IMF Keluarkan Peringatan Terkait Pajak Kripto

Sebuah RUU untuk memperpanjang tunjangan pajak tertentu yang diberikan kepada perusahaan teknologi tinggi Israel ke sektor kripto melewati pembacaan awal di parlemen Israel.

Dilansir dari Yahoo Finance, Jumat (7/7/2023), jika disahkan menjadi undang-undang, RUU itu akan membebaskan penduduk asing dari pajak capital gain atas penjualan mata uang digital dan mengurangi pajak atas opsi kripto untuk karyawan menjadi sekitar 25 persen dari 50 persen. 

RUU tersebut mendapat dukungan dari pemerintah koalisi yang dipimpin oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, dan sejalan dengan kebijakan ekonominya untuk menarik investor dan perusahaan ke Israel, menurut Dan Illouz, seorang anggota parlemen di partai Likud Netanyahu.

Sampai sekarang, pekerja di industri kripto di Israel harus membayar dua kali lipat pajak atas pilihan mereka dibandingkan dengan pekerja di industri teknologi tinggi tradisional. 

Selain itu, investor asing di industri blockchain tidak berhak atas keuntungan yang sama dengan yang berhak atas investor. dalam industri teknologi tinggi tradisional. Amandemen undang-undang ini bertujuan untuk menyeimbangkan keadaan dan menghilangkan diskriminasi dalam perpajakan.

Langkah Israel dalam Kripto

Israel telah bekerja untuk mengintegrasikan kripto ke dalam ekonomi lokalnya dengan mengatur sektor tersebut, dengan pemerintah mengusulkan pedoman untuk perawatan aset digital dan persyaratan untuk stablecoin. Regulator sekuritas negara diatur untuk mengawasi aset kripto.

Dengan teknologi dan kripto, Israel memiliki peluang untuk bersaing dengan kota-kota keuangan besar di dunia seperti London dan New York, kata Illouz.