Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak segan melakukan pemecatan terhadap pegawai pajak yang terbukti melakukan pelanggaran berat. Usai adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pegawai DJP di Kantor Wilayah Jakarta Utara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Rosmauli menyatakan, pimpinan Ditjen Pajak berkomitmen memastikan penegakan disiplin internal dilakukan secara tegas dan konsisten.

“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai/pejabat yang terlibat,” tegas Rosmauli dalam pernyataan tertulis, Minggu (11/1/2026).

“DJP juga mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan,” dia menekankan.

Lebij lanjut, Direktorat Jenderal Pajak menghormati dan mendukung langkah KPK dalam menjalankan tugas penegakan hukum. DJP pun menyerahkan proses penanganan perkara sepenihnya kepada KPK.

“DJP siap bekerja sama secara kooperatif dengan aparat penegak hukum, termasuk penyediaan data dan informasi yang diperlukan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Rosmauli.

Menurut Goldentayer, semakin banyak miliarder dari California dan New York yang mulai meninggalkan wilayah tersebut karena pajak tinggi dan regulasi ketat.

“Miliarder dari California dan New York sudah lelah dengan pajak tinggi dan regulasi berat. Mereka menginginkan privasi, efisiensi, dan kebebasan,” ujarnya.

“Miami menawarkan semua itu, ditambah kualitas hidup kelas dunia. Transaksi seperti ini semakin menegaskan bahwa Miami adalah pilihan utama individu super kaya,” jelas dia. 

Langkah Larry Page ini memperkuat indikasi kepindahannya dari California, di tengah wacana penerapan pajak kekayaan bagi para miliarder di negara bagian tersebut.

Dokumen publik dari Kantor Sekretaris Negara California menunjukkan sejumlah entitas bisnis yang terkait dengan Page telah dipindahkan keluar dari California pada Desember, menjelang tanggal domisili 1 Januari 2026 yang berkaitan dengan usulan pajak tersebut.

Dalam dokumen itu, kantor keluarga Page, Koop LLC, serta dana riset influenza miliknya, Flu Lab LLC, tidak lagi beroperasi di California. Sementara proyek kendaraan terbang miliknya, One Aero, kini mencantumkan alamat utama di Florida.

Liputan6.com, Jakarta – Di saat banyak negara mulai memperketat pajak dan regulasi bagi kaum super kaya, Italia justru mengambil langkah berlawanan. Negeri yang identik dengan la dolce vita itu semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu tujuan favorit para miliarder dan jutawan dunia.

Dengan pajak yang relatif ramah, pasar properti yang menggeliat, serta gaya hidup mewah yang ditawarkan kota-kota seperti Milan, Roma, dan kawasan Danau Como, Italia kini menarik gelombang baru individu dengan kekayaan bersih sangat tinggi.

Langkah ini membuat Italia tampak “melawan arus”, terutama ketika negara-negara lain di Eropa sibuk mencari cara menekan kesenjangan ekonomi melalui pajak kekayaan.

Dikutip dari CNBC, Sabtu (10/1/2026), salah satu faktor utama yang memikat kaum super kaya adalah rezim pajak tetap (flat tax) yang diperkenalkan Italia sejak 2017. Skema ini memungkinkan warga negara asing atau individu yang lama tinggal di luar negeri membayar pajak satu kali atas pendapatan luar negeri mereka, tanpa dikenakan pajak tambahan selama hingga 15 tahun.

Meski pada 2024 nilai pajak tetap tersebut naik dua kali lipat menjadi 200.000 euro per tahun, minat kaum kaya tetap tinggi.  Broker senior Berkshire Hathaway HomeService Matteo Pella mengibaratkan kenaikan pajak tersebut seperti harga kopi yang naik.

“Mereka tidak akan berhenti hanya karena harganya lebih mahal,” katanya.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyiapkan sanksi untuk oknum pegawai yang diciduk dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lembaga antirasuah diketahui menangkap sejumlah orang di kawasan Jakarta Utara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Rosmauli mengatakan pihaknya menyiapkan sanksi terhadap pegawai yang melanggar.

“Pimpinan DJP berkomitmen memastikan penegakan disiplin internal dilakukan secara tegas dan konsisten,” ucap Rosmauli, saat dihubungi Liputan6.com, Sabtu (10/1/2026).

Dia memastikan ada sanksi tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Termasuk peluang DJP memecat oknum pegawai yang melanggar.

“Apabila terbukti terjadi pelanggaran, DJP akan menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk pemberhentian kepada seluruh pegawai/pejabat yang terlibat,” tegasnya.

Dia turut meminta seluruh pegawai DJP untuk menjaga integritas.

“DJP juga mengimbau seluruh pegawai untuk menjaga integritas, mematuhi kode etik, serta menjauhi segala bentuk gratifikasi atau praktik yang bertentangan dengan ketentuan,” imbaunya.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengumpulkan Rp 13,1 triliun dari para penunggak pajak besar sepanjang 2025. Angka itu didapat dari 123 entitas wajib pajak yang menjadi sasaran.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, penindakan telah dilakukan sampai 31 Desember 2025 lalu.

“Hasilnya, sampai 31 Desember 2025 pencairan sebesar Rp 13,1 triliun dari 124 wajib pajak,” ungkap Bimo dalam Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, ditulis Sabtu (10/1/2026).

Dia menjelaska, DJP akan melanjutkan langkah penagihan aktif terhadap tunggakan pajak yang telah berstatus hukum tetap (inkracht) dan jatuh tempo pada 2026. Baik melalui penerbitan surat paksa, penyitaan aset, pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Kemudian tunggakan yang belum inkracht, proses upaya hukum keberatan banding di pengadilan pajak serta peninjauan kembali ke MA terus bergulir,” tuturnya.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya tengah mengejar 200 pengemplang pajak berskala besar. Mayoritas merupakan wajib pajak badan atau perusahaan.

Liputan6.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap seorang pegawai Direktorat Jenderal Perpajakan Kementerian Keuangan.

“Iya, benar,” ujar Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto kepada wartawan, Sabtu (9/1/2026).

Ia menambahkan, pegawai yang ditangkap berasal dari Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara.

Senada dengan Fitroh, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo juga mengonfirmasi adanya OTT tersebut. “Terkonfirmasi, ada kegiatan di lapangan, di wilayah Jakarta,” kata Budi.

KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status dari pihak yang telah ditangkap tersebut.

Berdasarkan laporan kinerja tahun lalu, KPK pada tahun 2025 telah melakukan 11 OTT.

Sejumlah pihak yang ditangkap adalah Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Abdul Wahid selaku Gubernur Riau, hingga Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Liputan6.com, Jakarta – Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur diterjang cuaca buruk berupa angin puting beliung pada Kamis, 8 Januari 2026 sekitar pukul 14.10 WIB.

Kondisi cuaca ekstrem tersebut berdampak terhadap operasional penerbangan berupa holding kedatangan dan keberangkatan, serta pengalihan (divert) sejumlah pesawat ke bandar udara alternatif.

Artikel mengenai kondisi Bandara Juanda ini menjadi salah satu artikel yang banyak dibaca. Selain itu masih ada sejumlah artikel lain yang layak untuk disimak.

Lengkapnya, berikut ini tiga artikel terpopuler di kanal bisnis Liputan6.com pada Sabtu (10/1/2026):

1. Kemenhub Pastikan Operasional Bandara Juanda Terkendali Usai Puting Beliung

Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur dipastikan tetap beroperasi dengan aman dan terkendali setelah cuaca buruk berupa angin puting beliung pada Kamis, 8 Januari 2026 sekitar pukul 14.10 WIB.

“Seluruh pemangku kepentingan bergerak cepat melakukan pengamanan, pemeriksaan dan pemulihan untuk memastikan keselamatan serta kelancaran operasional penerbangan,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa, dikutip dari Antara, Jumat, (9/1/2026).

Simak artikel selengkapnya di sini

Liputan6.com, Jakarta – CEO Nvidia Jensen Huang menyatakan sikap yang tidak biasa di tengah polemik rencana penerapan Pajak Miliarder California. Di saat sejumlah tokoh teknologi bereaksi keras bahkan mempertimbangkan hengkang dari negara bagian tersebut, Huang justru mengaku tak mempermasalahkan kebijakan pajak tersebut.

Dalam wawancara, Huang mengatakan, isu pajak tersebut bahkan tak pernah terlintas di benaknya. Menurut dia, keberadaan Nvidia di Silicon Valley bukan semata karena faktor pajak, melainkan kekuatan sumber daya manusia dan inovasi teknologi yang tak tergantikan.

“Kami bekerja di Silicon Valley karena di sanalah kumpulan talenta terbaik berada,” ujar Huang, dikutip dari Forbes, Jumat (9/1/2026).

“Soal pajak apa pun yang ingin mereka terapkan, biarlah. Saya baik-baik saja dengan itu.”

Pernyataan ini menempatkan Huang pada posisi yang berbeda dibandingkan sejumlah miliarder teknologi lain yang secara terbuka menentang rencana Pajak Miliarder California. Beberapa di antaranya bahkan telah mengambil langkah nyata dengan memindahkan bisnis mereka ke negara bagian lain.

Berbeda dengan Thiel hingga David Sacks, sikap Huang kontras dengan respons dari tokoh seperti Peter Thiel, pendiri Palantir, dan Larry Page, salah satu pendiri Google. Keduanya sempat mempertimbangkan untuk meninggalkan California.

Thiel Capital bahkan telah mengumumkan pembukaan kantor baru di Miami sebelum akhir 2025. Sementara itu, sejumlah pemimpin teknologi lainnya, termasuk David Sacks penasihat kecerdasan buatan Presiden AS Donald Trump dan investor modal ventura Chamath Palihapitiya, meluapkan kemarahan mereka melalui media sosial.

Sacks diketahui telah membuka kantor di Austin, Texas, yang selama ini dikenal sebagai tujuan baru para eksekutif teknologi yang ingin menghindari tingginya pajak dan biaya hidup di California.Namun bagi Huang, perdebatan soal pajak tidak menjadi fokus utama, Huang dengan tegas menanggapi, “Tidak juga, bukan saya. Saya sedang berusaha membangun masa depan AI.”

a. TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor)

b. STNK (Surat Tand Nomor Kendaraan)

c. BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor)

d. SWDKLLJ (Sumbangan WAJIB Dana Kecelakan Lalu Lintas Jalan)

Biaya total dari komponen administrasi ini diperkirakan sekitar Rp 818 ribu. Biaya ini merupakan biaya tetap yang biasanya muncul saat kendaraan baru didaftarkan pertama kali dan dibayar sekaligus dengan pajak lainnya.

Jika kita jumlahkan seluruh komponen PKB, BBNKB, PPN, PPnBM, dan biaya administrasi total beban pajak yang harus dibayar pada saat pembelian mobil baru seringkali mencapai ±40% dari harga jual kendaraan. Detailnya adalah kombinasi dari berbagai tarif persentase yang dibebankan pada berbagai level: central (Pajak PPN & PPnBM) dan daerah (PKB & BBNKB)

Tak heran jika sebagian orang merasa harga mobil baru terlihat ‘melambung tinggi’, padahal harga tersebut sudah mencakup pajak yang cukup besar. Menurut sejumlah pelaku industri otomotif, tingginya komponen pajak merupakan salah satu faktor yang membuat keputusan pembelian mobil baru menjadi lebih lambat.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menemukan ada industri ‘liar’ yang tidak menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan. Dengan begitu, pendapatan negara dari pajak menjadi berkurang.

Purbaya menyampaikan ada industri yang tidak dikenakan pajak ada di sektor baja, bahan bangunan, hingga sawit. Bahkan, ada perusahaan asal China dengan pegawai tak bisa berbahasa Indonesia.

“Kalau anda tahu, pajak juga banyak industri-industri liar yang nggak kena pajak. Ada yang saya tahu baja dan bahan bangunan, yang pengusahanya dari China, punya perusahaan di sini, orang china semua, enggak bisa bahasa Indonesia,” ungkap Purbaya usai Konferensi Pers APBN Kita, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Kamis (8/1/2026).

“Jual langsung ke klien cash bases, enggak bayar PPN, saya rugi banyak itu. Nanti kita tindak dengan cepat, ada baja, ada perusahaan bangunan tadi,” sambung dia.

Dia mengendus ada banyak perusahaan baja yang setoran pajaknya bocor. Purbaya bilang, potensi pendapatan pajak yang hilang di sektor ini bisa mencapai Rp 4 triliun.

“Tapi yang saya heran adalah ada perusahaan yang familiar, perusahaan dari asing bisa beroperasi di sini, sementara orang pajak selama ini seperti agak tutup mata. Kalau saya tahu, kan mereka pasti lebih tahu dari saya,” beber dia.