Posts in category: berita

Kebijakan penyesuaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mendapat banyak sorotan. Pasalnya, sejumlah warga mengeluhkan lonjakan tagihan PBB mereka yang meningkat drastis, bahkan ada yang mencapai hingga 800 persen.

Wakil Ketua DPRD Parepare, Muhammad Yusuf Lapanna, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak aduan dari masyarakat. Dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama Badan Keuangan Daerah (BKD), ia mendesak pemerintah kota agar segera meninjau kembali kebijakan tersebut.

“Dalam rapat ini kami meminta BKD melakukan evaluasi terhadap kenaikan PBB. Ada surat edaran dari Mendagri yang perlu dijadikan acuan,” ujar Yusuf menurut keterangan yang diterima Liputan6.com, Rabu (20/8/2025).

Yusuf mencontohkan, ada warga yang sebelumnya hanya membayar PBB sekitar Rp400 ribu, kini melonjak menjadi lebih dari Rp4 juta. Bahkan berdasarkan data, ada juga yang sebelumnya hanya membayar PBB Rp999 ribu tiba-tiba naik hingga Rp5,5 juta.

“Bayangkan saja, bagaimana masyarakat tidak kaget kalau dari Rp400 ribu langsung jadi Rp4 juta. Itu artinya naik sampai 800 persen,” tegasnya.

Seperti yang dijelaskan dalam Microsoft Support 2025. ara menghitung persen di Excel untuk cberbagai kebutuhan bisnis dan personal.

1. Menemukan Persentase dari Total

Untuk mengetahui persentase suatu bagian dari keseluruhan, Anda dapat menggunakan rumus sederhana. Contohnya, jika Anda menjawab 42 dari 50 pertanyaan dengan benar, ketik =42/50 di sel kosong. Hasilnya adalah 0,84, yang setelah diformat ke persentase akan menjadi 84,00%.

2. Menemukan Persentase Perubahan (Kenaikan)

Untuk menghitung persentase kenaikan, gunakan rumus =(nilai_baru – nilai_lama) / nilai_lama. Misalnya, jika pendapatan naik dari $2.342 menjadi $2.500, ketik =(2500-2342)/2342. Hasilnya 0,06746, atau 6,75% setelah diformat.

3. Menemukan Persentase Perubahan (Penurunan)

Mirip dengan kenaikan, untuk penurunan, rumusnya adalah =(nilai_baru – nilai_lama) / nilai_lama. Jika pendapatan turun dari $2.500 menjadi $2.425, ketik =(2425-2500)/2500. Hasilnya -0,03000, atau -3,00% setelah diformat.

4. Menemukan Total Saat Anda Mengetahui Jumlah dan Persentase

Jika Anda mengetahui jumlah dan persentase diskon, Anda bisa menemukan harga asli. Contohnya, harga diskon sebuah baju $15 (potongan 25%), berarti $15 adalah 75% dari harga asli. Untuk menemukan harga asli, ketik =15/0.75, hasilnya adalah $20,00. 

Dedi menegaskan bahwa beban pajak yang berat seharusnya diringankan demi mendorong kepatuhan membayar pajak.

“Beban yang berat bagi masyarakat seharusnya diringankan dan selanjutnya agar membangun tradisi membayar pajak sesuai dengan nilai yang ditetapkan dan tidak bersifat memberatkan,” katanya.

Menurut Dedi, kebijakan ini diharapkan dapat membangun semangat bersama dalam membayar pajak secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Kesadaran membayar pajak, ditambah dengan kemampuan pemerintah mengelola pendapatan pajak, diyakini akan memberikan kontribusi besar bagi kesejahteraan bersama.

“Imbauan ini mudah-mudahan bisa diikuti. Provinsi Jawa Barat harus dibangun dengan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat taat bayar pajak, pemerintah mampu mengelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” kata dia.

Untuk lebih memahami cara menghitung persen, mari kita bahas beberapa contoh soal beserta penyelesaiannya yang mencakup berbagai skenario perhitungan persentase.

Menghitung Persen dari Suatu Nilai

Soal: Berapakah 15% dari 80?

Penyelesaian: Menggunakan rumus Bagian = (Persen / 100) x Keseluruhan, maka Bagian = (15 / 100) x 80 = 0,15 x 80 = 12. Jadi, 15% dari 80 adalah 12.

Menghitung Persen Suatu Bagian dari Keseluruhan

Soal: Dalam sebuah kelas terdapat 40 siswa, 10 di antaranya adalah laki-laki. Berapa persen siswa laki-laki di kelas tersebut?

Penyelesaian: Menggunakan rumus Persen (%) = (Bagian / Keseluruhan) x 100%, maka Persen (%) = (10 / 40) x 100% = 0,25 x 100% = 25%. Jadi, persentase siswa laki-laki di kelas tersebut adalah 25%.

Menghitung Kenaikan Persentase

Soal: Harga sebuah produk naik dari Rp100.000 menjadi Rp120.000. Berapa persen kenaikan harganya?

Penyelesaian: Selisih kenaikan adalah Rp120.000 – Rp100.000 = Rp20.000. Menggunakan rumus Persen kenaikan = (Selisih / Harga awal) x 100%, maka Persen kenaikan = (20.000 / 100.000) x 100% = 0,2 x 100% = 20%. Jadi, kenaikan harga produk tersebut adalah 20%.

Menghitung Nilai Setelah Persentase Penurunan

Soal: Sebuah toko memberikan diskon 30% untuk sebuah barang yang harga aslinya Rp200.000. Berapakah harga barang tersebut setelah diskon?

Penyelesaian: Nilai diskon adalah 30% x Rp200.000 = Rp60.000. Harga setelah diskon adalah Rp200.000 – Rp60.000 = Rp140.000. Jadi, harga barang setelah diskon adalah Rp140.000. Menghitung Persentase Gabungan

Soal: Sebuah toko memberikan diskon bertingkat, yaitu 20% + 10%. Jika harga awal sebuah produk adalah Rp500.000, berapakah harga akhirnya?

Penyelesaian: Diskon pertama: 20% x Rp500.000 = Rp100.000. Harga setelah diskon pertama: Rp500.000 – Rp100.000 = Rp400.000. Diskon kedua: 10% x Rp400.000 = Rp40.000. Harga setelah diskon kedua: Rp400.000 – Rp40.000 = Rp360.000. Jadi, harga akhir produk setelah diskon bertingkat adalah Rp360.000.

Daftar Sumber: 

Buku Ajar Kalkulasi Farmasetik oleh Rahmadani dan Alawiyah (2024)

Buku Matematika SMK 2: Kelompok Bisnis dan Manajemen oleh Syamsudin  Penerbit Grasindo

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi menurunkan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) hingga 80 persen melalui Keputusan Gubernur Nomor 542 Tahun 2025.

Kebijakan penurunan pajak BBM ini berlaku efektif mulai 22 Juli 2025 dan ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, menekan inflasi daerah, serta mendukung efisiensi operasional, khususnya di sektor pertahanan dan keamanan.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jakarta, Morris Danny, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan langkah strategis agar beban fiskal masyarakat lebih ringan tanpa mengurangi penerimaan daerah secara signifikan.

“Insentif ini kami rancang agar tepat sasaran. Dengan begitu, masyarakat tetap terbantu, sementara sektor strategis negara mendapat dukungan penuh,” ujarnya, Selasa (19/8/2025).

3 Skema Pengurangan Pajak

Pemprov DKI menetapkan tiga tingkatan insentif PBBKB. Pertama, pengurangan 50 persen untuk kendaraan bermotor pribadi. Kedua, pengurangan 50 persen untuk kendaraan bermotor umum.

Ketiga, pengurangan hingga 80 persen untuk bahan bakar kendaraan sektor pertahanan dan keamanan, seperti kendaraan tempur, kapal dan pesawat patroli, alat berat pertahanan, ambulans, kapal rumah sakit, serta kendaraan penunjang kegiatan strategis negara.

Menurut Morris Danny, sektor-sektor tersebut diprioritaskan karena menyangkut kepentingan nasional.

“Kami ingin memastikan operasional vital, mulai dari armada pertahanan hingga layanan medis darurat, dapat berjalan efisien tanpa terbebani biaya energi yang tinggi,” jelasnya.

Salah satu penyebab utama rendahnya tax ratio adalah basis pajak yang sangat sempit. Dari 145 juta penduduk usia kerja, hanya sekitar 17 juta orang yang rutin melaporkan dan membayar pajak. Artinya, mayoritas masyarakat belum masuk ke dalam sistem perpajakan.

“Basis pajak kita memang sangat kecil. Hanya 17 juta dari 145 juta orang yang usia kerja itu yang bayar pajak atau mengisi fom pajak,” jelasnya.

Selain itu, 59% tenaga kerja Indonesia masih berada di sektor informal. Kondisi ini membuat pemerintah kesulitan menjangkau potensi pajak, karena sebagian besar aktivitas ekonomi tidak tercatat secara resmi.

Tak hanya individu, kepatuhan pajak perusahaan juga masih rendah. Baik UMKM maupun korporasi besar dinilai masih lemah dalam konsistensi membayar pajak sesuai aturan, memperburuk persoalan penerimaan negara.

Q: Platform mana yang bisa digunakan untuk bikin NPWP online?

A: Anda bisa menggunakan dua platform resmi: DJP Online di https://djponline.pajak.go.id/ dan sistem Coretax terbaru di https://coretaxdjp.pajak.go.id/ yang diluncurkan pada 1 Januari 2025. Kedua platform ini gratis dan tersedia 24 jam.

Q: Berapa lama proses pembuatan NPWP online?

A: NPWP elektronik biasanya diterbitkan dalam waktu 1×24 jam setelah dokumen lengkap dan terverifikasi sistem. Sedangkan kartu NPWP fisik akan dikirim ke alamat terdaftar dalam waktu 7-14 hari kerja melalui pos.

Q: Apakah bikin NPWP online gratis atau ada biaya?

A: Pembuatan NPWP online sepenuhnya gratis. Tidak ada biaya administrasi, biaya pengiriman kartu, atau biaya tersembunyi lainnya. Anda hanya perlu menyediakan koneksi internet dan pulsa untuk SMS verifikasi OTP.

Q: Bagaimana jika NIK saya tidak bisa divalidasi sistem saat bikin NPWP online?

A: Pastikan NIK yang dimasukkan persis sama dengan data di KTP tanpa spasi atau karakter tambahan. Jika masih bermasalah, kemungkinan data Anda belum terintegrasi dengan sistem Dukcapil. Hubungi call center 1500200 atau kunjungi KPP terdekat untuk verifikasi manual.

Q: Bisakah bikin NPWP online jika belum berusia 17 tahun?

A: Tidak bisa. Sesuai ketentuan perpajakan, NPWP hanya bisa dibuat untuk WNI yang sudah berusia minimal 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Untuk usia di bawah 17 tahun, NPWP dapat dibuat melalui orang tua sebagai wali.

Q: Apakah warga negara asing bisa bikin NPWP online?

A: Ya, WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam setahun bisa membuat NPWP online dengan menggunakan nomor paspor dan melengkapi dokumen imigrasi seperti visa dan ITAS/ITAP sesuai ketentuan perpajakan Indonesia.

Q: Bagaimana cara memilih kategori wajib pajak saat bikin NPWP online?

A: Pilih “Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas” jika Anda memiliki usaha sendiri, freelancer, atau profesi bebas. Pilih “Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha” jika Anda karyawan atau tidak memiliki usaha. Untuk yang sudah menikah, ada kategori khusus sesuai status perpajakan.

Q: Apa yang dimaksud dengan KLU saat bikin NPWP online?

A: KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) adalah kode yang menunjukkan jenis kegiatan ekonomi utama Anda. Sistem akan menampilkan pilihan KLU berdasarkan kategori usaha yang dipilih. Pilih KLU yang paling sesuai dengan kegiatan usaha utama Anda.

Q: Apakah alamat di NPWP harus sama dengan alamat di KTP?

A: Alamat di NPWP sebaiknya sesuai dengan alamat sebenarnya tempat Anda tinggal saat ini, meskipun berbeda dengan alamat di KTP. Sistem memungkinkan Anda mengisi alamat domisili yang berbeda dengan alamat KTP asalkan sesuai kenyataan.

Q: Aplikasi apa yang dibutuhkan untuk daftar NPWP lewat HP?

A: Anda tidak memerlukan aplikasi khusus. Cukup gunakan browser bawaan HP seperti Chrome, Safari, atau Firefox untuk mengakses portal DJP Online. Pastikan browser sudah diupdate ke versi terbaru untuk kompatibilitas optimal.

Q: Apakah ada aplikasi mobile resmi DJP untuk pendaftaran NPWP?

A: Saat ini DJP belum memiliki aplikasi mobile khusus untuk pendaftaran NPWP. Semua layanan dapat diakses melalui browser mobile dengan mengunjungi situs resmi DJP Online atau Coretax yang sudah mobile-friendly.

Q: Dokumen apa saja yang perlu disiapkan saat daftar NPWP lewat HP?

A: Siapkan foto atau scan KTP elektronik yang masih berlaku, email aktif, nomor HP aktif untuk verifikasi OTP, dan dokumen pendukung lainnya seperti surat keterangan usaha (jika ada). Pastikan semua dokumen dalam format digital yang bisa diupload.

Q: Apakah pendaftaran NPWP lewat HP aman dari segi keamanan data?

A: Ya, sistem DJP Online menggunakan enkripsi SSL yang sama baik diakses dari desktop maupun HP. Pastikan Anda mengakses situs resmi DJP dan tidak menggunakan WiFi publik untuk menjaga keamanan data pribadi.

Q: Kenapa halaman DJP Online tidak bisa dibuka dengan baik di HP?

A: Masalah ini bisa disebabkan browser yang tidak kompatibel, koneksi internet lambat, atau cache browser. Coba clear cache browser, gunakan browser yang berbeda, atau pastikan koneksi internet stabil. Jika masih bermasalah, coba akses dari jaringan yang berbeda.

Q: Berapa lama proses verifikasi OTP saat daftar NPWP lewat HP?

A: Kode OTP biasanya diterima dalam 1-3 menit setelah permintaan. Jika tidak menerima OTP dalam 5 menit, Anda bisa meminta kirim ulang kode atau periksa apakah nomor HP yang dimasukkan sudah benar.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas unik yang diberikan kepada Wajib Pajak (WP) oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan Pasal 1 Nomor 6 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007, NPWP adalah identitas atau tanda pengenal bagi wajib pajak yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

Dikutip dari Buku Ajar Perpajakan yang ditulis oleh Akhmad Syarifudin, S.E, M.Si., setiap warga Negara hanya diberikan satu NPWP yang dapat memberikan manfaatlangung bagi Wajib Pajak, misalnya: sebagai syarat mengajukan SIUP, sebagaipembayaran angsuran/ kredit pajak atas fiskal luar negeri, atau sebagai syarat kredit diperbankan untuk pimjaman rekening koran.

Dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, NPWP berperan sebagai tanda pengenal resmi wajib pajak. Setiap NPWP terdiri dari 15 digit angka yang memiliki makna tertentu, di mana sembilan digit pertama merupakan kode unik identitas WP, tiga digit selanjutnya adalah kode Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan tiga digit terakhir menjelaskan status WP.

Selain itu, NPWP juga menjadi persyaratan wajib di sejumlah layanan umum penting, seperti pengajuan kredit perbankan, proses melamar pekerjaan, dan pengurusan pembuatan paspor. Bagi pemilik NPWP, tarif PPh Pasal 21 akan lebih rendah dibandingkan yang tidak memiliki NPWP, di mana mereka yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif 20% lebih tinggi.

Liputan6.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memberlakukan Pajak Alat Berat (PAB) sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024, sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

“Pajak Alat Berat dipisahkan dari Pajak Kendaraan Bermotor sesuai amanat undang-undang. Jadi, setiap kepemilikan atau penguasaan alat berat kini memiliki kewajiban perpajakan tersendiri,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda DKI Jakarta, Morris Danny dalam keterangannya, Minggu (17/8/2025)

Siapa yang Wajib Bayar?

Subjek pajak adalah setiap orang pribadi atau badan hukum yang memiliki atau menguasai alat berat di wilayah Jakarta. Beberapa alat berat yang dikenai pajak antara lain bulldozer, excavator, wheel loader, hingga crane.

Namun, ada pihak yang dikecualikan dari kewajiban ini, seperti instansi pemerintah, TNI/Polri, serta kedutaan dan lembaga internasional yang mendapat fasilitas pembebasan pajak.