-nya,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hal serupa. Dia mengamini adanya proses hukum yang legal yang dijalankan oleh pengusaha.

“Lah iya itu mereka maju ke MK itu, yaa biarin lah. Kan semua punya hak mau ke MK, kalau masalah judicial review, jadi jangan dibilang melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang, ndak melanggar, itu prosedur yang dibuat untuk men-challenge undang-undang yang ada,” tuturnya beberapa waktu lalu. 

Liputan6.com, Jakarta – Ustaz Solmed dan sang istri April Jasmine tengah menjadi sorotan setelah menunjukkan rumah senilai puluhan miliar rupiah dan memiliki koleksi mobil mewah di media sosial (medsos). 

Dikutip dari Kanal Showbiz Liputan6.com, gaya hidup Ustaz Solmed di rumah megahnya yang ditunjukkan lewat media sosial sempat menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan Ditjen Pajak pun jeli untuk memantau kekayaan yang dimiliki Ustaz Solmed dan sang istri April Jasmine. Hal tersebut ditunjukkan dari komentar di salah satu unggahan video live April Jasmine di TikTok belum lama ini.

Admin akun resmi Ditjen Pajak menulis di kolom komentar dan menyebutkan sedang mengawasi pasangan selebritas yang masuk kategori “orang kaya”. “Memantau orang kaya,” tulis Ditjen Pajak singkat di kolom komentar akun TikTok @april.jasmine.

Saat diminta tanggapan mengenai hal tersebut, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP), Dwi Astuti menuturkan, meskipun menganut sistem self-assessment, sesuai tugas dan fungsinya, DJP berwenang mengawasi wajib pajak dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan yang berlaku.

“Perlu kami sampaikan  bawah pajak merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan negara, antara lain di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, subsidi, dan sebagianya,” ujar dia saat dihubungi Liputan6.com lewat pesan singkat, ditulis Rabu (31/1/2024).

Dwi menuturkan, sistem perpajakan Indonesia menganut sistem self-assessment di mana setiap wajib pajak diberi kepercayaan untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Hak tersebut antara lain meliputi hak mengajukan restitusi atas kelebihan pembayaran pajak, hak mengajukan keberatan, dan sebagainya. Sedangkan kewajiban antara lain meliputi kewajiban mendaftar,  menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya.

“Dapat kami sampaikan bahwa yang menjadi objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari manapun asalnya yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Hal itu diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan,” kata dia.

Dwi menambahkan, sesuai ketentuan pasal 4 UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP),  wajib pajak harus melapor penghasilan, harta dan atau kewajibannya dalam SPT Tahunan secara jelas, benar, dan lengkap.

Jika aturan itu terlaksana tanpa detil aturan yang lebih rinci, ia khawatir itu akan berdampak luas terhadap konsumen akhir. Namun, Kementerian ESDM tidak punya kewenangan untuk melakukan intervensi terhadap Perda DKI Jakarta Nomor 1/2024.

“Kita enggak sampai ditunda, karena itu bukan wewenang kami. Tapi kami menghimpun permasalahan yang ada banyak. Pelaksanaannya harus diperhatikan betul karena akan menimbulkan dampak di masyarakat yang kami sudah lihat,” imbuhnya.

Oleh karenanya, Kementerian ESDM mengambil keputusan untuk menyurati Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang lebih punya wewenang.

“Akhirnya kami mengambil sikap ke Kemendagri dan Kementerian Keuangan tentang kendala-kendala itu. Karena itu berhubungan dengan sektor kami, sektor migas dalam mendistribusikan BBM,” pungkas Tutuka.

Lebih lanjut, Menko Luhut bilang seiring dengan kebijakan itu, nantinya akan diperkuat oleh transportasi umum. Harapannya, transportasi massal ini bisa menopang kebutuhan mobilitas masyarakat.

“Nah tadi saya sudah singgung EV, jadi EV ini semua kita percepat supaya digunakan sebanyak mungkin,” kata dia.

“Kemudian kita perbaikin public transportation, LRT, ktia bangun lagi, jadi kemudian kereta api cepat itu, itu kita percepat lagi kita bangun supaya ekosistem moda transportasi kita itu betul-betul menjadi satu kesatuan,” sambungnya.

Masih Wacana

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan rencana kenaikan pajak motor BBM masih sebatas wacana awal. Dia mengaku mengantongi banyak wacana untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik.

Dia menjelaskan pada proses wacana awal ini, segala masukan dari publik akan jadi satu poin pertimbangan. Hitungan terkait pajak motor BBM juga masih digodok oleh timnya.

“Salah satu yang terpikir, ini baru wacana sangat awal, nanti kita dengerin dari publik masukan itu, jadi jangan dibilang kok pikiran saya jahat, enggak, kita nyari solusi yang terbaik, kita ajak semua masyarakat lihat, kalau ada pintar-pintar itu silakan, boleh datang ke saya,” ujar Menko Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Selain wacana kenaikan pajak tadi, dia mengaku ada opsi-opsi lainnya seperti kawasan khusus kendaraan listrik. Wacana tersebut mengacu pada kebijakan yang sudah ada terkait kawasan ganjil-genap di DKI Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta – Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menaikan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) akan berdampak terhadap harga BBM non subsidi seperti Pertamax cs.

Perubahan harga BBM di Jakarta ini bisa terjadi pasca Pemprov DKI menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1 Tahun 2024. Melalui regulasi ini, pajak BBM DKI Jakarta ditetapkan naik dari 5 persen menjadi 10 persen.

Vice President Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengkonfirmasi, pemerintah daerah memang punya hak untuk menaikan harga BBM.

“Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan salah satu komponen pembentuk harga BBM nonsubsidi yang besarannya ditetapkan oleh pemerintah daerah,” jelasnya kepada Liputan6.com, Selasa (30/1/2024).

“Sehingga jika ada penyesuaian PBBKB oleh pemerintah daerah maka akan mempengaruhi harga jual BBM nonsubsidi,” kata Fadjar.

Kendati begitu, ia memastikan harga BBM yang bakal terkerek lebih kepada jenis BBM yang tidak mendapat subsidi dari pemerintah pusat, semisal Pertamax, Pertamax Turbo, dan lainnya.

“BBM bersubsidi tetap karena kewenangannya ada di pemerintah pusat,” tegas Fadjar.

Untuk BBM nonsubsidi di lingkup nasional, Fadjar pun tidak menutup kemungkinan terjadinya perubahan harga lagi per Februari 2024 nanti. Mengikuti tren harga minyak Mean of Plats Singapore (MOPS) dan komponen lainnya.

“Iya setiap bulan ada penyesuaian. (Harga BBM untuk Februari 2024) masih dihitung di Pertamina Patra Niaga,” imbuh dia.

Untuk diketahui, harga seluruh produk BBM non subsidi per Januari 2024 kompak mengalami penurunan. Seluruh jenis bahan bakar tak bersubsidi seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex terpotong antara Rp 400-1.100 per liter.

Liputan6.com, Jakarta – Sederet kalangan pengusaha di sektor hiburan melayangkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pajak hiburan di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

Tito mengatakan, judicial review merupakan langkah hukum yang jadi hak setiap warga negara, termasuk pada pengusaha hiburan seperti karaoke hingga spa. Maka, dia menghormati upaya hukum tersebut.

“Gapapa, itu kan hak. Kita justru silakan kalau ada yang.., bagusnya begitu, bagusnya, ada yang gak puas, judicial review, diminta aja JR ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Tito di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Sebagai perwakilan pemerintah, Tito menyebut akan menghadapi proses hukum tersebut. Dia turut menyinggung kalau perumusan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hiburan atau pajak hiburan dalam UU HKPD melibatkan pemerintah dan DPR RI.

“Nanti ktia akan hadapi. Karena yang membuat undang-undang kan pemerintah dan DPR. DPR ada perwakilan, pemerintah ada perwakilan. Jadi kita dorong JR-nya,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hal serupa. Dia mengamini adanya proses hukum yang legal yang dijalankan oleh pengusaha.

“Lah iya itu mereka maju ke MK itu, yaa biarin lah. Kan semua punya hak mau ke MK, kalau masalah judicial review, jadi jangan dibilang melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang, ndak melanggar, itu prosedur yang dibuat untuk men-challenge undang-undang yang ada,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Ustaz Solmed sempat membeberkan kepada Atta Halilintar soal harga rumah milik mereka, yakni senilai Rp 80 miliar. Atta Halilintar sempat bertanya langsung kepada Ustaz Solmed terkait harga rumah.

Awalnya Ustaz Solmed enggan membocorkan harga umah mewahnya yang bertempat di kawasan Bogor, Jawa Barat. Namun akhirnya, ia membeberkan harga jualnya.

“Gue enggak mau bilang habis berapa, tapi kalau ada yang mau nawar 80 M (rupiah) gue lepas. Jual untunglah, jangan jual rugi,” ucap Ustaz Solmed dalam salah satu perbincangan bersama Atta Halilintar.

Ustaz pemilik nama Sholeh Mahmoed itu sempat membeberkan kepada Atta Halilintar soal harga rumah milik mereka, yakni senilai Rp 80 miliar. Atta Halilintar sempat bertanya langsung kepada Ustaz Solmed terkait harga rumah.

Awalnya Ustaz Solmed enggan membocorkan harga umah mewahnya yang bertempat di kawasan Bogor, Jawa Barat. Namun akhirnya, ia membeberkan harga jualnya.

“Gue enggak mau bilang habis berapa, tapi kalau ada yang mau nawar 80 M (rupiah) gue lepas. Jual untunglah, jangan jual rugi,” ucap Ustaz Solmed dalam salah satu perbincangan bersama Atta Halilintar.