Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Perpanjang Surat tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan membayar pajak tahunan menjadi hal yang wajib dilakukan oleh setiap pemilik mobil atau motor.

Ada beberapa cara untuk melunaskan pajak kendaraan, dan salah satunya melakukan pembayaran di kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat). Berikut, cara atau proses membayar pajak kendaraan di Samsat:

Sebelum memproses pembayaran pajak kendaraan bermotor, Anda perlu menyiapkan dokumen-dokumen terkait kepemilikan kendaraan yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, fotokopi STNK dan BPKB, serta KTP.

Sedangkan untuk kendaraan dinas ataupun kendaraan milik perusahaan maka perlu mempersiapkan fotokopi domisili perusahaan, NPWP perusahaan, SIUP perusahaan, serta TDP perusahaan.

Selain itu, jika Anda menunjuk pihak lain untuk memproses pembayaran pajak kendaraan Anda, maka orang tersebut harus dipastikan membawa surat kuasa.

Setelah dokumen-dokumen yang diperlukan sudah lengkap, ikuti langkah-langkah berikut ini.

Cara membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat:

1. Saat mengunjungi kantor samsat terdekat, langkah pertama adalah mendatangi loket pendaftaran. Setelah itu, Anda akan diberikan nomor anteran beserta dengan formulir pendaftaran.
2. Pastikan mengisi formulir pendaftaran tersebut secara lengkap.
3. Jika formulir sudah terisi lengkap dan nama Anda sudah dipanggil, maka selanjutnya menghampiri kasir dan kasir pun memberikan informasi atas jumlah pajak yang harus Anda bayar.
4. Kemudian, Anda bisa mulai membayar pajak tersebut dan menunggu lembar pajak STNK yang nantinya akan diberikan kepada Anda.

Dalam penerapan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta memberi tenggat waktu satu bulan dan berakhir Sabtu 15 Desember 2018.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah membuka pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan atau SPT Tahunan PPh pada 1 Januari 2023. Pelaporan SPT tahunan ini akan berlangsung sampai dengsn 31 Maret 2023 untuk wajib pajak pribadi dan 30 April 2023 untuk wajib pajak perusahaan.

Di tengah Februari ini, DJP mulai getol mengajak wajib pajak untuk melapor SPT tahunan ini. Berbagai cara dilakukan baik melalui sosialisasi melalui media massa dan juga media sosial termasuk juga mengirim surat cinta secara pribadi ke wajib pajak.

Jadi jangan kaget jika tiba-tiba mendapat pesan melakui SMS atau aplikasi WhatsApp untuk diminta melakukan pelaporan SPT. Berikut contohnya:

Pelaporan SPT Tahunan dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak

Yth. xxxxxx

NPWP : xxxxxx

Semoga Saudara senantiasa dalam keadaan sehat dan dimudahkan dalam segala urusan.

Salah satu kewajiban Saudara sebagai wajib pajak adalah menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.

Untuk menghindari sanksi administrasi perpajakan , Saudara diharapkan untuk segera melaporkan SPT Tahunan 2022 secara online melalui laman djponline.pajak.go.id paling lambat 31 Maret 2023.

Pastikan untuk melakukan pemutakhiran data NIK melalui laman resmi Direktorat Jenderal Pajak (djponline.pajak.go.id) di menu profil agar data NPWP berstatus valid sebelum mengirimkan SPT.

Ajakan untuk segera melaporkan SPT tahunan melalui SMS atau WhatsApp ini dibenarkan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor.

“Sudah di cek, betul dari KPP Pratama, mengingatkan Wajib Pajak untuk lapor SPT sekaligus melakukan validasi atau pemadanan NIK – NPWP,” jelas dia kepada Liputan6.com seperti ditulis pada Minggu (12/2/2023).

Oleh karena itu DJP pun meminta kepada seluruh wajib pajak untuk segera melaporkan SPT tahunan ini. Pasalnya, ada denda yang menunggu jika tidak melaporkan.

Wajib pajak yang telat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak akan dikenakan sanksi Rp 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak badan dikenakan sanksi Rp 1.000.000. Sanksi tersebut sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini diharapkan bisa mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan pajak.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah telah membuka pelaporan SPT tahunan Pajak 2022 untuk wajib pajak pribadi mulai 1 Januari 2023. Pelaporan SPT ini akan ditutup pada 31 Maret 2023.

Lalu harga apa saja yang perlu dilaporkan? Apakah memiliki skin game online dengan nilai puluhan juga harus dilaporkan dalam SPT tahunan tersebut?

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemekeu) ikut nimbrung dalam diskusi tentang status kepemilikan karakter atau skin game online sebagai harta dan dilaporkan dalam SPT Tahunan.

Akun Twitter @DitjenPajakRI merespons postingan soal pengisian kolom harta dalam SPT Tahunan. Uniknya, harta yang diisi adalah karakter atau skin game online Genshin Impact yang diklaim bernilai Rp 15 juta.

“Ngisi laporan pajak tahunan karakter genshin impact,” tulis @paimonfess dikutip dari Belasting.id, Jumat (10/20/2023).

Kicauan tersebut memantik diskusi di media sosial tentang status skin game online sebagai harta tidak berwujud lainnya dalam kolom harta SPT Tahunan. Pembelian skin game online bernilai jutaan dapat dikategorikan sebagai aset atau lebih pada pengeluaran.

Kemudian muncul apakah atas kepemilikan karakter game online tersebut wajib dilaporkan dalam SPT Tahunan wajib pajak.

“Nanya serius, harta tidak berwujud gini dimasukin ga min? skin game banyak soalnya,” tanya @@manvvellism.

Ditjen Pajak kemudian menjelaskan definisi dari harta tidak berwujud dalam ketentuan perpajakan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11a UU Pajak Penghasilan (PPh) yang terakhir diubah melalui UU No.7/2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan (HPP).

“Terima kasih penjelasannya, Kak. Jika merujuk pada Pasal 11a UU PPh sebagaimana diubah dalam UU HPP, yang dimaksud harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill),” tulis keterangan DJP.

Jumlah pasien kecanduan game online yang ditangani RSUD Dr Soebandi Jember meningkat, hingga mencapai 5 pasien per minggu.

Liputan6.com, Jakarta – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Timur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) meggelar kegiatan Pembekalan dan Pengukuhan Relawan Pajak secara hybrid pada Rab 8 Februari 2023. 

Dalam kegiatan ini, Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur Muhammad Ismiransyah M. Zain mengaku sangat bangga dengan para mahasiswa yang secara sukarela mau menjadi Relawan Pajak.

“Ini menunjukkan bahwa kalian peduli dan memiliki rasa cinta terhadap Tanah Air Indonesia,” tegas Muhammad Ismiransyah M. Zain dalam keterangan tertulis, Jumat (10/2/2023). 

Kegiatan Pembekalan dan Pengukuhan Relawan Pajak ini diselenggarakan hybrid. Untuk luring diselenggarkaan di Aula Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur dan daring menggunakan zoom meeting.

Dalam Kegiatan dihadiri oleh 231 Relawan Pajak dan dosen pendamping dari 14 perguruan tinggi di Jakarta Tiimur.

Perguruan tinggi yang berpartisipasi dalam program Relawan Pajak di Jakarta Timur antara lain Universitas Negeri Jakarta, Universitas Bina Sarana Informatika, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Universitas Darma Persada, Universitas Mpu Tantular, dan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

Selain itu juga Sekolah Tinggi Perpajakan Indonesia, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Rawamangun, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tunas Nusantara, Institut Bisnis Nusantara, Institut Bisnis dan Multimedia ASMI, Institut STIAMI, dan Kalbis Institute.

Relawan Pajak Tahun 2023 ini tidak hanya diikuti oleh mahasiswa tetapi juga dosen dari perguruan tinggi tersebut.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini diharapkan bisa mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan pajak.

Liputan6.com, Jakarta – Setiap pekerja pasti sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Biasanya NPWP ini dibuat saat pekerja sudah menerima gaji karena ada potongan Pajak Penghasilan (PPh). 

Namun terkadang satu pekerja bisa memiliki dua NPWP. Hal ini bisa terjadi jika pekerja tersebut pindah tempat kerja atau pindah kota tetapi tidak mengurus perpindahan NPWP tetapi justru membuat yang baru. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Neilmaldrin Noor menjelaskan, wajib pajak yang memiliki dua NPWP atau NPWP ganda dianjurkan untuk menghapus salah satu.

Sebelumnya memang ada potensi wajib pajak memiliki NPWP ganda. Apabila itu terjadi, wajib pajak disarankan menghapus satu NPWP-nya.

“Kalau seperti ini, kami menyarankan untuk bisa mengajukan permohonan penghapusan NPWP salah satunya,” ujarnya dikutip dari Belasting.id, Kamis (9/2/2023).

NPWP ganda bisa terjadi jika secara teknis wajib pajak terdaftar di 2 kantor pajak di daerah yang berbeda. Dia mencontohkan wajib pajak kuliah sambil kerja dan sudah bikin NPWP di kota tersebut.

Kemudian wajib pajak itu pindah ke kota lain, lalu mendaftarkan diri lagi ke kantor pajak untuk dibuatkan NPWP. Namun yang menjadi masalah ketika melakukan proses validasi NIK sebagai NPWP.

Neilmaldrin menerangkan proses validasi NIK sebagai NPWP hanya memerlukan satu identitas NPWP. Pemadanan atau validasi dilakukan, agar wajib pajak bisa menggunakan NIK sebagai NPWP untuk keperluan transaksi perpajakan.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar wajib pajak segera mengajukan permohonan ke DJP untuk melakukan penghapusan NPWP ganda. Wajib pajak bisa mengunduh dokumen permohonan penghapusan sesuai dalam Peraturan Dirjen Pajak PER-04/PJ/2020.

Dengan dihapuskan salah satu, wajib pajak resmi memiliki satu identitas NPWP. Nantinya, NPWP wajib pajak yang sudah tetap itulah yang akan dipadankan dengan NIK.

“Cukup 1 saja [NPWP], karena nanti ‘kan nomor NIK juga enggak ada 2,” tutur Neilmaldrin Noor.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kebijakan ini diharapkan bisa mempermudah wajib pajak dalam melakukan transaksi pelayanan pajak.

Liputan6.com, Jakarta Wajib pajak yang telat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Pajak akan dikenakan sanksi Rp 100.000 untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak badan dikenakan sanksi Rp 1.000.000. Sanksi tersebut sesuai dengan Ketentuan Umum Perpajakan (KUP).

Hal itu disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Neilmaldrin Noor, dalam Podcast Cermati – Eps.8 Lapor SPT Tahunan: Bisa Pake NIK, Kamis (9/2/2023).

“Konsekuensinya ada karena ini diatur oleh undang-undang. Jadi dalam jangka waktu misalnya tadi untuk orang pribadi dari 1 Januari sampai 31 Maret belum dimasukan, maka sesuai dengan undang-undang KUP dikenakan sanksi sebesar Rp100.000 untuk orang pribadi orang pribadi. Sementara untuk wajib pajak badan yang dikenakan sebesar Rp 1 juta,” kata Neilmaldrin.

Dia pun menyarankan agar wajib pajak melaporkan SPT Pajak tepat waktu, karena nominal sanksi tersebut lebih baik digunakan untuk kebutuhan lain daripada untuk membayar sanksi telat bayar SPT.

“Ini lumayan lho mendingan tepat waktu bisa buat ngopi. Perlu dicatat ya kamu pajak mending dibuat ngopi di cafe sambil lapor SPT dimana saja kapan saja,” ujarnya.

Adapun Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat hingga 6 Februari 2023 sudah ada 2,22 juta wajib pajak orang pribadi yang melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT. Sedangkan, untuk wajib pajak badan tercatat 84.500 SPT.

“Saya cek dulu ya sampai sini ada Jadi sampai dengan kemarin malam itu untuk SPT orang pribadi ini sudah mencapai 2,22 juta untuk orang pribadi. Kemudian wajib pajak badan adalah 84.500 wajib pajak badan yang sudah lapor SPT per tanggal 6 Februari,” ujarnya.

Untuk SPT orang pribadi terjadi peningkatan 36 persen dibandingkan tahun lalu di periode yang sama. Begitupun dengan wajib pajak badan juga meningkat 29 persen. Hal itu tercermin dari kesadaran wajib pajak untuk lapor SPT lebih awal semakin meningkat.

“Ini ada peningkatan dalam periode yang sama. Untuk tahun ini ada peningkatan untuk orang pribadi nya itu sebesar 36 persen dalam periode yang sama sampai dengan tanggal 6 Februari. Untuk SPT badan ini ada peningkatan sebesar 29 persen. Artinya ini lebih baik daripada tahun lalu. Kelihatannya ada peningkatan awareness dari masyarakat untuk secara lapor SPT lebih awal,” pungkasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan tingkat kepatuhan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada tahun ini sebesar 85 persen.

Untuk mengakses aplikasi ini, gunakanlah browser yang sudah terinstal dengan sertifikat elektronik yang Anda miliki, seperti saat mengakses https://efaktur.pajak.go.id pada saat melakukan permohonan Nomor Seri Faktur Pajak. 

1. Langkah pertama, buka aplikasi menggunakan browser, disarankan menggunakan browser Chrome / Firefox. Jika tidak bisa dibuka karena terjadi error, artinya browser belum terinstal dengan sertifikat elektronik.

2. Kemudian, buka menu Option dan cari dengan kata kunci Certificates, kemudian klik View Certificates.

3. Setelah muncul daftar sertifikat yang ada di browser, klik Import dan pilih sertifikat elektronik Anda dan masukkan passphrase. 

4. Kemudian tutup dan buka kembali browser Anda. Jika intalasi sertifikat elektronik sudah berhasil, maka saat Anda mengakses aplikasi e-faktur Web-based, NPWP dan nama akan langsung ditampilkan pada aplikasi. Pada saat Anda akan mengakses aplikasi ini selanjutnya tidak akan diminta lagi untuk menginstal sertifikat elektronik, karena jika sudah berhasil sertifikat elektronik masih tetap tersimpan dalam browser selama tidak dihapus dari browser.

5. Masukkan password Akun PKP yang digunakan untuk login pada aplikasi efaktur.pajak.go.id (e-NOFA). 

e-Filing adalah cara pelaporan SPT Pajak yang dilakukan secara elektronik atau online melalui website Direktorat Jenderal Pajak (DJP Online), maupun melalui saluran e-Filing resmi lain yang ditetapkan pemerintah.

“Jadi, sebetulnya e-Filling ini adalah salah satu cara bagaimana kita menyampaikan SPT melalui elektronik, ini bisa secara daring dan real time, ini bisa kita lakukan melalui internet melalui website kita pajak.go.id,” jelasnya.

Namun penting diketahui, untuk lapor SPT online dengan e-Filling membutuhkan EFIN. EFIN atau Electronic Filing Identity Number ini merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP agar wajib pajak bisa lapor SPT melalui e-Filling.

Bagi wajib pajak yang sudah punya EFIN bisa langsung lapor SPT pajak. Sementara bagi yang mendapatkan nomor identitas ini wajib pajak harus mengajukan permohonan EFIN terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

“Tapi untuk elektronik ini tentunya wajib pajak harus memiliki EFIN atau singkatan Electronic Filing Identification Number, ini adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP untuk diberikan kepada wajib pajak,” ujarnya.

Simak cara validasi NIK melalui sistem DJP online:

1. Masuk ke laman DJP Online di https://djponline.pajak.go.id/account/login.

2. Lalu login ke laman DJP Online tersebut dengan memasukkan NPWP, beserta kata sandi, dan kode keamanan (captcha) yang tersedia.

3. Setelah berhasil login, masuk ke menu utama “Profil”.

4. Nanti dalam laman Profil tersebut akan menunjukkan status validitas data utama yang Anda miliki, apakah anda ‘Perlu Dimutakhirkan’ atau ‘Perlu Dikonfirmasi’. Status ini menandakan, bahwa Anda perlu melakukan validasi NIK.

5. Dalam halaman menu ‘Profil’ akan terdapat ‘Data Utama’ dan akan menemukan kolom NIK/NPWP (16 digit). Di dalam kolom tersebut, Anda harus memasukkan NIK yang berjumlah 16 digit.

6. Apabila sudah selesai klik ‘Validasi’.

7. Selanjutnya sistem akan mencoba melakukan validasi data dengan yang tercatat di Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Jika data valid, maka sistem akan menampilkan notifikasi informasi bahwa data telah ditemukan. Lalu, klik ‘Ok’ pada notifikasi itu.

8. Kemudian tekan tombol “Ubah Profil”.

9. Terakhir, Anda juga bisa melengkapi bagian data KLU dan anggota keluarga. Apabila telah selesai dan tervalidasi, maka Anda sudah dapat menggunakan NIK untuk melakukan login ke DJP Online.

Liputan6.com, Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mengummkan bahwa data pertumbuhan ekonomi sepanjang 2022 mencapai 5,31 persen. Dengan realisasi tersebut maka kita juga bisa melihat angka ratio pajak atau tax ratio Indonesia.

Untuk diketahui, tax ratio adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto. Rasio ini merupakan alut ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu Negara.

Jika dirinci, komponen penerimaan pajak di Indonesia mencakup penerimaan pajak pusat, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas, dan PNBP Pertambangan Umum.

Nah, dalam pengumuman BPS, perekonomian Indonesia sepanjang 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 19.588,4 triliun. Kemudian PDB per kapita mencapai Rp 71,0 juta atau USD 4.783,9.

Dikutip dari Belasting.id, Selasa (/2/2023), melalui data tersebut maka angka rasio perpajakan atau tax ratio-perbandingan kinerja penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB)- pada 2022 sebesar 10,38 persen. Angka itu berdasarkan indikator realisasi penerimaan pajak ditambah kepabeanan dan cukai dalam APBN sementara 2022 sejumlah Rp 2.034,5 triliun.

Sementara itu, jika hanya menyertakan indikator penerimaan pajak yang pada tahun lalu mencapai Rp 1.716,8 triliun. Angka tax ratio pada level pajak pusat yang diadministrasikan DJP pada 2022 sebesar 8,76 persen.

Capaian tax ratio sebesar 10,38 persen pada tahun lalu merupakan peningkatan selama DJP dipimpin oleh Suryo Utomo. Sebelumnya tax ratio bergerak di angka satu digit imbas pandemi Covid-19.

Dalam penerapan kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta memberi tenggat waktu satu bulan dan berakhir Sabtu 15 Desember 2018.