Monthly Archives: November 2024

PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan komponen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Sebagai batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak, PTKP memiliki peran signifikan dalam menentukan beban pajak wajib pajak orang pribadi. Pemahaman yang baik tentang PTKP, cara menghitungnya, dan aplikasinya dalam perhitungan pajak sangat penting bagi setiap wajib pajak.

Penting untuk diingat bahwa meskipun PTKP memberikan keringanan pajak, wajib pajak tetap memiliki kewajiban untuk melaporkan penghasilannya melalui SPT Tahunan. Selain itu, wajib pajak juga perlu memperhatikan perubahan peraturan terkait PTKP yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu.

Dengan memahami PTKP dan mengoptimalkan penggunaannya, wajib pajak dapat mengelola kewajiban pajaknya dengan lebih baik, sekaligus berkontribusi pada pembangunan negara melalui sistem perpajakan yang adil dan transparan. Sebagai instrumen kebijakan fiskal, PTKP juga memiliki dampak lebih luas terhadap perekonomian, mempengaruhi daya beli masyarakat dan distribusi pendapatan.

Akhirnya, penting bagi setiap wajib pajak untuk terus memperbarui pengetahuan mereka tentang PTKP dan aspek perpajakan lainnya. Dengan pemahaman yang baik, wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar, menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan sanksi, dan berkontribusi pada pembangunan negara melalui sistem perpajakan yang efektif.

Sebelumnya, Pemerintah akan memperpanjang pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah pada tahun 2025. Tujuannya untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

“Pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah. Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah, untuk memacu pertumbuhan itu, karena insentif terkait dengan PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Kendati demikian, Airlangga menegaskan, perpanjangan insentif PPN DTP pembahasannya akan dilanjutkan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Artinya, ia belum bisa memastikan seberapa lama insentif tersebut akan diperpanjang.

“Diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan,” ujarnya.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN)  mencatat realisasi pengembalian dana  Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) baru mencapai 35,2 persen dari total keseluruhan dana yang menjadi hak negara di kisaran Rp110 triliun.

“Hingga saat ini progres pengembalian dana BLBI sesuai data terkini sebesar 35,2% dari target keseluruhan,” kata Kepala Subdirektorat Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Adi Wibowo, kepada Liputan6.com, Rabu (11/9/2024).

Adapun melalui Satgas BLBI, tercatat banyak aset obligor yang telah disita BLBI bersama aparat penegak hukum. Salah satunya, aset milik Marimutu Sinivasan.

Marimutu merupakan salah satu dari 22 obligor/debitur BLBI yang ditangani oleh Satgas BLBI. Saat ini Marimutu tercatat sebagai debitur terkait utang Grup Texmaco, dengan outstanding sebesar USD3,91 miliar dan Rp31,69 triliun (belum termasuk BIAD 10%), dan sebagai obligor dengan nilai utang sebesar Rp790,557 miliar (belum termasuk BIAD 10%).

Diketahui selama periode penanganan oleh Satgas BLBI sejak Juni 2021 s.d. saat ini, Marimutu tidak menunjukkan itikad baik untuk melakukan pembayaran atas utangnya.

Tercatat hanya satu kali pembayaran sebesar Rp1 miliar dilakukan oleh PT Asia Pacific Fibers, Tbk., anak perusahaan Grup Texmaco. Oleh karena itu, Satgas BLBI melakukan upaya-upaya pengembalian hak tagih Negara dalam bentuk penyitaan aset yang dimiliki Marimutu, dengan estimasi nilai aset sebesar lebih dari Rp6,044 triliun.

Selain penyitaan, upaya lain yang telah dilakukan Satgas di antaranya melakukan penjualan lelang atas jaminan/harta kekayaan lain Marimutu/Grup Texmaco dan memproses pembayaran konsinyasi/kompensasi/budel pailit terkait aset-aset Marimutu.

Liputan6.com, Jakarta – Program 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah berupaya menghapus sejumlah ketentuan pajak dalam pengadaannya. Otomatis itu akan membuat harga rumah menjadi lebih murah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

“Yang terdiri dari pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai), pemangkasan PPH (pajak penghasilan), dan penghapusan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) akan mampu memicu permintaan akan perumahan, karena harga jual rumah menjadi lebih murah,” ujarnya, Sabtu, 9 November 2024.

Nixon mengutarakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. 

Artikel Gratis Pajak, Harga Rumah Bakal Diskon 21% menyita perhatian pembaca di Kanal Bisnis Liputan6.com. Ingin tahu artikel artikel terpopuler lainnya di Kanal Bisnis Liputan6.com? Berikut tiga artikel terpopuler di Kanal Bisnis Liputan6.com yang dirangkum pada Minggu, (10/11/2024):

1.Gratis Pajak, Harga Rumah Bakal Diskon 21%

Program 3 juta rumah yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kini tengah berupaya menghapus sejumlah ketentuan pajak dalam pengadaannya. Otomatis itu akan membuat harga rumah menjadi lebih murah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, pengurangan biaya dapat mencapai total 21 persen untuk rumah MBR dan masyarakat berpenghasilan tanggung (MBT).

“Yang terdiri dari pembebasan PPN (pajak pertambahan nilai), pemangkasan PPH (pajak penghasilan), dan penghapusan BPHTB (bea perolehan hak atas tanah dan bangunan) akan mampu memicu permintaan akan perumahan, karena harga jual rumah menjadi lebih murah,” ujarnya, Sabtu, 9 November 2024.

Nixon mengutarakan, BTN telah menyalurkan 5,5 juta KPR subsidi dan non subsidi baik melalui KPR Konvensional maupun pembiayaan syariah sejak 1976. 

Berita selengkapnya baca di sini

Sebelumnya, perusahaan otomotif milik Elon Musk, Tesla mencapai valuasi pasar USD 1 triliun untuk pertama kalinya sejak April 2022. Saham melonjak sebanyak 7% pada hari Jumat ke puncak intraday USD 319,44, dengan saham melonjak 27% sejak Donald Trump dinyatakan sebagai pemenang pemilihan presiden AS.

Saham Tesla naik 26% tahun ini, sejalan dengan kenaikan S&P 500 dan Nasdaq 100. CEO Tesla Elon Musk adalah sponsor besar kampanye Trump dalam beberapa bulan terakhir, menyumbangkan lebih dari USD 100 juta untuk upaya memilihnya kembali.

Kenaikan besar dalam saham Tesla minggu ini melambungkan Musk ke kekayaan bersih sekitar USD 300 miliar, memperkuat posisinya sebagai orang terkaya di dunia menurut data Bloomberg. Melansir Business Insider, Sabtu (9/11/2024), Analis Wedbush Dan Ives mengatakan kemenangan Trump, meskipun berpotensi negatif bagi sektor kendaraan listrik yang lebih luas, dapat menguntungkan Tesla secara signifikan.

Sebab, meskipun potongan harga federal untuk kendaraan listrik dan insentif pajak kemungkinan akan dicabut selama masa jabatan kedua Trump, Tesla lebih cocok daripada pesaingnya untuk menavigasi skenario seperti itu.

“Tesla memiliki skala dan cakupan yang tak tertandingi dalam industri kendaraan listrik dan dinamika ini dapat memberi Musk dan Tesla keunggulan kompetitif yang jelas dalam lingkungan subsidi non-kendaraan listrik, ditambah dengan kemungkinan tarif Tiongkok yang lebih tinggi yang akan terus mendorong pemain kendaraan listrik Tiongkok yang lebih murah (BYD, Nio, dll.) agar tidak membanjiri pasar AS selama beberapa tahun mendatang,” kata Ives.

Deregulasi signifikan di bawah Trump juga dapat mempercepat peluncuran platform Full Self-Driving Tesla ke pasaran. Valuasi premium Tesla sebagian besar bergantung pada kemajuannya dalam menghadirkan kendaraan yang sepenuhnya otonom, sehingga investor kemungkinan besar akan menyambut baik setiap kemajuan di bidang itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, Rionald Silaban mengatakan, akan segera bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait untuk membahas lebih lanjut terkait pemanfaatan tanah sitaan koruptor hingga eks obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang akan dimanfaatkan untuk program tiga juta rumah.

“Terkait dengan Program 3 Juta Rumah, memang dalam waktu dekat, saya akan bertemu dengan Pak Ara, Menteri Perumahan, untuk membicarakan hal tersebut,” kata Rionald dalam media briefing di  Bandung, Jumat (8/11/2024).

Rionald menegaskan, pihaknya sangat mendukung langkah Menteri PKP dalam memanfaatkan lahan-lahan BLBI untuk berbagai proyek yang bermanfaat. Melalui kerjasama antar kementerian, khususnya dengan kementerian yang dipimpin Maruarar Sirait diharapkan dapat menciptakan ekosistem yang mendukung pengelolaan aset negara secara efisien.

“Kami tentu sangat mendukung terkait dengan pemanfaatan lahan-lahan dari BLB,” ujarnya.

Adapun saat ini pemerintah tengah menilai aset-aset properti mana yang memiliki potensi terbesar untuk dikembangkan, dan kementerian yang dipimpin oleh Maruarar Sirait menjadi salah satu pihak yang sangat berperan dalam menentukan arah dan strategi pemanfaatannya. 

“Kita akan lihat aset-aset properti mana yang diminati oleh kementerian yang dipimpin Pak Ara (Maruarar Sirait),” ujarnya.

Diketahui, sebelumnya Menteri PKP Maruara mengusulkan gagasan baru yakni ingin memanfaatkan tanah-tanah sitaan dari koruptor untuk dijadikan perumahan rakyat. Ide ini disampaikan Maruarar saat berkunjung ke kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Selasa, 5 November 2024.  Saat ini, pihaknya mempersiapkan sistem dan personel untuk menindaklanjuti rencana tersebut.

Sebelumnya, The Federal Reserve (The Fed) kembali memangkas suku bunga acuan dengan besaran 25 basis poin  menjadi 4,50-4,75 persen pada Kamis waktu AS. keputusan ini diharapkan dapat memberikan aset berisiko seperti Bitcoin dorongan lebih lanjut.

Bitcoin telah melonjak dalam beberapa hari terakhir, menetapkan beberapa titik harga tertinggi sepanjang masa menyusul kemenangan Donald Trump dalam pemilu AS.

Bitcoin dan mata uang kripto lainnya sebagian besar diuntungkan dari suku bunga rendah karena mereka, seperti saham teknologi, cenderung mengalami pergerakan harga yang lebih fluktuatif.

Ahli strategi riset kripto di penerbit dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) 21Shares, Matt Mena mengatakan dalam sebuah pernyataan pemotongan terbaru dapat memberikan dorongan lebih lanjut bagi kripto.

“Pemotongan suku bunga The Fed sebesar 25 bps memberikan dorongan ekonomi yang menguntungkan bagi aset berisiko seperti Bitcoin. Dikombinasikan dengan kebijakan Trump yang pro-kripto, ini menciptakan lingkungan makro yang mendukung bagi Bitcoin,” kata Mena, dikutip dari Decrypt, Jumat (8/11/2024).

Kripto terbesar di dunia, Bitcoin telah melonjak setelah kemenangan Donald Trump pada, mengingat banyaknya janji Trump untuk membantu industri tersebut. Harga Bitcoin sempat menembus harga tertinggi baru di kisaran USD 76.850 atau setara Rp 1,90 miliar. 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait tengah mengejar target program 3 juta rumah yang dikejar Presiden Prabowo Subianto. Salah satunya mencari titik-titik tanah dengan harga murah.

Upaya Maruarar Sirait, salah satunya dengan safari ke instansi-instansi pemerintahan. Ada beberapa yang dikejar olehnya dalam 2 pekan terakhir.

“Jadi saya hari ini merasa dapat semangat baru karena 2 minggu ini saya belanja masalah dan belanja sukungan memetakan dimana ada masalah, dimana ada dukungan,” kata Ara di Kantor Kementerian BUMN, dikutip Jumat (8/11/2024).

Dia menjelaskan sudah menemui beberapa lembaga, misalnya Kejaksaan Agung yang punya tanah seluas 10 hektare di Banten. Kemudian, ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga punya lahan lebih besar.

“Seperti di Kejaksaan kami dapat dukungan, ada tanah 10 hektar di Banten, tadi pak Nusron (Menteri ATR/BPN) dapat dukunga luar biasa, dapat tanah di Mojokerto 150 hektar, di Tangerang kurang lebih 7 hektar, belum lagi dari KPK juga dan sebagainya yg membantu kami dari KPK, BPKP,” jelasnya.

Berikutnya, Ara juga mengunjungi Menteri BUMN Erick Thohir. Ada beberapa hal yang jadi poin pertemuannya. Termasuk memetakan aset-aset BUMN di sektor perumahan, mulai dari Perum Perumnas, PT Perusahaan Pembangunan (PTPP), hingga PT Bank Tabungan Negara (BTN).

“Termasuk dukungan luar biasa dari Menteri BUMN. Satu harga tanah itu murah, atau gratis. Tanahnya dari mana saya rasa saya sudah jelaskan,” katanya.

Selain itu, Ara juga melihat adanya peluang efisiensi anggaran dalam pembelian bahan bangunan salah satunya semen. Ini dilakukan melalui koordinasi dengan Semen Indonesia yang berpeluang ada diskon pembelian semen.

“Saya senang sekali sudah bicara dengan Dirut Semen (Indonesia) ya dan juga dengan Dirjen kami, kalau bisa belanja tetapi itu sesuatu yang wajar dalam jumlah yang besar itu sesuatu yang wajar sekali mendapatkan suatu diskon,” urainya.

“Jadi itu hal-hal baik dan kita mau sinergikan dan saya dapat informasi ada Green, bisa cepat, bisa kedap suara dan sebagainya ini bagus sekali,” sambungnya.

Sebelumnya, Pemerintah akan memperpanjang pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah pada tahun 2025. Tujuannya untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

“Pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah. Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah, untuk memacu pertumbuhan itu, karena insentif terkait dengan PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Kendati demikian, Airlangga menegaskan, perpanjangan insentif PPN DTP pembahasannya akan dilanjutkan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Artinya, ia belum bisa memastikan seberapa lama insentif tersebut akan diperpanjang.

“Diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan,” ujarnya.

Jaga Daya Beli

Airlangga menilai, insentif PPN DTP perumahan sangat diperlukan oleh masyarakat kelas menengah, utamanya untuk menjaga daya beli agar tidak mengalami pelemahan terus-menerus.

“Dan kelas masyarakat itu (kelas menengah) adalah pertama untuk membeli rumah. Yang kedua beli untuk mobilitas bekerja. Oleh karena itu, kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” imbuhnya.

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan insentif pajak PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik.