077345900_1677842261-Aksi_Koin_Peduli_untuk_Ditjen_Pajak-Herman-7.JPG

PPN dan Pajak Penjualan Barang Mewah Tumbuh 7,87% hingga Oktober 2024

Sebelumnya, Pemerintah akan memperpanjang pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk pembelian rumah pada tahun 2025. Tujuannya untuk mendongkrak daya beli masyarakat.

“Pertimbangannya kita lihat, daya beli masyarakat yang masih relatif rendah. Sehingga kita perlu memacu untuk pertumbuhan. Nah, untuk memacu pertumbuhan itu, karena insentif terkait dengan PPN DTP itu, adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Kendati demikian, Airlangga menegaskan, perpanjangan insentif PPN DTP pembahasannya akan dilanjutkan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Artinya, ia belum bisa memastikan seberapa lama insentif tersebut akan diperpanjang.

“Diperpanjangnya berapa lama itu masih akan diadakan pembahasan dengan Menteri Keuangan. Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan,” ujarnya.

Jaga Daya Beli

Airlangga menilai, insentif PPN DTP perumahan sangat diperlukan oleh masyarakat kelas menengah, utamanya untuk menjaga daya beli agar tidak mengalami pelemahan terus-menerus.

“Dan kelas masyarakat itu (kelas menengah) adalah pertama untuk membeli rumah. Yang kedua beli untuk mobilitas bekerja. Oleh karena itu, kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang,” imbuhnya.

Selain itu, Pemerintah juga akan memberikan insentif pajak PPN DTP dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN/PPnBM DTP) untuk kendaraan bermotor berbasis listrik dan mobil berbasis listrik.

 


Source link

071853900_1611299590-20210122-IHSG-2.jpg

IHSG Jeblok di Tengah Kemenangan Trump, Begini Kata Bursa

Liputan6.com, Jakarta Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melanjutkan pelemahan usai Donald Trump unggul dalam pemilihan presiden Amerika Serikat (Pilpres AS). Pada perdagangan hari ini, Kamis 7 November 2024, IHSG turun 1,90 persen ke posisi 7.243,860.

Merujuk data RTI, IHSG hari ini dibuka pada posisi 7.383,868 dan berkutat di zona merah. Sebanyak 362 saham terkoreksi, 221 saham naik, dan sisanya 199 saham stagnan atau mengalami perubahan 0,00 persen.

Dalam sepekan, IHSG turun 4,36 persen dan turun 0,40 persen sejak awal tahun (year to date/YTD). Tak mau buru-buru ambil kesimpulan, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI), Iman Rachman mengatakan pelemahan IHSG tidak serta merta disebabkan sentimen kemenangan Trump.

“Saya belum dapat dampaknya, karena baru kemarin. Kita lihat dulu, kan tidak bisa satu hari. Masih ada periode kalau menurut saya, kita coba lihat dampaknya,” kata Iman kepada wartawan di gedung Bursa, Jumat (8/11/2024).

Kendari IHSG lesu, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Irvan Susandy optimis IHSG akhir tahun bisa terbang. Beberapa pendorongnya adalah ekspektasi penurunan suku bunga The Fed dan Bank Indonesia (BI). Sehingga diharapkan terjadi inflow ke pasar modal RI.

“Harapannya Fed rate turun, BI rate turun. Bener-bener ada inflow banyak ke kita. Rebalancing. Terus sekarang kan stabil, pemerintahan Pak Prabowo juga banyak melanjutkan dari Pak Jokowi. Beberapa terobosan kita tunggu dari Pak Prabowo di akhir tahun,” kata Irvan.

Irvan mencatat, sejumlah analis mengatakan aliran dana asing banyak yang kembali ke Amerika Serikat seiring kemenangan Trump. Trump mewacanakan sejumlah kebijakan proteksionis yang lebih berfokus pada perkembangan ekonomi domestik.

Antara lain menurunkan pajak korporasi menjadi 15% dari sebelumnya 21%. Lalu menetapkan bea impor sebesar 10–20% atas seluruh barang impor. Khusus untuk China, bea impor yang akan dikenakan sebesar 60%.

“Analis kan bilang perang dagangnya akan makin lebih dengan China. Kita kan, China salah satu tujuan ekspor kita. Takutnya memang akan menjadi tight lagi. Tapi ekonomi kita stabil, pertumbuhan bagus,” kata Irvan.

 


Source link

054069900_1730997577-20241107_214217.jpg

Erick Thohir-Maruarar Sirait Bakal Sulap Aset BUMN jadi Perumahan Rakyat

Liputan6.com, Jakarta Menteri BUMN Erick Thohir menggelar pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Keduanya sepakat mendukung program 3 juta rumah seperti arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ada sejumlah aspek yang dibahas keduanya menteri Kabinet Merah Putih (KMP) tersebut. Salah satunya dengan memetakan sejumlah aset BUMN sektor perumahan.

“Jadi kita tadi punya kesepakatan untuk memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan dimana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga dimana yang memang perumahan menengah nantinya,” ujar Erick Thohir di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11/2024) malam.

Dia menjelaskan, terobosan yang dibawa Menteri Ara dinilai sukses dan bisa mengejar target yang diberikan Presiden Prabowo. Utamanya dalam penciptaaan 3 juta rumah.

“Terobosan pak Ara luar biasa sangat menolong kami juga kedepannya dan kami punya komitmen yang sama bagaimaan mensukseskan program bapak Presiden, program tiga juta rumah dan kita punya komitmen yang sama dan insyaaAllah kita dukung dari kerja-kerja berat pak Menteri,” bebernya.

Pada kesempatan yang sama, Maruarar Sirait menyampaikan, salah satu yang bakal dibahas selanjutnya adalah soal biaya jual perumahan. Ini mendapat dukungan dari PT Bank Tabungan Negara (BTN).

“Dari pak Erick hari ini kuar biasa yang pertama kami mensinergikannya dengan BTN, besok malam kami akan bertemu dan mengabarkan satu kabar baik dimana salah satu bentuk apakah pajak dan pembiayaan bisa kami upayakan kurang, artinya apa? Biaya itukan pada akhirnya diberikan kepada konsumen,” urainya.

Menurutnya, ada 3 poin penting yang dibahas keduanya. Pertama, soal ketersediaan tanah murah atau gratis milik BUMN. Kedua, soal efisiensi bahan bangunan. Ketiga, perubahan komponen pembentuk harga bagi rumah rakyat.

“Harusnya buat rakyat jangan lagi dibebani oleh pajak justru harusnya dikasih insentif bukan dipajakin ini berlaku untuk rumah untuk rakyat ya terutama rakyat kecil,” pungkasnya.

 


Source link

053624700_1540094875-2018021-Bayar-Pajak-Kendaraan-Sambil-Berolahraga-di-Kawasan-CFD-angga-1.jpg

Beda Pemblokiran dan Pelaporan Jual Kendaraan Bermotor, Simak!

Liputan6.com, Jakarta Banyak wajib pajak yang masih belum memahami perbedaan antara pemblokiran dan pelaporan jual kendaraan bermotor. Padahal, kedua prosedur ini sangat penting bagi pemilik kendaraan untuk menghindari masalah pajak dan administrasi.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, Morris Danny, pemblokiran kendaraan bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Unit Pelaksana Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor (Regident Ranmor) untuk membatasi sementara status kepemilikan atau pengoperasian kendaraan tertentu.

“Tindakan ini bertujuan untuk membatasi sementara status kendaraan tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, ada dua jenis pemblokiran, yaitu pemblokiran data Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan pemblokiran data Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK),” jelas Morris, Kamis (7/11/2024).

Jenis dan Tujuan Pemblokiran Kendaraan

Pemblokiran data BPKB berfungsi mencegah perubahan identitas kendaraan dan pemilik, serta membantu penegakan hukum pada kendaraan yang terlibat kasus kriminal.

Selain itu, pemblokiran BPKB juga melindungi kepentingan kreditur terkait pinjaman kendaraan. Sementara itu, pemblokiran data STNK dilakukan untuk mencegah pengesahan atau perpanjangan registrasi kendaraan dan penggantian STNK. Hal ini penting untuk penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pelaporan Jual Kendaraan Bermotor

Berbeda dengan pemblokiran, pelaporan jual kendaraan bermotor adalah prosedur yang wajib dilakukan oleh pemilik kendaraan setelah menjual kendaraannya kepada pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016. Langkah ini sangat penting karena memungkinkan pemilik lama terhindar dari pajak progresif saat membeli kendaraan baru serta menghindari potensi masalah di masa depan.

“Dengan melaporkan penjualan kendaraan, pemilik dapat menghindari pajak progresif dan masalah administratif lainnya di masa mendatang,” ungkap Morris. Pelaporan dapat dilakukan secara online melalui website pajakonline.jakarta.go.id, sehingga mempermudah proses tanpa perlu datang ke SAMSAT.

 


Source link

072799000_1672910732-Imbas_potensi_perlambatan_ekonomi_nilai_rupiah_melemah_terhadap_dollar-ANGGA_1.jpg

Awas, Penerimaan Negara Bisa Anjlok Gara-Gara Ini

Liputan6.com, Jakarta Beragam aturan pembatasan produk tembakau yang menimbulkan polemik, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 (PP 28/2024) dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes)

Head of Center of Industry, Trade and Investment Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Andry Satrio Nugroho bahwa aturan tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia, termasuk dari sisi penerimaan negara.

“Jadi INDEF sudah melakukan perhitungan terkait dengan jika Rancangan Permenkes ini dilakukan, kurang lebih dampaknya sendiri itu ada Rp308 triliun, itu dari dampak ekonomi saja,” katanya dia dikutip, Kamis (7/11/2024).

Dari sisi penerimaan negara, Andry menyebut negara dapat kehilangan Rp160,6 triliun yang setara 7% dari penerimaan perpajakan. Beberapa tahun belakangan, pendapatan industri tembakau juga mengalami penurunan akibat kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kemudian dari sisi tenaga kerja, Andry mengatakan akan ada sebanyak 2,29 juta tenaga kerja yang terdampak dan merujuk pada data tenaga kerja industri tembakau tahun 2019, angka tersebut setara dengan 32% yang terdampak.

Sebagai sektor yang berkontribusi besar bagi negara, Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat status tembakau sebagai salah satu komoditas strategis nasional perlu dipertahankan.

Mudi mengatakan, pemerintah perlu merumuskan regulasi atau aturan yang tidak menekan industri tembakau agar sektor ini dapat terus berkontribusi secara maksimal. Menurutnya aneh apabila sektor tembakau, yang merupakan sektor padat karya, terus diberikan tekanan regulasi di saat kontribusi tembakau masih menjadi salah satu penyokong terbesar bagi penerimaan negara dan penyerapan tenaga kerja.

“Berikan kekuatan kepada, khususnya petani tembakau dan industri hasil tembakau, dengan beberapa regulasi yang tentunya tidak memberatkan dan memberikan ruang napas bagi industri hasil tembakau dan petani tembakau,” pungkasnya.


Source link

053555900_1490082341-2017021-Daftar-Orang-Terkaya-Dunia-Tahun-2017-Versi-Forbes-AP-2.jpg

Cuan Jumbo dari Penjualan Saham Apple, Warren Buffett Bakal Kena Pajak Segini

Berkshire Hathaway juga hanya beli saham senilai USD 1,5 miliar pada kuartal itu. Selain itu, Berkshire juga tidak membeli kembali saham atau buyback saham yang menunjukkan Buffett bahkan tidak melihat saham perusahaannya sendiri sebagai barang murah.

Adapun laba operasi dari lusinan bisnis Berkshire turun menjadi USD 10,09 miliar atau sekitar USD 7.019 per saham kelas AS dari USD 10,76 miliar setahun sebelumnya.

Laba  penjaminan asuransi turun 69 persen, tertekan oleh meningkatnya klaim, seiring kerugian USD 565 juta dari Badai Helene dan penyelesaian pengadilan terkait bangkrutnya pemasok bedak yang sudah tutup yakni Whittaker Clark and Daniels.

Hal ini lebih dari mengimbangi hampir dua kali lipat laba penjaminan emisi di Geico.Berkshire juga prediksi kerugian sebelum pajak sebesar USD 1,3 miliar-USD 1,5 miliar pada kuartal keempat akibat Badai Milton yang hantam Florida pada Oktober.

Sementara itu, laba bersih mencapai USD 26,25 miliar atau USD 18.272 saham kelas A dibandingkan dengan kerugian USD 12,77 miliar atau USD 8.824 per saham, setahun sebelumnya ketika harga saham yang jatuh kurangi nilai investasi Berkshire Hathaway.

Buffett menuturkan, kinerja laba operasional lebih mencerminkan kinerja Berkshire. Aturan akuntansi haruskan Berkshire melaporkan keuntungan dan kerugian investasi yang belum direalisasi saat melaporkan laba bersih, menambah volatiltas yang Buffett sarankan untuk diabaikan oleh investor.

Warren Buffett (94) telah memimpin Berkshire Hathaway sejak 1965, dan diharapkan pada akhirnya akan menyerahkan kepemimpinannya kepada Wakil Ketua Greg Abel (62).

Adapun bisnis konglomerat yang berkantor pusat di Omaha, Nebraska ini juga mencakup Berkshire Hathaway Energy, banyak perusahaan industri dan manufaktur, pialang real estate besar dan bisnis ritel yakni Dairy Queen dan Fruit of the Loom.

 


Source link

000373000_1728893327-WhatsApp_Image_2024-10-14_at_14.49.45_51404a85.jpg

Gebrakan Baru Maruarar Sirait, Lobi Sri Mulyani Bebaskan Pajak Demi Turunkan Harga Rumah

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus berjibaku mencari lahan untuk program pembangunan 3 juta rumah. Hal ini sesuai dengan program Presiden Prabowo. Menurut rencananya, ia ingin menyiapkan rumah dengan tanah gratis dan bisa dipakai sebagai agunan ke perbankan.

Terbaru, Ara baru saja mengantongi total 157 ha tanah HGB (hak guna bangunan) dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang berlokasi di Mojokerto dan Tangerang.

“Pak Nusron (Wahid) siapkan ada tanah yang ideal, artinya yang tak bermasalah, cukup banyak di Mojokerto, ada 151 ha. Statusnya adalah HGB. Itu bukan bagian dari barang milik negara (BMN), jadi itu bisa langsung digunakan. Tinggal nanti kita survey,” bebernya usai melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, ditulis Rabu (6/11/2024).

“Kedua, di Banten, di Tangerang, ada seluas 6 ha. Jadi konkret ini saya datang sore ini, luar biasa dukungan pak Menteri dan jajarannya,” ungkap dia.

PNS dan MBRAra melanjutkan, alokasi tanah itu bakal diutamakan untuk membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk PNS dan TNI/Polri.

Usai mengantongi lahan tersebut, Kementerian PKP disebutnya bakal menyiapkan skema agar itu bisa dijadikan sebuah ekosistem perumahan yang baik. Ara pun telah berdiskusi dengan pihak perbankan, untuk menjadikan tanah itu nantinya bisa turut dijadikan jaminan.

“Nanti struktur pembiayaannya kalau itu PNS berpenghasilan rendah, TNI/Polri, tadi saya dengar itu bisa dijadikan jaminan ke bank. Jadi itu akan sangat bagus,” kata Ara.

“Mungkin kalau berkenan tanahnya dikasih gratis bagi rakyat. Rakyat itu kemudian bisa menjaminkan ke bank. Bank itu akan punya dua jaminan, tanah itu dan juga adalah slip gajinya. Kalau dia misalnya merupakan TNI/Polri, PNS, dan ASN,” ungkapnya.

 


Source link

032087900_1728040473-unnamed.jpg

Ini Aturan Pajak Baru Terkait Kerja Sama Operasi

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah menandatangani aturan mengenai pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CATS) pada 14 Oktober 2024 dan diundangkan pada 18 Oktober 2024.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. Adapun PMK Nomor 81 Tahun 2024 itu mulai berlaku pada 1 Januari 2025 yang tertuang dalam pasal 484.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025,” demikian seperti dikutip, Selasa (5/11/2024).

PMK Nomor 81 Tahun 2024 ini menimbang antara lain untuk melaksanakan pembaruan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan, efektif, efisien, akuntabel dan fleksibel perlu dilakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung ekonomi nasional.

Selain itu, menata peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dilakukan dalam lingkup proses bisnis, serta teknologi informasi dan basis data di antaranya melalui penyesuaian pengaturan pendaftaran wajib pajak dan pengukuhan pengusaha kena pajak, pembayaran dan penyetoran pajak, pelaporan pajak, serta layanan administrasi perpajakan.

Selain itu, untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan. PMK Nomor 81 Tahun 2024 ini terdiri dari 484 pasal dan mencakup tujuh ruang lingkup.

 


Source link

ilustrasi-miliader-5-140708-andri.jpg

Miliarder Ini Kena Denda Rp 7 Miliar Gara-Gara Pajak

Sebelumnya, investor ternama sekaligus miliarder asal Amerika Serikat, Mark Cuban mengungkapkan bahwa ia tidak mengincar jabatan di kabinet Gedung Putih meskipun ikut berkampanye untuk capres dari Partai Demokrat, Kamala Harris.

“Saya tidak tertarik menjadi politisi jenis apa pun. Saya tidak tertarik melayani di kabinet untuk Kamala Harris atau siapa pun,” ujar Cuban, dikutip dari CNBC International, Senin (28/10/2024).

“Saya suka menjadi pengganggu sebagai pengusaha,” ungkapnya, dalam segmen wawancara “This Week” ABC.

Komentar Cuban tampaknya menarik kembali pernyataan sebelumnya, yang mengisyaratkan bahwa ia mungkin mengincar posisi pemerintahan karena semakin terlibat sebagai pengganti kampanye Harris.

Pada September 2024, misalnya, mantan pembawa acara “Shark Tank” itu mencalonkan diri untuk menggantikan Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa Gary Gensler, yang sangat ia kritik.

“Saya memberi tahu timnya, daftarkan nama saya untuk SEC. Itu perlu diubah,” beber Cuban dalam sebuah wawancara di “Squawk Box” CNBC pada September 2024.

Meskipun Cuban mengatakan bahwa ia tidak menyumbangkan dana apa pun kepada Harris, ia semakin aktif dalam kampanye, mengusung argumen untuk calon presiden dari Partai Demokrat tersebut dalam wawancara media dan rapat umum.

Saat ia berkampanye untuk Harris, Cuban sesekali menyuntikkan visi kebijakannya sendiri untuk pemerintahan Harris yang hipotetis, khususnya mengenai regulasi perusahaan.

Awal bulan ini, misalnya, Cuban menyarankan bahwa jika wakil presiden AS itu memenangkan kursi kepresidenan Gedung Putih, ia harus memberhentikan Ketua Komisi Perdagangan Federal Lina Khan, yang telah menjadi wajah agenda antimonopoli yang sangat berfokus pada konsumen.

“Saya pikir gambaran yang lebih besar adalah ia lebih banyak merugikan daripada membantu,” sebut Cuban.


Source link

tax-holiday-130923c.jpg

Pengertian Tax Holiday yang Diperpanjang hingga 31 Desember 2025

Menurut Pasal 3 Ayat 2 dalam PMK 69/2024, ada sejumlah industri pionir yang berhak mendapatkan fasilitas tax holiday. Beberapa di antaranya adalah industri logam dasar seperti besi baja, kimia dasar yang bersumber dari sumber daya alam, serta sektor energi dan pertanian. Untuk industri-industri ini, kebijakan pembebasan pajak memberikan insentif yang sangat signifikan dalam tahap pengembangan dan investasi.

Selain sektor logam dan kimia, ada juga industri farmasi dan teknologi informasi yang mendapat manfaat dari kebijakan ini. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengembangkan sektor teknologi dan meningkatkan ketahanan energi dalam negeri. Dwi Astuti menambahkan bahwa sektor-sektor ini dipilih karena mereka memiliki potensi untuk tumbuh pesat dan memberi dampak positif terhadap perekonomian Indonesia.

“Pertimbangan diterbitkannya PMK 69/2024 adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui fasilitas pengurangan PPh bagi industri pionir,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti dikutip dari ANTARA, Senin (4/10).

Lebih lanjut, sektor-sektor ini juga dianggap sangat penting untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional, mengingat sebagian besar industri pionir ini berperan besar dalam proses hilirisasi dan pengolahan bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai tambah tinggi.


Source link