Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan bahwa tidak ada batas akhir khusus untuk aktivasi akun Coretax. Namun demikian, aktivasi menjadi langkah krusial bagi wajib pajak karena seluruh pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) mulai tahun pajak 2026 akan dilakukan melalui sistem Coretax.

“Direktorat Jenderal Pajak tidak menetapkan batas akhir aktivasi akun coretax. Namun, perlu kami sampaikan bahwa pelaporan SPT tahun 2026 dilakukan melalui coretax,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Rosmauli, kepada Liputan6.com, Rabu (24/12/2025).

Ia menjelaskan bahwa tanpa aktivasi akun Coretax, wajib pajak tidak dapat mengakses layanan pelaporan SPT. Oleh karena itu, DJP mengimbau agar masyarakat tidak menunda proses aktivasi.

Selain pelaporan SPT, Coretax juga menjadi pintu utama bagi berbagai layanan perpajakan lainnya. Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan pendaftaran, pembayaran, hingga administrasi perpajakan dalam satu platform digital.

“Kami mengimbau agar masyarakat segera melakukan aktivasi agar dapat segera memanfaatkan seluruh layanan perpajakan yang tersedia di coretax, antara lain pendaftaran, pelaporan, pembayaran,” ujarnya.

Definisi dan Asal Usul Konsep

Omnibus law adalah metode penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengkonsolidasikan berbagai aturan atau amandemen dari beragam regulasi ke dalam satu undang-undang tunggal. Pendekatan ini dirancang untuk menyederhanakan kompleksitas hukum, mengeliminasi tumpang tindih regulasi, dan mempercepat proses legislasi secara keseluruhan.

Istilah “omnibus” sendiri berasal dari bahasa Latin “omnis” yang berarti “untuk semua” atau “banyak”, merujuk pada cakupan yang luas. Dalam konteks hukum, “omnibus bill” didefinisikan sebagai undang-undang yang mencakup berbagai isu atau topik.

Konsep ini telah lama diterapkan dalam sistem hukum Common Law, terutama di Amerika Serikat, Kanada, dan beberapa negara Eropa seperti Irlandia dan Inggris. Di Amerika Serikat, metode omnibus law telah digunakan sejak tahun 1840. Asal usul istilah “omnibus” bahkan dikaitkan dengan sebuah bus di Paris pada akhir tahun 1800-an yang mengangkut orang dan barang sekaligus ke satu tujuan, menggambarkan fungsinya yang merangkum banyak hal.

Adopsi omnibus law di Indonesia dilatarbelakangi oleh kondisi “obesitas regulasi” yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan hambatan investasi. Indonesia menghadapi masalah jumlah regulasi yang sangat banyak, mencapai puluhan ribu, mulai dari undang-undang hingga peraturan daerah, yang berpotensi tumpang tindih dan disharmoni.

Pemerintah Indonesia melihat konsep ini sebagai solusi untuk mengatasi masalah disharmoni regulasi yang selama ini menghambat pertumbuhan ekonomi. Implementasi metode ini diharapkan dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Karakteristik Utama Omnibus Law

Karakteristik pertama dari omnibus law adalah kemampuannya dalam menggabungkan materi dari berbagai undang-undang yang berbeda menjadi satu rancangan undang-undang yang komprehensif. Sebagai contoh, Undang-Undang Cipta Kerja di Indonesia berhasil mengkonsolidasikan sekitar 78 hingga 81 undang-undang yang berbeda ke dalam satu regulasi tunggal. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap ekosistem regulasi dalam satu proses legislasi.

Karakteristik kedua adalah fokus pada penyederhanaan aturan yang kompleks dan berpotensi tumpang tindih. Omnibus law dirancang untuk menghilangkan duplikasi regulasi, memperjelas kewenangan antar instansi, dan menciptakan kerangka hukum yang lebih efisien. Hal ini krusial untuk memperbaiki iklim investasi dan kemudahan berusaha.

Karakteristik ketiga adalah pendekatan tematik yang mengatur satu topik besar melalui perubahan ketentuan di berbagai undang-undang terkait. Contohnya adalah penciptaan lapangan kerja atau harmonisasi perpajakan, di mana satu undang-undang induk memodifikasi banyak undang-undang lain yang relevan dengan tema tersebut.

Kabar tentang pemerintah daerah (pemda), dinas perhubungan (dishub), dan Polri menggelar razia pajak STNK beredar di media sosial. Kabar tersebut disebarkan salah satu akun Facebook pada 16 April 2025.

Akun Facebook tersebut mengunggah narasi berisi informasi pemda, dishub, dan Polri akan menggelar razia STNK pada April 2025. Dalam postingan tersebut, terdapat juga waktu digelarnya razia.

Berikut isi postingannya.

“*Razia STNK*

Pemda, Dishub kerja sama dengan Polri menggelar *rajia pajak STNK mobil & motor*

Bagi kendaraan yang telat bayar pajak 3 tahun atau lebih akan langsung dikandangin.

Dan bayar derek serta bayar parkir SEHARI Rp 400 ribu.

Berikut jadwal jam dan tempat razianya. Info dari grup WA kiriman dari Bhayangkara polri.

1. pagi jam 10:00-12:00

2. siang dari jam 15:00-17:00

3. malam dari jam 22:00-24:00 dilanjutkan kembali dari Jam 03:00-05:00 wib.

ini gak hoax ya temen2,bener2 di kejar sampai dpat 🤭😇

semoga informasi ini bermanfaat 🥰🙏,” tulis salah satu akun Facebook.

Konten yang disebarkan akun Facebook tersebut telah 1 kali dibagikan dan mendapat 12 komentar dari warganet.

Benarkah pemda, dishub, dan Polri akan menggelar razia STNK pada April 2025? Simak hasil penelusurannya berikut ini…

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menghadirkan Core Tax Administration System (Coretax DJP) sebagai sistem terpadu untuk seluruh layanan perpajakan mulai tahun pajak 2025.

Melalui Coretax, wajib pajak dapat mengelola administrasi pajak secara digital dalam satu platform, termasuk pelaporan SPT Tahunan, pembuatan kode billing, hingga pengajuan permohonan perpajakan.

Coretax merupakan sistem administrasi layanan Direktorat Jenderal Pajak yang memberikan kemudahan bagi pengguna. Pembangunan Coretax merupakan bagian dari Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018.

Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (PSIAP) merupakan proyek rancang ulang proses bisnis administrasi perpajakan melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis COTS (Commercial Off-the-Shelf) disertai dengan pembenahan basis data perpajakan.

Agar bisa menggunakan Coretax, wajib pajak perlu melakukan aktivasi akun, membuat password dan passphrase, serta mengaktifkan Kode Otorisasi DJP (KO DJP) sebagai tanda tangan elektronik resmi.

Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah pabrikan otomotif menilai industri kendaraan bermotor nasional masih membutuhkan dorongan kebijakan, terutama di tengah kondisi pasar yang belum menunjukkan pemulihan signifikan.

Sepanjang tahun berjalan, penjualan dinilai belum kembali ke jalur pertumbuhan positif, sehingga peran pemerintah dianggap tetap krusial. Insentif fiskal pun kembali menjadi salah satu instrumen yang disorot pelaku industri.

Marketing Director PT Toyota-Astra Motor (TAM) Jap Ernando Demily menyebut bahwa pengalaman masa lalu menunjukkan insentif mampu menjadi katalis penting bagi pemulihan pasar. Misalnya pada pemberian relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dengan persyaratan tertentu pada 2021, kala itu penjualan mobil naik 66,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Kondisi saat ini memiliki kemiripan, ketika permintaan belum sepenuhnya pulih dan produksi dalam negeri perlu dijaga. Menurutnya, intervensi yang tepat dapat memperkuat ekosistem industri dari hulu hingga hilir.

“Secara historis, insentif fiskal menjadi salah satu kebijakan yang krusial dikeluarkan untuk menstimulasi pertumbuhan market. Salah satunya adalah insentif PPnBM tahun 2021 lalu yang berhasil berkontribusi besar dalam proses recovery pasar setelah terdampak COVID-19. Berkaca pada kondisi saat ini, market masih belum mengalami pertumbuhan positif sepanjang tahun. Rasanya intervensi stakeholder masih sangat dibutuhkan untuk mendorong produksi dalam negeri, dengan tujuan membangun industri otomotif secara komprehensif dari hulu ke hilir,” ujar Ernando.

Lebih jauh, Ernando juga menyinggung pentingnya evaluasi terhadap arah kebijakan insentif yang saat ini sudah berjalan. Ia menilai fokus insentif tidak cukup hanya mendorong penjualan jangka pendek, tetapi juga harus memperkuat fondasi industri. Keseimbangan antara pertumbuhan permintaan dan keberlanjutan industri menjadi poin yang ditekankan.

“Kebijakan insentif terutama pada model elektrifikasi yang ada saat ini tentu perlu kita evaluasi bersama ya, terkait bagaimana dampaknya pada market secara keseluruhan. Lebih dari itu, kebijakan yang diluncurkan baiknya tidak hanya berdampak positif pada market tetapi juga industri otomotif secara keseluruhan. Sehingga pertumbuhan demand masyarakat bisa sejalan dengan pertumbuhan industri nasional,” kata Ernando.

Liputan6.com, Jakarta – Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) kerap muncul akibat kelalaian yang sebenarnya dapat dicegah. Agar masyarakat dapat tetap tertib administrasi tanpa beban tambahan, berikut sejumlah langkah sederhana namun efektif yang dapat dilakukan untuk menghindari denda PKB:

1. Tandai Jatuh Tempo di Kalender

Banyak pemilik kendaraan lupa tanggal jatuh tempo pajaknya. Cara paling sederhana adalah dengan mencatatnya di kalender atau menambahkan pengingat pada ponsel.

2. Rutin Mengecek Informasi Pajak Secara Digital

Mengecek status PKB secara berkala melalui aplikasi SIGNAL atau laman resmi pemerintah dapat membantu memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Langkah ini penting untuk mencegah keterlambatan yang tidak disadari.

3. Manfaatkan Aplikasi SIGNAL untuk Pembayaran Cepat

Selain untuk pengecekan, SIGNAL juga menyediakan fitur pembayaran pajak secara daring. Prosesnya singkat, mudah, dan dapat dilakukan dari rumah.

4. Hindari Menunda Pembayaran

Kebiasaan menunda sering berujung pada lupa. Lebih aman jika pembayaran dilakukan beberapa hari sebelum jatuh tempo.

5. Simpan Dokumen Kendaraan dengan Rapi

Dokumen yang tercecer seperti KTP, STNK, atau BPKB dapat membuat pemilik kendaraan menunda pembayaran pajak. Pastikan seluruh dokumen tersimpan dengan baik dan mudah dijangkau.

6. Gunakan Gerai Samsat atau Layanan Drive Thru

Bagi yang kesulitan datang ke kantor Samsat, masyarakat dapat memanfaatkan layanan alternatif seperti Gerai Samsat atau Samsat Drive Thru untuk proses yang lebih cepat dan efisien.

7. Ikuti Informasi Resmi Melalui Media Sosial

Pemilik kendaraan disarankan untuk memantau akun resmi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, yaitu @humaspajakjakarta di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok. Akun tersebut rutin membagikan informasi terbaru terkait insentif dan kebijakan perpajakan.

Keringanan Sanksi PKB dan BBNKB Berlaku hingga 31 Desember 2025

Sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan fasilitas pembebasan sanksi administratif berupa bunga keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Kebijakan ini tertuang dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025.

Melalui kebijakan tersebut, wajib pajak cukup melunasi pokok pajaknya, sementara sanksi administratif akan dihapus secara otomatis oleh sistem Pajak Online Bapenda tanpa perlu pengajuan permohonan. Program ini berlaku mulai 10 November hingga 31 Desember 2025 dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh wajib pajak yang ingin kembali tertib administrasi.

Kebijakan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menghadirkan layanan perpajakan yang lebih adil, efisien, dan memudahkan masyarakat. Dengan adanya keringanan ini, masyarakat diharapkan dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya secara tepat waktu tanpa beban tambahan.

(*)

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koperasi (Kemenkop) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dalam rangka percepatan integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), alias Kopdes Merah Putih.

Kegiatan PKS ini dilaksanakan sebagai salah satu tindak lanjut atas Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai kebijakan strategi nasional untuk mempercepat pembentukan 80 ribu Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia.

“Melalui PKS ini, kami bersepakat untuk bekerja sama dalam rangka percepatan implementasi integrasi sistem pendaftaran NPWP badan bagi koperasi desa merah putih,” ujar Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/12/2025).

Bimo menjelaskan, DJP dan Kementerian Koperasi turut bersepakat untuk bekerja sama dalam lingkup pertukaran dan pemanfaatan data, sosialisasi dan edukasi, serta kegiatan lain yang disepakati oleh kedua institusi.

Dalam dokumen PKS disepakati manfaat bagi kedua institusi. DJP akan memperoleh data profil, keuangan, dan potensi KDKMP untuk digunakan sebagai basis analisis dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, menjelaskan bahwa aksi korporasi BUMN pada dasarnya diperlukan, terutama untuk mempermudah proses merger dan konsolidasi.

Menurutnya, konsolidasi dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan. Namun, persoalan yang kerap muncul adalah perbedaan antara nilai buku dan nilai pasar aset saat konsolidasi dilakukan.

Dalam kondisi tersebut, sering timbul capital gain yang kemudian dikenakan pajak dan dianggap sebagai hambatan oleh perusahaan.

“Sebenarnya penggunaan nilai buku ini sudah ada Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-nya. Jadi ini sebenarnya bukan insentif. Ini adalah memastikan mereka tetap membayar pajak sesuai dengan capital gain tersebut,” jelas Febrio.

Dengan demikian, kebijakan yang ada lebih bertujuan menjaga kepatuhan pajak, bukan memberikan keringanan khusus.

Setibanya di Jakarta, pemilik kendaraan dapat melanjutkan proses mutasi masuk dengan langkah-langkah berikut:

1. Mendatangi Samsat sesuai domisili di Jakarta
2. Menyerahkan berkas mutasi keluar dan dokumen kendaraan
3. Melakukan cek fisik ulang apabila diperlukan
4. Memproses penerbitan STNK baru
5. Mendapatkan pelat nomor (TNKB) dengan kode Jakarta
6. Menyelesaikan biaya administrasi

Setelah seluruh tahapan selesai, kendaraan sah terdaftar secara administratif di wilayah DKI Jakarta.

Keuntungan Melakukan Mutasi Kendaraan

Mutasi kendaraan memberikan sejumlah manfaat, antara lain:

• Data kepemilikan sesuai dengan alamat terbaru
• Kemudahan mengakses layanan Samsat di daerah domisili
• Administrasi kendaraan lebih tertib dan sesuai ketentuan

Fasilitas Pembebasan Sanksi untuk Permudah Warga

Sebagai bentuk dukungan bagi warga yang sedang menata ulang administrasi kendaraannya, termasuk mengurus mutasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan kebijakan pembebasan sanksi administratif untuk PKB dan BBNKB.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0104 Tahun 2025, Pemprov memberikan pembebasan bunga keterlambatan secara otomatis tanpa permohonan. Wajib pajak cukup melunasi pokok pajaknya, dan sistem akan langsung menghapus sanksinya.

Program ini berlaku mulai 10 November 2025 hingga 31 Desember 2025. Melalui kebijakan ini, masyarakat dapat menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa beban tambahan, sekaligus mempermudah proses penyesuaian administrasi kendaraan di domisili baru.

Dengan mengikuti prosedur mutasi dan memanfaatkan fasilitas keringanan yang tersedia, pemilik kendaraan kini bisa mengurus perpindahan administrasi dengan lebih ringan, cepat, dan efektif.

(*)