Posts in category: berita

Membandingkan kualitas layanan publik antara negara dengan pajak tertinggi dan terendah memberikan wawasan menarik tentang berbagai model pengelolaan kesejahteraan masyarakat. Meskipun menggunakan pendekatan yang sangat berbeda dalam pembiayaan layanan publik, kedua kelompok negara ini sama-sama berusaha memberikan standar hidup terbaik bagi warganya. Perbedaan utama terletak pada filosofi pemerataan kesejahteraan dan aksesibilitas layanan, yang tercermin dalam sistem yang mereka terapkan.

Negara Pajak Tinggi: Universalitas dan Pemerataan

Negara-negara dengan pajak tinggi seperti Finlandia, Denmark, dan Jepang menerapkan prinsip universalitas dalam penyediaan layanan publik. Sistem kesehatan mereka memberikan akses yang sama kepada seluruh warga negara, tanpa memandang status ekonomi. Setiap warga berhak mendapatkan perawatan medis berkualitas tinggi dengan biaya minimal atau bahkan gratis. Di sektor pendidikan, sistem yang mereka terapkan menjamin bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan berkualitas dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Program jaminan sosial yang komprehensif melindungi warga dari berbagai risiko kehidupan, mulai dari tunjangan pengangguran hingga jaminan hari tua.

Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan tersendiri. Tingginya pajak menciptakan tekanan pada kelas menengah yang harus menyerahkan sebagian besar pendapatannya untuk mendanai layanan publik. Biaya hidup di negara-negara ini cenderung tinggi, sebagian karena beban pajak yang besar. Sistem birokrasi yang kompleks terkadang juga menimbulkan inefisiensi dalam penyediaan layanan, meskipun secara umum tetap berjalan dengan baik.

Negara Bebas Pajak: Eksklusivitas dan Kemewahan

Di sisi lain, negara-negara bebas pajak seperti UAE, Monaco, dan Bahamas mengadopsi pendekatan berbeda dalam penyediaan layanan publik. Mereka menawarkan fasilitas dan infrastruktur modern yang seringkali melebihi standar internasional. Pusat perbelanjaan mewah, sistem transportasi canggih, dan fasilitas kesehatan premium menjadi ciri khas negara-negara ini. Daya beli masyarakat yang tinggi, didukung oleh tidak adanya pajak penghasilan, memungkinkan warga untuk menikmati gaya hidup mewah.

Akan tetapi, model ini memiliki keterbatasannya sendiri. Akses ke layanan premium seringkali tergantung pada kemampuan finansial individu, menciptakan kesenjangan sosial yang lebih terlihat. Ketergantungan pada sumber daya alam atau sektor tertentu (seperti minyak atau pariwisata) membuat ekonomi mereka lebih rentan terhadap fluktuasi pasar global. Selain itu, beberapa layanan mungkin tidak tersedia bagi non-warga atau pekerja asing, menciptakan sistem dua tingkat dalam masyarakat.

Implikasi bagi Masa Depan

Kedua model ini memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana negara dapat mengatur kesejahteraan warganya. Negara pajak tinggi membuktikan bahwa sistem universal dapat menciptakan masyarakat yang lebih merata dan terjamin, meskipun dengan biaya ekonomi yang signifikan. Sementara itu, negara bebas pajak menunjukkan bahwa kemakmuran dan layanan berkualitas dapat dicapai melalui pengelolaan sumber daya alternatif yang cerdas, meskipun mungkin tidak selalu dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Meskipun terdapat perbedaan signifikan dalam penerapan sistem perpajakan, baik negara dengan pajak tertinggi maupun terendah memiliki keunggulan dan tantangan masing-masing. Negara-negara Skandinavia dengan pajak tinggi berhasil menciptakan sistem kesejahteraan sosial yang komprehensif, sementara negara-negara bebas pajak seperti UAE dan Monaco mampu menawarkan gaya hidup mewah dan fasilitas modern berkat sumber pendapatan alternatif mereka.

Yang menarik, kedua model ini tampaknya berhasil dalam konteks masing-masing. Kuncinya bukan hanya pada tinggi rendahnya pajak, tetapi pada bagaimana pendapatan tersebut dikelola dan didistribusikan untuk kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sistem yang sempurna, dan setiap negara perlu menyesuaikan kebijakan pajaknya dengan kondisi dan sumber daya yang dimiliki.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus piutang macet pelaku usaha kecil mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, hingga nelayan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2024 yang diteken Prabowo pada Selasa (5/11/2024).

“Hari ini, Selasa 5 November, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya,” jelas Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Dia mengatakan keputusan ini diambil usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak, khususnya dari kelompok tani dan nelayan seluruh Indonesia. Prabowo berharap penghapusan piutang tersebut dapat membantu para nelayan dan pelaku UMKM sehingga dapat meneruskan usahanya kembali.

“Pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka, dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Prabowo menyampaikan hal-hal teknis dan persyaratan yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti kementerian dan lembaga terkait. Dia ingin para petani, nelayan, hinga pelaku UMKM terus semangat dan dapat bekerja dengan tenang.

“Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” tutur Prabowo.

Liputan6.com, Jakarta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyerukan perlunya perbaikan iklim investasi hulu migas, khususnya terkait penghapusan pajak-pajak tidak langsung bagi kontraktor pada tahap eksplorasi.

Hal ini dianggap penting untuk menarik lebih banyak investor dan mendorong kegiatan eksplorasi migas di Indonesia.

Isu Pajak Tidak Langsung di Tahap Eksplorasi

Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto, menjelaskan bahwa pemungutan pajak tidak langsung selama masa eksplorasi menjadi tantangan besar bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

Pada tahap ini, investor belum memperoleh keuntungan, namun harus menanggung biaya tambahan untuk kegiatan eksplorasi.

“Isu utama dalam perbaikan iklim investasi hulu migas adalah pembebasan pajak tidak langsung, khususnya untuk kegiatan eksplorasi. Eksplorasi ini belum menghasilkan uang, tetapi investor sudah harus mengeluarkan dana besar,” ujar Djoko dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi XII DPR RI, Senin (18/11/2024).

SKK Migas mendorong penerapan skema assume and discharge, di mana pajak tidak langsung pada tahap eksplorasi dapat dibebaskan tanpa mempertimbangkan keekonomian proyek.

Revisi Regulasi untuk Mendukung Investasi

Djoko menambahkan, diperlukan revisi regulasi untuk memperbaiki kebijakan perpajakan di sektor hulu migas. Perubahan yang diusulkan mencakup revisi terhadap:

PP Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 79 Tahun 2010 mengenai Biaya Operasi.PP Nomor 52 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Migas dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

“Percepatan revisi PP 27/2017 dan PP 52/2017 sangat diharapkan oleh industri. Ini penting untuk memastikan pembebasan pajak tidak langsung dapat diterapkan, terutama pada kegiatan eksplorasi,” kata Djoko.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan mengenai Fitur Prepopulated dalam Pelaporan SPT Tahunan PPh. Fitur baru yang merupakan bagian implementasi Coretax ini dijanjikan akan lebih memudahkan wajib pajak. 

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti menjelaskan, cara pelaporan SPT Tahunan PPh di tahun 2025 akan berbeda dengan tahun lalu setelah adanya implementasi Coretax.

Seperti diketahui, kewajiban pelaporan SPT Tahunan didasarkan pada ketentuan Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 3 Ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.“

“Kewajiban tersebut didasarkan pada pemenuhan syarat subjektif yaitu apabila telah mencapai usia dewasa dan syarat objektif yaitu apabila sudah memiliki penghasilan, sesuai peraturan perundangan perpajakan yang berlaku,” jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin (18/11/2024). 

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243 Tahun 2014 pasal 18 ayat (1) mengatur bahwa bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan netto setahunnya kurang dari Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikecualikan dari kewajiban melaporan SPT Tahunan.

“Tujuan pengaturan mengenai pengecualian ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang penghasilan netto setahunnya kurang dari PTKP, kesederhanaan tata kelola administrasi pajak, dan kepastian hukum bagi wajib pajak,” tutur Dwi

6. Satu kode billing dapat digunakan untuk membayar lebih dari satu jenis setoran pajak. Sebelumnya, satu kode billing hanya bisa digunakan untuk membayar satu jenis setoran pajak.

7. Kemudahan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan fitur prepopulated. Sebelumnya, fitur prepopulated amat bergantung pada pelaporan SPT Pemotong Pajak dan terbatas pada jenis pajak PPh Pasal 21. Ke depannya, fitur prepopulated otomatis akan tersedia dalam Coretax karena bukti potong dibuat di sana. Fitur ini tidak hanya mengakomodasi PPh Pasal 21, tetapi juga mencakup PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, dan PPh Final Pasal 4 ayat (2), sehingga pelaporan SPT Tahunan PPh akan lebih efisien.

8. Pendaftaran objek PBB untuk memperoleh Nomor Objek Pajak (NOP) dan pelaporan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dilakukan pada KPP tempat Wajib Pajak Pusat terdaftar.

Ketentuan lebih lengkap mengenai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan dapat diakses dan diunduh pada laman landas pajak.go.id.

Terkait dengan hal itu, INDEF merekomendasikan agar pemerintah untuk menunda terlebih dahulu kenaikan PPN sampai ekonomi dalam negeri cukup pulih dan hambatan dari ekonomi global masih bisa diantisipasi. Sebab di banyak negara PPN tidak juga harus sebesar 12 persen. Bahkan Sejumlah negara masih mengenakan tarif PPN hanya 10 persen, 

“Upaya lain di antaranya, melakukan ekstensifikasi maupun intensifikasi agar diperluas bukan kepada kenaikan tarif PPN itu sendiri, namun upaya dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan intensifikasi kenaikan PPN tersebut. Apakah penggunaan perluasan basis wajib pajak atau penggunaan teknologi, sehingga PPN itu lebih besar tanpa harus menaikkan tarif dari 11 persen menjadi 12 persen,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan program makan siang bergizi, Tauhid Ahmad mengingatkan pemerintah agar mewaspadai risiko pembengkakan jumlah impor bahan pangan.

Terlebih, lanjutnya, masih cukup banyak bahan pangan yang belum bisa dipenuhi di dalam negeri.

“Rasanya kayaknya sebagian besar [bahan pangan] itu impor ya, misalnya beras. Tanpa ada makan siang gratis saja kita sudah impor, kemarin 2 juta ton, hampir 3 juta ton,” ungkap Tauhid.

Untuk itu, dia menekankan pentingnya untuk melibatkan usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal untuk memperkuat suplai bagi program makan siang ini dan mengurangi impor bahan pangan.

Dengan melibatkan UMKM lokal; petani, penyedia barang, sampai dengan pihak pelaksana lokal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha mereka, alih-alih harus bermitra dengan pengusaha besar.

Dengan demikian, kata Tauhid, program makan siang gratis ini diharapnya tidak hanya akan memberikan dampak positif bagi kesehatan anak-anak, tetapi juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi pelaku usaha lokal.

“Ketimbang harus bermitra dengan pengusaha-pengusaha besar, [libatkan] peternak mandiri untuk penyediaan telur atau daging ayam buras. Sehingga mereka bisa terlibat lebih banyak. Iya, itu adalah dampak ekonominya di situ. Saya kira itu yang paling besar sih, itu dampak yang paling terlihat nanti,” jelasnya.

Liputan6.com, Jakarta Jumlah kendaraan bermotor di Jakarta terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya kepemilikan kendaraan menjadi tanda perkembangan ekonomi, namun tanpa pengaturan yang baik, hal ini bisa menyebabkan kemacetan dan permasalahan parkir.

Pentingnya penyediaan tempat parkir yang memadai, terutama bagi pengguna kendaraan pribadi, menjadi solusi untuk mengatasi keruwetan tersebut.

Salah satu layanan parkir yang kini semakin diminati adalah parkir valet, di mana pengemudi menyerahkan kendaraan kepada petugas yang akan mengurus parkirnya.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa dasar hukum terkait tarif parkir valet dan pajaknya dijabarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

“Dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, PBJT Jasa Parkir merupakan pungutan yang dikenakan atas penyediaan atau pengelolaan tempat parkir di luar badan jalan, termasuk layanan parkir valet yang dikelola oleh pihak swasta,” kata Morris, Kamis (14/11/2024).

Parkir Valet dan Ketentuan Pajaknya

Berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Daerah tersebut, layanan parkir valet termasuk dalam objek Pajak Bea Jasa Parkir (PBJT). Artinya, setiap layanan parkir valet di Jakarta dikenakan pajak sesuai dengan peraturan ini. Pajak ini berlaku tidak hanya untuk valet di pusat perbelanjaan, hotel, atau tempat umum lainnya, tetapi juga untuk fasilitas parkir swasta yang menawarkan layanan tersebut.

Tarif pajak untuk jasa parkir valet diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, yang menetapkan tarif PBJT sebesar 10% untuk jasa parkir, termasuk valet. Ini berarti setiap pengguna layanan parkir valet di Jakarta dikenakan pajak tambahan sebesar 10% dari biaya valet.

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen tetap berlaku sesuai amanat Undang-Undang (UU). Artinya, PPN 12 persen akan berlaku mulai 1 Januari 2025.

Diketahui, ketentuan itu tertuang dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Maka, per 1 Januari 2025, tarif PPN naik dari 11 persen menjadi 12 persen.

“Jadi di sini kami sudah membahas bersama bapak ibu sekalian itu sudah ada Undang-Undangnya, kita perlu menyiapkan agar itu bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (14/11/2024).

Pada kesempatan itu, dia menjelaskan ada beberapa golongan yang memang bisa mendapatkan PPN lebih rendah dari 12 persen. Bahkan, ada beberapa yang bisa dibebaskan tarif PPN-nya.

“Yang PPN 12 persen dengan pada saat yang sama ada tarif pajak yang boleh mendapatkan 5 (persen), 7 (persen), apalagi bisa dibebaskan atau dinol-kan,” ungkapnya.

Dengan adanya kenaikan tarif PPN jadi 12 persen, Bendahara Negara itu melihat perlu dijaganya kesehatan APBN. Termasuk berfungsi untuk menjadi bantalan saat adanya krisis finansial global.

“Tapi dengan tadi penjelasan yang baik sehingga tadi kita tetap bisa, bukannya membabi buta tapi APBN memang harus terus dijaga kesehatannya,” kata dia.

“Namun pada saat yang lain APBN itu harus berfungsi dan harus merespons seperti yang kita lihat dalam episode-seperti global financial crisis, seperti terjadinya pandemi itu kita gunakan APBN,” sambung Sri Mulyani.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati tengah memetakan potensi penerimaan negara dari underground economy atau ekonomi bawah tanah. 

Sri Mulyani akan mengerahkan jajarannya baik dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Ditjen Bea dan Cukai, direktorat baru yang mengurusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga pejabat setingkat menteri di instansi lain.

Sri Mulyani membagi underground economy ke dalam dua sifat. Pertama, sebagai aktivitas yang sengaja dilakukan untuk menghindari pajak.

“Kalau underground economy adalah sifatnya menghindari pajak, maka itu mapping-nya akan berbeda. Ini yang sekarang sedang dilakukan oleh pak Anggito (Abimanyu, Wakil Menteri Keuangan) dan tim Pajak, Bea Cukai, dan PNBP,” jelasnya di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jakarta, Kamis (14/11/2024).

Terkait penghindaran pajak, ia mencontohkan kasusnya seperti yang terjadi dalam industri minyak sawit mentah alias crude palm oil (CPO).

“Apakah ini menghindari pajak dan PNBP di dalam rangka seperti kemarin untuk CPO, kelapa sawit adalah dari lahannya, luas lahannya, dari reporting, underreporting, atau transfer pricing. Maka tindakannya akan berbeda,” ungkapnya.

Sifat kedua, ia mengkategorikan underground economy bersifat ilegal. Lantaran adanya tindakan kriminal yang menyalahi aturan, seperti aktivitas judi online (judol). Untuk itu, Sri Mulyani akan menggandeng menteri terkait dalam pelaksanaannya.

“Kalau underground economy sifatnya ilegal seperti judi online dan lain-lain, maka kami dengan Pak Menko Polkam. Jadi nanti memang aktivitasnya akan bervariasi, tapi sekarang namanya dimasukkan sebagai illegal activity, underground economy, dan informal,” tuturnya.

“Apapun namanya, kita nanti akan secara bertahap melakukan pemetaan bersama-sama dengan menteri-menteti terkait dan dalam koordinasi para Menko,” pungkas Sri Mulyani.

Komitmen senada diutarakan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan. Ia mengidentifikasikan underground economy atau shadow economy sebagai aktivitas penghindaran pajak.

“Sekali lagi kami sampaikan, strategi yang kami gunakan alam pencegahan ini dari hulu sampai hilir. Termasuk aspek shadow economy atau penghindaran pajak juga sudah masuk dalam timeline/rencana kegiatan,” tegasnya.

Mengingat berbagai kritik dan tantangan dalam implementasi kebijakan redistribusi pendapatan konvensional, beberapa alternatif dan pendekatan baru telah diusulkan. Berikut ini adalah beberapa alternatif kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat:

1. Universal Basic Income (UBI)

UBI adalah konsep pemberian pendapatan dasar kepada semua warga negara tanpa syarat. Pendukung UBI berpendapat bahwa kebijakan ini dapat:

• Mengurangi kemiskinan dan ketimpangan secara langsung.
• Memberikan jaring pengaman sosial yang komprehensif.
• Mengurangi biaya administrasi program kesejahteraan yang kompleks.
• Meningkatkan kebebasan individu untuk memilih pekerjaan atau pendidikan.

Namun, kritik terhadap UBI termasuk biaya yang sangat besar dan potensi disinsentif untuk bekerja.

2. Negative Income Tax

Negative Income Tax (NIT) adalah sistem di mana orang-orang yang berpenghasilan di bawah ambang batas tertentu menerima suplemen pendapatan dari pemerintah alih-alih membayar pajak. Keuntungan NIT meliputi:

• Memberikan insentif untuk bekerja karena pendapatan tambahan tidak langsung menghilangkan manfaat.
• Mengurangi stigma terkait dengan program kesejahteraan tradisional.
• Potensial lebih efisien daripada berbagai program bantuan yang terpisah.

3. Stakeholder Society

Konsep ini melibatkan pemberian “modal awal” kepada setiap warga negara saat mencapai usia dewasa. Dana ini bisa digunakan untuk pendidikan, memulai bisnis, atau investasi lainnya. Tujuannya adalah:

• Memberikan kesempatan yang lebih setara di awal kehidupan dewasa.
• Mendorong tanggung jawab finansial dan kewirausahaan.
• Mengurangi ketergantungan jangka panjang pada bantuan pemerintah.

4. Predistribusi

Predistribusi fokus pada intervensi untuk menciptakan distribusi pendapatan yang lebih adil sebelum pajak dan transfer. Strategi predistribusi meliputi:

• Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk semua.
• Penguatan posisi tawar pekerja melalui serikat pekerja dan regulasi ketenagakerjaan.
• Kebijakan persaingan usaha yang lebih ketat untuk mengurangi konsentrasi kekuatan pasar.
• Reformasi tata kelola perusahaan untuk membatasi gaji eksekutif yang berlebihan.

5. Asset-based Welfare

Pendekatan ini berfokus pada membangun aset masyarakat, bukan hanya memberikan bantuan pendapatan. Contohnya termasuk:

• Program tabungan anak yang disubsidi pemerintah.
• Skema kepemilikan rumah yang terjangkau.
• Insentif untuk menabung pensiun bagi pekerja berpenghasilan rendah.

Tujuannya adalah menciptakan ketahanan finansial jangka panjang dan mengurangi ketergantungan pada bantuan pemerintah.

6. Sovereign Wealth Funds

Beberapa negara telah membentuk dana kekayaan negara yang diinvestasikan untuk kepentingan jangka panjang warga negara. Contohnya termasuk:

• Norway’s Government Pension Fund Global, yang menginvestasikan pendapatan minyak untuk generasi mendatang.
• Alaska Permanent Fund, yang memberikan dividen tahunan kepada penduduk Alaska.

Pendekatan ini dapat memberikan sumber pendapatan berkelanjutan untuk program kesejahteraan tanpa bergantung sepenuhnya pada pajak.

7. Reformasi Pajak Komprehensif

Alih-alih hanya mengandalkan pajak penghasilan progresif, beberapa ekonom mengusulkan reformasi pajak yang lebih luas, termasuk:

• Pajak kekayaan untuk mengatasi konsentrasi kekayaan yang ekstrem.
• Pajak karbon untuk mengatasi eksternalitas lingkungan sambil menghasilkan pendapatan untuk redistribusi.
• Pajak transaksi keuangan untuk mengurangi spekulasi berlebihan dan menghasilkan pendapatan.
• Reformasi pajak warisan untuk mengurangi ketimpangan antargenerasi.

8. Ekonomi Partisipatif

Beberapa pemikir radikal mengusulkan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi, seperti:

• Demokrasi di tempat kerja dan kepemilikan pekerja yang lebih luas.
• Sistem perencanaan partisipatif untuk alokasi sumber daya.
• Pembatasan perbedaan pendapatan dalam organisasi.

Tujuannya adalah menciptakan distribusi kekayaan dan kekuasaan yang lebih merata dari awal.

9. Teknologi dan Platform Ekonomi Baru

Perkembangan teknologi membuka peluang baru untuk redistribusi dan inklusi ekonomi, seperti:

• Platform ekonomi berbagi yang memungkinkan pemanfaatan aset yang lebih efisien.
• Cryptocurrency dan teknologi blockchain untuk transfer nilai yang lebih inklusif dan efisien.
• Crowdfunding dan peer-to-peer lending untuk demokratisasi akses modal.

Alternatif-alternatif ini menawarkan pendekatan yang berbeda untuk mengatasi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masing-masing memiliki kelebihan dan tantangannya sendiri, dan efektivitasnya akan tergantung pada konteks spesifik di mana mereka diterapkan. Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan berbagai opsi ini dan mungkin mengadopsi pendekatan yang menggabungkan elemen-elemen dari beberapa alternatif untuk menciptakan sistem redistribusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.