Posts in category: berita

Diakui Purbaya, sangat sulit untuk menghitung potensi underground economy karena memang transaksi atau aktivitasnya tidak tercatat secara resmi. Namun, dia menekankan, pihaknya juga mengamati ini.

Purbaya terhadap langkah Bea Cukai Jakarta menekankan, penyegelan terhadap toko Tiffany & Co., dan Bening Jewerly, bertujuan untuk memberikan pesan kepada pelaku bisnis lain agar tidak melakukan praktik serupa.Dia pun menyatakan bakal terus melanjutkan penyelidikan terhadap pelaku bisnis yang dicurigai menyelundupkan barang ilegal.

Sementara, dari pemeriksaan kapal wisata asing di dermaga Batavia Marina, Ancol mencatat, ada 82 yacht yang berlabuh dengan rincian 48 berbendera Indonesia dan 34 berbendera asing. Dari keterangan beberapa kapten / ABK kapal, didapatkan informasi, bahwa atas 15 yacht yang berbendera asing, 9 unit dimiliki oleh WNI. Ada pula 6 unit dimiiliki oleh perusahaan di Indonesia 

Ada juga yacht dengan nama “So Say” dengan izin VD IN yang sudah melewati 3 tahun) kondisi disegel Jampidsus Kejaksaan Agung, Sedang ke-9 yacht berbendera asing yang diindikasikan dimiliki oleh WNI, adalah Borealis, ⁠SSG, ⁠Dream Catcher, ⁠Juls 84, ⁠Rini, ⁠Duchessa, ⁠Blue Sky, ⁠Leopard, dan ⁠Miranda. Terhadap kesemua yacht, Bea Cukai Jakarta melakukan pemeriksaan dokumen dan pendalaman informasi.

Liputan6.com, Jakarta – Praktik under invoicing menjadi salah satu bentuk manipulasi dalam perdagangan internasional yang kerap dikaitkan dengan penghindaran pajak hingga aliran dana ilegal lintas negara.

Melansir EMedia DPR RI, Selasa (17/3/2026), secara sederhana, under invoicing adalah praktik mencantumkan nilai barang atau jasa lebih rendah dari harga sebenarnya dalam dokumen transaksi perdagangan, seperti faktur atau invoice. 

Dalam kerangka kepatuhan keuangan internasional, praktik ini dikategorikan sebagai bagian dari trade-based money laundering, yakni upaya memindahkan nilai uang lintas negara melalui manipulasi transaksi perdagangan.

Dalam perdagangan internasional, nilai yang tercantum dalam faktur biasanya menjadi dasar perhitungan bea masuk, pajak, serta pencatatan nilai ekspor dan impor suatu negara. Ketika harga sengaja diturunkan dalam dokumen, kewajiban pajak atau bea yang harus dibayar juga menjadi lebih kecil.

Praktik ini merupakan bagian dari fenomena yang lebih luas yang dikenal sebagai trade misinvoicing. Menurut Konferensi PBB untuk Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD), trade misinvoicing terjadi ketika pelaku perdagangan sengaja mengirimkan faktur yang tidak mencerminkan nilai sebenarnya dari barang yang diekspor atau diimpor. 

Manipulasi tersebut dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti export under-invoicing (nilai ekspor dilaporkan lebih rendah), import under-invoicing (nilai impor diperkecil untuk mengurangi bea masuk), hingga over-invoicing yang dilakukan untuk memindahkan dana ke luar negeri.

Dampaknya tidak hanya pada penerimaan negara. Laporan lembaga internasional menunjukkan bahwa praktik manipulasi faktur perdagangan dapat memicu aliran dana ilegal lintas negara serta mengganggu akurasi data perdagangan dan neraca pembayaran suatu negara. 

Penelitian UNCTAD bahkan menunjukkan praktik under invoicing dalam perdagangan komoditas dapat mencapai nilai miliaran dolar AS. Studi itu menemukan sekitar USD 40 miliar ekspor komoditas dari Afrika pada 2015 diduga dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya, terutama pada komoditas bernilai tinggi seperti emas dan berlian. 

Karena itu, banyak negara mulai memperkuat pengawasan terhadap transaksi ekspor-impor, termasuk melalui analisis data perdagangan dan kerja sama antara otoritas kepabeanan untuk mendeteksi perbedaan nilai transaksi yang mencurigakan.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah tengah menindak praktik under invoicing yang diduga menjadi salah satu sumber kebocoran penerimaan negara. Kementerian Keuangan telah mengidentifikasi beberapa perusahaan yang melakukan praktik tersebut dan saat ini sedang menghitung besaran potensi kerugian negara.

Upaya menindak under invoicing ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat sistem penerimaan pajak sekaligus menutup celah kebocoran pendapatan negara.

“Under invoicing kan banyak, kita sudah kejar. Udah, kita deteksi perusahaan-perusahaan yang mana yang melakukan under invoicing dan jumlahnya berapa. Saya pikir itu akan memperbaiki terus income kita ke depan,” ujar Purbaya saat ditemui awak media di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (16/3/2026).

Dari pengujian awal terhadap sejumlah perusahaan, Purbaya menyebut seluruhnya melakukan praktik tersebut, menunjukkan bahwa manipulasi nilai transaksi masih terjadi secara luas.

“Saya tes 10 perusahaan, semuanya under invoicing,” kata Purbaya.

Meski begitu, pemerintah belum mengungkapkan secara rinci nilai kerugian negara akibat praktik ini karena penghitungan masih berlangsung.

“Masih dihitung lagi,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah mulai menyiapkan langkah efisiensi anggaran dengan meminta kementerian dan lembaga menghitung potensi pemotongan belanja.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat progres pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) terus bertambah menjelang batas waktu pelaporan tahun pajak 2025. Hingga 15 Maret 2026 pukul 24.00 WIB, jumlah SPT yang telah dilaporkan mencapai 8,1 jura SPT dari berbagai kategori wajib pajak.

“Progress Pelaporan SPT Tahunan PPh untuk periode s.d. 15 Maret 2026 (Tahun Pajak 2025), tercatat 8.125.023 SPT,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, dalam keterangannya, Senin (16/3/2026).

Dari jumlah tersebut, mayoritas pelaporan berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dengan tahun buku Januari hingga Desember. Kategori ini mencatat 7.200.487 SPT yang telah dilaporkan.

Sementara itu, wajib pajak orang pribadi nonkaryawan menyampaikan 754.990 SPT. Untuk wajib pajak badan, pelaporan tercatat sebanyak 167.988 SPT dalam rupiah dan 134 SPT dalam dolar AS.

Adapun untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, jumlah pelaporan tercatat 1.403 SPT badan dalam rupiah serta 21 SPT badan dalam dolar AS.

Selain itu, DJP juga mencatat peningkatan signifikan dalam aktivasi akun sistem administrasi perpajakan terbaru, yakni Coretax DJP, yang menjadi bagian dari transformasi digital layanan perpajakan di Indonesia.

1. Kota Tangerang: Alun-alun Cibodas dan Parkiran Busway Foodmosphere, pukul 09.00–14.00 WIB.

2. Serpong: Halaman parkir Samsat Serpong pukul 08.00–14.00 WIB dan ITC BSD, pukul 15.30–17.30 WIB.

3. Ciledug: Kantor Kec. Pinang Kota Tangerang dan Ruko Green Village, pukul 09.00–12.00 WIB.

4. Ciputat: Halaman Parkir Samsat dan Kantor Kel. Pondok Betung, pukul 09.00–12.00 WIB.

5. Kelapa Dua: Halaman Gtown Square Gading Serpong, pukul 08.00–14.00 WIB.

6. Kota Bekasi: Mono Caffe Pekayon Jaya Bekasi Selatan, pukul 16.00–18.00 WIB.

7. Kabupaten Bekasi: Pasar Bersih Cikarang Jababeka, 09.00–12.00 WIB 

8. Depok: Halaman Parkir Samsat Depok pukul 08.00–14.00 WIB dan Kantor Kec. Bojong Gede, 09.00–12.00 WIB.

9. Cinere: Kantor Kelurahan Pondok Petir, 08.00–12.00 WIB.

Liputan6.com, Jakarta – Pemilik dam Mantan CEO Starbucks Howard Schultz dilaporkan meninggalkan Seattle, Washington, dan membeli apartemen penthouse mewah di Florida senilai sekitar USD 44 juta. Schultz dan istrinya disebut akan pindah ke Surf Club di Surfside, Florida, sebuah kawasan elite di dekat Miami.

Dikutip dari The Hill, Minggu (15/3/2026), kepindahan ini terjadi ketika pemerintah negara bagian Washington yang dipimpin Partai Demokrat baru saja menyetujui kebijakan pajak baru bagi warga kaya. Pajak tersebut menargetkan individu dengan penghasilan lebih dari USD 1 juta per tahun atau hampir Rp 17 miliar per tahun.

Jika kebijakan tersebut resmi berlaku, para warga kaya akan dikenakan pajak tambahan sekitar 9,9 persen. Dengan pindah dari Washington, keluarga Schultz diperkirakan tidak akan terkena kebijakan pajak tersebut.

Howard Schultz dikenal luas sebagai sosok yang membawa Starbucks menjadi jaringan kedai kopi global. Selain di dunia bisnis, Schultz juga pernah aktif di dunia politik dan sempat mempertimbangkan untuk maju sebagai calon presiden Amerika Serikat pada 2019.

Pada saat itu, ia menyoroti masalah ketimpangan pendapatan yang menurutnya sudah “tidak terkendali”.

“Jika saya mencalonkan diri sebagai presiden dan cukup beruntung untuk menang, saya berjanji akan menangani masalah ketimpangan dalam berbagai cara,” kata Schultz dalam sebuah wawancara saat itu.

Menanggapi bantahan Armstrong, Mart Bent, salah satu pendiri TFTC, mengatakan bahwa ia memiliki sumber yang menyebut hal berbeda.

“Saya memiliki sumber yang mengatakan sebaliknya—bukan Anda secara pribadi, tetapi tim atau pelobi Anda,” kata Bent.

Ia juga mempertanyakan apakah Armstrong akan menarik dukungan terhadap RUU struktur pasar kripto jika aturan tersebut tidak mencakup pembebasan pajak Bitcoin.

Sebelumnya, Armstrong memang pernah menarik dukungan terhadap CLARITY Act setelah terjadi perbedaan pandangan mengenai imbal hasil stablecoin.

Di tengah perdebatan tersebut, pengacara pajak Jason Schwartz, yang dikenal di platform X sebagai CryptoTaxGuy, mencoba memberikan perspektif tambahan.

Menurutnya, diskusi yang terjadi kemungkinan mencampur beberapa isu kebijakan yang berbeda, antara lain:

• aturan de minimis untuk penggunaan pribadi,
• pembebasan pajak untuk biaya gas transaksi,
• perubahan aturan pelaporan stablecoin,

serta rencana untuk memperlakukan keuntungan dan kerugian stablecoin sebagai nol.

Schwartz menambahkan bahwa wajar jika pelaku industri kripto memperjuangkan aturan yang berbeda sesuai kepentingannya.

Karena itu, perbedaan pandangan tersebut tidak serta-merta berarti satu pihak berusaha “menggagalkan” kebijakan yang diusulkan pihak lain.

Kontribusi Pajak Daerah memungkinkan pemerintah terus menjaga keberlanjutan ruang terbuka hijau sebagai paru-paru kota. Dukungan tersebut mencakup perawatan lanskap, pemeliharaan sarana dan prasarana, hingga penguatan sistem pengamanan kawasan.

Dengan memenuhi kewajiban perpajakan, masyarakat tidak hanya menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi juga turut berkontribusi langsung dalam menghadirkan kualitas hidup yang lebih baik di Jakarta. Ruang terbuka hijau yang terawat memberi manfaat luas, tidak hanya bagi warga asli Jakarta, tetapi juga bagi masyarakat perantau yang menetap dan beraktivitas di Ibu Kota.

Taman kota menjadi ruang bersama yang inklusif: tempat beristirahat, bersosialisasi, hingga melepas penat di tengah dinamika kota metropolitan. Keberadaannya mencerminkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam membangun Jakarta yang lebih layak huni.

Pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Satuan Polisi Pamong Praja, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Sinergi ini menjadi fondasi penting dalam memastikan ruang publik tetap tertata, aman, dan berkelanjutan.

Melalui kepatuhan membayar Pajak Daerah, masyarakat turut meninggalkan jejak kontribusi yang nyata. Ruang terbuka hijau yang tumbuh dan terawat menjadi bukti bahwa pajak bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan investasi bersama untuk masa depan kota.

Melalui kolaborasi dan gotong royong, Jakarta melangkah menuju kota yang lebih hijau, ramah, dan memberi rasa bangga bagi masyarakatnya.

(*)

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak mengimbau para ASN untuk menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi paling lambat pada akhir Februari 2026.

Imbauan ini bertujuan mendorong para aparatur negara memberikan contoh kepatuhan pajak kepada masyarakat.

Bimo menjelaskan bahwa DJP telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga untuk mempercepat pelaporan SPT oleh para pegawai.

Beberapa instansi yang diajak berkoordinasi antara lain Kementerian PAN-RB, Kementerian BUMN, Bank Indonesia (BI), serta Kementerian Dalam Negeri.

“Kami juga meminta bantuan kepada kementerian terkait untuk membantu mengarahkan pelaporan SPT untuk seluruh ASN atau pegawainya paling lambat akhir Februari,” ujar Bimo pada 23 Februari lalu.

Melalui koordinasi tersebut, pemerintah berharap tingkat kepatuhan pajak di kalangan aparatur negara dapat terus meningkat.