Monthly Archives: March 2023

Ditegaskan Sri Mulyani, bahwa fondasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kuat. Untuk itu, diingatkan jangan mau didikte namun tetap evaluasi.

“Seolah-olah oh ini tipping, of the iceberg ini cuman puncak gunung es. Seolah-olah semuanya adalah sama gunung es nya. Enggak, saya enggak percaya itu, namun saya juga akan mengatakan kepada kita refleksi, evaluasi. Kalau selama ini ada dari jajaran kita yang memiliki gaya hidup bahkan dia tidak malu menyampaikan di media sosial dan mulai mempertanyakan, ya kita sebagai institusi memang harus berevaluasi,” sambungnya.

Liputan6.com, Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin mengimbau agar masyarakat tidak anti membayar pajak akibat kasus yang menerpa mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rafael Alun Trisambodo.

“Saya kira tidak tepatlah, kalau kemudian hal yang seperti itu, menjadi isu dan kemudian timbul ketidakpercayaan (bayar) pajak,” kata dia dikutip dari keterangannya, Rabu (1/3/2023).

Sebab, lanjut Ma’ruf, Kemenkeu saat ini telah melakukan berbagai perbaikan sistem perpajakan bahkan melalui digitalisasi.

“Boleh dikatakan Kemenkeu paling baik dalam melakukan perbaikan-perbaikan dalam masalah sistem perpajakan, termasuk masalah-masalah digitalisasi dan semua, kemudian juga sistem pajak online, kemudian juga penertiban aparaturnya dan sebagainya,” kata dia.

Meskipun masih terdapat kasus, tutur Ma’ruf, hal tersebut tidak boleh menjadi alasan masyarakat tidak membayar pajak. Menurutnya, apa yang terjadi di Ditjen Pajak saat ini mungkin juga terjadi di tempat lain.

“Dan apa yang terjadi dengan peristiwa penganiayaan, kemudian orang tuanya dianggap memiliki kekayaan yang terlalu besar, saya kira Menkeu sudah melakukan langkah perbaikan dan bahkan akan terus juga melakukan penelitian (pemeriksaan) kepada yang lain-lain,” ujarnya.

Bahkan, tegas Ma’ruf, pejabat Ditjen Pajak yang bermasalah tersebut kini telah dipecat dan hartanya juga diperiksa oleh instansi yang berwenang.

“Langkah itu, antisipasinya saya kira sudah betul itu, sudah dilakukan,” ungkapnya.

Pada dasarnya, Ma’ruf menyepakati apabila ada tuntutan masyarakat agar Kemenkeu terus melakukan pembenahan dan perbaikan. Namun, apabila tuntutan tersebut enggan membayar pajak, dirinya menganggap hal tersebut sebagai tindakan yang tidak benar.

“Jangan sampai orang (tidak mau) membayar pajak, saya kira itu tidak tepat,” tegasnya.

Buntut penganiayaan yang dilakukan Mario Dandy Satrio, sang ayah, Rafael Alun Trisambodo dicopot dari jabatannya di Ditjen Pajak. Selain itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani perintahkan jajarannya untuk mengusut kewajaran harta Rafael.

Mantan pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael, Alun Trisambodo dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari ini, Rabu (1/2). KPK akan mengonfirmasi temuan harta tak wajar yang dimiliki.

Berdasarkan pantauan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (1/2) Rafael sudah tiba di gedung KPK sejak pukul 08.00 WIB pagi.

Ayah Mario Dandy Satriyo itu terlihat menunggu di kursi tamu lobby KPK. Rafael mengenakan jaket hitam dan hanya datang seorang diri saja. Dirinya terlihat termenung sambil menyenderkan kepalanya dengan tangan.

Rafael tidak menyapa para awak media. Dia hanya duduk berpaling muka sambil menunggu jadwalnya diperiksa. Para jurnalis di lokasi pun memotret Rafael dari lobby luar.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memeriksa eks pejabat Ditjen Pajak Kemenkeu Rafael, Alun Trisambodo pada Rabu, 1 Maret 2023. Pada Rafael, KPK akan mengonfirmasi temuan harta tak wajar yang dimiliki.

Dalam proses klarifikasi itu, KPK menyebut kemungkinan tak selesai satu hari.

“Ada potensi juga bahwa klarifikasi tidak selesai dalam satu pertemuan, misalnya itu juga, ada terbuka kemungkinan tersebut,” ujar Juru Bicara Pencegahan KPK Ipi Maryati Kuding di Gedung KPK, Kuningan, Senin (27/2).

Liputan6.com, Surabaya – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyidikan terhadap harta tidak wajar milik mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Rafael Alun Trisambodo.

“Harus diusut sesuai undang-undang yang berlaku. Dalam UU kita, kalau orang punya kekayaan tidak sesuai profilnya harus dijelaskan dan dipertanggungjawabkan,” ujarnya di Surabaya, Selasa (28/2/2023).

“Misal saya menteri, gaji berapa, lalu lima tahun kerja itu kira-kira dapat berapa kelihatan. Kalau misal ada penambahan ya di cek,” imbuhnya.

Apalagi, lanjut Mahfud, ayah Mario Dandy Satriyo pelaku penganiayaan David Ozora itu sudah dalam daftar pengawasan Kejaksaan Agung.

Pada 2012, Kejaksaan Agung telah melaporkan temuannya kepada penyidik KPK dan telah dibuat laporan resmi dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Hanya saja, kata Mahfud, laporan tersebut terhenti karena belum dibuka oleh KPK dengan alasan prioritas penanganan kasus.

“Saya sudah hubungi KPK agar dibuka kembali dan semua harus dipertanggungjawabkan,” ucap Mahfud.

Dia menyebut, sudah ada sejarah pejabat pajak yang sudah bermasalah dengan hukum karena aset harta yang dimiliki dianggap mencurigakan. Seperti Gayus Tambunan dan Angin Prayitno Aji.

“Kasus-kasus seperti ini harus dibuka agar proses pemerintahan berjalan baik dan mampu memenuhi harapan menyejahterakan masyarakat,” ujar Mahfud. 

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Mahfud MD, ikut bersuara mengenai kasus harta kekayaan Rafael Alun Trisambodo, menurutnya Rafael sudah dilaporkan ke KPK sejak 2012, tapi belum dapat prioritas dari KPK. Ia berharap kasus in…