Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Sejumlah miliarder Amerika Serikat (AS) menjual saham dalam jumlah besar. Analis menilai hal itu bukan sinyal yang baik dan menilai aksi miliarder tersebut untuk menghadapi pemilihan umum Amerika Serikat pada 2024.

Dikutip dari Hindustan Times, ditulis Selasa (12/3/2024), miliarder yang menjual saham tersebut antara lain CEO Apollo Global Management Leon Black yang menjual saham untuk pertama kali dalam 34 tahun. Ia menjual saham perusahaan equity-nya senilai USD 172,8 juta atau sekitar Rp 2,68 triliun (asumsi dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 15.532).

Selain itu, keluarga pemilik Walmart yakni keluarga Walton menjual USD 1,5 miliar atau sekitar Rp 23,29 triliun selama sepekan.

Pada 2023, pendiri Facebook yakni Mark Zuckerberg menjual sekitar 1,4 juta saham Meta senilai USD 638 juta atau sekitar Rp 9,90 triliun, demikian dikutip dari dailymail.co.uk.

Kemudian miliarder Jeff Bezos menjual 14 juta saham Amazon senilai USD 2,4 miliar atau sekitar Rp 37,25 triliun. Penjualan saham itu bagian dari rencana Bezos yang menjual 50 juta saham.

Sejumlah pakar melihat ini bukan pertanda baik. Hal ini seiring aksi penjualan saham yang dilakukan menyusul pelaksanaan pemilu pada 2024.

Kepada Fortune, konsultan perusahaan keuangan Alan Johnson menuturkan, jika Anda membaca keadaan dan melihat apa yang mungkin terjadi dengan politik pada tahun depan dan selanjutnya, keadaan saat ini cukup baik dan pasar sedang naik.

“Dengan politik, kita dan segala sesuatu yang terjadi secara geopolitik, mungkin keadaannya tidak akan sebaik satu tahun dari sekarang atau dua tahun dari sekarang,” ujar dia.

Hal ini terjadi karena indeks S&P 500 telah naik lebih dari 27 persen pada tahun lalu dan menambah miliaran dolar AS ke portofolio miliarder. “Jadi pemegang saham dapat mengambil keuntungan dari keringanan pajak yang diberikan pada masa pemerintahan Donald Trump,” ujar dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan telah mengumpulkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital sebesar Rp 17,46 triliun hingga Januari 2024. Jumlah setoran pajak digital ini berasal dari 153 PMSE.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Pajak Dwi Astuti merinci, setoran pajak tersebut berasal dari penerimaan tahun 2020 sebesar Rp 731,4 miliar. Kemudian, setoran, tahun 2021 sebanyak Rp 3,90 triliun.

Sedangkan, penerimaan Pajak PMSE tahun 2022 mencapai Rp 5,51 triliun. Angka penerimaan pajak ini kemudian meningkat hingga Rp 6,76 triliun pada tahun 2023.

“Dan di 2024 sendiri sampai akhir Januari, satu bulan itu kita terima Rp551,7 miliar,” kata Dwi kepada awak media di kawasan Senopati, Jakarta Selatan, Rabu (28/2/2024).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2022, pelaku usaha yang telah ditunjuk sebagai pemungut wajib memungut PPN dengan tarif 11 persen atas produk digital luar negeri yang dijualnya di Indonesia. 

Selain itu, pemungut juga wajib membuat bukti pungut PPN yang dapat berupa commercial invoice, billing, order receipt, atau dokumen sejenis lainnya yang menyebutkan pemungutan PPN dan telah dilakukan pembayaran.

Dalam rangka menciptakan keadilan, pemerintah masih akan terus menunjuk para pelaku usaha PMSE yang melakukan penjualan produk maupun pemberian layanan digital dari luar negeri kepada konsumen di Indonesia. 

Adapun kriteria pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE yakni, nilai transaksi dengan pembeli Indonesia telah melebihi Rp 600 juta setahun atau Rp 50 juta sebulan, dan/atau jumlah traffic di Indonesia telah melebihi 12 ribu setahun atau seribu dalam sebulan.

Reporter: Sulaeman

Sumber: Merdeka.com

Bitcoin mengalami perjalanan rollercoaster pada Selasa, 5 Maret 2024. Bitcoin mencapai level tertinggi baru sepanjang masa di posisi USD 69.170 atau sekitar Rp 1,08 miliar (asumsi kurs dolar Amerika Serikat terhadap rupiah di kisaran 15.720) sebelum anjlok.

Adapun harga bitcoin dalam 24 jam terakhir turun 0,57 persen ke posisi USD 66.457. Selama sepekan terakhir, harga bitcoin meroket 16,32 persen, berdasarkan data Coinmarketcap.com, Rabu, 6 Maret 2024.

Volatilitas ini terjadi di tengah lonjakan selama berminggu-minggu yang dipicu oleh persetujuan ETF Bitcoin pada Januari. Meskipun penurunan harga sangat dramatis, para analis berpendapat bahwa ini adalah perilaku yang umum terjadi selama pasar bullish.

Data historis menunjukkan kenaikan Bitcoin sebelumnya ke level tertinggi sepanjang masa ditandai dengan periode koreksi signifikan yang serupa. Pada 2017, Bitcoin mengalami penurunan lebih dari 25 persen dan menuju titik tertinggi sepanjang masa. Sementara itu, pada paruh pertama 2021, saat lonjakan setelah pandemi, pola serupa juga muncul, dengan koreksi sekitar 10 persen.

Konteks historis ini memberikan perspektif terhadap volatilitas yang terjadi saat ini, sehingga menunjukkan bahwa hal ini mungkin bukan merupakan penyebab kekhawatiran, melainkan merupakan ciri khas pasar bullish.

Dalam unggahan baru-baru ini di platform X, penyedia analisis on-chain Santiment menulis total open interest (OI) pada bursa Bitcoin, Ethereum (ETH), dan Solana (SOL) menurun secara signifikan setelah BTC mencapai titik tertinggi sepanjang masa.

Melansir laman Coindesk, Rabu (6/3/2024), Open interest Bitcoin turun USD 1,46 miliar (-12 persen) selama beberapa jam, sementara Ether turun USD 967 juta (-15 persen), dan Solana anjlok USD 424 juta (-20 persen).

Harga Bitcoin sempat mencapai level tertinggi baru sepanjang masa tepat di atas USD 69.200 pada tanggal 5 Maret, hanya sedikit lebih tinggi dari harga tertinggi sebelumnya sebesar USD 69,044 pada November 2021.

Liputan6.com, Jakarta – Kripto dengan kapitalisasi terbesar, Bitcoin (BCT) mencapai harga tertingginya sepanjang masa (all time high/ATH) dengan menembus harga di atas Rp 1 miliar atau sekitar USD 69.200. Ini menandakan lonjakan signifikan dalam nilai aset kripto. Dalam tiga bulan terakhir, nilai BTC diketahui telah melonjak lebih dari 51 persen dengan kenaikan sekitar USD 22.419.

Fenomena ATH Bitcoin ini diiringi dengan munculnya banyak trader dan investor yang dilabeli OKB (Orang Kaya Baru) karena telah bergelut dan fokus pada investasi kripto sejak lama. Sebagai trader dan investor yang patuh pada regulasi Indonesia, penting untuk melaporkan pajak dari transaksi perdagangan kripto dalam SPT tahunan.

Sejak 2022, penghasilan dari aset kripto menjadi objek pajak yang wajib dilaporkan, sesuai PMK 68 Tahun 2022. Sebelum melaporkan pajak, investor perlu menyiapkan bukti potong pajak dari pedagang atau exchanger, seperti Tokocrypto. Pajak kripto dilaporkan di akhir tahun pajak, yaitu 31 Desember 2023.

CEO Tokocrypto, Yudhono Rawis, mengatakan dengan lonjakan harga Bitcoin yang signifikan ini, semakin banyak orang yang tertarik untuk terlibat dalam perdagangan kripto. Namun, penting bagi para investor untuk menyadari kewajiban mereka dalam melaporkan pajak atas transaksi kripto tersebut.

“Tokocrypto telah berkomitmen untuk membantu para penggunanya dalam memenuhi kewajiban pajak mereka dengan melakukan pemotongan dan pembayaran pajak sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kami membantu mereka untuk melakukan pengisian SPT Tahunan untuk pajak kripto dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku,” kata Yudho dalam keterangan resmi, Kamis (7/3/2024).

Fenomena OKB yang muncul seiring dengan lonjakan harga Bitcoin juga menjadi sorotan. Banyak dari mereka yang sebelumnya tidak terlalu dikenal dalam dunia investasi kini mendapat perhatian karena keberhasilan mereka dalam mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga aset kripto.

Namun, di tengah euforia ini, penting bagi para OKB untuk memastikan bahwa mereka mematuhi semua regulasi yang berlaku, termasuk kewajiban pajak atas keuntungan yang mereka peroleh.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual Kripto. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya diberitakan, Calon Presiden Nomor Urut 2, Prabowo Subianto membidik kenaikan rasio pajak sebear 5-6 persen dari capaian saat ini. Dengan begitu, posisi Indonesia disebut bisa sejajar dengan Malaysia hingga Kamboja.

Prabowo mengatakan, rasio pajak di negara-negara tetangga sudah jauh lebih tinggi dari Indonesia. Misalnya, Thailan dan Vietnam yang disrbut mencapai 16 persen dan 18 persen.

“Jadi rasio pendapatan kita pajak plus penghasilan yang lain itu sudah di sekitar 12 persen, tetapi benar Thailand, Vietnam, tetangga-tetangga kita sudah 16 persen sudah 18 persen,” kata Prabowo dalam Dialog Capres Bersama Kadin Indonesia: Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Jumat (12/1/2024).

“Saya bertanya, apa sih bedanya kita dengan orang Thailand dan orang Vietnam, apa kita lebih bodoh atau apa masalahnya. Jadi if they can do it, we must also do it, kita tidak boleh menyerah,” tegasnya.

Dia pun meramu strategi untuk meningkatkan rasio pajak sebesr 5-6 persen kedepannya. Salah satu caranya berbasis pada keputusan politik.

Artinya, hal ini bergantung dari keputusan yang diambil oleh pemerintah guna meningkatkan rasio pajak tadi.

“Jadi pertama semua itu berasal dari will, kehendak politik, political will, ada nggak political will untuk sama dengan Malaysia Thailand Vietnam dan Kamboja sekalipun, dan kalau ada political will kita cari upayanya antara lain dengan komputerisasi dengan digitalisasi dan dengan efisiensi transparansi,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara soal permintaan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) untuk mengevaluasi penerapan pajak kripto.

Permintaan evaluasi ini dilakukan lantaran industri kripto dianggap masih baru dan butuh berkembang. Bappebti menilai pengenaan pajak kripto seharusnya dilakukan saat industri bersangkutan sudah maju.  

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP.Kementerian Keuangan Dwi Astuti mengatakan, segala masukkan baik dari pelaku industri atau masyarakat umumnya pasti akan dibahas secara internal. 

“Masukkan dari Bappebti, masyarakat kita terima. Pasti akan dibicarakan secara internal,” tegas dia di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Menurut catatannya, dari 33 exchanger sebagai pemungut pajak kripto, total setoran pajak yang diperoleh sejak Mei 2022 hingga Januari 2024 sebesar Rp 506,4 miliar. 

“Di tahun 2024 sendiri, sampai dengan Januari itu Rp 39,13 miliar,” jelas Dwi. 

Untuk diketahui, pajak yang dipungut untuk transaksi kripto di antaranya bagi penjual aset kripto yakni pajak penghasilan (PPh) dan bagi pembeli aset kripto dinamakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPh untuk penjual aset kripto terdaftar pajak yang harus dibayarkan sebesar 0,1 persen dari nilai transaksi, sementara PPN adalah 0,11 persen dari nilai transaksi. Sementara yang belum terdaftar di Bappebti, pungutan pajaknya lebih tinggi yakni PPh 0,2 persen dan PPN sebesar 0,22 persen.

Adapun ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022, yang berlaku sejak 1 Mei 2022. 

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) meminta sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bisa dilibatkan pada rencana program makan siang gratis oleh pemerintah yang akan datang.

“Bagusnya kalau memang program makan gratis itu harusnya melibatkan para pelaku UMKM,” kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Teten Masduki di Tangerang dilansir dari Antara, Jumat (1/3/2024).

Teten mengatakan, pentingnya melibatkan sektor UMKM lokal dalam rancangan program baru yang diusung oleh pemerintah yang akan datang itu dapat berdampak terhadap omzet mereka.

“Kalau tidak (dilibatkan) nanti turun omzet UMKM tersebut,” ucapnya.

Teten mengaku, jika saat ini pemerintah belum membahas secara teknis terkait program makan siang gratis yang menjadi salah satu program unggulan dari pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ia juga menyebutkan, dalam sidang kabinet pada Senin lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 untuk mengakomodasi janji-janji politik.

“Untuk teknis belum, nanti pasti akan ada pembahasan teknisnya,” tuturnya.

Liputan6.com, Jakarta – Industri Sigaret Kretek Tangan (SKT) berangsur pulih setelah lebih dari satu dekade mengalami penurunan. Hal ini ditandai dengan pembukaan pabrik-pabrik Sigaret Kretek Tangan baru, khususnya di Pulau Jawa.

Melalui penambahan pabrik Sigaret Kretek Tangan baru tersebut, sektor padat karya ini diharapkan turut memutar roda perekonomian daerah. Oleh karenanya, presiden selanjutnya diharapkan bisa memberi dukungan penuh agar bisa turut menciptakan lapangan kerja baru, khususnya dari sektor pertembakauan.

Ketua Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI) I Ketut Budhyman mengatakan, ekosistem pertembakauan harus dijaga atau penting untuk diperhatikan dari sisi penyediaan lapangan kerja dan serapan tenaga kerja lokal.

“Paslon manapun yang nantinya memimpin negeri ini, harapan kami untuk ekosistem pertembakauan, (khususnya) SKT, yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam sejarah Indonesia, tetap harus dilestarikan dan dipastikan keberlangsungan masa depannya,” ujarnya, Jumat (1/3/2024).

“Rantai pasok industri rokok, baik SKT maupun rokok mesin, memiliki peran besar bagi perekonomian dalam negeri. Mulai dari kontribusi penerimaan cukai yang tinggi hingga penyerapan jutaan tenaga kerja,” terang Budhyman.

Menurut dia, industri hasil tembakau merupakan kontributor penting dalam penerimaan cukai setiap tahunnya. Adapun kontribusi dari cukai rokok mencapai Rp 213,48 triliun pada 2023, atau sekitar 10 persen dari total penerimaan pajak. Belum lagi apabila ditambah dari kontribusi jenis pajak lainnya, seperti pajak rokok dan PPN.

Budhyman melanjutkan, keseluruhan ekosistem pertembakauan menjadi penghidupan bagi sekitar 6 juta tenaga kerja dari hulu ke hilir. Khusunya untuk segmen SKT, segmen tersebut merupakan sektor padat karya yang menyerap banyak tenaga kerja lokal di sentra-sentra produksi SKT sehingga perlu diberikan perlindungan oleh pemerintah.

“Bagi kami, di hulu hingga hilir dari ekosistem pertembakauan dibutuhkan perlindungan dan pemberdayaan melalui regulasi yang adil, berimbang, dan transparan agar segmen atau sektor industri ini dapat bertumbuh dan berdaya saing,” imbuhnya.

Liputan6.com, Jakarta PT Pos Indonesia (Persero) dengan branding barunya Pos IND, selaku distributor resmi penjualan meterai tempel menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dengan PT Pos Indonesia Tentang Pengelolaan dan Penjualan Meterai Tempel Tahun 2024.

Rakornas tersebut diselenggarakan sebagai upaya menjalin sinergi strategis antara Pos IND dengan DJP terkait penjualan meterai tempel pada 2024.

Sebagai informasi, penjualan meterai Januari tahun 2024 jika dibandingkan periode yang sama tahun 2023 mengalami pertumbuhan positif sebesar 6,51 persen. Penjualan meterai tempel Januari 2023 yaitu sebanyak 44.363.699 keping, dan penjualan Januari 2024 sebesar 47.249.988 keping.

Dalam rakornas DJP dan PT Pos Indonesia tersebut pun disepakati kerja sama untuk tahun 2024 mencakup kontrak meterai tempel senilai Rp 294.471.900.000,- (termasuk PPN) atau sebanyak 555 juta, namun demikian penjualan meteri tempel diharapkan dapat meningkat lebih dari pada nilai kontrak sehingga harapannya akan ada adendum kontrak meterai yang menambah nilai kontak tahun 2024.

Dengan ditetapkannya target penjualan benda meterai pada 2024, maka perlu dilakukan sinergi yang lebih strategis antara Pos IND dengan DJP untuk melakukan upaya bersama dalam peraihan target penjualan meterai tempel di 2024.

Upaya bersama dalam peraihan target penjualan meterai tempel tahun 2024 diatur dalam Surat Perjanjian untuk melaksanakan Pekerjaan Distribusi dan Penjualan Meterai Tempel dengan bentuk berbagai kegiatan, yaitu Rapat Koordinasi Nasional minimal satu kali dalam satu tahun, Rapat Koordinasi Tingkat Wilayah minimal satu kali dalam satu tahun, Rapat Evaluasi Pelaksanaan Kontrak minimal satu kali dalam setahun, serta melaksanakan program kerja bersama yang disepakati dalam rakornas kali ini.

Selain itu, Pos IND juga melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan penjualan, yakni menjamin ketersediaan benda meterai di seluruh outlet PT Pos Indonesia, melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pembelian meterai asli di Kantorpos sebagai upaya penanggulangan peredaran meterai tidak sah, melakukan canvassing (penawaran/penjualan) meterai kepada wajib pajak (WP) potensial (bekerja sama dengan kanwil DJP), dan melakukan promosi penjualan meterai di LKPP kepada instansi pemerintah.

“Upaya bersama dalam peningkatan penjualan meterai tempel yang akan dirumuskan hari ini diharapkan dapat berjalan simultan sehingga peraihan target penjualan meterai tempel tahun 2024 akan dapat dicapai,” kata Direktur Bisnis Jasa Keuangan Pos Indonesia, Haris dikutip Jumat (1/3/20204).