Monthly Archives: October 2024

Bitcoin (BTC) melanjutkan tren kenaikannya dengan menembus harga USD 68.000 atau sekitar Rp1,056 miliar. Penguatan ini didorong oleh arus masuk dana ETF dan meningkatnya spekulasiDonald Trump mungkin terpilih kembali dalam pemilu Amerika Serikat (AS), yang dapat mengubah lanskap regulasi kripto.

Pada Kamis, 16 Oktober, BTC mencatatkan kenaikan sebesar 0,77%, menambah kenaikan 5,36% dari hari sebelumnya. Ini merupakan kenaikan berturut-turut di mana Bitcoin mengalami peningkatan harga menembus USD 68.000 untuk pertama kalinya sejak 29 Juli 2024.

Politik AS dan Arus Masuk ETF Dorong Permintaan BTC

Trader Tokocrypto, Fyqieh Fachrur menuturkan, berita tentang kemungkinan perubahan dalam regulasi kripto AS semakin memanaskan pasar. Donald Trump, calon terdepan dari Partai Republik, disebut-sebut akan membongkar hambatan regulasi kripto jika ia terpilih kembali.

Pernyataan ini berasal dari anggota Kongres Bryan Donalds, yang menyampaikan  Trump berpotensi memberhentikan Ketua SEC, Gary Gensler pada hari pertama masa jabatannya.

Selain itu, platform taruhan Polymarket melaporkan bahwa peluang kemenangan Trump dalam Pemilu Presiden AS meningkat dari 54,7% pada 14 Oktober menjadi 58,5% pada 17 Oktober.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mencatat, tingkat keterisian dari pesawat terbang belum sepenuhnya pulih. Maka, pemerintah diminta turut andil untuk menggenjot tingkat wisatawan.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja mengatakan, industri penerbangan belum sepenuhnya pulih. Hal itu terlihat dari tingkat keterisian pesawat dengan rata-rata 70 persen.

“Tapi memang kita menyadari bahwa saat ini baru mencapai angka sekitar 70% dari jumlah pesawat atau kapasitas seat yang sebelum COVID-19 ya 2019 tentu masing-masing anggota kita juga mempunyai tantangan di dalam menyelesaikan periode COVID-19 itu,” ungkap Denon usai Rapat Umum Anggota INACA, di PIK, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Melihat adanya tantangan itu, dia menyarankan sejumlah kebijakan bagi pemerintahan baru di bawah komando Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia berharap, pada 2025 nanti jadi momentum kebangkitan dari industri penerbangan Tanah Air.

Untuk membantu kebangkitan itu, Denon berharap pada kerja sama 8 kementerian. Diantaranya, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

“Delapan kementerian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi di dalam meningkatkan traffic domestik dan pendukung pariwisata nasional kita,” ujar dia.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi kehadiran PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Produsen wood pellet terintegrasi dengan izin kapasitas produksi terbesar secara nasional itu telah membawa berkah bagi masyarakat di Gorontalo maupun Pohuwato serta memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto mengatakan, hingga 2024, BJA bersama mitranya telah memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp47,5 miliar. PNBP tersebut dibagi tiga. Sebesar 30% untuk pusat, 30% untuk Provinsi Gorontalo, dan sebesar 40% untuk Kabupaten Pohuwato.

“Masyarakat Pohuwato seharusnya senang karena dengan keberadaan BJA ini, ada dana bagi hasil yang bisa mereka nikmati. Investasi seperti yang dilakukan BJA akan membuat Pohuwato nantinya menjadi daerah maju,” kata Handoyo saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Gorontalo dalam Forum Group Discussion dengan tema Membangun Gorontalo dengan Menjaga Etika Lingkungan yang digelar Asosiasi Produsen Energi Biomassa (APREBI) dikutip Rabu (16/10/2024).

Menurut Handoyo, ada dua persoalan krusial di Provinsi Gorontalo. Pertama, kemiskinan. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 14,57% atau sebanyak 177.900 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin ekstrem di Gorontalo sebanyak 17.410 jiwa atau 1,46% terhadap total penduduk.

Meski persentase penduduk miskin menurun dari 15,15% di tahun lalu, Gorontalo masih bertahan dalam daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia. “Dari 2016 sampai sekarang, kalau tidak ada pemekaran provinsi baru, kita masih rangking lima provinsi termiskin,” ujar Handoyo.

Kedua, masalah stunting. Pada 2022, Handoyo mengatakan, angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo ada di angka 22%. Namun, di 2023, angkanya malah naik menjadi 26,9%. Selain itu, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan beban ganda permasalahan gizi, yakni undernutrition, overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien.

Kemiskinan dan Stunting

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan stunting, menurut Handoyo, Provinsi Gorontalo tidak bisa hanya menggantungkan diri pada sektor pertanian tradisional. Dibutuhkan sentuhan investor untuk membangun dan memajukan Gorontalo.

Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo terbilang kecil, hanya sebesar Rp 1,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo hanya sebesar Rp 500 miliar. Anggaran tersebut jelas tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam membangun Provinsi Gorontalo sehingga dibutuhkan anggaran dan sentuhan dari berbagai pihak.

“Kita harus membuka diri. Kita persilakan investor membangun di Provinsi Gorontalo. Jadi, ini kebijakan kita dalam rangka penanggulangan kemiskinan,” ujar Handoyo.

Liputan6.com, Jakarta PT Sinergi Dinamis Konsultindo menyelenggarakan Seminar Sosialisasi Core Tax Administration System yang bertujuan untuk mempererat hubungan dengan para klien serta memberikan informasi dan pelatihan terkait implementasi sistem perpajakan terbaru di Indonesia, yaitu Core Tax Administration System.

Seminar ini mengusung tema “New Tax Era 2025: Synergy in Simplifying Tax Administration with Core Tax System“.

Direktur Utama PT Sinergi Dinamis Konsultindo, Vinanda Langgeng Kencana, yang akrab disapa Angga, menyatakan sosialisasi ini menyoroti peran penting Core Tax Administration System dalam mengintegrasikan berbagai elemen perpajakan, meningkatkan efisiensi pengelolaan data wajib pajak, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.

“Sosialisasi ini menjadi momen penting dalam memperkenalkan sistem perpajakan yang baru secara menyeluruh,” ungkap Angga saat memberikan sambutan di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Latar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang menjadi penyumbang terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi sebesar 73 persen pada 2019.

“Pajak tidak hanya mendanai pembangunan nasional, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, modernisasi administrasi perpajakan menjadi kebutuhan mendesak agar ketahanan fiskal nasional tetap terjaga,” tambah Angga.

Sistem yang lama, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang sudah berusia lebih dari 15 tahun, dianggap tidak lagi memadai untuk mendukung bisnis perpajakan modern.

Ketidakmampuan sistem lama untuk di-upgrade, serta kebutuhan akan integrasi yang lebih baik, memicu pemerintah untuk beralih ke Core Tax Administration System. Sistem ini akan menjadi landasan reformasi administrasi perpajakan yang mengacu pada praktik terbaik internasional.

Seminar ini mencakup pembahasan aspek teknis implementasi Core Tax Administration System, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memastikan kepatuhan dan transparansi perpajakan di Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana memangkas pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen. Pajak yang akan dihapus adalah PPN 11% dan BPHTB 5%.

Merespons kabar tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, mengatakan BTN sangat menyambut baik rencana tersebut. Hal itu diyakini dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perumahan.

Selain itu, kata Nixon, jika pajak properti dihapus maka akan mempercepat pembangunan 3 juta rumah yang merupakan program Presiden Terpilih Prabowo.

“Justru kita di Satgas ngusulin, khusus rumah subsidi rumah-rumah tadi yang 3 tipe yaitu rumah desa, Rumah MBR dan rumah urban itu kita usulkan lewat Satgas ada pembebasan PPN At least 3 tahun inilah supaya pembangunan rumahnya 3 juta rumahnya bisa jalan,” kata Nixon saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Di samping itu, BTN juga mengusulkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran agar memberikan subsidi atau insentif untuk rumah urban berupa premi asuransi dan premi penjaminan.

“Yang kita usulkan ke Satgas adalah pemberian Subsidi atau insentif terutama buat rumah urban, berupa premi asuransi atau premi penjaminannya. Jadi, premi penjaminannya di tanggung negara,” ujarnya.

Menurutnya, jika pajak properti dan turunannya dihapus maka masyarakat akan semakin tertarik untuk melakukan kredit perumahan ke depannya, karena tidak ada DP yang harus dibayarkan diawal.

“Kenapa? Karena Kalau ini keluar dibebasin itu 20% biaya di depan itu hilang, dan yang menyebabkan orang gak bisa beli rumah hari ini bukan DP, DP udah 0% dan 1% udah lama. Tapi nyatanya kan tetep susah Kenapa? Nah tadi ada biaya PPN, ada BPHTB Itu gak bisa pake kredit mesti pake cash ada lagi namanya biaya asuransi, dan itu kalau di total 20-21%,” jelasnya.

“Nah, kalau itu hilang maka kemampuan orang akan semakin cepat karena biaya di depannya jadi murah , itu satu. Kedua, harga rumah seakan-akan turun 20% kan sehingga asurannya juga jadi turun 20% dengan hilangnya 3 biaya tadi,” tambahnya.

Namun, kata Nixon hal itu masih usulan dari BTN. Tapi, pihaknya sangat berharap pemerintah selanjutnya bisa menghapuskan pajak properti jika target pembangunan 3 juta rumah ingin tercapai.

“Kira-kira itu sih yang kita usulkan Ini baru usulan ya pak belum keputusan. Jadi, kita justru mengusulkan ini dibebasin, supaya 3 juta rumahnya tercapai. Kalau mau tercapai,” pungkasnya.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat beberapa modus penipuan terbaru yang mengatasnamakan DJP. Modus penipuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti phising, spoofing (penyaruan), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP, dan penipuan rekrutmen pegawai DJP.

“Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi masing-masing modus penipuan tersebut dapat dilihat pada Pengumuman DJP nomor PENG-31/PJ.09/2024 tanggal 9 Oktober 2024 melalui link https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/waspada-penipuan-mengatasnamakan- direktorat-jenderal-pajak,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Ia juga mengingatkan agar masyarakat lebih teliti dan kritis jika mendapatkan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP serta melakukan cross check terlebih dahulu. Modus penipuan terbaru yang sedang terjadi di masyarakat yaitu penipuan rekrutmen pegawai DJP.

“Apabila masyarakat mendapatkan pesan berupa pengumuman ataupun undangan rekrutmen pegawai DJP, maka diimbau untuk melakukan cross check pada laman resmi Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Dwi juga menjelaskan bahwa pengumuman resmi terkait rekrutmen pegawai DJP maupun Kementerian Keuangan dapat dilihat pada link rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Berikut ini hal yang dapat dilakukan masyarakat jika menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP:

1. Apabila menerima pesan melalui whatsapp, periksa nomor whatsapp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di pajak.go.id/unit-kerja.
2. Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP.

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen. Pajak yang akan dihapus adalah PPN 11% dan BPHTB 5%. Ini menjadi katalis positif bagi sektor properti untuk meningkatkan permintaan terhadap produk perumahan.

Merespon kabar tersebut, indeks saham properti atau IDX Property naik 4,4% dalam sepekan lalu. Kendati begitu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Dimas Krisna Ramadhani mengatakan namun pemerintah juga harus memperhatikan dari sisi daya beli masyarakat yang terus turun sepanjang tahun ini.

“Salah satu caranya dengan membuka lapangan pekerjaan tambahan dan pengurangan jumlah potongan pada penghasilan kelas menengah sehingga daya beli masyarakat dapat bertambah dan berimbas positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Untuk sektor properti, IPOT jagokan saham BSDE dengan strategi buy on breakout (Support 1.215, Resist 1.430). Emiten ini tertopang sentimen rencana penghapusan pajak properti dan penurunan suku bunga acuan BI pada Rabu nanti. “Rebound dari area support disertai dengan lonjakan volume, BSDE berpotensi untuk melanjutkan penguatan,” ulas Dimas, dikutip Selasa (15/10/2024).

Tim Analis Bareksa menilai stimulus ini masih bersifat sementara dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk bisa dilaksanakan dalam program cepat 100 hari presiden terpilih nantinya. Selain itu fokus pemerintah saat ini juga masih tertuju ke golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di mana pemerintah akan memprioritaskan insentif di sektor ini.

Sebelumnya, ekonom sekaligus Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo tidak setuju jika pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen. Dia khawatir kenaikan PPN tersebut berdampak negatif terhadap penerimaan pajak.

“Jadi saya pribadi, sebagai ekonom saya agak khawatir dengan kenaikan 12 persen itu dampaknya terhadap penerimaan pajak kita,” kata Dradjad kepada awak media di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang. Kenaikan barang ini diyakini akan menghambat aktivitas belajar masyarakat.

“Bagaimana kalau dengan kenaikan itu, orang yang bayarnya (beli) makin sedikit, sama seperti barang kalau dijual lebih mahal, orang yang beli makin dikit kan ujungnya penerimaan kita jeblok,” beber dia.

Apalagi, saat ini kelas menengah di Indonesia banyak yang turun kelas. Di sisi lain, ekonomi Indonesia juga mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut yang mengindikasikan daya beli masyarakat melemah.

“Kenapa kemudian kita deflasi berturut-turut Itu salah satu penyebab, yang paling kuat adalah tingginya angka setengah menganggur Itu ada 2,41 juta orang setengah menganggur. Orang yang setengah menganggur ini udah jelas daya belinya rendah sekali, udah jelas dia akan terlempar dari kelas menengah,” ucap dia.

Orang dekat presiden terpilih Prabowo ini khawatir jika kenaikan PPN menjadi 12 persen harus diterapkan akan membahayakan ekonomi nasional. Mengingat, makin melemahnya daya beli akibat kenaikan harga barang.

“Nah, kalau dipaksakan PPN 12 persen, saya khawatir orang setengah menganggur makin banyak. Ujung-ujungnya kan orang beli barangnya makin dikit, orang beli barang makin dikit, konsumsi makin sedikit. Ujung-ujungnya PPN-nya juga akan tergantung,” tandasnya.

Liputan6.com, Jakarta Badan Standardisasi Nasional (BSN) baru saja mencetak prestasi baru. Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) BSN berhasil meraih 6 pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi (Calibration and Measurement Capability – CMC) baru.

Pengakuan ini berupa 1 CMC baru di bidang pengukuran tekanan (pressure), 3 CMC baru di bidang pengukuran kimia anorganik, serta 2 CMC baru di bidang pengukuran kimia gas melalui Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) atau Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan.

Hal ini menandakan, alat ukur tekanan yang dikalibrasi ke SNSU BSN akan memperoleh keberterimaan hasil pengukuran dan kalibrasi di tingkat internasional.

Di bidang metrologi kimia, dengan tersedianya bahan acuan serta skema uji profisiensi berbasis akurasi di Indonesia, diharapkan dapat mempermudah laboratorium pengujian untuk memperoleh bahan acuan serta mengikuti Uji Profisiensi, sehingga dapat semakin meningkatkan kualitas hasil pengukuran/pengujian di Indonesia.

“Terpenting, dari sisi ekonomis, laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi tidak lagi mengeluarkan biaya lebih mahal untuk mengalibrasi alat ukur atau membeli bahan acuan di luar negeri,” kata Deputi Bidang SNSU BSN, Y. Kristianto Widiwardono dalam keterangan di Jakarta, dikutip Jumat (11/10/2024).

Dukung Ekspor

BSN optimis, hadirnya laboratorium ini akan mendukung aktivitas komoditas ekspor dalam perdagangan yang membutuhkan pengakuan setara di mata dunia internasional.

Juga untuk sektor lingkungan, pengukuran yang akurat, reliabel dan tertelusur dari air dan udara menjadi basis yang penting untuk mendukung pemantauan parameter air limbah dan penurunan emisi dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE).

Menurut Kristianto, pengukuran tekanan menjadi salah satu aspek penting dalam sektor perdagangan. Hal itu untuk meminimalkan hambatan teknis perdagangan yang berkaitan dengan ekspor.

Sebab hasil pengujian/pengukuran di negara pengekspor setara dengan negara tujuan ekspor. Serta dampak terhadap perlindungan konsumen dari produk-produk lokal maupun impor dapat dilaksanakan secara efektif karena didukung dengan data hasil pengujian/pengukuran yang valid dan tertelusur pada Sistem Satuan Internasional (SI).

“Sebagai contoh, hasil pengukuran tekanan digunakan untuk menentukan nilai transaksi minyak gas, baik transaksi domestik, maupun transaksi internasional. Melalui kesetaraan pengukuran tekanan yang diakui di tingkat internasional, negara kita memiliki landasan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam transaksi perdagangan,” paparnya.

“Juga misalnya dalam perhitungan pajak untuk penjualan minyak dan gas oleh operator asing, maupun transaksi yang sehari-hari dilakukan oleh publik, sebagai contoh biaya bulanan penggunaan gas, volume gas tabung elpiji, dan transaksi lain yang memerlukan pengukuran tekanan,” jelas Kristianto.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengejar pendapatan negara dari sejumlah pengemplang pajak. Angkanya tak main-main, mencapai Rp 300 triliun.

Hal tersebut diungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo. Menurut dia, ada potensi penerimaan negara yang masih bisa dikejar, termasuk dari pajak yang tidak dibayarkan.

“Ini bukan omon-omon, ini bukan bukan teori, jadi saya lihat sendiri ketika saya menjadi unsur pimpinan di salah satu lembaga yang bergerak di bidang kemanan nasional, nanti kita bisa ngecek orang sampai paling detailnya sampai kancing-kancingnya kita bisa tahu, itu ternyata memang masih ada sumber-sumber penerimaan negara,” ungkap Drajad dalam diskusi Indonesia Future Policy Dialogue, di Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024). 

Dia mengatakan, ada selisih sekitar Rp 300 triliun dari kebutuhan belanja pemerintah pada 2025. Menurut APBN 2025, belanja pemerintah tahun perdana pemerintahan Prabowo-Gibran ditentukan sebesar Rp 3.600 triliun, padahal kebutuhannya dihitung sebesar Rp 3.900 triliun.

“Jadi ada kurang Rp 300 triliun dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali,” ujarnya.

Soal pajak yang belum dikumpulkan, misalnya berasal dari kasus-kasus hukum yang para pengemplang pajak-nya itu dinyatakan kalah. Namun, para pelaku tersebut belum juga menyetorkan kewajiban pajaknya kepada kas negara.

“Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, finish, ya tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar,” urainya.