Aturan Baru Erick Thohir, Komisaris BUMN Wajib Punya NPWP dan Taat Pajak

Meski boleh rangkap jabatan, ia melanjutkan, Omnibus Law BUMN tidak mengizinkan direksi duduk sebagai komisaris utama di anak usaha.

Di sisi lain, Tedi menyatakan, Kementerian BUMN tak ingin remunerasi direksi perusahaan pelat merah kalah saing dengan yang didapat di swasta.

“Kita perlu perhatikan juga dari levelnya remunerasi direksi dibandingkan swasta pada sektor sama. Alhamdulillah, nanti ke depan yang dilakukan kita adjust sebagai direksi pada sektor yang sama di swasta. Kita enggak boleh kalah,” tegasnya.

Lebih lanjut, Tedi meneruskan, Omnibus Law BUMN juga mengubah aturan pemberian profit sharing (tantiem) bagi karyawan. Syaratnya diganti, dari sebelumnya perusahaan yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bisa mendapat tantiem, kini harus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Yang eligible terhadap tantiem itu yang WTP. Semua sudah sepakat, arahan pak Menteri (BUMN, Erick Thohir) sudah jelas. Ke depan WTP saja yang mendapatkan eligibilitas yang mendapatkan tantiem,” tuturnya.