Posts in category: berita

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat realisasi pembiayaan utang hingga Juli 2024 baru mencapai Rp266,3 triliun dari APBN.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan pada APBN 2024 pihaknya telah mempersiapkan anggaran Rp648,1 triliun untuk pembiayaan utang. Namun, baru terealisasi sebesar 41,4 persen hingga Juli tahun ini.

“Walaupun APBN sudah membuat posturnya seperti itu, dari pembiayaan utang yang Rp648 triliun, sampai 31 Juli baru realisasi Rp266,3 triliun,” jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (13/8/2024).

Bendahara negara ini menyebut, bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, terlihat ada pertumbuhan dimana pada Juli 2023 realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp195 triliun.

Kata Sri Mulyani, rendahnya realisasi pembiayaan utang pada tahun 2023 memang disengaja. Hal itu disebabkan melonjaknya harga komoditas. Kendati begitu, saat ini kembali dinaikkan lantaran semua komoditas sudah kembali normal.

“Hingga memang defisitnya diperkirakan pasti lebih tinggi dari 2023. Ini mulai terlihat dari pembiayaan kita,” ujarnya.

Adapun untuk rinciannya, realisasi pembiayaan utang sebesar Rp266,3 triliun dialokasikan untuk dua pembiayaan yaitu surat berharga negara alias SBN (neto) sebesar Rp253 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp13,3 triliun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp 93,4 triliun hingga Juli 2024. Defisit APBN 2024 ini minus 0,41% dari produk domestik bruto (PDB).

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyebut defisit tersebut masih kecil dibandingkan total target defisit APBN tahun ini yang sebesar 2,2 persen.

“Dari total postur, bulan Juli kita mengalami defisit Rp93,4 triliun atau 0,41 persen dari GDP. Ini masih kecil dibandingkan total target defisit tahun ini, yang seperti di dalam APBN yaitu 2,2 persen,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN Juli 2024, di Kementerian Keuangan, Selasa (13/8/2024).

Kendati begitu secara keseluruhan, kinerja APBN hingga bulan Juli masih menunjukkan perkembangan perbaikan. Hal itu dilihat dari pendapatan negara yang mencapai Rp1.545,4 triliun hingga Juli 2024.

“Ini artinya kita telah mengumpulkan 55,1 persen dari target APBN tahun ini. Kalau Anda lihat gross-nya 4,3 persen itu jauh lebih kecil dari gross negatif bulan lalu yang sekitar 7 persen. Jadi, ini sudah mulai membaik, sekarang gross negatifnya mengecil di 4,3 persen,” ujarnya.

Anda dapat memanfaatkan penghapusan sanksi ini melalui berbagai kanal pembayaran pajak kendaraan bermotor yang tersedia, termasuk aplikasi SIGNAL dan gerai samsat. Namun, untuk tunggakan pajak yang lebih dari satu tahun, Anda perlu mengunjungi kantor samsat induk.

Jangan tunda lagi! Segera manfaatkan kemudahan dan keuntungan ini sebelum periode penghapusan sanksi administrasi berakhir. Dengan membayar pajak tepat waktu, Anda turut berkontribusi dalam membangun Jakarta yang lebih baik.

“Segera lakukan pembayaran pajak kendaraan Anda dan manfaatkan penghapusan sanksi administratif ini,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny, Senin (12/8/2024).

Yuk, manfaatkan penghapusan sanksi ini sebelum tenggat waktu pada 31 Agustus 2024.

Liputan6.com, Jakarta Dalam upaya meningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor pajak dan retribusi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangka Selatan bersama Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepulauan Bangka Belitung (Babel) terus menggodok aturan. Salah satunya melalui Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada). 

Pj. Sekretaris Daerah Bangka Selatan, Haris Setiawan, mengatakan penerimaan pajak dan retribusi daerah menjadi bagian penting dari sumber PAD. Menurutnya, dengan semakin meningkatnya PAD, maka akan berdampak pada pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

“Nantinya implementasi dari pajak dan retribusi daerah akan bermanfaat bagi pembangunan dan perekonomian,” ungkap Haris, Jumat (9/8/2024).

Ia juga menjelaskan jika Raperkada ini akan menjadi panduan dan dasar bagi pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi jika telah disahkan. Pihaknya juga berharap, harmonisasi ini akan melahirkan ini kesepakatan baik secara substansi maupun teknis.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Babel, Harun Sulianto menyampaikan jika harmonisasi menjadi salah satu syarat formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Tahapan ini harus dipenuhi demi menghindari cacat prosedural dalam pembentukannya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Pemda Bangka Selatan atas sinergitas yang telah berjalan dengan baik. Harun juga berharap kegiatan ini akan melahirkan peraturan perundang-undangan yang baik, berkualitas, dan implementatif.

“Dengan adanya harmonisasi selain menyinkronisasikan peraturan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya,” terangnya.

Adapun Ranperkada yang dibahas meliputi:

1. Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

2. Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan

3. Tata Cara Pemungutan Barang dan Jasa Tertentu

4. Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet

5. Tata Cara Pemungutan Pajak Air Tanah

6. Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame

7. Tata Cara Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam Batuan.

Tanjakan-Tanjakan Ekstrem Trabas Coral Jalumas #1

Sebelumnya, Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melepas ekspor tiga kontainer produk alas kaki dengan merek Nike senilai USD405 ribu atau setara Rp6,50 miliar ke Uni Eropa (UE) dan Amerika Serikat (AS) di Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024). Produk alas kaki itu merupakan hasil produksi PT Selalu Cinta Indonesia (SCI), anggota Karet Murni Kencana (KMK) Group.

Dalam kesempatan tersebut, Mendag menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong usaha dalam negeri untuk terus meningkatkan kemampuan ekspor sebagai upaya Indonesia menguasai pasar global. Ia menyebut, salah satu langkah jitunya melalui diplomasi perdagangan yang intens.

“Pemerintah terus mendukung usaha-usaha dan industri kita dengan berbagai cara agar mereka dapat terus meningkatkan kemampuan ekspor dan pabrik alas kaki yang padat karya seperti pabrik produsen Nike ini kami dorong untuk terus meningkatkan ekspor,” ujar Mendag.

“Pemerintah juga mendorong peningkatan ekspor melalui diplomasi perdagangan yang intens, di sisi lain untuk melindungi industri dalam negeri, kami juga menempuh sejumlah langkah mengatasi serbuan produk-produk impor,” jelasnya.

Selain itu, Mendag mengatakan, pelepasan ekspor alas kaki tersebut juga menjadi bukti kolaborasi pemerintah dan swasta dalam mendorong industri manufaktur yang berorientasi ekspor sebagai bagian dari rantai pasok global.

“Saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada PT Selalu Cinta Indonesia, KMK Group, dan Nike Indonesia yang berkolaborasi mendorong peningkatan ekspor produk alas kaki Indonesia,” ujarnya.

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Seabank Indonesia (SeaBank) mencatatkan laba sebelum pajak (PBT) tahun berjalan sebesar Rp 204 miliar, atau meningkat 350% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Capaian positif tersebut telah dirilis resmi SeaBank dalam Laporan Keuangan Kuartal II-2024 melalui situs resmi perusahaan.

Pada kuartal II 2024, SeaBank juga mencatatkan nilai aset sebesar Rp31 triliun, atau meningkat 11% jika dibandingkan dengan jumlah asetdi Desember tahun lalu. Peningkatan tersebut disumbang oleh keberhasilan SeaBank menghimpun Dana Pihak Ketiga (DPK) yang tumbuh sebesar 13%. Torehan positif ini juga tergambar dari jumlah nasabah SeaBank yang sudah mencapai sekitar 13 juta nasabah di periode yang sama.

Dalam kinerja penyaluran kredit, SeaBank berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp18 triliun hingga akhir Juni tahun ini. Meski demikian, manajemen berhasil menjaga rasio NPL yang tetap terjaga baik di angka 1.98% hingga akhir kuartal II. Perusahaan menyatakan tetap konsisten menjalankan prinsip kehati-hatian dalam pertumbuhan penyaluran kredit yang meningkat tersebut.

Transaksi Harian Nasabah

Rata-rata transaksi harian nasabah SeaBank juga memperlihatkan performa positif. Tercatat, terdapat 3 juta transaksi dengan jumlah perputaran uang mencapai Rp2 triliun. Jumlah transaksi tersebut berasal dari ekosistem layanan digitalnya, seperti pembayaran pulsa, listrik, multifinance, transfer rekening keluar-masuk, QRIS dan berbagai fasilitas lainnya.

Direktur Utama SeaBank Indonesia, Sasmaya Tuhuleley, menyampaikan capaian positif di semester I-2024 ini telah menjadi bukti strategi bisnis yang dijalankan SeaBank, telah berada di peta jalan usaha yang tepat.

“SeaBank berkomitmen selalu menghadirkan inovasi dalam strategi bisnis perbankan. Kinerja bank yang baik terlihat dalam capaian kuartal II 2024, yang terus menunjukkan tren positif. Meski demikian, kami tetap memegang prinsip kehati-hatian dalam seluruh aktivitas usaha SeaBank. Saat ini, kami optimis SeaBank akan terus melaju di sisa tahun ini dan memberikan ekosistem layanan terbaik ke nasabah di seluruh penjuru Nusantara,” jelas Sasmaya dikutip Jumat (9/8/2024).

Liputan6.com, Jakarta Warga Jakarta kini dapat lebih mudah membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berkat kehadiran 12 gerai Samsat baru yang tersebar di berbagai mal di seluruh wilayah kota administrasi DKI Jakarta.

Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempermudah akses masyarakat dalam mengurus administrasi pajak daerah, khususnya PKB.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menegaskan bahwa penandatanganan Kesepakatan Bersama (PKB) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) ini merupakan bentuk nyata dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi antara berbagai pihak dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan yang lebih efektif, efisien, dan terintegrasi,” ungkap Lusiana saat acara di Aula Badan Pendapatan Daerah, Jakarta Pusat, Kamis (8/8/2024).

Selain gerai-gerai yang baru ditandatangani, pada 25 Januari 2024 lalu, kerja sama serupa juga telah diresmikan untuk gerai Samsat di Lippo Mall Puri.

Penandatanganan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Bapenda DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, PT Jasa Raharja, Bank DKI, dan pengelola Lippo Mall Puri.

Tingkatkan Kualitas

Lusiana menambahkan bahwa kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan pajak daerah, khususnya untuk PKB. Dengan membuka gerai di lokasi strategis seperti pusat perbelanjaan, pemerintah memberikan kemudahan akses bagi warga untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

“Dukungan dari berbagai pihak ini diharapkan akan membuat operasional gerai Samsat berjalan lancar dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” tambah Lusiana.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali menggelar kegiatan Pajak Bertutur pada tahun ini. Kali ini Pajak Bertutur  dipusatkan di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Kalimantan Barat pada Rabu, 7 Agustus 2024. 

Selain itu, Pajak Bertutur juga dilaksanakan secara serentak di seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Pajak di seluruh Indonesia yaitu 34 Kantor Wilayah DJP, 352 Kantor Pelayanan Pajak, 202 KP2KP. Kegiatan ini dihadiri oleh peserta sebanyak 23.295 pelajar dan mahasiswa.

Pelaksanaan pajak bertutur di Kanwil DJP Kalimantan Barat dihadiri oleh berbagai pejabat pemerintah, unsur Forkopimda Kalimantan Barat, perwakilan Australian Taxation Office (ATO), dosen, guru, mahasiswa dan siswa yang berasal dari Kalimantan Barat.

Pajak bertutur kali ini mengusung tema “Lampaui Batas, Bangkit untuk Indonesia Emas” dengan harapan agar para pelajar sebagai generasi emas memiliki semangat untuk terus berprestasi.

“Pajak bertutur pertama kali diadakan pada tahun 2017 dan tahun ini merupakan kali kedelapan,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8/2024).

Dwi juga menyampaikan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dengan menanamkan kesadaran pajak kepada seluruh pelajar secara berkesinambungan.

Pajak bertutur merupakan salah satu kegiatan edukasi perpajakan dan bagian integral dalam program inklusi perpajakan yang dituangkan ke dalam kurikulum perpajakan.

Dwi Astuti berharap di masa yang akan datang generasi muda nantinya bisa menjadi pengusaha, birokrat, guru, Aparatur Sipil Negara (ASN), atau profesi apapun sehingga bisa memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan jujur dan suka cita, semata-mata untuk kemajuan negeri ini.