Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta Wajib pajak pribadi di Indonesia, khususnya karyawan, pasti familiar dengan SPT Tahunan 1770S dan 1770SS. Batas waktu pelaporan SPT Tahunan jatuh setiap tanggal 31 Maret. Tahun ini, wajib pajak perlu melaporkan SPT Tahunan 2024 paling lambat 31 Maret 2025.

Proses pelaporan kini dipermudah dengan sistem e-Filing online, namun perbedaan antara formulir 1770S dan 1770SS serta langkah-langkah pelaporannya masih membingungkan sebagian orang. Artikel ini akan menjelaskan perbedaan keduanya dan panduan lengkap cara lapor SPT Tahunan secara online.

Perbedaan 1770SS dan 1770S

Dikutip dari laman resmi DJP, Rabu (12/3/2025), perbedaan utama terletak pada penghasilan bruto tahunan wajib pajak. SPT 1770SS digunakan jika penghasilan bruto tahunan Anda tidak lebih dari Rp60.000.000 dan berasal dari sumber selain usaha atau pekerjaan bebas.

Sementara itu, SPT 1770S digunakan jika penghasilan bruto tahunan Anda lebih dari Rp60.000.000, yang berasal dari satu atau lebih pemberi kerja, sumber dalam negeri lainnya, dan/atau dikenakan PPH final selain dari usaha.

Kedua jenis SPT ini dapat dilaporkan secara online melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu djponline.pajak.go.id. Keterlambatan pelaporan dapat dikenakan sanksi, jadi pastikan Anda melaporkan SPT tepat waktu.

Sebelum memulai, siapkan dokumen yang dibutuhkan. Untuk SPT 1770SS, siapkan bukti potong PPH Pasal 21 (Formulir 1721 A1/A2), bukti potong PPH final (jika ada), daftar harta, daftar utang/kewajiban, dan Kartu Keluarga.

Sedangkan untuk SPT 1770S, Anda membutuhkan bukti pemotongan PPH Pasal 21 (dari pemberi kerja), Kartu Keluarga, dan alamat email aktif. Setelah semua dokumen siap, ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk melaporkan SPT Anda melalui e-Filing.

Sebelum melaporkan pajak, wajib pajak perlu memahami jenis formulir SPT yang harus digunakan berdasarkan besaran penghasilan tahunan dan sumber penghasilannya.

Mengutip pajak.go.id, SPT 1770 SS Formulir ini diperuntukkan bagi wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan kurang dari Rp60 juta per tahun dan hanya bekerja di satu perusahaan atau pemberi kerja tanpa memiliki penghasilan tambahan lain. Sementara SPT 1770 S Formulir ini digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan lebih dari Rp60 juta per tahun, baik dari satu pemberi kerja maupun lebih, serta memiliki penghasilan tambahan lainnya seperti honorarium, royalti, atau usaha sampingan.

Dengan memahami perbedaan ini, wajib pajak dapat memilih formulir yang sesuai agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan.

PBJT Tenaga Listrik terutang pada saat pembayaran tagihan listrik atau ketika konsumsi listrik terjadi. Pajak ini hanya berlaku di wilayah DKI Jakarta.

Penerapan PBJT Tenaga Listrik bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan, serta mendorong efisiensi penggunaan energi. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di Jakarta.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PBJT dan kebijakan perpajakan lainnya, masyarakat dapat mengakses situs resmi Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau menghubungi layanan pajak terkait.

Liputan6.com, Bandung – Bupati Bandung, Dadang Supriatna meminta para pelaku usaha wisata di Kabupaten Bandung agar taat dalam membayar pajak dan retribusi.

“Saya lagi fokus menyelesaikan jalan-jalan di Kabupaten Bandung, termasuk jalan menuju lokasi wisata. Target saya tiga tahun semuanya mulus. Tapi tolong lah kerja samanya, bayar kewajibannya membayar pajak karena membangun jalan ini pakai anggaran,” katanya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 4 Maret 2025.

Dadang menuturkan, angka kunjungan wisata ke Kabupaten Bandung mencapai hampir 7 juta wisatawan pada 2024. Meski demikian, angka itu diklaimnya tidak berbanding lurus dengan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Ini berawal dari temuan BPK bahwa ada lost potensi PAD sekitar Rp200 miliar. Juga ini adalah arahan Pak Presiden (Prabowo) untuk penertiban perizinan dan kepatuhan membayar pajak,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung, klaim Dadang, telah melindungi dan memfasilitasi para pelaku usaha melalui pembangunan infrastruktur berupa jalan yang mulus menuju destinasi wisata.

“Kalau buka usaha tapi jalannya jelek, kan enggak nyaman. Kami komitmen untuk menyelesaikan jalan-jalan, tapi tolong saling pengertian. Bayar pajaknya, bayar retribusinya. Selain itu, jaga lingkungan jangan sampai rusak dan jadi bencana,” tandasnya.

Di sisi lain, Dadang juga mengancam akan mengambil alih lahan apabila pengelola wisata kedapatan merusak lingkungan.

“Kalau tidak diurus, tidak komitmen, ya udah kita ambil alih. Saya sudah bicara dengan Menteri ATR BPN. Tapi kan tidak perlu sampai begitu. Kita saling jaga lah dan komitmen. Apalagi BUMN harus memberi contoh, kita harus taat hukum,” ucapnya.

Liputan6.com, Jakarta Jakarta terus berinovasi dalam sistem perpajakan dengan menerapkan digitalisasi guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Salah satu terobosan terbaru adalah E-TRAPT (Electronic Transaction Perporation Agent), sebuah sistem yang mengotomatiskan pengumpulan data transaksi untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi pelaporan pajak bagi Wajib Pajak di DKI Jakarta.

E-TRAPT adalah agen perangkat lunak yang secara otomatis membaca dan mengirim data transaksi dari berbagai sumber ke server Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

Dengan sistem ini, proses konsolidasi data menjadi lebih cepat dan mudah. Berbeda dengan tapping box, E-TRAPT tidak memerlukan perangkat keras tambahan sehingga lebih praktis dan efisien.

Cara Kerja E-TRAPT

Sistem E-TRAPT bekerja dengan menangkap data transaksi yang diberikan akses, kemudian mengirimkan informasi tersebut ke Bapenda DKI Jakarta.

Berdasarkan data yang terkumpul, sistem ini akan mengusulkan jumlah pajak terutang yang harus disetorkan melalui portal pajak online (pajakonline.jakarta.go.id).

Wajib Pajak tetap memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan jumlah yang dilaporkan apabila ada transaksi yang belum tercatat.

“Dengan sistem ini, pelaporan pajak menjadi lebih sederhana tanpa perlu memasukkan rincian transaksi secara manual. Cukup dengan mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara digital, semua proses dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah,” kutip dari keterangan ertulis Bapenda DKI Jakarta, Jumat (7/3/2025).

Liputan6.com, Jakarta- Bagi Anda Wajib Pajak (WP) di Indonesia, baik pribadi maupun badan usaha, melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) merupakan kewajiban yang tak bisa ditawar. Untungnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini menyediakan layanan e-Filing dan e-Form yang memudahkan proses pelaporan pajak. Tak perlu lagi antre di kantor pajak, cukup dengan perangkat yang terhubung internet, Anda sudah bisa menyelesaikan kewajiban perpajakan Anda. Namun, bagi sebagian orang, proses pelaporan pajak online masih membingungkan. Artikel ini akan memandu Anda langkah demi langkah untuk melaporkan pajak secara online dengan lancar.

Proses pelaporan SPT Tahunan secara online dimulai dengan mengakses situs resmi DJP Online di https://djponline.pajak.go.id/. Pastikan Anda memiliki koneksi internet yang stabil. Setelah berhasil mengakses situs tersebut, Anda akan diminta untuk login menggunakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau Nomor Induk Kependudukan (NIK), kata sandi, dan kode keamanan yang tertera di layar. Pastikan data yang Anda masukkan akurat untuk menghindari kendala selama proses pelaporan.

Setelah berhasil login, Anda akan diarahkan ke halaman dashboard akun DJP Online Anda. Di halaman ini, Anda akan menemukan berbagai menu dan fitur yang berkaitan dengan perpajakan. Pilih menu yang sesuai dengan jenis SPT yang akan Anda laporkan, baik itu SPT Tahunan PPh Orang Pribadi, SPT Tahunan PPh Badan, atau jenis SPT lainnya. Ikuti petunjuk yang diberikan di layar untuk mengisi formulir SPT secara lengkap dan teliti. Pastikan semua data yang Anda masukkan valid dan akurat.

Ikuti Kuis Cek Fakta Liputan6.com di Aplikasi Youniverse dan menangkan saldo e-money jutaan rupiah.

Caranya mudah:

* Gabung ke Room Cek Fakta di aplikasi Youniverse

* Scroll tab ke samping, klik tab “Campaign”

* Klik Campaign “Kuis Cek Fakta”

* Klik “Check It Out” untuk mengikuti kuisnya

Liputan6.com, Jakarta – PT Waskita Karya (Persero) Tbk masih mengalami berdarah-darah. Keuangan perusahaan terbebani utang jumbo mencapai Rp 45,84 triliun per 2024.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho mengungkapkan, beban utang perusahaan yang mencapai Rp 45,84 triliun tersebut ke sejumlah pihak.

“Total utang kita di 2024, 2022 sampai 2024 saya jelaskan disini total utang itu Rp 45,8 triliun,” kata Hanugroho dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, di Jakarta, Rabu (5/3/2025).

Dia turut merinci jumlah utang ke banyak pihak. Porsi paling besar tercatat pada aspek restrukturisasi utang dengan perbankan dalam perjanjian master restructuring agreement (MRA) senilai Rp 26 triliun. MRA ini merupakan perjanjian terbaru dari MRA tahap pertama di 2021.

Berikutnya, ada kategori obligasi, sukuk, obligasi penjaminan maupun non-penjaminan. Obligasi penjaminan dari pemerintah tercatat sebesar Rp 9,76 triliun.

“Selanjutnya untuk ini ada tambahan lagi kredit modal kerja penjaminan, ini hanya Himbara plus 2 BPD (Bank Pembangunan Daerah) yang support kita itu hampir sekitar Rp 5,2 triliun,” terangnya.

Hanugroho turut mengungkapkan jumlah utang Waskita Karya kepada vendor-vendor yang sempat menjadi rekanannya. Jumlahnya mencapai Rp 3,78 triliun. Terakhir, ada utang pajak Rp 1 triliun.

“Selanjutnya ada vendor, utang vendor utang vendor Rp 3,78 triliun dan selanjutnya juga ada pajak ini sampai dengan 2024 ini sekitar Rp 1 triliun,” beber dia.

Dengan demikian, jumlah total utang Waskita Karya mencapai Rp 45,84 triliun. Angka ini lebih rendah dari posisi utang pada 2022 sebesar Rp 49,5 triliun, dan posisi utang pada 2023 sebesar Rp 50,04 triliun.

Program Restrukturisasi Waskita

Sebelumnya, PT Waskita Karya (Persero) Tbk terus berkomitmen melakukan transformasi bisnis demi keberlanjutan perusahaan. Selain memperbaiki kondisi keuangan, Waskita juga menerapkan strategi transformasi yang mencakup pemulihan bisnis, penguatan organisasi dan budaya kerja, restrukturisasi keuangan, serta digitalisasi.

“Strategi ini kami jalankan agar Waskita Karya dapat menjadi perusahaan terdepan dalam membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan,” ujar Corporate Secretary Waskita Karya, Ermy Puspa Yunita dalam keterangan resmi, Selasa (18/2/2025).

Bagi Anda yang masih bingung bagaimana cara melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun 2024, jangan khawatir! Artikel ini akan memandu Anda melalui langkah-langkah mudah melaporkan SPT Tahunan secara online melalui DJP Online.

Prosesnya cukup sederhana dan dapat dilakukan dari rumah, kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Ketahui juga sanksi dan batas waktu pelaporan untuk menghindari masalah dikemudian hari.

SPT Tahunan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP) baik orang pribadi maupun badan usaha untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang telah dibayarkan sepanjang tahun pajak sebelumnya.

Untuk tahun pajak 2024, batas waktu pelaporan SPT Tahunan orang pribadi adalah 31 Maret 2025, sedangkan untuk badan usaha adalah 30 April 2025.

Keterlambatan pelaporan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, bahkan bisa berujung pada sanksi pidana. Oleh karena itu, penting untuk memahami cara pelaporan dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan.

Melalui DJP Online, pelaporan SPT Tahunan menjadi lebih praktis dan efisien. Anda tidak perlu lagi datang ke kantor pajak dan mengantre.

Semua proses dilakukan secara online, mulai dari pembuatan SPT hingga pengiriman dan penerimaan bukti pelaporan. Dengan mengikuti langkah-langkah yang tepat dan mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, Anda dapat menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan dengan cepat dan mudah.

Liputan6.com, Jakarta Menjelang batas waktu pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak 2024, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jakarta Barat kembali hadirkan layanan Pojok Pajak di Mal Central Park Lantai 3 pada hari Senin, 3 Maret 2025. Layanan ini dibuka untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu.

Menggandeng Kantor Pelayanan Pajak se-Jakarta Barat, layanan Pojok Pajak tersebut diselenggarakan secara intensif selama tiga minggu penuh mulai tanggal 3 Maret 2025 hingga tanggal 21 Maret 2025 pukul 11.00 WIB – 15.00 WIB. Beberapa layanan yang diberikan yaitu:

Asistensi pelaporan SPT Tahunan;Konsultasi Perpajakan;Layanan Coretax; danPenerbitan EFIN.Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Herry Setyawan menyampaikan, “Keberadaan Pojok Pajak ini diharapkan dapat membantu wajib pajak dalam melaporkan SPT Tahunan, dan konsultasi terkait implementasi Coretax,” ujarnya. Herry juga mengingatkan bahwa batas waktu pelaporan SPT Tahunan paling lambat adalah 31 Maret 2025 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan 30 April 2025 bagi Wajib Pajak Badan.

Dengan melaporkan SPT lebih awal, selain dapat menghindari kendala teknis seperti perlambatan sistem akibat lonjakan akses di akhir periode pelaporan, wajib pajak juga turut berkontribusi dalam pembangunan negara.

Layanan Pojok Pajak Direspons Positif

Wajib Pajak memberikan tanggapan positifnya terhadap layanan Pojok Pajak ini. Immanuel, salah satu wajib pajak yang memanfaatkan layanan permintaan kode EFIN, mengungkapkan kesan positifnya, “Prosesnya cepat, langsung diarahkan ke petugas, dan tidak sampai lima menit sudah selesai prosesnya.”

Senada dengan itu, Fahri, wajib pajak yang menerima layanan yang sama juga menyampaikan pengalamannya, “Sangat baik, sangat cepat, sangat mudah juga prosesnya, kemudian dibantu dengan sangat baik oleh tim dari DJP.”

Kanwil DJP Jakarta Barat mengajak seluruh wajib pajak untuk memanfaatkan Pojok Pajak agar dapat menyelesaikan kewajiban pelaporan SPT tanpa hambatan dan tepat waktu. Segera lapor pajak hari ini, lapornya di sini djponline.pajak.go.id.

Menonaktifkan NPWP adalah proses yang memerlukan pertimbangan matang dan pemahaman yang baik tentang prosedur serta konsekuensinya. Melalui pembahasan komprehensif dalam artikel ini, kita telah mempelajari berbagai aspek penting terkait penonaktifan NPWP, mulai dari alasan, syarat, cara menonaktifkan baik secara online maupun offline, hingga proses verifikasi dan konsekuensinya.

Penting untuk diingat bahwa penonaktifan NPWP bukanlah keputusan yang dapat diambil dengan mudah. Wajib pajak perlu mempertimbangkan dengan cermat apakah langkah ini benar-benar diperlukan dan sesuai dengan situasi mereka. Konsultasi dengan profesional perpajakan atau petugas KPP sangat disarankan sebelum mengambil keputusan final.

Bagi mereka yang memutuskan untuk menonaktifkan NPWP, penting untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dengan teliti, menyiapkan semua dokumen pendukung yang diperlukan, dan bersabar selama proses verifikasi berlangsung. Selain itu, wajib pajak juga harus memahami konsekuensi dari penonaktifan NPWP, termasuk pembatasan akses ke layanan keuangan tertentu dan penghentian kewajiban perpajakan.

Perlu diingat pula bahwa menonaktifkan NPWP berbeda dengan menghapus NPWP. Penonaktifan bersifat sementara dan dapat diaktifkan kembali jika diperlukan di masa depan, sementara penghapusan bersifat permanen. Oleh karena itu, jika ada kemungkinan Anda akan memerlukan NPWP di masa depan, menonaktifkan mungkin menjadi pilihan yang lebih bijak daripada menghapus.

Akhirnya, sebagai warga negara yang bertanggung jawab, penting untuk selalu mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Jika Anda memutuskan untuk menonaktifkan NPWP, pastikan untuk menyelesaikan semua kewajiban perpajakan yang ada sebelumnya. Dan jika suatu saat Anda kembali memerlukan NPWP, jangan ragu untuk mengajukan permohonan pengaktifan kembali.

Dengan pemahaman yang baik tentang proses penonaktifan NPWP, Anda dapat membuat keputusan yang tepat sesuai dengan situasi dan kebutuhan Anda. Semoga artikel ini bermanfaat dalam memberikan informasi yang diperlukan untuk mengambil langkah yang tepat terkait status NPWP Anda.