Pariwisata Berkualitas, Pilih Pajak Turis Asing atau Pembatasan Kuota?

Berkaca dari negara-negara yang telah menerapkan pajak turis asing, Frans menjelaskan tujuan hingga seberapa efektif pajak turis asing hingga pembatasan kuota bagi pariwisata. “Kita juga belajar dari negara-negara lain, kita harus punya benchmarking , apakah di Selandia Baru, Jepang, Thailand, Portugal, Kroasia, mereka sampai mengenakan pajak,” ungkapnya.

“Karena di Indonesia, ada pajak hotel, namun yang dimaksudkan di sini adalah pajak wisatawan yang kita komunikasikan kepada wisatawan. Kalau lihat seberapa efektif wacana ini, terkait tujuan, saya menggarisbawahi sekali lagi bahwa kita sedang berhadapan dengan kegoncangan global yang memberikan persyaratan yang baik kepada kita agar sumber daya kita dijaga dan dirawat,” tambahnya.

Frans menyebut pihaknya berharap pajak wisata benar-benar diarahkan untuk preserservasi, perlindungan, konservasi, dan perawatan nilai-nilai budaya. Hal tersebut dilakukan agar sumber daya tetap lestari dan dijaga tetap berkualitas.

“Agar promosi atau kegiatan-kegiatan komunikasi kepada negara lain tetap diperhatikan aspek reputasi pariwisata kita bahwa ini tebangun satu kesadaran untuk menjaga dan berkelanjutan. Dengan adanya pengaturan ini, kita harapkan destinasi-destinasi kita lebih aman, tertib, terawat, dan ada tanggung jawab kualitas pengalaman yang terbaik,” jelasnya.

Frans mengungkapkan isu yang paling mendasar dalam pengembangan pembangunan pariwisata adalah soal visitor management. Pengaturaan dan pengelolaan pengunjung yang hadir di suatu daerah dan mereka harus mengikuti aturan yang berlaku.

“Supaya dia datang ke tempat kita tidak seenaknya sebagai wisatawan, meski kita membutuhkan mereka karena ada nilai ekonomi, tapi harus respek, ada kode etik, ada local values, ada kearifan-kearifan yang harus dijaga. Peran tidak hanya pemerintah, tapi juga masyarakat dan pelaku (wisata),” kata Frans.

Aturan berwisata menjadi cara paling mendasar untuk memberi kesadaran kepada wisatawan yang datang hanya sementara. “Pariwisata harus diatur dengan mengatur kuotanya, misalnya kapan bisa berkunjung, harus ada keseimbangan dengan resoutce yang kita miliki,” tambahnya.

“Mana kala kita terapkan, saya pikir kualitas atau pengalaman pengunjung bisa kita jaga. Pengaturan pariwisata bukan soal kepuasan wisatawan semata, tapi juga masyarakat lokal, budaya, dan lingkungannya,” katanya.