Ternyata, Pembentukan Badan Penerimaan Negara Batal karena Ada Menteri Tak Setuju

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira, menyatakan optimisme terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Menurutnya, pembentukan ini diharapkan dapat meningkatkan pemasukan negara sekaligus menutupi celah kebocoran pajak yang selama ini terjadi.

“Dengan adanya Badan Penerimaan Negara, kita dapat menambal kebocoran yang ada. Kita harus berupaya meningkatkan neraca ekspor,” ungkap Anggawira di Jakarta pada Senin (29/7/2024).

Anggawira mengakui bahwa saat ini belum bisa dipastikan apakah BPN akan terbentuk pada tahap awal pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi BPN masih berada di bawah Kementerian Keuangan. “Kami sedang mempersiapkan. Namun, apakah badan ini bisa terbentuk di tengah periode Prabowo, mengingat sumber daya yang ada berasal dari Kementerian Keuangan,” jelasnya.

bentukan Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu program prioritas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tujuan dari pembentukan ini adalah untuk memusatkan pendapatan negara dari sektor pajak, non-pajak, dan bea cukai dalam satu pintu. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari sekitar 10 persen menjadi 23 persen.

Konfirmasi dari Kementerian PPN/Bappenas

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas memastikan bahwa pembentukan BPN telah dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dari presiden dan wakil presiden terpilih. “Kami sudah mulai melakukan penyesuaian,” kata Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rencana kerja Prabowo-Gibran untuk tahun depan juga mencakup pembentukan Badan Penerimaan Negara, yang dalam RKP 2025 disebut sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio). Meskipun demikian, Amalia belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai pembentukan BPN, karena RKP 2025 masih dalam tahap rancangan awal terkait target makro ekonomi.