Monthly Archives: April 2024

Sebelumnya diberitakan, Bitcoin (BTC) senilai sekitar USD 2 miliar atau setara Rp 31,8 triliun (asumsi kurs Rp 15.947 per dolar AS) yang disita oleh otoritas AS, sehubungan dengan kasus pasar Jalur Sutra, telah dipindahkan ke alamat dompet baru. 

Dilansir dari Coinmarketcap, Selasa (9/4/2024), data Blockchain dari 2 April mengungkapkan dompet yang terkait dengan Departemen Kehakiman AS melakukan transaksi uji 0,001 BTC ke alamat Coinbase Prime. 

Selanjutnya, dompet yang sama mentransfer 30.174 BTC, setara dengan sekitar USD 2 miliar pada saat itu, ke alamat yang berbeda.

Penyelidik online mengidentifikasi dompet ini sebagai dompet berisi Bitcoin yang disita dari James Zhong, yang dihukum pada 2022 karena perannya dalam kasus Jalur Sutra. 

Pada 2012, Zhong mencuri lebih dari 50.000 BTC dari platform Silk Road. Pada 2021, otoritas AS menggerebek propertinya dan menemukan dompet keras berisi Bitcoin. Mayoritas mata uang kripto yang disita dikirim ke alamat yang sama yang memulai transfer lebih dari 30.000 BTC pada 2 April.

Silk Road adalah pasar yang memfasilitasi perdagangan barang terlarang seperti senjata, obat-obatan, dan informasi kartu kredit curian. Ross Ulbricht, pencipta Silk Road, ditangkap oleh otoritas AS pada 2013 dan saat ini menjalani dua hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat.

Pada Maret 2023, otoritas pemerintah AS melaporkan penjualan sekitar 9.861 BTC yang disita dari Zhong senilai lebih dari USD 215 juta, menyisakan sekitar 40.000 BTC tersisa. Berita transaksi tersebut membuat BTC turun 3.74% selama 24 jam terakhir, karena potensi penjualan BTC akan menambah tekanan jual di pasar.

Liputan6.com, Jakarta Brasil berencana mengubah perpajakan mata uang kripto. Mengutip News.Bitcoin, Selasa (9/4/2024) negara itu membuat Rancangan Undang-undang (RUU) baru yang mengatur perpajakan investasi kripto pada individu.

RUU ini memungkinkan aset kripto dikenakan pajak sama seperti instrumen saham dan modal dengan nilai tukar variabel.

Menurut proposal yang akan dipresentasikan dalam beberapa hari mendatang ke Kongres Nasional Brasil, investor kripto harus membayar 15% dari pendapatan operasi yang dilakukan dengan mata uang kripto.

Saat ini, keuntungan mata uang kripto di Brasil dikenakan pajak sebagai barang dan harus membayar pajak keuntungan modal tergantung pada volume yang ditransaksikan, mulai dari 15% untuk volume yang lebih rendah dari 5 juta reais (USD 990,000).

Transaksi di atas 30 juta reais (mendekati USD 6 juta) membayar 22,5%, dengan persentase pajak yang lebih rendah untuk volume menengah.

Rezim pajak ini berlaku untuk mata uang kripto dan token non-fungible (NFT) yang diperdagangkan oleh investor yang bertransaksi lebih dari 35,000 reais (mendekati USD 7,000) setiap bulan di semua platform tempat mereka terdaftar. Nilai ini lebih tinggi dari batas bawah saham, yang saat ini ditetapkan sebesar 20.000 reais (mendekati USD 4.000).

Namun, masih belum diketahui secara pasti apakah undang-undang baru di Brasil akan mengubah batasan ini, sehingga memungkinkan investor kripto dibebaskan dari pembayaran pajak untuk memperdagangkan mata uang kripto dalam jumlah kecil.

Perubahan undang-undang tersebut diperkirakan akan diterapkan pada tahun 2025 mendatang, namun Kongres Brasil perlu mengesahkan undang-undang tersebut yang telah dikembangkan selama lebih dari setahun.

RUU pajak baru ini menandai bagian dari peningkatan pengawasan yang mulai dilakukan pemerintah Brasil terhadap kripto.

Pada Februari 2024, otoritas pajak kripto Brasil mendeteksi penyimpangan di lebih dari 25,000 laporan pajak mata uang kripto, menggabungkan teknik kecerdasan tradisional dan buatan untuk mengidentifikasi masalah ini.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Liputan6.com, Panama City – Persidangan terhadap 27 orang yang didakwa sehubungan dengan skandal pencucian uang Panama Papers telah dimulai di pengadilan pidana Panama.

Kebocoran dokumen keuangan rahasia pada tahun 2016 mengungkap bagaimana beberapa orang terkaya di dunia menyembunyikan aset mereka di perusahaan luar negeri, dikutip dari laman BBC, Selasa (9/4/2024).

Para terdakwa termasuk Jurgen Mossack dan Ramon Fonseca Mora yang mendirikan firma hukum Mossack Fonseca yang sekarang sudah tidak ada lagi.

Mereka menghadapi tuduhan pencucian uang namun mengatakan baik mereka, perusahaan maupun karyawannya tidak terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum.

Pada tahun 2017, perusahaan tersebut mengatakan bahwa mereka adalah korban peretasan komputer dan informasi yang dibocorkan telah disalahartikan.

Jika terbukti bersalah, Mossack dan Fonseca masing-masing bisa menghadapi hukuman dua belas tahun penjara.

Kebocoran tersebut, yang mencakup kumpulan 11 juta dokumen keuangan, melibatkan lebih dari seratus politisi, termasuk kepala negara dan pemerintahan saat itu, miliarder, dan bintang olahraga.

Hal ini juga menyoroti bagaimana negara-negara bebas pajak seperti Panama dan British Virgin Islands digunakan oleh orang-orang kaya dan berkuasa untuk menyembunyikan kekayaan mereka dan menghindari pajak.

Ditjen Pajak menelusuri data dari nama-nama orang Indonesia yang terseret dalam daftar Panama Papers. Hasilnya, ada beberapa nama pebisnis dan politikus Indonesia terseret Panama Papers, belum pernah melaporkan pajak atas aset maupun harta kekayaann…

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah mencatat penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital sebesar Rp23,04 triliun hingga 31 Maret 2024.

Jumlah tersebut berasal dari pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp18,74 triliun, pajak kripto sebesar Rp 580,2 miliar, pajak fintech (P2P lending) sebesar Rp1,95 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp1,77 triliun.

Sementara itu, hingga Maret 2024 pemerintah telah menunjuk 167 pelaku usaha PMSE menjadi pemungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Jumlah tersebut termasuk dua pembetulan atau perubahan data pemungut PPN PMSE. Pembetulan pada Maret 2024 yaitu Vonage Business Inc. dan Twitch Interactive Singapore Private Limited.

Dari keseluruhan pemungut yang telah ditunjuk, 154 PMSE telah melakukan pemungutan dan penyetoran PPN PMSE sebesar Rp18,74 triliun.

“Jumlah tersebut berasal dari Rp731,4 miliar setoran 2020, Rp3,90 triliun setoran 2021, Rp5,51 triliun setoran tahun 2022, Rp6,76 triliun setoran tahun 2023, dan Rp1,84 triliun setoran tahun 2024,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti seperti dikutip dari keterangan resmi, Jumat (5/4/2024).

Penerimaan pajak kripto telah terkumpul sebesar Rp580,20 miliar hingga Maret 2024. Penerimaan tersebut berasal dari Rp246,45 miliar penerimaan 2022, Rp220,83 miliar penerimaan 2023, dan Rp112,93 miliar penerimaan 2024.

Penerimaan pajak kripto tersebut terdiri dari Rp273,69 miliar penerimaan PPh 22 atas transaksi penjualan kripto di exchanger dan Rp306,52 miliar penerimaan PPN DN atas transaksi pembelian kripto di exchanger. Pajak fintech (P2P lending) juga telah menyumbang penerimaan pajak sebesar Rp1,95 triliun hingga Maret 2024.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 67,46 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, menjelaskan, memang tidak ada kenaikan signifikan mengenai jumlah pemadanan NIK dengan NPWP.

Misalnya, jika dibandingkan pada periode 22 Maret 2024 pemadanan NIK dan NPWP mencapai 67,36 juta atau 91,68 persen dari target 72,17 juta NIK. Kemudian, pada 31 Maret 2024 NIK yang berhasil dipadankan sebanyak 67,46 juta NIK (91,7 persen).

“Sekarang 10 hari kemudian jadi 67.469.000 persentasenya 91,7 persen naik sedikit,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam media briefing update pelaporan SPT, di Kantor DJP, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) buka suara soal penerapan metode penghitungan PPh Pasal 21 memakai skema tarif efektif rata-rata (TER) yang dianggap masyarakat menambah beban pajak terhadap tunjangan hari raya (THR).

Direktur Peraturan Perpajakan DJP Hestu Yoga, menjelaskan, penerapan skema TER merupakan tarif efektif bulanan yang lebih besar jika dibandingkan bulan sebelumnya.

Ketentuan itu telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 beserta ketentuan turunannya yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168.

Menurutnya, bukan hal baru bagi wajib pajak yang menerima THR dengan potongan pajak menjadi lebih besar dibanding sebelumnya. Namun, melalui skema ini jumlah potongan PPh 21 dalam setahun akan tetap sama, artinya tidak menambah beban pajak baru kepada wajib pajak.

Ia menegaskan, skema TER tidak akan memberatkan wajib pajak yang menerima THR, karena potongan pajak pada Desember menjadi lebih rendah tidak sebesar saat menerima THR.

“Dari prinsip keadilan pajak, ketika terima penghasilannya gede, ya bayar pajaknya gede. Ini supaya tidak mengganggu pada saat Desember,” kata Yoga dalam media briefing update pelaporan SPT, di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Penerapan TER

Kata Yoga, Ditjen Pajak tentunya telah melakukan berbagai simulasi mengenai penerapan TER terhadap penerimaan THR. Intinya, skema tersebut tidak memberatkan wajib pajak.

“Daripada nanti penghasilannya hanya gaji saja di Desember nanti bayar pajaknya besar. Simulasi kami bahkan ada yang menghasilkan pemotongannya setengah dari gajinya, karena kurang bayarnya, bahkan ada yang sudah tipis banget,” kata Yoga.

Senada dengan Yoga, Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti menyebut penerapan skema TER terhadap penerimaan pajak karyawan tidak akan menambah beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak. Justru skema ini mempermudah penghitungan PPh 21 periode Janauri hingga November.

“Tidak ada pemeriksaan dalam TER. Kalaupun ada kelebihan, itu langsung dikembalikan oleh pemotong pajak atau pemeberi kerja. Jadi, status SPT tetap nihil, sehingga tidak ada pemeriksaan,” pungkasnya.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melaporkan masih terdapat wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak 2023 untuk orang pribadi. Dimana batas pelaporannya telah berakhir ada 31 Maret 2024 pukul 23.59.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan pihaknya masih merahasiakan data tersebut. Rencananya, data itu akan disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pada hari ini, Selasa (2/4/2024).

“Untuk data sampai dengan tadi malam (31/3/2024) pukul 23.59 akan diumumkan langsung besok (2/4/2024) oleh Pak Dirjen, jadi stay tune ya,” kata Dwi di Kantor Pusat DJP, Jakarta.

Namun, Dwi hanya menyampaikan data pelaporan SPT hingga 31 Maret 2024 pukul 11.50 WIB

Oleh sebab itu, Dwi hanya mau mengungkap data pelaporan SPT hingga siang kemarin, tepatnya pukul 11.50 WIB 31 Maret 2024. Tercatat hingga jam tersebut total pelaporan SPT baru 12.697.754 atau setara dengan 65,88 persen dari total wajip SPT sebanyak 19.273.374.

Total pelapor SPT tersebut naik 4,92% dibandingkan pelaporan SPT pada 2023 yang sebanyak 12.102.068. Sementara itu, bila dibandingkan jumlah pelapor SPT 2022, naiknya sebanyak 5,86% dengan jumlah saat itu hanya sebanyak 11.431.712.

DJP mencatat, angka pelaporan SPT Tahunan PPh itu tumbuh sebesar 4,92 persen secara tahunan atau year on year (YoY). Adapun untuk rinciannya, dari jumlah tersebut terdiri atas 348,32 ribu SPT Tahunan PPh Badan dan 12,35 juta SPT Tahunan PPh Orang Pribadi.

Dalam pelaporannya, wajib pajak banyak menggunakan e-Filling yakni 9.099 SPT Wajib pajak Badan dan orang pribadi sebanyak 10.888.134 SPT.

Selanjutnya, banyak juga yang menggunakan e-Form dalam pelaporannya. Untuk wajib pajak badan terdiri dari 294.007 SPT, dan orang pribadi 1.113.486 SPT.

Selain itu, ada juga yang menggunakan e-SPT yakni untuk wajib pajak badan 10 SPT, dan wajib pajak orang pribadi 6 SPT. Lalu, secara manual terdiri dari 45.201 untuk SPT Wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi ada 347.811 SPT.

“Alasan kenapa masih ada yang offline ini kan karena wajib pajak kita ada di seluruh Indonesia. Barang kali tidak semua teman-teman kita familiar dengan yang online, jadi ini yang sebenarnya angkanya ada 393.012,” pungkasnya.

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan jumlah Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) telah mencapai 67,46 juta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti, menjelaskan, memang tidak ada kenaikan signifikan mengenai jumlah pemadanan NIK dengan NPWP.

Misalnya, jika dibandingkan pada periode 22 Maret 2024 pemadanan NIK dan NPWP mencapai 67,36 juta atau 91,68 persen dari target 72,17 juta NIK. Kemudian, pada 31 Maret 2024 NIK yang berhasil dipadankan sebanyak 67,46 juta NIK (91,7 persen).

“Sekarang 10 hari kemudian jadi 67.469.000 persentasenya 91,7 persen naik sedikit,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Dwi Astuti dalam media briefing update pelaporan SPT, di Kantor DJP, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Dari jumlah tersebut yang dipadankan oleh sistem menjadi 63,24 juta NIK atau naik sekitar 2 jutaan hingga 31 Maret 2024. Kemudian, yang dipadankan oleh wajib pajak juga mengalami kenaikan sedikit yakni 4,22 juta NIK.

“Yang dipadankan oleh sistem yang tadinya 63.161.483, sekarang jadi 63.240.780 naik sekitar 2 jutaan, dan yang tadinya dipadankan oleh wajib pajak tadinya 4.205.390 sekarang menjadi 4.228.220 naik kurang lebih 23.000 (NIK) walaupun sedikit terus bergerak angkanya,” ujarnya.

Adapun jumlah NIK yang belum dipadankan mencapai 6,10 juta NIK. Kata Dwi, jumlah ini mengalami penurunan dari sebelumnya 6,15 juta NIK. Kendati demikian, pihaknya akan terus mendorong pemadanan NIK tersebut.

“Yang belum padan tadinya 6.115.691 NIK sekarang tinggal 6.106.964 NIK, ada pergerakan sekitar 15 ribuan. Walaupun pelan-pelan kita terus jalankan pemadanan,” pungkasnya.

Bagi wajib pajak orang pribadi, pada 31 Maret merupakan hari terakhir untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Sedangkan batas waktu menyampaikan SPT bagi wajib pajak badan pada 30 April 2024.

Bagi wajib pajak yang telat lapor SPT dari waktu yang telah ditentukan ada sanksi yang menanti. Hal itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sanksi bagi wajib pajak yang tidak melapor atau telat melapor tertuang dalam pasal 7 ayat 1.

Pada pasal 7 ayat 1 itu berbunyi, apabila surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3, atau batas waktu perpanjangan penyampaian surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 4 dikenai sanksi administrasi berupa denda Rp 500 ribu untuk surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai, Rp 100 ribu untuk surat pemberitahuan masa lainnya, dan sebesar Rp 1juta untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan sebesar Rp 100 ribu untuk surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pidana juga dapat diberikan dengan pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, seperti tertuang dalam Pasal 39 ayat 1.

Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan SPT sebelum tenggat waktu. Bahkan Kantor DJP Kementerian Keuangan tetap buka pada Sabtu dan Minggu, 30-31 Maret 2024.

Sebelumnya, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) mengantongi kontrak baru Rp3,17 triliun per Februari 2024, perolehan ini meningkat sebesar 51,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Kontribusi terbesar pada perolehan kontrak baru tersebut berasal dari segmen infrastruktur dan bangunan gedung sebesar 53,7%, disusul EPCC, industri dan properti dan investasi.

Berdasarkan komposisi pemberi kerja, sebagian besar berasal dari sektor BUMN dan Pemerintah dengan skema pembayaran monthly progress.

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Tbk, Mahendra Vijaya menuturkan, raihan kontrak ini menandakan awal yang baik untuk menjalani tahun 2024.

Tren positif dalam hal raihan kontrak baru berlanjut dengan raihan kontrak baru Proyek Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara yang dikerjakan bersama dengan Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (Jakon) dalam skema konsorsium (KSO). 

Penandatanganan Kontrak ini dilakukan oleh Andika Firmansyah dari Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta dan Harum Akhmad Zuhdi, Direktur Operasi II WIKA di Jakarta, Selasa, 26 Maret 2024.

Harum Akhmad Zuhdi menuturkan, sebagai kontraktor pelaksana pada pembangunan proyek ini, WIKA memegang porsi sebesar 60% dari total keseluruhan nilai proyek mencapai Rp1,28 Triliun.

Proyek yang diusung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Lingkungan Hidup ini bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah di Ibu Kota.

Melalui teknologi RDF ini sampah akan diolah menjadi bahan bakar alternatif yang akan dapat bermanfaat untuk industri semen dan kelistrikan dengan emisi karbon lebih rendah.