Menteri Anas Siapkan Portal Nasional Pelayanan Publik, Bayar Pajak Bisa Online

Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan dukungan kepada Portal Nasional Pelayanan Publik yang saat ini konsepnya tengah dimatangkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB). Dalam portal ini salah satu layanan  yang diberikan terkait digital payment, dengan menyediakan platform pembayaran pajak secara digital atau online.

“Dukungan dari Menteri Keuangan tentu akan memperlancar langkah kita dalam mempermudah masyarakat, terutama terkait pembayaran digital,” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2024).

Anas menjelaskan, portal ini memiliki tiga fokus utama,m yakni identitas digital, data exchange, serta digital payment. Dalam hal ini, Kemenkeu turut serta dalam mendukung pematangan digital payment.

Kemenkeu tidak sendirian dalam inisiatif strategis bidang perekonomian ini. Instansi lain yang turut terkait yakni Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas.

Ke depannya, imbuh Anas, masyarakat bisa membayar berbagai jenis pajak, Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), dan lain sebagainya dilakukan dalam satu platform. Itu terhubung dengan berbagai jenis pembayaran digital.

“Target jangka menengahnya adalah layanan terintegrasi, akses yang bermakna, dan teknologi yang ramah pengguna,” kata Anas.

Payment Gateway

Menteri Keuangan dalam hal ini akan melakukan optimalisasi sistem pembayaran terpadu (payment gateway) yang terhubung ke seluruh layanan digital pemerintah. Optimalisasi ini untuk kemudahan dalam sistem pembayaran, yang terhubung dengan berbagai jenis jasa keuangan baik nasional dan internasional.

Selaras dengan inisiasi Portal Nasional, pemerintah menyiapkan empat langkah percepatan transformasi digital. Pertama, menyatukan layanan menjadi satu portal publik dan satu portal aparatur.

Kedua, mempercepat pembangunan layanan dan sistem digital prioritas. Langkah ketiga, bangun dan perkuat GovTech Indonesia. Terakhir, fokus kepada kemudahan layanan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, transformasi digital menjadi salah satu kekuatan untuk mereformasi berbagai lini. “Sehingga orang tidak punya pilihan. Ini yang akan mengubah institusi dan manusia,” tegasnya.