Posts in category: berita

Sebelumnya, ekonom sekaligus Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo tidak setuju jika pajak pertambahan nilai (PPN) naik menjadi 12 persen. Dia khawatir kenaikan PPN tersebut berdampak negatif terhadap penerimaan pajak.

“Jadi saya pribadi, sebagai ekonom saya agak khawatir dengan kenaikan 12 persen itu dampaknya terhadap penerimaan pajak kita,” kata Dradjad kepada awak media di Hotel Le Meridien Jakarta, Rabu (9/10/2024).

Dia menjelaskan bahwa kenaikan PPN menjadi 12 persen ini akan berdampak pada meroketnya harga berbagai barang. Kenaikan barang ini diyakini akan menghambat aktivitas belajar masyarakat.

“Bagaimana kalau dengan kenaikan itu, orang yang bayarnya (beli) makin sedikit, sama seperti barang kalau dijual lebih mahal, orang yang beli makin dikit kan ujungnya penerimaan kita jeblok,” beber dia.

Apalagi, saat ini kelas menengah di Indonesia banyak yang turun kelas. Di sisi lain, ekonomi Indonesia juga mengalami deflasi selama lima bulan berturut-turut yang mengindikasikan daya beli masyarakat melemah.

“Kenapa kemudian kita deflasi berturut-turut Itu salah satu penyebab, yang paling kuat adalah tingginya angka setengah menganggur Itu ada 2,41 juta orang setengah menganggur. Orang yang setengah menganggur ini udah jelas daya belinya rendah sekali, udah jelas dia akan terlempar dari kelas menengah,” ucap dia.

Orang dekat presiden terpilih Prabowo ini khawatir jika kenaikan PPN menjadi 12 persen harus diterapkan akan membahayakan ekonomi nasional. Mengingat, makin melemahnya daya beli akibat kenaikan harga barang.

“Nah, kalau dipaksakan PPN 12 persen, saya khawatir orang setengah menganggur makin banyak. Ujung-ujungnya kan orang beli barangnya makin dikit, orang beli barang makin dikit, konsumsi makin sedikit. Ujung-ujungnya PPN-nya juga akan tergantung,” tandasnya.

Liputan6.com, Jakarta Badan Standardisasi Nasional (BSN) baru saja mencetak prestasi baru. Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) BSN berhasil meraih 6 pengakuan internasional atas kemampuan pengukuran dan kalibrasi (Calibration and Measurement Capability – CMC) baru.

Pengakuan ini berupa 1 CMC baru di bidang pengukuran tekanan (pressure), 3 CMC baru di bidang pengukuran kimia anorganik, serta 2 CMC baru di bidang pengukuran kimia gas melalui Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) atau Biro Internasional untuk Ukuran dan Timbangan.

Hal ini menandakan, alat ukur tekanan yang dikalibrasi ke SNSU BSN akan memperoleh keberterimaan hasil pengukuran dan kalibrasi di tingkat internasional.

Di bidang metrologi kimia, dengan tersedianya bahan acuan serta skema uji profisiensi berbasis akurasi di Indonesia, diharapkan dapat mempermudah laboratorium pengujian untuk memperoleh bahan acuan serta mengikuti Uji Profisiensi, sehingga dapat semakin meningkatkan kualitas hasil pengukuran/pengujian di Indonesia.

“Terpenting, dari sisi ekonomis, laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi tidak lagi mengeluarkan biaya lebih mahal untuk mengalibrasi alat ukur atau membeli bahan acuan di luar negeri,” kata Deputi Bidang SNSU BSN, Y. Kristianto Widiwardono dalam keterangan di Jakarta, dikutip Jumat (11/10/2024).

Dukung Ekspor

BSN optimis, hadirnya laboratorium ini akan mendukung aktivitas komoditas ekspor dalam perdagangan yang membutuhkan pengakuan setara di mata dunia internasional.

Juga untuk sektor lingkungan, pengukuran yang akurat, reliabel dan tertelusur dari air dan udara menjadi basis yang penting untuk mendukung pemantauan parameter air limbah dan penurunan emisi dalam upaya mencapai target Net Zero Emission (NZE).

Menurut Kristianto, pengukuran tekanan menjadi salah satu aspek penting dalam sektor perdagangan. Hal itu untuk meminimalkan hambatan teknis perdagangan yang berkaitan dengan ekspor.

Sebab hasil pengujian/pengukuran di negara pengekspor setara dengan negara tujuan ekspor. Serta dampak terhadap perlindungan konsumen dari produk-produk lokal maupun impor dapat dilaksanakan secara efektif karena didukung dengan data hasil pengujian/pengukuran yang valid dan tertelusur pada Sistem Satuan Internasional (SI).

“Sebagai contoh, hasil pengukuran tekanan digunakan untuk menentukan nilai transaksi minyak gas, baik transaksi domestik, maupun transaksi internasional. Melalui kesetaraan pengukuran tekanan yang diakui di tingkat internasional, negara kita memiliki landasan yang dapat digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam transaksi perdagangan,” paparnya.

“Juga misalnya dalam perhitungan pajak untuk penjualan minyak dan gas oleh operator asing, maupun transaksi yang sehari-hari dilakukan oleh publik, sebagai contoh biaya bulanan penggunaan gas, volume gas tabung elpiji, dan transaksi lain yang memerlukan pengukuran tekanan,” jelas Kristianto.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengejar pendapatan negara dari sejumlah pengemplang pajak. Angkanya tak main-main, mencapai Rp 300 triliun.

Hal tersebut diungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo. Menurut dia, ada potensi penerimaan negara yang masih bisa dikejar, termasuk dari pajak yang tidak dibayarkan.

“Ini bukan omon-omon, ini bukan bukan teori, jadi saya lihat sendiri ketika saya menjadi unsur pimpinan di salah satu lembaga yang bergerak di bidang kemanan nasional, nanti kita bisa ngecek orang sampai paling detailnya sampai kancing-kancingnya kita bisa tahu, itu ternyata memang masih ada sumber-sumber penerimaan negara,” ungkap Drajad dalam diskusi Indonesia Future Policy Dialogue, di Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024). 

Dia mengatakan, ada selisih sekitar Rp 300 triliun dari kebutuhan belanja pemerintah pada 2025. Menurut APBN 2025, belanja pemerintah tahun perdana pemerintahan Prabowo-Gibran ditentukan sebesar Rp 3.600 triliun, padahal kebutuhannya dihitung sebesar Rp 3.900 triliun.

“Jadi ada kurang Rp 300 triliun dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali,” ujarnya.

Soal pajak yang belum dikumpulkan, misalnya berasal dari kasus-kasus hukum yang para pengemplang pajak-nya itu dinyatakan kalah. Namun, para pelaku tersebut belum juga menyetorkan kewajiban pajaknya kepada kas negara.

“Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, finish, ya tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar,” urainya.

Sebelumnya, Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut akan mengejar pendapatan negara dari sejumlah pengemplang pajak. Angkanya tak main-main, mencapai Rp 300 triliun.

Hal tersebut diungkap Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo. Menurut dia, ada potensi penerimaan negara yang masih bisa dikejar, termasuk dari pajak yang tidak dibayarkan.

“Ini bukan omon-omon, ini bukan bukan teori, jadi saya lihat sendiri ketika saya menjadi unsur pimpinan di salah satu lembaga yang bergerak di bidang kemanan nasional, nanti kita bisa ngecek orang sampai paling detailnya sampai kancing-kancingnya kita bisa tahu, itu ternyata memang masih ada sumber-sumber penerimaan negara,” ungkap Drajad dalam diskusi Indonesia Future Policy Dialogue, di Le Meridien, Jakarta, Rabu (9/10/2024). 

Dia mengatakan, ada selisih sekitar Rp 300 triliun dari kebutuhan belanja pemerintah pada 2025. Menurut APBN 2025, belanja pemerintah tahun perdana pemerintahan Prabowo-Gibran ditentukan sebesar Rp 3.600 triliun, padahal kebutuhannya dihitung sebesar Rp 3.900 triliun.

“Jadi ada kurang Rp 300 triliun dan kebetulan itu kita juga menemukan ada pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan ada sumber-sumber yang belum tergali,” ujarnya.

Soal pajak yang belum dikumpulkan, misalnya berasal dari kasus-kasus hukum yang para pengemplang pajak-nya itu dinyatakan kalah. Namun, para pelaku tersebut belum juga menyetorkan kewajiban pajaknya kepada kas negara.

“Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, finish, ya tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar,” urainya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, menyampaikan penerimaan pajak sejak Januari – Agustus 2024  telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.

Untuk rinciannya, PPh non migas realisasinya mencapai Rp665,52 triliun atau 62,58 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan bruto negatif 2,46 persen. PPh non migas terkontraksi akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas tahun 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas.

“Meskipun masih mengalami kontraksi, namun kinerjanya menunjukkan perbaikan. Terlihat negatif growthnya yang melandai dibanding bulan sebelumnya,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa Agustus 2024, Senin (23/9/2024).

Selanjutnya, PPN dan PPnBM realisasinya mencapai Rp470,8 triliun atau 58,03 persen dari target APBN. Pertumbuhan brutonya mencapai 7,36 persen.

“Pertumbuhan bruto yang positif ini memberikan sinyal positif ekonomi kita sedang tumbuh,” ujarnya.

Lalu, realisasi penerimaan pajak PBB dan pajak lainnya hingga AGustus 2024 mencapai Rp15,76 triliun atau 41,78 persen dari target. Pertumbuhan brutonya mencapai 34,18 persen. Untuk PPh Migas realisasinya mencapai Rp44,45 triliun atau 58,20 persen dari target. Pertumbuhan brutonya minus 10,23 persen, yang terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi.

Penerimaan Pajak Capai Rp 1.045 Triliun per Juli 2024

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.045,32 triliun sampai Juli 2024. Realisasi pajak ini setara 52,56 persen dari total target.

“Pajak kita hingga Juli terkumpul Rp1.045,32 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita Juli 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.

Dia merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun. Namun, realisasi tersebut turun-3,04 persen atau setara 55,84 persen dari target.

Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM merinci sejumlah program yang akan dilanjutkan di era pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Mulai dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) UMKM hingga sertifikasi produk UMKM.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulios mengatakan KUR UMKM yang dijalankan akan menggunakan skema baru. Yakni, inovasi credit scoring.

“Beberapa hal yang akan dilanjutkan program KUR, setelah itu dalam prosesnya itu kita akan memakai analisis inovatif kredit scoring, nah ini menjadi kita terapkan,” kata Yulius di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10/2024).

Kejar UMKM Punya NIB

Kemudian, mendorong UMKM untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal ini akan membuktikan UMKM untuk mengakses pinjaman untuk meningkatkan skala usahanya.

“Jadi ini tetap akan kita lakukan pada pemeirntahan ke depan. Tentunya banyak hal juga yang akan tetap kita lakukan, misalnya bagaimana antara pengusaha besar,” bebernya.

Selanjutnya, ada sertifikasi produk UMKM yang juga dinilai penting untuk terus diperhatikan pemerintahan Prabowo-Gibran. Harapannya, itu bisa memperkuat daya saing produk di kancah global.

“Sertifikasi produk tetap akan kita dorong untuk meningkatkan produktivitas produk daya siang UMKM,” tuturnya.

 Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono, menyampaikan penerimaan pajak sejak Januari – Agustus 2024  telah mencapai Rp1.196,54 triliun atau 60,16 persen dari target APBN.

Untuk rinciannya, PPh non migas realisasinya mencapai Rp665,52 triliun atau 62,58 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan bruto negatif 2,46 persen. PPh non migas terkontraksi akibat pelemahan harga komoditas tahun lalu yang menyebabkan profitabilitas tahun 2023 menurun, terutama pada sektor terkait komoditas.

“Meskipun masih mengalami kontraksi, namun kinerjanya menunjukkan perbaikan. Terlihat negatif growthnya yang melandai dibanding bulan sebelumnya,” kata Thomas dalam konferensi pers APBN KiTa Agustus 2024, Senin (23/9/2024).

Selanjutnya, PPN dan PPnBM realisasinya mencapai Rp470,8 triliun atau 58,03 persen dari target APBN. Pertumbuhan brutonya mencapai 7,36 persen.

“Pertumbuhan bruto yang positif ini memberikan sinyal positif ekonomi kita sedang tumbuh,” ujarnya.

Lalu, realisasi penerimaan pajak PBB dan pajak lainnya hingga AGustus 2024 mencapai Rp15,76 triliun atau 41,78 persen dari target. Pertumbuhan brutonya mencapai 34,18 persen. Untuk PPh Migas realisasinya mencapai Rp44,45 triliun atau 58,20 persen dari target. Pertumbuhan brutonya minus 10,23 persen, yang terkontraksi akibat penurunan lifting minyak bumi.

Penerimaan Pajak Capai Rp 1.045 Triliun per Juli 2024

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.045,32 triliun sampai Juli 2024. Realisasi pajak ini setara 52,56 persen dari total target.

“Pajak kita hingga Juli terkumpul Rp1.045,32 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual APBN Kita Juli 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa, 13 Agustus 2024.

Dia merinci, penerimaan pajak terbesar disumbang Pajak penghasilan (PPh) Non Migas mencapai Rp593,76 triliun. Namun, realisasi tersebut turun-3,04 persen atau setara 55,84 persen dari target.

Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencatat adanya penurunan daya beli masyarakat sejak lama. Kondisi tersebut turut sejalan dengan data gang menunjukkan penurunan jumlah kelas menengah.

Analis Kebijalan Ekonomi Apindo, Ajib Hamdani menyoroti dua hal dalam fenomena deflasi dalam kurun waktu 5 bulan berturut-turut. Pada sisi permintaan (demand) mengalami pelemahan. Pada saat yang sama, pasokan (supply) juga menunjukkan tren serupa.

“Fenomena deflasi ini perlu kita kaji dari 2 sudut pandang ekonomi, yaitu sisi demand (permintaan) dan sisi supply (penawaran), sehingga bisa terlihat kesimpulan yang lebih komprehensif,” kata Ajib dalam keterangannya, Senin (7/10/2024).

“Dari sisi demand, indikator-indikator ekonomi menunjukkan bahwa daya beli masyarakat sedang menurun,” sambung dia.

Dia mengutip data Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) yang dirilis pada Agustus 2024. Hasilnya, ada 8,5 juta penduduk Indonesia turun kelas sejak 2018.

“Bahkan Ditjen Pajak juga merilis bahwa pajak kelas menengah terus mengalami penurunan, hanya sekitar 1 persen dari penerimaan pajak secara agregat,” ujarnya.

Sementara itu, dari sisi suplai, data ekonominya juga menunjukkan tekanan. Ini terlihat dari data Purchase Managers Index (PMI), yang menggambarkan kondisi bisnis di sektor produksi barang.

Ajib bilang, sejak April 2024, PMI terus mengalami penurunan. Kemudian, sejak Juli 2024 mengalami konstraksi dengan indikator PMI yang turun dibawah 50.

“Daya beli masyarakat yang menjadi faktor konsumsi ini menjadi penopang signifikan pertumbuhan ekonomi, sehingga pemerintah harus cepat memberikan insentif tepat sasaran agar daya beli kembali terjaga,” jelasnya.

Sebelumnya, warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, mempertanyakan ganti rugi rencana pembangunan jalan tol Kertosono-Kediri yang dinilai tidak sesuai kesepakatan.

“Warga mempertanyakan nominal ganti rugi, tidak sesuai dengan yang disepakati saat pembicaraan rapat di Kediri,” kata Sodikin, salah seorang warga Desa Tiron, Selasa (30/5/2023), dikutip dari Antara.

Ia mengatakan, sesuai dengan rapat dari manajemen menjanjikan harga akan diberi dua kali lipat ditambah dengan setengah harga. Saat itu, warga sepakat, karena mendapatkan ganti rugi yang nilainya bagus.

Namun, dalam praktiknya justru harga yang diberikan tidak seperti yang dijanjikan. Harganya justru lebih rendah dari harga pasaran.

Ia mengatakan, taksiran harga itu justru bukan diberikan oleh warga yang terdampak langsung di desa ini melainkan warga dari luar daerah yang tidak punya lahan. Untuk itu, warga menolak dengan ganti rugi yang diberikan.

Sodokin mencontohkan, dirinya punya lahan tegal 862 meter persegi dan dihargai sekitar Rp400 juta. Padahal, seharusnya bisa lebih dari itu.

“Harusnya harga per ru bisa hingga Rp15 juta (per ru), tapi ini hanya sekitar Rp7 juta (per ru). Harga tidak sama seperti yang dijanjikan,” kata dia.

Pihaknya mengaku, ada undangan di kantor Balai Desa Tiron dengan warga yang terdampak lainnya. Total di Desa Tiron ada 183 orang yang terdampak. Saat di balai desa, ada petugas yang datang dan meminta tanda tangan.

Saat itu, sejumlah warga mau tanda tangan namun banyak yang menolak sebab ganti rugi yang diberikan tidak sesuai.

Lukman Hakim, warga lainnya mengaku dirinya datang jauh-jauh dari Bandung, Jawa Barat untuk menyelesaikan soal pembelian tanah.

Tanah milik orang tuanya ada dua bidang yakni berupa kebun dan rumah dengan dihargai total sekitar Rp1,5 miliar. Dirinya awalnya bersedia tanda tangan, namun menarik kembali begitu mengetahui ada masalah.

“Saya membatalkan kembali tanda tangan yang saya berikan. Dengan warga lainnya, kami ingin sesuai dengan kesepakatan awal soal harga,” kata dia.

Sebelumnya, cagub nomor urut 3, Pramono Anung, berencana membangunkan hunian di kantor atau bangunan pemerintahan selain di pasar.

“Terobosan bukan hanya pasar saja yang ditingkat menjadi hunian. Kalau kemudian suatu hari, kantor kecamatan, kelurahan dan fasilitas lainnya, termasuk puskesmas, yang paling penting tidak mengurangi fungsi dari kantor itu,” kata Pramono Anung di kawasan Cakung, Jakarta Timur, Kamis (3/10/2024).

Selain hunian, Pramono juga berencana membangun ruang kreatif untuk kelompok muda dalam satu bangunan yang sama dengan hunian tersebut.

“Bisa dinaikkan di atas, misalnya lantai 1, 2 dan 3 kantor kecamatan, sementara 4, 5 menjadi tempat creative hub, supaya anak muda ada tempat untuk bekerja, berinovasi dan sebagainya dan (lantai) 6 ke atas menjadi hunian,” jelas Pramono yang dikutip dari Antara.

Menurut Pramono, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu melakukan inovasi dalam memenuhi kebutuhan hunian untuk warga Jakarta. Hal ini mengingat terbatasnya lahan kosong di Jakarta, sehingga harga tanah menjadi semakin mahal.

Otomatis harga yang mahal dapat membuat masyarakat semakin sulit untuk mendapatkan hunian yang terjangkau berdasarkan kondisi ekonominya. Lalu, penambahan lantai bangunan pemerintah yang dijadikan sebagai hunian juga perlu dipertimbangkan.

Lebih lanjut, Pramono mengaku masih berpikir lagi terkait kelanjutan program rumah dengan uang muka atau down payment (DP) Rp0 yang pernah dijalankan Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Pramono mengaku dirinya bersama Rano Karno serta tim pemenangan turut mengkaji program-program pemenuhan kebutuhan hunian warga yang sudah ada, baik oleh Anies Baswedan maupun Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Mekanisme atau cara dengan DP Rp0 digagas Mas Anies atau dengan cara rumah susun yang dilakukan Pak Ahok, harus dikaji. Yang paling penting adalah bisa dimanfaatkan secara baik bagi warga yang kurang mampu,” jelas Pramono.