Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan tarif PBJT atas Jasa Parkir sebesar 10 persen. Dasar pengenaan pajaknya adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan.
Pajak terutang pada saat pembayaran atau penyerahan atas jasa parkir dilakukan. Dengan mekanisme tersebut, konsumen yang menggunakan layanan parkir menjadi pihak yang membayar pajak melalui transaksi atas jasa parkir.
Ketentuan ini juga membedakan PBJT Jasa Parkir dengan retribusi parkir. PBJT dikenakan atas jasa parkir yang menjadi objek pajak daerah, sedangkan retribusi merupakan pembayaran atas pelayanan parkir yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Tidak Semua Layanan Parkir Dikenakan PBJT
Meskipun valet parking termasuk objek PBJT Jasa Parkir, tidak seluruh layanan maupun tempat parkir otomatis dikenakan pajak. Ketentuan perpajakan daerah mengatur sejumlah pengecualian, antara lain jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta parkir perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawan kantor tersebut.
Pengecualian juga berlaku bagi tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik.
Selain itu, terdapat pengecualian terhadap penitipan kendaraan bermotor dengan kapasitas tertentu serta tempat parkir yang semata-mata digunakan untuk usaha memperdagangkan kendaraan bermotor.
Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa pengenaan PBJT Jasa Parkir bergantung pada jenis dan penyelenggaraan layanan parkir yang digunakan. Masyarakat yang menggunakan valet parking sebagai objek PBJT turut berkontribusi terhadap penerimaan pajak daerah melalui transaksi yang dilakukan.
Pemahaman terhadap ketentuan pajak dalam berbagai aktivitas sehari-hari juga dapat membantu masyarakat mengetahui bagaimana berbagai transaksi turut menjadi bagian dari sumber penerimaan untuk mendukung pembangunan Kota Jakarta.
(*)
Source link
