Pajak Berisyarat, Cara DJP Edukasi Penyandang Tuli Soal Literasi Perpajakan

Liputan6.com, Jakarta – Penyandang disabilitas termasuk tuli berhak mendapat edukasi terkait literasi pajak.

“Tanpa edukasi yang baik, wajib pajak akan kesulitan memahami hak dan kewajiban mereka, sehingga menimbulkan kesenjangan informasi yang bisa berujung pada ketidakpatuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja,” kata pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Eka Ardi Handoko, mengutip pajak.go.id, Minggu (14/9/2025).

Guna memenuhi hak tersebut, DJP menginisiasi program Pajak Berisyarat. Program ini pertama kali diluncurkan pada Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2021. Menggandeng komunitas Gerakan untuk Kesejahteraan Tunarungu Indonesia (GERKATIN), program ini menyasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tuli. Namun kini, program Pajak Berisyarat telah berkembang luas secara nasional.

Hingga 2024, program ini telah menjangkau lebih dari 1.600 peserta berkebutuhan khusus.

Melalui edukasi perpajakan, teman tuli dijamin kesetaraan haknya sebagai warga negara Indonesia untuk mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya.

“Dengan pengetahuan perpajakan yang baik, kita sebagai warga negara dapat terlibat langsung dalam gotong royong untuk membangun dan merawat negeri tercinta dengan peran sebagai wajib pajak yang patuh,” kata Eka.

Pajak Berisyarat disebut sebagai upaya edukasi kepada masyarakat tanpa syarat. Program ini telah diintegrasikan ke dalam strategi edukasi DJP secara nasional. Upaya ini juga didukung oleh Komisi Nasional Disabilitas (KND), organisasi disabilitas daerah, dan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

Program ini memberikan materi pelatihan terkait perpajakan, pencatatan keuangan, literasi finansial, pemasaran digital, dan pelatihan lainnya yang relevan.

 


Source link

034143100_1506685196-20170929-Target-Pertumbuhan-Ekonomi-2018-Realistis-Fanani-4.jpg

Menkeu Purbaya Diminta Bebaskan Pajak Pekerja Bergaji Maksimal Rp 8 Juta

Sebelumnya, Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup berbagai program, mulai dari dukungan magang berbayar bagi lulusan baru (fresh graduate) hingga perluasan insentif pajak yang berlaku hingga akhir 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi anggaran untuk paket ini masih difinalisasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kita membahas terkait dengan paket ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk segera disiapkan. Dan paket ini ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan menteri terkait,” kata Airlangga usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/9/2025).

“Kali ini kami membahas dengan Pak Menteri Keuangan agar programnya sudah disiapkan pos anggarannya,” tambah dia.  

Melalui paket ini, pemerintah mendorong program magang berbayar bagi fresh graduate sebagai upaya menyambungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang sebelumnya hanya berlaku untuk industri padat karya kini diperluas ke sektor lain, termasuk perhotelan, restoran, dan katering (horeka).


Source link

027764200_1748063807-Screenshot_2025-05-24_121030.jpg

Paket Stimulus Ekonomi Terbaru: 8 Program Utama dan 4 Tambahan

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan paket stimulus ekonomi yang mencakup berbagai program, mulai dari dukungan magang berbayar bagi lulusan baru (fresh graduate) hingga perluasan insentif pajak yang berlaku hingga akhir 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alokasi anggaran untuk paket ini masih difinalisasi bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Kita membahas terkait dengan paket ekonomi yang diminta oleh Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk segera disiapkan. Dan paket ini ada beberapa hal yang sedang disiapkan dan akan dibahas dengan menteri terkait,” kata Airlangga usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (12/9/2025).

“Kali ini kami membahas dengan Pak Menteri Keuangan agar programnya sudah disiapkan pos anggarannya,” tambah dia.  

Melalui paket ini, pemerintah mendorong program magang berbayar bagi fresh graduate sebagai upaya menyambungkan dunia pendidikan dengan kebutuhan industri.

Selain itu, insentif pajak ditanggung pemerintah (DTP) yang sebelumnya hanya berlaku untuk industri padat karya kini diperluas ke sektor lain, termasuk perhotelan, restoran, dan katering (horeka).

 


Source link

080833100_1422933463-Ilustrasi-Pajak-150203-andri.jpg

Penjelasan Lengkap DJP soal Pajak Warisan, Heboh Usai Dikeluhkan Leony Vitria

Sebelumnya, Mantan artis cilik sekaligus personel Trio Kwek Kwek, Leony Vitria Hartanti, membagikan pengalamannya saat mengurus balik nama rumah peninggalan almarhum ayahnya.

Ia mengaku terkejut dengan adanya kewajiban pajak waris yang harus dibayar dalam proses tersebut. Leony menuturkan, rumah yang sebelumnya terdaftar atas nama ayahnya perlu dialihkan kepemilikannya setelah sang ayah meninggal pada 2021.

“Oke, gue mau curhat dikit ya. Jadi kan, gue ini lagi ngurus ada rumah atas nama bokap gue. Nah, kita mau ngurus balik nama nih, karena bokap gue kan udah meninggal ya tahun 2021,” ucap Leony melalui video yang diunggahnya di instagram pribadinya, Selasa (9/9/2025).

Namun, proses balik nama ternyata tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya surat warisan. Ia menjelaskan, karena tidak ada surat pernyataan warisan dari sang ayah, maka pengurusan balik nama rumah otomatis masuk dalam kategori harta warisan.

“Kita mau ngurus nih balik nama, ternyata tuh jatohnya warisan. Nah, kalau warisan berarti kalau kita mau balik nama kita harus ngurus surat waris. Karena bokap gue tuh gak pernah ada tuh surat warisan bahwa rumah ini akan diserahkan ke kita atau apa gitu,” ujarnya.


Source link

000_462437519.jpg

Terlilit Kasus Pajak, Bos Ferrari Divonis Kerja Sosial dan Denda Rp 2,9 Triliun

Liputan6.com, Jakarta – Bos Ferrari dan Stellantis, John Elkann, sepakat menjalani kerja sosial selama setahun dan membayar denda miliaran euro untuk menyelesaikan kasus pajak warisan di Italia.

John Elkann bersama adik-adiknya, Lapo dan Ginevra, akan membayar sebesar 183 juta euro atau setara Rp 2,9 triliun kepada otoritas pajak Italia. Kesepakatan ini diumumkan jaksa Italia dan dilaporkan di berbagai media.

Dikutip dari BBC, Rabu (10/9/2025), pengacara Elkann menegaskan bahwa langkah tersebut bukan bentuk pengakuan bersalah dari klien dan saudara-saudaranya, melainkan sebagai solusi cepat agar permasalahan segera tuntas.

“Keputusan jaksa merupakan kesempatan untuk mengakhiri urusan menyakitkan ini dengan cepat dan tuntas,” ungkap pengacaranya.

Elkann merupakan anggota salah satu keluarga paling berpengaruh di Italia. Dia adalah cucu dari Gianni Agnelli, mantan bos Fiat yang legendaris.

Sengketa pajak ini bermula dari harta warisan nenek Elkann, Marella Caracciolo, yang meninggal dunia pada 2019. Otoritas pajak Italia menilai ada masalah dalam pelaporan pajak warisan tersebut, sehingga memicu sengketa hukum.

 


Source link

035404100_1754556916-1000072358.jpg

Ketimbang Kerek Tarif Pajak, Menkeu Purbaya Diminta Lakukan Ini untuk Dongkrak Penerimaan Negara

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, mengingatkan kepada jajaran Kementerian Keuangan bahwa dalam menyusun kebijakan tidak boleh naif.

“Jajaran Kementerian Keuangan harus paham kondisi terkini, harus paham isu-isu strategis. Dalam menyusul kebijakan, kita tidak boleh naif. Jangan sampai fokus ke isu kecil yang justru menghampat kebijakan strategis,” kata Menkeu Purbaya dalam Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (9/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Purbaya juga menegaskan pentingnya budaya diskusi terbuka di Kementerian Keuangan. Bahkan ia mengingatkan seluruh jajaran untuk tidak terjebak dalam istilah ‘echo chamber’ atau lingkaran diskusi yang hanya berputar pada suara internal.

 


Source link

081974200_1676624985-WhatsApp_Image_2023-02-17_at_2.16.06_PM.jpeg

Menteri Purbaya Ditantang Turunkan Tarif Pajak PPN

Kedua, Menkeu Purbaya dapat mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang wajib dilakukan namun tanpa menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.

Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).

“Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,” beber Bhima.

Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. CELIOS mendorong Menkeu Purbaya mengaudit perusahaan yang dapat tax holiday dan tax allowances, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan.

“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM,” kata Bhima.

Selain itu, CELIOS juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.


Source link

064022800_1616754820-1433274-1000xauto-penampakan-rumah-leony-trio-kwek.jpg

Artis Leony Vitria Keluhkan Pajak Waris Saat Urus Balik Nama Rumah Orang Tua

Liputan6.com, Jakarta Mantan artis cilik sekaligus personel Trio Kwek Kwek, Leony Vitria Hartanti, membagikan pengalamannya saat mengurus balik nama rumah peninggalan almarhum ayahnya.

Ia mengaku terkejut dengan adanya kewajiban pajak waris yang harus dibayar dalam proses tersebut. Leony menuturkan, rumah yang sebelumnya terdaftar atas nama ayahnya perlu dialihkan kepemilikannya setelah sang ayah meninggal pada 2021.

“Oke, gue mau curhat dikit ya. Jadi kan, gue ini lagi ngurus ada rumah atas nama bokap gue. Nah, kita mau ngurus balik nama nih, karena bokap gue kan udah meninggal ya tahun 2021,” ucap Leony melalui video yang diunggahnya di instagram pribadinya, Selasa (9/9/2025).

Namun, proses balik nama ternyata tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa adanya surat warisan. Ia menjelaskan, karena tidak ada surat pernyataan warisan dari sang ayah, maka pengurusan balik nama rumah otomatis masuk dalam kategori harta warisan.

“Kita mau ngurus nih balik nama, ternyata tuh jatohnya warisan. Nah, kalau warisan berarti kalau kita mau balik nama kita harus ngurus surat waris. Karena bokap gue tuh gak pernah ada tuh surat warisan bahwa rumah ini akan diserahkan ke kita atau apa gitu,” ujarnya.

 

 


Source link

020978800_1575107690-Milan_Cathedral.jpg

Italia Tarik Crazy Rich Pakai Tawaran Pajak Rendah

Menurut Henley & Partners, perusahaan yang menangani program kewarganegaraan melalui investasi, Italia menjadi negara tujuan migrasi nomor satu untuk miliarder di Eropa pada 2025.

Meskipun Data migrasi para miliarder masih dipertanyakan dan sulit dilacak, beberapa tokoh terkenal sudah pindah ke Italia belakangan ini. Termasuk orang terkaya Mesir sekaligus co-owner klub sepak bola Aston Villa, Nassef Sawiris, dan wakil ketua Goldman Sachs, Richard Gnodde.

Milan Magnet Miliarder

Sistem pajak tetap Italia mulai diberlakukan sejak 2017 sebagai bagian dari strategi pemerintah itu untuk menarik investor asing sekaligus membujuk talenta lokal pulang setelah krisis utang zona euro.

Hasilnya, muncul gelombang bisnis baru yang melayani para miliarder ini, terutama di Milan sebagai pusat keuangan dan mode Italia. Contohnya klub eksklusif The Wilde yang baru buka setelah sebelumnya ada Casa Cipriani.

“Kami pikir ini waktu yang tepat untuk kembali ke Italia,” kata Drektur keanggotaan Casa Cipriani Milano, Anna Cipriani, kepada CNBC soal pembukaan mereka pada 022.

“Beberapa tahun terakhir Milan sudah berkembang pesat. Dulu Milan lebih dikenal sebagai kota industri dan pusat fashion. Tapi akhir-akhir ini, Milan menjadi semakin menarik untuk orang kreatif, investor, dan komunitas internasional.”

 


Source link