Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), bersama Pemerintah Provinsi, diwakili oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Badan Pendapatan Daerah yang berada di wilayah operasi Sumbagut yaitu meliputi Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau, menyelenggarakan kegiatan Koordinasi Pemungutan Penyetoran dan Rekonsiliasi Pajak Daerah PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) di Batam (18/1).

Pjs. Area Manager Finance Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Adrian Bonarul Parlindungan mengungkapkan, bahwa selama dua hari Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut telah sukses melaksanakan kegiatan koordinasi pemungutan penyetoran dan rekonsiliasi PBBKB bagi lima provinsi yang berada di wilayah operasi Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut.

“Kami menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak, kita telah menyelesaikan kegiatan rekonsiliasi PBBKB antara Pertamina Regional Sumbagut bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di lima Provinsi operasional kami. Sepanjang tahun 2022 PT Pertamina Patra Niaga telah melakukan kewajibannya dalam melakukan penyetoran PBBKB selama periode Januari hingga Desember 2022. PBBKB merupakan salah satu salah satu pendapatan yang sangat memiliki dampak yang signifikan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan daerahnya,” terang Adrian.

Kegiatan rekonsiliasi ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan PBBKB antara Pertamina Patra Niaga bersama Bapenda.

Selama tahun 2022 Pertamina Patra Niaga telah melakukan penyetoran PBBKB kepada Bapenda di lima provinsi yaitu senilai Rp3.511.481.034.600 atau naik sebanyak 15 persen dari PBBKB yang disetor pada tahun 2021.

Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut, Freddy Anwar dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat di seluruh wiilayah Sumbagut yang telah memilih menggunakan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas serta ramah lingkungan dari Pertamina. Salah satu produk terbesar yang menyumbang realisasi PBBKB adalah Pertamax.

Ia berharap minat masyarakat untuk menggunakan BBM berkualitas (Pertamax Series dan Dex Series) semakin meningkat karena akan berdampak langsung kepada setoran pajak yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di wilayah provinsi tersebut.

“Terima kasih kepada masyarakat yang terus menggunakan BBM berkualitas. Peningkatan penggunaan BBM berkualitas sangat berdampak pada Pendapatan Daerah melalui PBBKB, sehingga geliat pembangunan di daerah dapat terus tumbuh” ujar Freddy.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat hingga 10 Januari 2023 sudah masuk 203.538 Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2023. Pelaporan SPT untuk wajib pajak pribadi akan ditutup akhir Maret 2023, sedangkan untuk wajib pajak badan sebulan setelahnya.

“Sampai 10 Januari sudah masuk 203 ribu SPT, orang pribadi, badan,” Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo, dalam konferensi pers informasi perpajakan terkini di kantor DJP, Selasa(10/1/2023).

Untuk rinciannya, ada tiga jenis formulir SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi, yaitu 1770SS, 1770 S, dan 1770. untuk SPT 1770 total 16.588, kemudian SPT 1770 S sebanyak 73.389, sementara untuk SPT 1770 SS tercatat 104.145, jika ditotal 194.122 SPT orang pribadi.

Adapun bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih besar dan atau sama dengan Rp 60 juta per tahun, maka pelaporannya menggunakan formulir 1770S. Bagi Wajib Pajak yang memiliki penghasilan lebih kecil atau sama dengan Rp 60 juta per tahun, maka pelaporannya menggunakan formulir 1770SS.

Liputan6.com, Jakarta – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan vonis terhadap Komisaris PT Panin Investment Veronika Lindawati pidana penjara 2 tahun denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan.

Hakim Ketua Fahzal Hendri menyatakan Veronika terbukti bersalah menyuap para pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) agar memanipulasi pajak PT Bank Pan Indonesia (Panin) Tbk pada 2016.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veronika Lindawati dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan,” ujar Hakim Fahzal dalam putusannya, Rabu (18/1/2023).

Hal yang memberatkan vonis yakni perbuatan Veronika dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Veronika juga dianggap tidak mengakui perbuatannya.

Sementara hal meringankan Veronika dianggap sebagai ibu rumah tangga yang bertanggung jawab pada keluarganya. Veronika juga dianggap bersikap sopan dalam persidangan.

Mendengar vonis yang dilayangkan kepada dirinya, Veronika menyatakan menerima putusan tersebut. Sementara tim jaksa penuntut umum meminta waktu apakah menerima vonis atau mengajukan upaya hukum banding.

Vonis terhadap Veronika ini lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Tim penuntut umum menuntut Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) menuntut Veronika Lindawati pidana penjara 3 tahun denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Veronika Lindawati dengan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan,” kata jaksa dalam tuntutan yang dibacakan pada Rabu, 4 Januari 2023.

KPK menahan 3 pegawai Ditjen Pajak terkait dugaan suap restitusi pajak. Ketiganya ditahan setelah dimintai keterangan oleh penyidik KPK

Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) melaporkan, penerimaan negara dari sektor hulu migas di sepanjang 2022 lalu mencapai USD 18,19 miliar, atau sekitar Rp 272,85 triliun (kurs Rp 15.000 per dolar AS).

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, capaian itu masih di atas target, baik yang tertera dalam APBN 2022 maupun APBN perubahan (APBN-P).

“Penerimaan negara mencapai USD 18,19 miliar, dari target aslinya USD 9,95, dan di APBN-P kalau enggak salah di angka USD 15 miliar,” jelas Dwi Soetjipto dalam sesi konferensi pers, Rabu (18/1/2023).

Di sisi lain, pemasukan investasi untuk sektor hulu migas di sepanjang tahun lalu masih belum mencapai target 100 persen. Kendati begitu, Dwi meyakini Indonesia masih jadi salah satu negara yang diincar oleh investor global untuk menanamkan modalnya.

“Investasi mencapai USD 12,3 miliar dari target USD 13,2 miliar, atau 93 persen. Tapi sudah meningkat 13 persen dibanding tahun sebelumnya,” jelas Dwi.

“Ini dibandingkan dengan dunia yang tumbuh 4 persen, maka Indonesia menjadi negara yang masih sangat menarik untuk investor, dengan kenaikan investasi yang jauh lebih baik daripada rata-rata global,” ungkapnya.

PT Pertamina Hulu Energi OffShore North West Java (PHE ONWJ), kontraktor di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas, melakukan upacara 17 Agustus dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke 73.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah menerbitkan 4 Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi turunan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, UU Nomor 7 Tahun 2021, sepanjang Desember 2022.

Keempat PP ini mencakup PP Nomor 44 Tahun 2022, PP Nomor 49 Tahun 2022, PP Nomor 50 Tahun 2022, dan PP Nomor 55 Tahun 2022. 

Sundfitris LM Sitompul, Partner Tax RSM Indonesia menjelaskan bahwa PP Nomor 44 Tahun 2022 ataupun PP Nomor 49 Tahun 2022 menjadi penting diketahui perusahaan karena berkaitan dengan day to day urusan perpajakan dalam operasi perusahaan.

“Misalnya terkait ketentuan Dasar Pengenaan Pajak (DPP), ketentuan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), hingga penyerahan BKP atau JKP yang dibebaskan dari PPN. “Regulasi baru ini penting untuk dipahami oleh perusahaan-perusahaan agar terhindar dari kesalahan atau bahkan denda pajak tertentu yang sebenarnya tidak perlu,” ujarnya. 

Ini dia ungkapkan dalam webinar bertajuk Implementing Regulations of HPP Law Issued in December 2022 yang digelar RSM Indonesia, 12 Januari 2023. 

Eny Susetyoningsih, Partner Tax RSM Indonesia menjelaskan PP Nomor 50 tahun 2022 yang lekat dengan ketentuan formal.

Adapun latar belakang penerbitan aturan ini salah satunya adalah sebagai tindak lanjut penyesuaian pengaturan tata cara pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan UU HPP.

“PP Nomor 50 tahun 2022 menjadi pengganti PP Nomor 74 Tahun 2011 yang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan administrasi dan pengaturan UU HPP,“ kata dia.

Liputan6.com, Jakarta Sudah bukan misteri besar seorang mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak untuk melepaskan pengembalian pajaknya. Kini semuanya terungkap terkait alasan dirinya menyembunyikan masalah ini dalam kurun waktu yang cukup lama.

Pengembang di perusahaan real estat miliknya pun ikut mengungkapkan kebenaran dari masalah ini.

“Saya pikir alasan dia tidak menunjukkan pengembalian pajaknya adalah karena tingginya tiga kaki dan jika Anda membiarkan itu pergi, mereka akan meneliti semuanya tentang itu,” kata rekan Trump yang sesama seorang miliarder Phil Ruffin dalam wawancara tahun 2017 seperti melansir Forbes, Senin (16/1/2023).

“Dia tidak akan melakukan apa-apa selain menjelaskannya selama empat tahun ke depan. Saya tidak akan melakukannya,” tambah dia.

Sementara itu, seorang mantan pengacara Donald Trump Michael Cohen turut memberikan penjelasan serupa ketika ditanya tentang pengembalian Trump selama sidang kongres 2019.

“Pernyataan yang dia katakan kepada saya adalah bahwa yang tidak dia inginkan adalah memiliki seluruh kelompok think tank yang ahli pajak menjalankan pengembalian pajaknya dan mulai merobek-robeknya, dan kemudian dia akan berakhir di audit dan dia pada akhirnya akan memiliki konsekuensi kena pajak, penalti, dan sebagainya,” ungkap dia.

Trump punya alasan bagus untuk khawatir. Informasi pajak mantan presiden AS ini tidak pernah dipublikasikan dan beberapa di antaranya masih terlindung setelah House Ways and Means Committee merilis dokumen bertahun-tahun. Namun secara praktis, setiap penggalan dokumentasi pajak yang muncul selama bertahun-tahun telah menimbulkan konsekuensi bagi Trump. Rilis terbaru bisa menjadi yang paling merusak dari semuanya.

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Tangerang, lakukan relaksasi pajak sebesar 70 persen untuk PBB-P2 dan 25 persen untuk BPHTB. Diskon pajak ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat mulai dari 16 Januari hingga 31 Maret 2023.

Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menuturkan, selain menjadi program dalam rangka HUT Kota Tangerang ke 30 tahun, diskon pajak ini juga berpengaruh besar terhadap penanggulangan inflasi daerah.

“Berdasarkan data BPS Provinsi Banten, angka inflasi Kota Tangerang berada pada angka 4,56 persen, dimana angka ini menunjukkan Kota Tangerang terendah se Provinsi Banten,” katanya, Selasa (17/1/2023).

Tentunya, lanjut Arief, program ini dipengaruhi atas keringanan pajak yang dihadirkan. Sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak daerah yang dapat mendorong peningkatan ekonomi daerah.

Sebelumnya, dalam rangka HUT RI ke 77, Pemkot Tangerang juga sempat memberikan diskon pajak sebesar 77 persen yang juga disambut baik oleh seluruh masyarakat. Hal itu membuat pendapatan pajak Kota Tangerang naik hingga Rp 8 miliar, dengan pencatatan 8.000 lebih transaksi.

“Ini menjadi upaya bersama dimana masyarakat juga terlibat dalam usaha menekan laju inflasi daerah. Maka berbagai kemudahan juga keringanan terkait pelayanan kepada masyarakat terus diberikan kepada masyarakat,” kata Arief.

Selain itu, Kota Tangerang juga mengalami deflasi atau penurunan harga sebesar 0,13 persen yang tentunya disambut baik karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menggenjot pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kementeu) telah membuka kembali pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak bagi wajib pajak per 1 Januari 2023. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan ini pada Maret 2023 untuk wajib pajak pribadi dan akhir April 2023 untuk wajib pajak perusahaan.

“Batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan wajib pajak orang pribadi, paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak,” bunyi Pasal 3 ayat (3) huruf b UU KUP stdd UU HPP, dikutip dari Belasting.id, Senin (16/1/2023). 

Saat ini, DJP membuka semua jalur pelaporan sehingga Wajib pajak tetap bisa melakukan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pada akhir pekan, Sabtu atau Minggu selama 24 jam. Selain itu, Wajib pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan PPh secara daring melalui DJP Online. Hal itu tentu memudahkan, dan terlebih lagi, wajib pajak bisa menyampaikan SPT Tahunan melalui handphone (HP).

Wajib pajak hanya perlu menyiapkan handphone dan jaringan Internet yang memadai. Pelaporan SPT Tahunan melalui handphone dilakukan dengan cara masuk ke laman DJP Online menggunakan browser.

Selanjutnya, isi NIK/NPWP, serta kata sandi dan kode captcha untuk login. Setelah masuk, wajib pajak akan melihat tampilan laman profile, lalu klik tombol garis tiga di layar bagian kanan atas, dan klik lapor.

Wajib pajak bisa memilih lapor SPT Tahunan melalui e-filing. E-filing adalah sistem pelaporan SPT secara online dan saluran itu dibuat untuk memudahkan wajib pajak karena prosesnya bisa lebih cepat.

Setelah klik e-filing, klik buat SPT, lalu wajib pajak orang pribadi bisa memilih menyampaikan SPT 1770 S dan 1770 SS. Ingat juga untuk menyiapkan bukti pemotongan pajak dari perusahaan pemberi kerja.

Lalu wajib pajak bisa mengikuti proses penyampaian SPT Tahunan dengan mengisi langkah 1 sampai 18. Usai mengisi dengan benar, klik kirim SPT. Dengan begitu, pengisian SPT Tahunan lewat handphone sudah selesai.

Wajib pajak tinggal menunggu tanda terima sudah melakukan pelaporan SPT. Ditjen Pajak (DJP) akan mengirimkan tanda terima elektronik SPT Tahunan melalui email wajib pajak.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun ini sebesar 85 persen.

Liputan6.com, Jakarta Beberapa negara saat ini tengah bergelut untuk menutupi belanja pemerintah di tengah penurunan pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara termasuk Amerika Serikat (AS) berencana untuk menaikkan pajak dan salah satunya pajak bagi para orang super kaya. 

Pendiri Microsoft Bill Gates sepakat dengan usul tersebut. Orang super kaya atau High Net Worth Individual (HNWI) memang harus membayar pajak lebih tinggi dari orang yang tidak mampu.

Bill Gates mengatakan beban pajak para miliarder seharusnya lebih tinggi dengan situasi ekonomi dunia saat ini. Hal tersebut menjadi tanggung jawab moral bagi sebagian kecil milarder kepada mayoritas penduduk.

“Orang super kaya harus dikenakan pajak lebih tinggi dan lebih tinggi,” katanya dalam acara Ask Me Anything di Reddit, dikutip dari Belasting, pada Jumat (13/1/2023).

Dia menjelaskan kebijakan pemerintah di berbagai negara seharusnya membuka peluang bagi setiap warga negara tumbuh menjadi miliarder baru. Menurutnya, tidak ada yang salah menjadi miliarder sebagai hasil kerja keras dan inovasi di sektor swasta.

Pemerintah, lanjutnya, memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan melalui sistem pajak terhadap para miliarder tersebut. Hal itu belum dilakukan secara optimal saat ini, karena beban pajak bagi orang super kaya tidak naik signifikasi dengan tekanan ekonomi yang terjadi di berbagai negara.

Menurutnya, pajak atas kepemilikan kekayaan bisa ditingkatkan mendekati level pajak penghasilan. Hal tersebut membuat kontribusi pajak orang super kaya akan meningkat.

“Saya heran pajak belum dinaikkan lagi, misalnya tingkat [tarif pajak] keuntungan atas modal [capital gains] bisa sama dengan tingkat penghasilan biasa. Saya tahu banyak hal sulit dialami sebagian besar masyarakat,” tuturnya.

Gates juga mendorong para miliarder untuk lebih banyak terlibat dalam kegiatan filantropi, khususnya menyangkut perubahan iklim. Kegiatan filantropi akan memberikan dorongan untuk melakukan perubahan dari sisi kebijakan pemerintah dan mekanisme pasar.

“Filantropi saja tidak dapat menghilangkan efek gas rumah kaca, hanya pasar dan pemerintah yang dapat mencapai kecepatan penurunan dalam skala besar,” tambahnya dilansir fortune.com.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun ini sebesar 85 persen.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah menaikkan pajak penghasilan (PPh) untuk orang kaya menjadi 35 persen. kenaikan pajak ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Dalam aturan tersebut, terdapat lima lapisan pajak PPh dan lapisan kelima yang merupakan golongan baru untuk penghasilan kena pajak di atas Rp 5 miliar per tahun yang dikenakan tarif PPh sebesar 35 persen.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pembayaran pajak orang kaya Indonesia atau sering disebut dengan Crazy Rich Indonesia ini minimal Rp 1,75 miliar per tahun.

Kenaikan PPh ini bagian dari upaya reformasi perpajakan melalui UU No.7/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP). Melalui beleid tersebut pemerintah menambah lapisan tarif PPh dari 4 lapis menjadi 5 lapis tarif PPh.

Penambahan berlaku untuk penghasilan lebih dari Rp 5 miliar per tahun akan dikenakan PPh sebesar 35 persen. Jumlah tersebut lebih tinggi dari ketentuan lama dengan lapisan tarif tertinggi PPh sebesar 30 persen.

“Banyak netizen komentar harusnya yang kaya dan para pejabat yang bayar pajak. Setuju dan betul banget, mereka yang kaya dan para memang dikenakan pajak. Bahkan untuk yang punya gaji di atas Rp 5 milyar per tahun, bayar pajaknya 35% (naik dari sebelumnya 30%). Itu kita-kira pajaknya bisa mencapai Rp 1,75 milyar setahun ..! Besar ya..,” tulisnya dalam akun Instagram @smindrawati dikutip dari Belasting.id, Kamis (12/1/2023).

Menkeu memaparkan aspek keadilan karena kelompok paling kaya mendapatkan beban pajak paling besar melalui sistem PPh yang progresif. Sementara itu, untuk penghasilan di bawah PTKP Rp 4,5 juta per bulan tidak perlu membayar PPh.

Begitu juga dengan wajib pajak orang pribadi UMKM dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta per tahun beban pungutan PPh final 0,5 persen.

“Pajak memang untuk mewujudkan azas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” papar Sri Mulyani.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun ini sebesar 85 persen.