Posts in category: berita

Dalam proses balik nama sertifikat tanah, terdapat beberapa komponen biaya yang perlu diperhatikan. Biaya-biaya ini dapat bervariasi tergantung pada nilai properti, lokasi, dan regulasi daerah setempat. Berikut adalah rincian komponen biaya yang umumnya terlibat dalam proses balik nama sertifikat tanah:

1. Biaya Penerbitan Akta Jual Beli (AJB)

Akta Jual Beli (AJB) merupakan dokumen resmi yang menjadi dasar peralihan hak atas tanah dalam transaksi jual beli. Biaya penerbitan AJB biasanya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan berkisar antara 0,5% hingga 1% dari nilai transaksi. Besaran pastinya dapat bervariasi tergantung kesepakatan dengan PPAT dan kompleksitas transaksi.

2. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Pajak ini menjadi kewajiban pembeli dan dihitung berdasarkan nilai perolehan objek pajak. Tarif BPHTB umumnya sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak setelah dikurangi Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP). NPOPTKP bervariasi di setiap daerah, namun umumnya berkisar antara Rp60 juta hingga Rp80 juta.

3. Pajak Penghasilan (PPh) atas Pengalihan Hak atas Tanah

Penjual tanah dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) atas keuntungan yang diperoleh dari pengalihan hak atas tanah. Tarif PPh ini bersifat final dan besarnya adalah 2,5% dari nilai transaksi untuk pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan pada umumnya. Namun, untuk rumah sederhana atau rusun sederhana, tarifnya lebih rendah yaitu 1%.

4. Biaya Pengecekan Sertifikat

Sebelum proses balik nama dilakukan, perlu dilakukan pengecekan keaslian dan status sertifikat tanah di Kantor Pertanahan setempat. Biaya pengecekan sertifikat ini relatif kecil, biasanya sekitar Rp50.000 per sertifikat.

5. Biaya Pendaftaran Balik Nama di BPN

Biaya ini dikenakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk proses administrasi balik nama sertifikat. Besarannya dihitung berdasarkan nilai tanah yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan, dengan rumus: (nilai tanah per m2 x luas tanah) / 1000 + biaya pendaftaran. Biaya ini umumnya lebih kecil dibandingkan komponen biaya lainnya.

6. Biaya Notaris/PPAT

Jika menggunakan jasa notaris atau PPAT untuk mengurus keseluruhan proses balik nama, akan ada biaya tambahan untuk jasa mereka. Besarannya bervariasi, namun umumnya berkisar antara 0,5% hingga 1% dari nilai transaksi, tergantung pada kompleksitas pekerjaan dan kesepakatan dengan notaris/PPAT.

Liputan6.com, Washington D.C – Dalam kampanyenya, Wakil Presiden Amerika Serikat dan Calon Presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris menjanjikan diakhirinya pajak atas tip atau gratifikasi yang diterima pekerja.

Janji itu spontan disambut meriah peserta kampanye, termasuk anggota serikat pekerja, dikutip dari laman VOA Indonesia, Kamis (24/10/2024).

Kanie Kastroll adalah perwakilan serikat pekerja kasino di Las Vegas, Nevada. Ia menilai bahwa Kamala punya rencana yang jelas untuk mengakhiri masalah pajak.

“Saya tahu bahwa Wakil Presiden Kamala Harris mempunyai rencana yang jelas untuk mengakhiri pajak federal atas tip bagi kami para pekerja jasa di Nevada. Itu benar dan Donald Trump hanya berpura-pura menjadi penyelamat pekerja.”

Mantan Presiden dan Calon Presiden dari Partai Republik Donald Trump telah mengunjungi Las Vegas, kota yang bergantung pada industri jasa.

Ia datang untuk mempromosikan rencananya, dengan tidak akan mengenakan pajak atas tip bagi bandar kasino, pelayan, dan pembantu rumah tangga.

Seorang pendukung Trump, Didi Lima, mengatakan; “Cara Trump akan disukai para karyawan khususnya yang tidak memiliki gaji, dan yang berpenghasilan dari tip. Itu akan disukai.”

Trump juga telah meraih dukungan dari Departemen Kepolisian Las Vegas. Steve Grammas, ketua Asosiasi Polisi Pelindung Las Vegas, mengatakan bahwa mayoritas warga negara percaya pada penegak hukum.

Dalam berbagai rapat umum, Grammas telah berbicara tentang dukungan Trump bagi penegakan hukum.

Dukungan dari puluhan ribu anggota serikat pekerja yang bekerja di Nevada sangat diharapkan oleh kedua calon presiden.

Kamala Harris juga memperoleh dukungan dari serikat setempat, Teamsters.

Tetapi, organisasi nasional penyedia barang dan pekerja gudang itu menolak untuk mendukung capres manapun.

Dalam debat pertama mereka, Kamala Harris memberikan kritik tajam terhadap Donald Trump, membahas isu-isu krusial seperti aborsi, imigrasi, dan demokrasi Amerika. Momen ini menjadi pertemuan pertama mereka di atas panggung debat.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira, menyatakan optimisme terkait pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN). Menurutnya, pembentukan ini diharapkan dapat meningkatkan pemasukan negara sekaligus menutupi celah kebocoran pajak yang selama ini terjadi.

“Dengan adanya Badan Penerimaan Negara, kita dapat menambal kebocoran yang ada. Kita harus berupaya meningkatkan neraca ekspor,” ungkap Anggawira di Jakarta pada Senin (29/7/2024).

Anggawira mengakui bahwa saat ini belum bisa dipastikan apakah BPN akan terbentuk pada tahap awal pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini dikarenakan tugas dan fungsi BPN masih berada di bawah Kementerian Keuangan. “Kami sedang mempersiapkan. Namun, apakah badan ini bisa terbentuk di tengah periode Prabowo, mengingat sumber daya yang ada berasal dari Kementerian Keuangan,” jelasnya.

bentukan Badan Penerimaan Negara merupakan salah satu program prioritas pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Tujuan dari pembentukan ini adalah untuk memusatkan pendapatan negara dari sektor pajak, non-pajak, dan bea cukai dalam satu pintu. Rencana ini bertujuan untuk meningkatkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dari sekitar 10 persen menjadi 23 persen.

Konfirmasi dari Kementerian PPN/Bappenas

Sebelumnya, Kementerian PPN/Bappenas memastikan bahwa pembentukan BPN telah dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dari presiden dan wakil presiden terpilih. “Kami sudah mulai melakukan penyesuaian,” kata Deputi Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rencana kerja Prabowo-Gibran untuk tahun depan juga mencakup pembentukan Badan Penerimaan Negara, yang dalam RKP 2025 disebut sebagai Badan Otorita Penerimaan Negara. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan rasio pajak (tax ratio). Meskipun demikian, Amalia belum dapat memberikan rincian lebih lanjut mengenai pembentukan BPN, karena RKP 2025 masih dalam tahap rancangan awal terkait target makro ekonomi.

Bitcoin (BTC) melanjutkan tren kenaikannya dengan menembus harga USD 68.000 atau sekitar Rp1,056 miliar. Penguatan ini didorong oleh arus masuk dana ETF dan meningkatnya spekulasiDonald Trump mungkin terpilih kembali dalam pemilu Amerika Serikat (AS), yang dapat mengubah lanskap regulasi kripto.

Pada Kamis, 16 Oktober, BTC mencatatkan kenaikan sebesar 0,77%, menambah kenaikan 5,36% dari hari sebelumnya. Ini merupakan kenaikan berturut-turut di mana Bitcoin mengalami peningkatan harga menembus USD 68.000 untuk pertama kalinya sejak 29 Juli 2024.

Politik AS dan Arus Masuk ETF Dorong Permintaan BTC

Trader Tokocrypto, Fyqieh Fachrur menuturkan, berita tentang kemungkinan perubahan dalam regulasi kripto AS semakin memanaskan pasar. Donald Trump, calon terdepan dari Partai Republik, disebut-sebut akan membongkar hambatan regulasi kripto jika ia terpilih kembali.

Pernyataan ini berasal dari anggota Kongres Bryan Donalds, yang menyampaikan  Trump berpotensi memberhentikan Ketua SEC, Gary Gensler pada hari pertama masa jabatannya.

Selain itu, platform taruhan Polymarket melaporkan bahwa peluang kemenangan Trump dalam Pemilu Presiden AS meningkat dari 54,7% pada 14 Oktober menjadi 58,5% pada 17 Oktober.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Perusahaan Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mencatat, tingkat keterisian dari pesawat terbang belum sepenuhnya pulih. Maka, pemerintah diminta turut andil untuk menggenjot tingkat wisatawan.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja mengatakan, industri penerbangan belum sepenuhnya pulih. Hal itu terlihat dari tingkat keterisian pesawat dengan rata-rata 70 persen.

“Tapi memang kita menyadari bahwa saat ini baru mencapai angka sekitar 70% dari jumlah pesawat atau kapasitas seat yang sebelum COVID-19 ya 2019 tentu masing-masing anggota kita juga mempunyai tantangan di dalam menyelesaikan periode COVID-19 itu,” ungkap Denon usai Rapat Umum Anggota INACA, di PIK, Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Melihat adanya tantangan itu, dia menyarankan sejumlah kebijakan bagi pemerintahan baru di bawah komando Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Dia berharap, pada 2025 nanti jadi momentum kebangkitan dari industri penerbangan Tanah Air.

Untuk membantu kebangkitan itu, Denon berharap pada kerja sama 8 kementerian. Diantaranya, Kementerian Perencanaan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM.

“Delapan kementerian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi di dalam meningkatkan traffic domestik dan pendukung pariwisata nasional kita,” ujar dia.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi kehadiran PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Produsen wood pellet terintegrasi dengan izin kapasitas produksi terbesar secara nasional itu telah membawa berkah bagi masyarakat di Gorontalo maupun Pohuwato serta memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah daerah.

Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Handoyo Sugiharto mengatakan, hingga 2024, BJA bersama mitranya telah memberikan kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp47,5 miliar. PNBP tersebut dibagi tiga. Sebesar 30% untuk pusat, 30% untuk Provinsi Gorontalo, dan sebesar 40% untuk Kabupaten Pohuwato.

“Masyarakat Pohuwato seharusnya senang karena dengan keberadaan BJA ini, ada dana bagi hasil yang bisa mereka nikmati. Investasi seperti yang dilakukan BJA akan membuat Pohuwato nantinya menjadi daerah maju,” kata Handoyo saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Gorontalo dalam Forum Group Discussion dengan tema Membangun Gorontalo dengan Menjaga Etika Lingkungan yang digelar Asosiasi Produsen Energi Biomassa (APREBI) dikutip Rabu (16/10/2024).

Menurut Handoyo, ada dua persoalan krusial di Provinsi Gorontalo. Pertama, kemiskinan. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo sebesar 14,57% atau sebanyak 177.900 jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk miskin ekstrem di Gorontalo sebanyak 17.410 jiwa atau 1,46% terhadap total penduduk.

Meski persentase penduduk miskin menurun dari 15,15% di tahun lalu, Gorontalo masih bertahan dalam daftar 10 provinsi termiskin di Indonesia. “Dari 2016 sampai sekarang, kalau tidak ada pemekaran provinsi baru, kita masih rangking lima provinsi termiskin,” ujar Handoyo.

Kedua, masalah stunting. Pada 2022, Handoyo mengatakan, angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo ada di angka 22%. Namun, di 2023, angkanya malah naik menjadi 26,9%. Selain itu, Provinsi Gorontalo merupakan salah satu daerah dengan beban ganda permasalahan gizi, yakni undernutrition, overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien.

Kemiskinan dan Stunting

Untuk mengatasi masalah kemiskinan dan stunting, menurut Handoyo, Provinsi Gorontalo tidak bisa hanya menggantungkan diri pada sektor pertanian tradisional. Dibutuhkan sentuhan investor untuk membangun dan memajukan Gorontalo.

Apalagi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo terbilang kecil, hanya sebesar Rp 1,8 triliun. Dari jumlah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Gorontalo hanya sebesar Rp 500 miliar. Anggaran tersebut jelas tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dalam membangun Provinsi Gorontalo sehingga dibutuhkan anggaran dan sentuhan dari berbagai pihak.

“Kita harus membuka diri. Kita persilakan investor membangun di Provinsi Gorontalo. Jadi, ini kebijakan kita dalam rangka penanggulangan kemiskinan,” ujar Handoyo.

Liputan6.com, Jakarta PT Sinergi Dinamis Konsultindo menyelenggarakan Seminar Sosialisasi Core Tax Administration System yang bertujuan untuk mempererat hubungan dengan para klien serta memberikan informasi dan pelatihan terkait implementasi sistem perpajakan terbaru di Indonesia, yaitu Core Tax Administration System.

Seminar ini mengusung tema “New Tax Era 2025: Synergy in Simplifying Tax Administration with Core Tax System“.

Direktur Utama PT Sinergi Dinamis Konsultindo, Vinanda Langgeng Kencana, yang akrab disapa Angga, menyatakan sosialisasi ini menyoroti peran penting Core Tax Administration System dalam mengintegrasikan berbagai elemen perpajakan, meningkatkan efisiensi pengelolaan data wajib pajak, serta memberikan pelayanan yang lebih responsif kepada masyarakat.

“Sosialisasi ini menjadi momen penting dalam memperkenalkan sistem perpajakan yang baru secara menyeluruh,” ungkap Angga saat memberikan sambutan di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Latar belakang pengembangan Core Tax Administration System adalah kebutuhan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, yang menjadi penyumbang terbesar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan kontribusi sebesar 73 persen pada 2019.

“Pajak tidak hanya mendanai pembangunan nasional, tetapi juga digunakan untuk melaksanakan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, modernisasi administrasi perpajakan menjadi kebutuhan mendesak agar ketahanan fiskal nasional tetap terjaga,” tambah Angga.

Sistem yang lama, yaitu Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) yang sudah berusia lebih dari 15 tahun, dianggap tidak lagi memadai untuk mendukung bisnis perpajakan modern.

Ketidakmampuan sistem lama untuk di-upgrade, serta kebutuhan akan integrasi yang lebih baik, memicu pemerintah untuk beralih ke Core Tax Administration System. Sistem ini akan menjadi landasan reformasi administrasi perpajakan yang mengacu pada praktik terbaik internasional.

Seminar ini mencakup pembahasan aspek teknis implementasi Core Tax Administration System, serta kolaborasi antara sektor publik dan swasta untuk memastikan kepatuhan dan transparansi perpajakan di Indonesia.

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana memangkas pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen. Pajak yang akan dihapus adalah PPN 11% dan BPHTB 5%.

Merespons kabar tersebut, Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Nixon LP Napitupulu, mengatakan BTN sangat menyambut baik rencana tersebut. Hal itu diyakini dapat meningkatkan permintaan terhadap produk perumahan.

Selain itu, kata Nixon, jika pajak properti dihapus maka akan mempercepat pembangunan 3 juta rumah yang merupakan program Presiden Terpilih Prabowo.

“Justru kita di Satgas ngusulin, khusus rumah subsidi rumah-rumah tadi yang 3 tipe yaitu rumah desa, Rumah MBR dan rumah urban itu kita usulkan lewat Satgas ada pembebasan PPN At least 3 tahun inilah supaya pembangunan rumahnya 3 juta rumahnya bisa jalan,” kata Nixon saat ditemui di Menara BTN, Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Di samping itu, BTN juga mengusulkan kepada Satuan Tugas (Satgas) Perumahan dalam tim transisi Prabowo-Gibran agar memberikan subsidi atau insentif untuk rumah urban berupa premi asuransi dan premi penjaminan.

“Yang kita usulkan ke Satgas adalah pemberian Subsidi atau insentif terutama buat rumah urban, berupa premi asuransi atau premi penjaminannya. Jadi, premi penjaminannya di tanggung negara,” ujarnya.

Menurutnya, jika pajak properti dan turunannya dihapus maka masyarakat akan semakin tertarik untuk melakukan kredit perumahan ke depannya, karena tidak ada DP yang harus dibayarkan diawal.

“Kenapa? Karena Kalau ini keluar dibebasin itu 20% biaya di depan itu hilang, dan yang menyebabkan orang gak bisa beli rumah hari ini bukan DP, DP udah 0% dan 1% udah lama. Tapi nyatanya kan tetep susah Kenapa? Nah tadi ada biaya PPN, ada BPHTB Itu gak bisa pake kredit mesti pake cash ada lagi namanya biaya asuransi, dan itu kalau di total 20-21%,” jelasnya.

“Nah, kalau itu hilang maka kemampuan orang akan semakin cepat karena biaya di depannya jadi murah , itu satu. Kedua, harga rumah seakan-akan turun 20% kan sehingga asurannya juga jadi turun 20% dengan hilangnya 3 biaya tadi,” tambahnya.

Namun, kata Nixon hal itu masih usulan dari BTN. Tapi, pihaknya sangat berharap pemerintah selanjutnya bisa menghapuskan pajak properti jika target pembangunan 3 juta rumah ingin tercapai.

“Kira-kira itu sih yang kita usulkan Ini baru usulan ya pak belum keputusan. Jadi, kita justru mengusulkan ini dibebasin, supaya 3 juta rumahnya tercapai. Kalau mau tercapai,” pungkasnya.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat beberapa modus penipuan terbaru yang mengatasnamakan DJP. Modus penipuan tersebut dilakukan dengan berbagai cara seperti phising, spoofing (penyaruan), penipuan mengatasnamakan pejabat/pegawai DJP, dan penipuan rekrutmen pegawai DJP.

“Penjelasan lebih lanjut mengenai definisi masing-masing modus penipuan tersebut dapat dilihat pada Pengumuman DJP nomor PENG-31/PJ.09/2024 tanggal 9 Oktober 2024 melalui link https://www.pajak.go.id/id/pengumuman/waspada-penipuan-mengatasnamakan- direktorat-jenderal-pajak,” kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, di Jakarta, Selasa (15/10/2024).

Ia juga mengingatkan agar masyarakat lebih teliti dan kritis jika mendapatkan pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP serta melakukan cross check terlebih dahulu. Modus penipuan terbaru yang sedang terjadi di masyarakat yaitu penipuan rekrutmen pegawai DJP.

“Apabila masyarakat mendapatkan pesan berupa pengumuman ataupun undangan rekrutmen pegawai DJP, maka diimbau untuk melakukan cross check pada laman resmi Kementerian Keuangan,” ujarnya.

Dwi juga menjelaskan bahwa pengumuman resmi terkait rekrutmen pegawai DJP maupun Kementerian Keuangan dapat dilihat pada link rekrutmen.kemenkeu.go.id.

Berikut ini hal yang dapat dilakukan masyarakat jika menerima pesan atau informasi yang mengatasnamakan DJP:

1. Apabila menerima pesan melalui whatsapp, periksa nomor whatsapp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat di pajak.go.id/unit-kerja.
2. Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka kami pastikan email tersebut bukan dari DJP.

Liputan6.com, Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan berencana menghapus pajak properti atau perumahan yang saat ini totalnya sebesar 16 persen. Pajak yang akan dihapus adalah PPN 11% dan BPHTB 5%. Ini menjadi katalis positif bagi sektor properti untuk meningkatkan permintaan terhadap produk perumahan.

Merespon kabar tersebut, indeks saham properti atau IDX Property naik 4,4% dalam sepekan lalu. Kendati begitu, Equity Analyst PT Indo Premier Sekuritas (IPOT), Dimas Krisna Ramadhani mengatakan namun pemerintah juga harus memperhatikan dari sisi daya beli masyarakat yang terus turun sepanjang tahun ini.

“Salah satu caranya dengan membuka lapangan pekerjaan tambahan dan pengurangan jumlah potongan pada penghasilan kelas menengah sehingga daya beli masyarakat dapat bertambah dan berimbas positif terhadap pertumbuhan ekonomi,” kata dia.

Untuk sektor properti, IPOT jagokan saham BSDE dengan strategi buy on breakout (Support 1.215, Resist 1.430). Emiten ini tertopang sentimen rencana penghapusan pajak properti dan penurunan suku bunga acuan BI pada Rabu nanti. “Rebound dari area support disertai dengan lonjakan volume, BSDE berpotensi untuk melanjutkan penguatan,” ulas Dimas, dikutip Selasa (15/10/2024).

Tim Analis Bareksa menilai stimulus ini masih bersifat sementara dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan untuk bisa dilaksanakan dalam program cepat 100 hari presiden terpilih nantinya. Selain itu fokus pemerintah saat ini juga masih tertuju ke golongan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di mana pemerintah akan memprioritaskan insentif di sektor ini.