Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta Kebutuhan masyarakat akan hunian yang nyaman, modern, dan bernilai investasi terus meningkat. Hal ini sejalan dengan data Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa penjualan rumah primer pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 33,92% (qtq). Peningkatan tersebut terutama didorong oleh kenaikan penjualan rumah tipe kecil, dari kontraksi 11,94% (qtq) menjadi tumbuh positif sebesar 83,97% (qtq).

Tren ini mencerminkan minat yang tinggi dari keluarga muda terhadap hunian di kawasan sub-urban yang menawarkan lingkungan asri, fasilitas lengkap, dan aksesibilitas yang baik ke pusat kota.

Selain itu, saat ini juga dinilai menjadi saat yang tepat untuk membeli rumah. Hal tersebut diungkapkan CEO 9PRO Group Sudianto Xie.

“Hanya sampai bulan Juni 2025, Pemerintah memberikan insentif PPN Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) 100% untuk pembelian rumah di bawah Rp 2 miliar untuk rumah siap huni. Sehingga bulan ini menjadi momen yang tepat untuk berinvestasi. Apalagi proses pembelian unit di Grand Residence City ditangani langsung oleh agen properti profesional, serta didukung berbagai skema pembiayaan untuk mempermudah konsumen,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (22/5/2025). 

Menjawab kebutuhan tersebut, pengembang terkemuka Duta Putra Land melalui anak usahanya PT Agung Graha Persada Utama meluncurkan proyek terbaru bertajuk Grand Residence City, sebuah kawasan hunian eksklusif yang dibangun di atas lahan seluas 100 hektare di Kecamatan Setu, Bekasi.

“Seiring tingginya pencarian hunian di kuartal pertama tahun ini, kami merilis hunian yang sangat ideal bagi keluarga muda yang membutuhkan rumah dengan lingkungan yang lebih asri, fasilitas lengkap, namun tetap terhubung dengan berbagai moda transportasi dan pusat aktivitas,” ujar Direktur PT Agung Graha Persada Utama Sigit Pratama.

Liputan6.com, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, menyoroti persoalan serius terkait masuknya barang-barang ilegal ke Indonesia yang dinilai merugikan negara dari sisi penerimaan pajak.

Hal itu disampaikan saat turut mendampingi Menteri Perdagangan Budi Santoso melakukan ekspose produk-produk impor yang tidak sesuai ketentuan seperti perkakas tangan, peralatan listrik, serta produk turunan besi dan baja, di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (22/5/2025).

Darmadi menyampaikan kekhawatirannya terhadap lemahnya pengawasan terhadap barang impor tanpa dokumen resmi seperti SNI, NPB, dan label berbahasa Indonesia.

“Ini jelas kalau kami meninjau tadi, banyak melanggar aturan yang ada. Yang dilanggar banyak undang-undang, undang-undang perlindungan konsumen, perdagangan, banyak aturan yang dilanggar. Karena tadi SNI-nya enggak ada, NPB-nya enggak ada, kemudian juga label Bahasa Indonesia-nya enggak ada, dan sebagainya,” ujar Darmadi.

Dia menilai, keberadaan barang-barang tersebut tidak hanya membahayakan konsumen, tetapi juga mengancam industri dalam negeri karena tidak dikenai pajak dan masuk secara murah ke pasar nasional.

“Nah, ini tentu akan akibatnya apa? Barang-barang itu masuk enggak bayar pajak. Yang mestinya harus masuk ke pajak penerimaan negara, menjadi sumber penerimaan negara, mereka banyak masuk diduga tidak bayar pajak,” ungkapnya.

Liputan6.com, Jakarta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identitas resmi yang diberikan kepada setiap wajib pajak di Indonesia, baik perorangan maupun badan usaha, sebagai alat administrasi perpajakan. Memiliki NPWP menjadi syarat penting dalam berbagai urusan, seperti melamar pekerjaan, mengurus kredit bank, hingga menjalankan usaha secara legal. Oleh karena itu, memahami cara mengurus NPWP dengan benar merupakan langkah awal yang penting dalam menjalankan kewajiban sebagai warga negara.

Sayangnya, masih banyak masyarakat yang merasa bingung atau enggan mengurus NPWP karena menganggap prosesnya rumit dan memakan waktu. Padahal, dengan kemajuan teknologi dan sistem pelayanan Direktorat Jenderal Pajak yang semakin terintegrasi secara digital, proses pendaftaran NPWP kini bisa dilakukan secara online dengan mudah dan praktis. Tidak perlu lagi antre di kantor pajak, Anda hanya perlu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan dan mengikuti langkah-langkah yang tersedia di situs resmi.

Artikel ini akan memandu Anda secara lengkap dan sederhana tentang cara mengurus NPWP, baik secara online maupun langsung ke kantor pajak. Mulai dari syarat yang harus dipenuhi, dokumen yang perlu disiapkan, hingga tips agar proses berjalan lancar. Dengan panduan ini, Anda tidak perlu ragu atau bingung lagi dalam mengurus NPWP. Yuk, simak penjelasan selengkapnya dan mulai langkah pertama untuk tertib pajak.

Dia menilai, Indonesia jangan hanya fokus ke satu teknologi. Artinya, pemerintah jangan menutup mata ke mobil hybrid, yang kini juga dilirik di China. Sebab, pada prinsipnya, teknologi otomotif berkembang cepat, sehingga kebijakan harus fleksibel dan bermanfaat.

Sejauh ini, dia menilai, mobil elektrifikasi baru memakan pasar ICE dan LCGC, belum menciptakan pasar baru. Pada titik ini, insentif ke ICE dan LCGC bisa menambah volume pasar hingga 3 juta unit.

Kalau ini tercapai, demikian Kukuh, para pemain akan menambah kapasitas pabrik, baik melalui perluasan atau pembangunan fasilitas baru. Ini akan menyerap tenaga kerja, sehingga positif bagi ekonomi.

“Kalau otomotif menambah satu tenaga kerja, efeknya itu untuk dua orang. Jadi, efek pengungkitnya luar biasa. Otomotif adalah jembatan untuk memperkuat manfuaktur. Jangan sampai manufaktur layu sebelum berkembang, karena kita punya potensi pasar 3 juta unit. Jadi, perluasan insentif otomotif diperlukan,” papar dia.

Sebelumnya, teka-teki mengenai pergantian Dirjen Pajak dan Dirjen Bea Cukai mulai menemukan titik terang. Setelah sebelumnya santer beredar kabar bahwa Bimo Wijayanto dan Letjen Jaka Budi Utama akan menduduki posisi tersebut, hari ini, Selasa, 20 Mei 2025, keduanya dipanggil Presiden Prabowo ke Istana Negara.

Seperti diketahui, saat ini posisi Dirjen Bea Cukai dijabat oleh Askolani, sedangkan Dirjen Pajak masih dipegang oleh Suryo Utomo.

Usai pertemuan dengan Presiden Prabowo, Bimo Wijayanto mengungkapkan bahwa dirinya dan Letjen Jaka Budi Utama menerima sejumlah arahan langsung dari Presiden.

 “Hari ini saya bersama Pak Letjen Jaka Budi Utama dipanggil oleh Bapak Presiden. Beliau memberikan banyak arahan dan menegaskan komitmennya untuk memperbaiki sistem perpajakan Indonesia agar lebih akuntabel, berintegritas, dan independen, guna mengamankan program-program nasional beliau, khususnya dari sisi penerimaan negara,” ujar Bimo di Istana Negara, Selasa (20/5/2025).

Bebas bunga dan denda untuk PBB tahun 2013–2024Juga berlaku bagi wajib pajak yang telah melunasi pokok pajak namun belum membayar sanksinyaKepala Bapenda DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan insentif ini.

“Kebijakan ini tidak hanya meringankan beban wajib pajak, tetapi juga mendukung optimalisasi pendapatan daerah secara berkeadilan,” ujarnya.

Informasi lebih lengkap dapat diakses melalui kanal resmi Bapenda DKI Jakarta atau melalui Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 281 Tahun 2025.

Sebelumnya, Pemerintah menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun pada 2025. Namun, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo, mengakui pencapaian target tersebut tidaklah mudah.

Suryo Utomo, melaporkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga 31 Maret 2025 baru mencapai Rp322,6 triliun. Angka tersebut setara dengan 14,7 persen dari target penerimaan pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

“Ini merupakan challenge sekaligus effort yang harus kami lakukan,” kata Suryo dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, di Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Ia menegaskan pentingnya peran pajak sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan nasional. Ia berharap penerimaan pajak terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya, termasuk pada tahun 2025.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeluarkan sinyal rencana pengenaan pajak bagi masyarakat Amerika berpenghasilan tinggi/kaya.

Melansir CNN Business, Selasa (13/5/2025) Trump mengatakan bahwa ia terbuka untuk menaikkan pajak bagi masyarakat kaya untuk meringankan paket pemotongan pajak dan belanja besar-besaran dari Partai Republik.

Di sisi lain, gagasan itu masih menjadi pro dan kontra di antara anggota parlemen GOP di Capitol Hill. Tetapi Trump mengakui langkah tersebut dapat menimbulkan risiko politik bagi Partai Republik.

Dalam sebuah postingan di akun sosial media miliknya Truth Social, Trump mengatakan bahwa “Akan dengan senang hati menerima bahkan kenaikan pajak bagi orang kaya”.

Dilaporkan, anggota parlemen GOP DPR tengah berupaya mengumpulkam pemotongan belanja sebesar USD 1,5 triliun untuk membantu mengimbangi pengurangan pajak senilai triliunan dolar.

“Dalam hal apa pun, Partai Republik mungkin tidak boleh melakukannya, tetapi saya setuju jika mereka melakukannya!!!” tulis Trump.

Ini bukan pertama kalinya Trump mengindikasikan bahwa ia mendukung kenaikan pajak orang kaya, meskipun sepanjang kampanye presiden tahun lalu, ia berulang kali berjanji untuk memotong pajak mereka.

Presiden AS baru-baru ini mengatakan kepada majalah Time: “Saya benar-benar menyukai konsep tersebut,” ketika ditanya tentang proposal yang beredar untuk menaikkan pajak bagi masyarakat AS berpenghasilan lebih dari USD 1 juta setahun.

Pembayaran PBB-P2 kini bisa dilakukan dengan mudah melalui berbagai channel digital, seperti QRIS, ATM, mobile banking, dan gerai retail yang bekerja sama dengan Pemprov DKI Jakarta. Tak perlu lagi datang ke kantor pajak.

Bapenda DKI mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan e-SPPT dan sistem pajak online demi kemudahan akses dan efisiensi waktu.

Semua informasi terkait pajak kini tersedia secara transparan dan cepat hanya dalam genggaman.

Untuk panduan lengkap, masyarakat juga bisa menonton video tutorial resmi yang tersedia di situs pajakonline.jakarta.go.id.