Posts in category: berita

Ali mengatakan, Rafael dijerat lantaran diduga menerima sesuatu atau hadiah terkait pemeriksaan perpajakan.

“Jadi, ada peristiwa pidana korupsinya, telah kami temukan. Terkait dengan dugaan korupsi penerimaan sesuatu oleh pemeriksa pajak pada Ditjen Pajak Kemenkeu tahun 2011-2023,” kata Ali.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan sudah menetapkan mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo sebagai tersangka.

Penetapan tersangka dilakukan usai tim penyelidik KPK memeriksa harta kekayaan Rafael Alun yang diduga tak sesuai dengan profil. KPK dikabarkan menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) atas nama Rafael Alun pada Senin, 27 Maret 2023.

“Iya (tersangka). Sprindik per 27 Maret,” ujar sumber terpercaya di KPK, Kamis (30/3/2023).

Sumber ini menyatakan Rafael dijerat dengan Pasal 12 B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Rafael diduga menerima gratifikasi dari para wajib pajak melalui perusahaan konsultan perpajakan.

“Pasal 12 B,” kata sumber tersebut.

Jelang batas akhir pelaporan SPT Pajak di akhir bulan Maret 2023, wajib pajak di Indonesia biasanya bakal mulai melaporkannya melalui situs e-filling.

Namun ternyata, momen ini juga dimanfaatkan penjahat siber untuk menipu wajib pajak yang lengah, dan mendapatkan keuntungan. Salah satunya dengan modus pemberitahuan soal kurang bayar.

Seringkali, penipu menggunakan email ke seseorang, dan mengatakan bahwa mereka mengalami kurang bayar, lalu meminta pengguna untuk mengirimkan konfirmasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan.

Pengguna pun diarahkan untuk mengklik sebuah link atau tautan yang tidak jelas, yang bisa saja meminta data-data pribadi, atau bahkan memaksa memasang aplikasi malware.

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya, mengatakan, aksi semacam itu adalah penipuan scam via email, di mana korban akan diberikan tautan untuk diunduh.

“Pelakunya terlihat sudah mempersiapkan dirinya dengan baik karena mereka sudah mengambil domain khusus djp.contact,” kata Alfons via pesan singkat, Minggu (26/3/2023), merespons temuan kasus yang Tekno Liputan6.com bagikan.

Menurutnya, hal inilah yang membuat pelaku kejahatan siber tersebut bisa menggunakan email efiling@djp.contact. 

Alfons mengingatkan bahwa alamat domain kantor pajak yang benar adalah pajak.go.id dengan alamat emailnya di efiling@pajak.go.id.

“Jadi penerima email, pesan atau broadcast Whatsapp harus ekstra hati-hati meneliti pengirim pesan dan tautan yang diberikan,” imbuhnya.

Penelusuran Tekno Liputan6.com, modus serupa ternyata sudah ada sejak masa lapor SPT pajak tahun lalu, hanya saja dengan domain email yang berbeda. Bahkan, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), juga sudah pernah mewanti-wanti masyarakat soal ini. 

Kementerian Keuangan mendapat pukulan telak setelah beberapa pegawai pajak diketahui memiliki harta yang dinilai tidak wajar. Publik merespons isu tersebut dengan mengglorifikasi gerakan boikot bayar pajak.

Anggota Komisi XI DPR Kamrussamad menolak gerakan boikot bayar pajak. Untuk menghentikan gerakan itu, menurut dia, Kementerian Keuangan harus serius melakukan pembenahan internal terutama di Direktorat Jenderal Pajak.

“Kemenkeu mesti menuntaskan reformasi perpajakan. Ini peristiwa gempa bumi dahsyat yang dialami Kementerian Keuangan, khususnya kepemimpinan Sri Mulyani selama delapan tahun,” kata Kamrussamad, Jumat (10/3/2023).

Kepercayaan masyarakat terhadap institusi pajak sebenarnya sudah meningkat. Terbukti, tax ratio 2022 melampaui target. Hingga akhir Desember 2022 penerimaan pajak mencapai Rp1.716,8 triliun atau tembus 115,6% dari target sebesar Rp 1.485 triliun. Penerimaan pajak tumbuh 34,3% dibandingkan penerimaan tahun lalu.

Kamrussamad menegaskan, institusi perpajakan dan petugas pajak sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari para wajib pajak. “Apalagi pajak merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional,” ujar Kamrussamad.

Modus penipuan siber mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mulai bermunculan jelang batas akhir pelaporan surat pemberitahuan tahunan atau SPT Tahunan pajak 2022.

Penjahat siber kerap memanfaatkan kelengahan wajib pajak (WP) jelang masa akhir pelaporan SPT. Salah satunya dengan modus pemberitahuan soal kurang bayar via email.

Menanggapi hal tersebut, DJP Kemenkeu menyatakan bahwa kejahatan siber tersebut sudah marak terjadi sejak beberapa tahun silam, hingga 2023 ini.

“Sejak tahun 2020, sudah terdapat 5 artikel terkait penipuan yang mengatasnamakan DJP dan telah dipublikasi pada situs pajak.go.id,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu, Dwi Astuti kepada Liputan6.com, Senin (27/3/2023).

“Pada tahun ini pula sudah terdapat 2 kali pengumuman resmi terkait himbauan kehati-hatian atas penipuan serta 2 unggahan media sosial terkait berbagai modus penipuan mengatasnamakan DJP,” kata Dwi.

Di sisi lain, Astri menuturkan, data internal Tokopedia menunjukkan pada 2022, rata-rata nilai transaksi lewat fitur Pajak Online di platformnya meningkat hampir 250 persen dibandingkan 2021. Kemudahan yang ditawarkan disebut terbukti mendorong masyarakat menunaikan kewajiban pajak.

“Kami memfasilitasi masyarakat untuk menunaikan kewajiban perpajakan melalui berbagai lembaga seperti bank, kantor pos, fintech hingga e-commerce,” tutur Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti.

Ia juga menuturkan, sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Tokopedia dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar penerimaan negara, terutama pajak. Hal ini juga dilakukan sekaligus mendorong target pemerintah dalam meningkatkan rasio kepatuhan pajak dalam menyampaikan SPT di 2023.

“Selain Pajak Online, di tahun 2022 kami mencatat rata-rata kenaikan nilai transaksi melalui fitur lain yang juga ada di MPN Tokopedia–yaitu PNBP (di mana masyarakat bisa membayar paspor, KUA, dan e-Tilang), Bea Cukai dan SBN–yang masing-masing mencapai lebih dari 200%, lebih dari 350% dan lebih dari 500%, jika dibandingkan dengan tahun 2021,” ujar Astri.

Beredarnya mengenai modus penipuan yang mengatasnamakan Ditjen Pajak (DJP) ini akhirnya membuat DJP angkat suara. Melalui akun Twitter resminya @DitjenPajakRI, Minggu (26/3/2023) pihak DJP meminta masyarakat untuk waspada mengenai penipuan tersebut.

“Email resmi DJP hanya dari domain @pajak.go.id. Abaikan jika #KawanPajak mendapatkan email selain dari domain email resmi DJP.” tulis akun @DitjenPajakRI

Tentu saja adanya modus penipuan mengenai pajak ini cukup meresahkan banyak masyarakat. Bahkan, tak sedikit pula yang heran dengan semakin beragamnya modus penipuan yang beredar di masyarakat.

“modus phising serupa sejak 2018.. sudah pernah diumumkan @DitjenPajakRI” tulis akun @Adm_Zephyr.

“Cyber crime tu gabisa ya nangkep yg gini2? Gw bingung hal2 kayak gini kok makin banyak apa gak di tindak?” tulis @shuvanillata

“Salah fokus sama kalimat di body emailnya bagian … Maka. 15.000.000 .. mata uangnya juga apaan dah” ujar akun @aginverse

“Hadeh, orang-orang berilmu tapi kok milih jadi penipu, ya? Padahal harusnya dengan ilmu yang dia punya dia bisa menghasilkan sesuatu nggak, sih? Ini aku ngebatin sendiri tapi kayak.. disayangkan aja.” ujar akun @coffeetoobroke

Untuk diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi telah meningkatkan status kasus harta kekayaan tak wajar milik Rafael Alun Trisambodo ke tahap penyidikan. Meski demikian KPK tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai temuan apa yang menjadi dasar peningkatan status kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Sedangkan Rafael Alun Trisambodo akhirnya dipecat dari statusnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Ditjen Pajak Kemenkeu. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Awan Nurmawan Nuh mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menyetujui pemecatan Rafael.

Pemecatan tersebut merupakan rekomendasi Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenkeu usai menemukan berbagai bukti dalam audit investigasi. Ia menjelaskan temuan bukti yang menyebabkan RAT dipecat berasal dari tiga tim audit investigasi yakni tim eksaminasi laporan harta kekayaan, tim penelusuran harta kekayaan yang belum dilaporkan, serta tim investigasi dugaan fraud.

Seringkali, penipu menggunakan email ke seseorang, dan mengatakan bahwa mereka mengalami kurang bayar, lalu meminta pengguna untuk mengirimkan konfirmasi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan.

Pengguna pun diarahkan untuk mengklik sebuah link atau tautan yang tidak jelas, yang bisa saja meminta data-data pribadi, atau bahkan memaksa memasang aplikasi malware.

Pakar keamanan siber Alfons Tanujaya, mengatakan, aksi semacam itu adalah penipuan scam via email, di mana korban akan diberikan tautan untuk diunduh.

“Pelakunya terlihat sudah mempersiapkan dirinya dengan baik karena mereka sudah mengambil domain khusus djp.contact,” kata Alfons via pesan singkat, Minggu (26/3/2023), merespons temuan kasus yang Tekno Liputan6.com bagikan.

Menurutnya, hal inilah yang membuat pelaku kejahatan siber tersebut bisa menggunakan email efiling@djp.contact. 

Alfons mengingatkan bahwa alamat domain kantor pajak yang benar adalah pajak.go.id dengan alamat emailnya di efiling@pajak.go.id.

“Jadi penerima email, pesan atau broadcast Whatsapp harus ekstra hati-hati meneliti pengirim pesan dan tautan yang diberikan,” imbuhnya.

Penelusuran Tekno Liputan6.com, modus serupa ternyata sudah ada sejak masa lapor SPT pajak tahun lalu, hanya saja dengan domain email yang berbeda. Bahkan, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP), juga sudah pernah mewanti-wanti masyarakat soal ini.

Tak cuma melalui email, saat ini, layanan messenger seperti WhatsApp juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan siber, dengan modus meminta pengguna memasang sebuah APK tertentu.

Menyoal modus terbaru, Genesha Nara Saputra, Head of Payment Information Security GoTo Financial dalam sebuah siaran pers beberapa lalu, mengatakan bahwa modus penipuan digital terus berkembang dan juga memanfaatkan momentum.

“Oknum penipu terus mengambil kesempatan, contohnya berkedok kurir paket, tagihan BPJS, undangan pernikahan. Bahkan kasus baru-baru ini terjadi berdekatan tenggat waktu pelaporan SPT tahunan, penipu berdalih mengirimkan dokumen pajak,” ujarnya.

Menurut Genesha, walau memiliki modus yang baru, penjahat siber tetap memakai teknik lama modus penipuan rekayasa sosial atau social engineering. Ia menyebut, mereka tida menyerang sistem keamanan tetapi psikologis manusia.

“Ciri-cirinya, penipu akan meyakinkan korban dengan cara dibuat senang karena menang undian, ataupun ketakutan karena penipu menyamar menjadi pihak berwenang. Jadi, masyarakat tetap harus waspada agar tidak terjebak.” 

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bakal menyelesaikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dalam kepemilikan harta mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo.

“Yang pasti KPK komitmen selesaikan proses penyelidikan yang sedang kami lakukan ini,” ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya dikutip Minggu (26/3/2023).

Terkait dengan pemeriksaan terhadap Rafael pada Jumat, 24 Maret 2023 kemarin, Ali tak bersedia menjelaskan detailnya. Pasalnya, pemeriksaan terhadap Rafael kemaren masih dalam tahap penyelidikan.

Ali hanya memastikan tim penyelidik tengah bekerja keras menemukan unsur pidana dalam kepemilikan harta Rafael Alun.

“Kami percepat pendalaman untuk menemukan peristiwa pidana dan pihak yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Perkembangan nanti akan disampaikan,” kata Ali.

Diberitakan, Mantan Pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo memastikan dirinya tak ada niat untuk kabur ke luar negeri. Dia menegaskan akan bersikap kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Tak ada sedikit pun niat saya untuk kabur ke luar negeri, untuk pergi dari sini (Indonesia),” ujar Rafael Alun dalam keterangannya, Sabtu (25/3/2023).

Rafael Alun pada Jumat, 24 Maret 2023 kemarin memenuhi panggilan tim penyelidik KPK guna mengklarifikasi hartanya. Itu merupakan kali kedua dirinya diperiksa di KPK berkaitan hartanya. Rafael Alun tak sendiri, dia bersama dengan istri.

Rafael memastikan, kabar yang mengatakan dirinya akan kabur ke luar negeri tak bisa dipertanggungjawabkan.

“Tidak benar kabar soal itu (kabur ke luar negeri). Saya selalu hadir saat diminta keterangan oleh KPK dan Inspektorat Jendral Kemenkeu untuk mengklarifikasi harta saya,” kata dia.

Tak hanya itu, Rafael Alun keberatan dirinya disangkakan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia mengklaim selalu melaporkan kepemilikan harta dan sumber pendapatan serta dapat menjelaskan asal usul perolehan harta tersebut.

Dia menyebut, terkait keterangan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) atas pemblokiran rekening konsultan pajak karena diduga membantunya melakukan TPPU tak masuk akal. Menurutnya, anggapan itu hanya sepihak dan tanpa dasar.

“Saya tidak pernah menggunakan jasa konsultan pajak. Jika memang diduga ada bantuan dari konsultan pajak mohon dijelaskan bantuannya seperti apa,” kata Rafael.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD meminta KPK untuk bekerja secara profesional dalam memeriksa kekayaan Rafael Alun Trisambodo. Sementara itu KPK telah mengundang Rafael untuk melakukan klarifikasi harta kekayaannya pad…