Posts in category: berita

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati keberatan menyusun peta jalan (roadmap) untuk mencapai target rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) di kisaran 23 persen pada 2025.

Dalam rapat kerja bersama Komisi XI beberapa waktu lalu, Sri Mulyani mengatakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memang tengah fokus melakukan reformasi. Dengan menekankan kepada berbagai upaya seperti integrasi teknologi, penguatan sistem pajak, hingga meningkatkan tax ratio.

“Namun kami tidak secara spesifik apalagi sampai angka 23 persen. Jadi kami mohon mungkin angka 23 di-drop saja, karena saya takut menimbulkan suatu signaling yang salah,” tegas Sri Mulyani, dikutip Kamis (13/6/2024).

Sebab, melalui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah telah menargetkan rasio pajak 10,09-10,29 persen terhadap PDB di tahun depan.

“Kami khawatirkan kalau seandainya ditulis seperti ini (rasio pajak 12-23 persen terhadap PDB), seolah-olah sudah ada roadmap yang nanti akan dibahas kembali pada nota keuangan tahun 2025,” tegas Sri Mulyani.

Target Rasio Pajak

Oleh karenanya, Sang Bendahara Negara khawatir jika target rasio pajak 23 persen itu justru menimbulkan kesalahpahaman. Ia pun tak ingin hal tersebut malah membebankan menteri keuangan di periode berikutnya.

“Kami mengikuti apa yang ditulis di KEM-PPKF. Jadi supaya tidak menimbulkan misleading, karena ini kan nanti jadi sesuatu kesimpulan yang mengikat, dan oleh Menteri Keuangan selanjutnya tentu ini menjadi sesuatu yang harus di-deliver,” tutur Sri Mulyani.

Setelahnya, Tompi langsung membeberkan reaksinya sewaktu dipanggil oleh petugas pajak. Kala itu, Tompi mengaku melempar permasalahan kepada orang dari tim Atta Halilintar yang menorehkan angka 150 miliar rupiah di konten mereka.

“Terus saya dipanggil sama petugas pajak. Waktu ketemu, saya bilang, ‘Pak, harusnya yang kalian panggil itu yang nulis, tanya dia dapat infonya dari mana…. Itu kan membodohi orang namanya… Banyak yang percaya,” ucap Tompi.

Hingga kabar ini disusun, belum ada tanggapan resmi dari tim Atta Halilintar perihal pernyataan Tompi.

Liputan6.com, Jakarta NJOPTKP atau Nilai Jual Objek Tidak Kena Pajak merupakan salah satu istilah penting dalam memahami Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Jakarta.

Memahami NJOPTKP akan membantu Anda menghitung PBB-P2 dengan tepat dan memastikan Anda mendapatkan pengurangan yang sesuai.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, Morris Danny mengatakan, dalam penetapan besarnya PBB-P2 terutang, setiap wajib pajak akan diberikan pengurangan berupa NJOPTKP.

“Namun, Pengurangan NJOPTKP sendiri hanya diberikan sebanyak satu kalidalam satu tahun pajak kepada Anda sebagai wajib pajak. Jadi, artinya jikaAnda memiliki beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOPTKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisadigabungkan dengan objek pajak lain,” kata Morris dalam pernyataannya Senin (8/7/2024).

Apa itu NJOPTKP?

NJOPTKP adalah batas Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tidak dikenakan pajak. Sederhananya, NJOPTKP adalah bagian dari nilai properti Anda yang tidak dihitung dalam PBB-P2.

Manfaat NJOPTKP:

• Meringankan beban pajak: NJOPTKP membantu mengurangi nilai properti yang dikenakan pajak, sehingga PBB-P2 yang Anda bayarkan menjadi lebih ringan.
• Keadilan dalam pemungutan pajak: NJOPTKP memastikan bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil dalam pembayaran PBB-P2.

Berapa NJOPTKP di Jakarta?

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, NJOPTKP di Jakarta ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap wajib pajak.

Bagaimana cara menghitung PBB-P2 dengan NJOPTKP?

Perhitungan PBB-P2 dengan NJOPTKP dilakukan dengan cara:

1. Menentukan NJOP: NJOP ditetapkan oleh pemerintah daerah berdasarkan nilai pasar properti Anda.
2. Mengurangi NJOP dengan NJOPTKP: Kurangi NJOP dengan NJOPTKP untuk mendapatkan nilai yang dikenakan pajak.
3. Menerapkan tarif PBB: Kalikan nilai yang dikenakan pajak dengan tarif PBB yang telah ditetapkan (0,3% untuk hunian dan 0,5% untuk non-hunian).

Contoh:

• Misalkan NJOP rumah Anda adalah Rp1.000.000.000,00.
• Kurangi NJOP dengan NJOPTKP: Rp1.000.000.000,00 – Rp60.000.000,00 = Rp940.000.000,00.
• Hitung PBB-P2: Rp940.000.000,00 x 0,3% = Rp2.820.000,00.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memberikan klarifikasi mengenai kebijakan tarif impor sebesar 200 persen yang memunculkan berbagai pertanyaan dan spekulasi.

Menko Luhut menuturkan, dalam situasi geopolitik global yang tidak stabil, terutama karena ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa dengan Tiongkok serta Rusia, Indonesia harus menetapkan posisi yang tepat sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

“Ini adalah pedoman yang sangat penting, karena Indonesia tidak ingin hanya mengikuti negara lain jika itu bertentangan dengan kepentingan nasional Indonesia,” tegas Menko Luhut, katanya, Jumat (5/7/2024).

Pada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dipimpin Presiden Jokowi pada 25 Juni 2024, diputuskan untuk melindungi industri dalam negeri sesuai dengan peraturan yang ada dan norma-norma perdagangan internasional yang berlaku.

Langkah-langkah perlindungan ini harus sesuai dengan masalah yang ada. Salah satu langkah yang diambil adalah penerapan Safeguard Tariff untuk beberapa produk tekstil yang sudah berlaku dan saat ini sedang diperpanjang. Safeguard ini diterapkan untuk semua barang impor tanpa memandang asal negara.

“Saya juga telah berbicara dengan Menteri Perdagangan mengenai masalah ini. Kami sepakat untuk memprioritaskan kepentingan nasional kita namun tetap menjalin kemitraan dengan negara sahabat,” ujar Menko Luhut.

Pengawasan Diperketat

Selain itu, lanjut Menko Luhut, Presiden juga meminta agar pengawasan terhadap impor, terutama pakaian bekas atau barang selundupan yang masuk ke Indonesia, diperketat. Hal ini diperlukan karena ada indikasi bahwa pakaian bekas dan barang selundupan mengganggu pasar domestik.

Setelah momen Bitcoin Halving pada April 2024 lalu, hashrate rata-rata pergerakan 30 hari jaringan turun sebesar 7%, dari titik tertinggi sepanjang masa sebesar 626 exahash per detik (EH/s) menjadi 580 EH/s. 

Dilansir dari Bitcoin.com, Kamis (4/7/2024), peneliti dari Coinmetrics mengatakan penurunan hashrate menyoroti tekanan yang dihadapi para penambang saat mereka beradaptasi dengan berkurangnya hadiah blok dan harga bitcoin (BTC) yang stagnan.

Laporan Coinmetrics menunjukkan, terlepas dari tantangan-tantangan ini, sektor ini mengalami peningkatan sementara dalam pendapatan biaya transaksi dan kemajuan penting dalam efisiensi penambangan. 

Salah satu peristiwa penting selama Q2 adalah konsolidasi output transaksi yang belum terpakai (UTXO) berskala besar oleh Okx, yang mengakibatkan lonjakan sementara pada biaya transaksi.

Selama periode tiga hari, para penambang memperoleh biaya sebesar USD 38 juta atau setara Rp 622,4 miliar (asumsi kurs Rp 16.379 per dolar AS), yang secara signifikan meningkatkan pendapatan mereka. 

Coinmetrics mencatat bahwa langkah operasional seperti itu, meskipun merugikan Okx, memberikan penangguhan hukuman yang sangat dibutuhkan bagi para penambang yang bergulat dengan harga hash yang rendah dan pasar biaya yang lemah. 

Peneliti Coinmetrics juga mencatat bahwa Bitfarms, sebuah perusahaan pertambangan yang berbasis di Toronto, menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan.

Kesimpulannya, peneliti Coinmetrics berpendapat lanskap penambangan Bitcoin pada Q2 2024 ditandai oleh perpaduan antara kesulitan dan adaptasi. 

Meskipun peristiwa halving dan harga BTC yang stagnan menimbulkan tantangan yang signifikan, respons industri melalui peningkatan efisiensi dan diversifikasi strategis menyoroti sektor yang tangguh dan berkembang.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat per tanggal 30 Juni 2024 pukul 09.00 WIB, sebagian besar NIK sudah dipadankan sebagai NPWP. Dari total 74,68 juta Wajib Pajak orang pribadi penduduk, tersisa sebanyak 670 ribu atau 0,9 persen NIK-NPWP yang masih harus dipadankan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti, menyebut, artinya sudah 74 juta atau 99,1 persen Wajib Pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIK-NPWP.

Dwi Astuti pun menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP dengan melakukan pemadanan mandiri.

“Dari keseluruhan data yang telah valid, terdapat 4,37 juta data yang dipadankan secara mandiri oleh Wajib Pajak, sisanya 69,6 juta NIK-NPWP yang dipadankan oleh sistem,” kata Dwi di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Lebih lanjut, terkait henti layanan pada 29 Juni lalu, Dwi menjelaskan bahwa henti layanan pada waktu itu merupakan kegiatan rutin pemeliharaan sistem informasi yang dimiliki DJP dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat dan wajib pajak.

“Waktu henti layanan tersebut juga kami gunakan untuk instalasi aplikasi tambahan berbasis NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU,” ujar Dwi.

Sebagai penutup, Dwi Astuti menyatakan bahwa DJP juga membuka layanan bantuan penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU.

“Kami silahkan Wajib Pajak menghubungi Kring Pajak 1500200, kantor unit vertikal terdekat, atau virtual help desk,” pungkasnya.

Liputan6.com, Jakarta Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib pajak untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dimutakhirkan.

Pemutakhiran data NIK dilakukan di sistem informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui pajakonline.jakarta.go.id untuk mendapatkan pembebasan PBB-P2.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta Morris Danny mengatakan berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut dan selama kondisi wajib pajak memenuhi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 16 Tahun 2024, maka wajib pajak dapat melakukan pemutakhiran data Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut:

1. NIK yang diinput adalah NIK untuk nama yang tertera pada SPPT PBB-P2
2. Bahwa data pajak daerah telah terhubung dengan data kependudukan sehingga setiap NIK yang diinput akan langsung terverifikasi apakah NIk yang didaftarkan tersebut Valid.
3. Valid yang dimaksud diatas adalah (1) tercatat pada server data kependudukan (2) pemilik NIK orang pribadi yang masih hidup, (3)Nama di SPPT sesuai dengan nama NIK, baik penulisan dan urutan.
4. Jika Nama Wajib Pajak yang tertera pada SPPT PBB-P2 sudah meninggal dunia, maka proses pelayanan yang harus dilakukan adalah permohonan mutasi/balik nama PBB-P2.

“Jika nama yang tertera pada SPPT PBB-P2 telah meninggal dunia/ nama pemilik lama, sila ajukan mutasi/balik nama PBB-P2. Balik nama PBB atau juga disebut sebagai mutasi PBB adalah mengubah data PBB karena terjadi peralihan kepemilikan atau hak,” kata Morris dalam pernyataannya, Kamis (4/7/2024).

Perubahan Identitas

Pemutakhiran NIK dilakukan untuk mengubah identitas PBB pemilik lama menjadi identitas pemilik baru. Biasanya balik nama PBB dilakukan karena berlangsungnya transaksi jual-beli, hibah atau warisan tanah dan bangunan dari pemilik pertama ke pemilik kedua.

Fungsi balik nama pada SPPT PBB lanjut Morris juga untuk mengidentifikasi kewajiban membayar PBB-P2. Dengan kata lain proses balik nama PBB sendiri dilakukan bertujuan untuk mengubah nama wajib pajak yang tertera di SPPT PBB menjadi nama Anda sebagai pemilik baru.

“Ini penting untuk memastikan bahwa nama yang tertera pada SPPT PBB adalah nama Anda sebagai pemilik/yang menguasai/ dan atau yang memanfaatkan tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak PBB-P2. Karena fungsi balik nama pada SPPT PBB juga untuk mengidentifikasi kewajiban membayar PBB-P2,” ujar Morris.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat per tanggal 30 Juni 2024 pukul 09.00 WIB, sebagian besar NIK sudah dipadankan sebagai NPWP. Dari total 74,68 juta Wajib Pajak orang pribadi penduduk, tersisa sebanyak 670 ribu atau 0,9 persen NIK-NPWP yang masih harus dipadankan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti, menyebut, artinya sudah 74 juta atau 99,1 persen Wajib Pajak orang pribadi penduduk telah melakukan pemadanan NIK-NPWP.

Dwi Astuti pun menyampaikan apresiasi kepada Wajib Pajak yang telah mendukung program pemadanan NIK-NPWP dengan melakukan pemadanan mandiri.

“Dari keseluruhan data yang telah valid, terdapat 4,37 juta data yang dipadankan secara mandiri oleh Wajib Pajak, sisanya 69,6 juta NIK-NPWP yang dipadankan oleh sistem,” kata Dwi di Jakarta, Senin (1/7/2024).

Lebih lanjut, terkait henti layanan pada 29 Juni lalu, Dwi menjelaskan bahwa henti layanan pada waktu itu merupakan kegiatan rutin pemeliharaan sistem informasi yang dimiliki DJP dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat dan wajib pajak.

“Waktu henti layanan tersebut juga kami gunakan untuk instalasi aplikasi tambahan berbasis NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU,” ujar Dwi.

Sebagai penutup, Dwi Astuti menyatakan bahwa DJP juga membuka layanan bantuan penggunaan NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU.

“Kami silahkan Wajib Pajak menghubungi Kring Pajak 1500200, kantor unit vertikal terdekat, atau virtual help desk,” pungkasnya.

Liputan6.com, Jakarta – Barcelona, sebagai salah satu destinasi wisata paling populer di Eropa, terus berupaya mengatasi tantangan overtourism. Sejak 2012, kota ini telah memberlakukan berbagai biaya tambahan selain pajak turis di seluruh wilayahnya.

Mengutip laman Euronews, Selasa, 2 Juli 2024, pada 2022 pemerintah kota mengumumkan rencana untuk menaikkan pajak kota selama dua tahun ke depan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur jumlah wisatawan yang datang dan memastikan bahwa infrastruktur kota dapat menampung lonjakan pengunjung.

Disebutkan bahwa biaya tambahan kota bervariasi tergantung pada jenis akomodasi pengunjung dan hanya dikenakan pada penginapan wisata resmi. Pada April tahun ini, pajak kota naik dari 2,75 Euro (sekitar Rp55 ribu) menjadi 3,25 Euro (sekitar Rp60 ribu). Kenaikan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk mengelola dampak pariwisata terhadap kota.

Pada Oktober 2024, Barcelona akan memberlakukan kenaikan pajak turis hingga 4 Euro (sekitar Rp70 ribu) per orang. Ini berarti pengunjung kini harus membayar pajak turis regional dan pajak kota.

Pajak regional bervariasi tergantung pada jenis akomodasi tempat pengunjung menginap. Untuk hotel bintang empat, biayanya 1,70 Euro (sekitar Rp30 ribu), sementara untuk akomodasi sewa seperti Airbnb, biayanya 2,25 Euro (sekitar Rp38 ribu). Untuk hotel bintang lima dan mewah, biayanya mencapai 3,50 Euro (sekitar Rp68 ribu). 

Disebutkan bahwa penumpang kapal pesiar yang menghabiskan waktu kurang dari 12 jam di kota akan diharuskan membayar 3 Euro (sekitar Rp52 ribu) ke wilayah tersebut. Sementara, mereka yang menghabiskan lebih dari 12 jam membayar 2 Euro (sekitar Rp35 ribu).