Posts in category: berita

Undang-undang, yang dijadwalkan mulai berlaku pada akhir tahun ini, dirancang untuk segera mengurangi jumlah orang yang menggunakan produk tembakau.

Meskipun jumlah orang dewasa yang merokok di Selandia Baru sudah relatif rendah, yaitu hanya delapan persen, pemerintah sebelumnya telah membayangkan masa depan di mana negara tersebut benar-benar bebas rokok.

Selain batasan usia yang terus meningkat, undang-undang baru ini juga akan memangkas jumlah pengecer yang dapat menjual produk tembakau menjadi maksimal 600 pengecer secara nasional, penurunan besar dari angka saat ini yaitu 6.000 pengecer.

Menurutnya, luas kawasan kluster Majapahit mencapai 3 hektar, dan baru 40 persen yang terbangun. Nantinya total akan dibangun 277 unit rumah di Kluster Majapahit. Luas tanah semua sama yakni 72 meter, dengan varian tipe 33, 36, dan 43 (3 kamar). 

“Menyambut tingginya minat pencari hunian, termasuk dari kalangan milenial, Kita mau coba grab semua segmentasi pasar. Kita kasih banyak kemudahan dalam proses beli rumahnya, harga affordable dengan fasilitas setara real estate,” ujarnya.

Terkait banyak orang menahan diri untuk investasi atau membeli rumah dikarenakan situasi jelang Pemilu, Albert mengungkapkan bahwa saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli rumah.

 “Banyak orang nahan bagus, harga tidak naik, saat orang udah ga nahan untuk beli, demand akan balik lagi, hukum ekonomi praktis harga naik, jadi jangan ikutan nunggu apa lagi dengan program free PPN dan subsidi biaya dan angsuran dari pengembang yang sekarang berjalan. Beli sekarang, nikmatin kenaikan investasinya segera” pungkasnya.

Namun bila berkaca tahun ini, penerimaan pajak pada periode Januari – September 2023 tumbuh positif berkat dukungan kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Bahkan realisasinya mencapai Rp1.387,78 triliun (80,78% dari target) atau tumbuh 5,9%.

Penopangnya adalah PPh nonmigas yang sebesar Rp771,75 triliun (88,34 persen) atau tumbuh 6,69 persen. Kemudian PPN dan PPnBM berhasil dikumpulkan Rp536,73 triliun (72,24 persen) atau tumbuh 6,39 persen. Sementara, PBB dan Pajak Lainnya sebesar Rp 24,99 T, serta PPh Migas sebesar Rp 54,31 T.

Kinerja penerimaan memang melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Penyebab utamanya adalah penurunan signifikan harga komoditas, penurunan nilai impor, dan tidak berulangnya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Ke depannya, penerimaan pajak akan mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro, terutama harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, aktivitas impor, dan variabel lainnya.

Namun demikian, pertumbuhan penerimaan pada akhir tahun (5,9%) diperkirakan lebih rendah dibandingkan realisasi pertumbuhan Januari-Agustus (6,4%). Alasannya yaitu ada penurunan harga komoditas diperkirakan berlanjut dan perlambatan perdagangan global yang persisten. Hal ini akan menimbulkan tekanan pada PPh/PPN Impor dan PPN DN, serta akan mendorong WP untuk melakukan penurunan angsuran PPh Badan. 

Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI) dan Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia DKI Jakarta menggelar demo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/11/2023).

Mereka menuntut Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 DKI Jakarta sebesar Rp 5,6 juta dari sebelumnya mengusulkan Rp 6 juta.

Ketua DPC SPSI Jakarta Timur, Endang Hidayat, mengatakan angka yang dituntut merupakan angka yang realistis untuk memenuhi kebutuhan standar di Ibu Kota.

“Rp 5,6 juta realistis. Kami dari buruh DKI Jakarta hari ini menyuarakan agar UMP DKI Jakarta untuk tahun 2024 naik menjadi Rp5,6 juta. Semoga menjdi renungan pak Gubernur,” ujar Endang di atas mobil terbuka dalam orasinya.

Usulan kenaikan UMP DKI Jakarta yang diorasikan para buruh tersebut sebagai bentuk kecemburuan terhadap Pemerintah yang menaikkan gaji ASN Pusat dan Daerah/TNI/Polri sebesar 8 persen pada 2024. Sedangkan, untuk buruh kenaikannya diprediksi hanya sedikit.

“ASN naik 8 persen masa buruh naik 3 persen, untuk itu Kami menyuarakan agar UMP DKI Jakarta untuk tahun 2024 naik menjadi Rp5,6 juta,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Pimpinan Daerah FSP RTMM-SPSI DKI Jakarta Kusworo, mengatakan pengaturan kenaikan UMP 2024 yang diatur dalam PP 51 tahun 2023 yang merupakan perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dinilai tidak sesuai dengan kondisi buruh di lapangan.

“Kita tahu bahwa PP 51 itu revisian dari PP 36 yang masih kalau ngomongin sih masih kakak beradik, hanya dibedakan saja. Pinter-pinternya penguasa saja,” ujar Kusworo.

Pengusaha meminta Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi) menetapkan pajak tambahan bagi mobil dan motor sebesar Rp 10 juta per tahun.

Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto mengaku pajak baru tersebut semacam cukai untuk menahan lonjakan jumlah kendaraan mobil dan motor di kota-kota besar, seperti Jakarta.

“Jumlah pajak tambahan bisa ditetapkan pada kisaran Rp 10 juta setiap tahun untuk mobil baru dan mobil lama,” ujar dia di Jakarta, seperti ditulis Selasa (28/1/2014).

Bambang menyebut, pertumbuhan mobil baru terus meningkat bahkan mencapai sekitar 1 juta unit per tahun. Pajak baru ini bisa masuk dalam kas pemda ataupun pemerintah pusat.

Sedangkan untuk pajak bagi kendaraan roda dua, tambah dia, bisa ditetapkan kisaran Rp 1 juta per tahun. Ini berlaku bagi 8 juta motor baru dan motor lama.

“Seluruh hasil dari pajak ini harus dimanfaatkan untuk pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lain. Sehingga masalah kemacetan bisa segera teratasi,” papar dia.

Sementara itu, Ketua LP3ES Kadin Didik J Rachbini mengakui, penetapan pajak tambahan ini dapat mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi publik.

“Pajak kendaraan bermotor dibikin mahal sama Pak Jokowi, tapi biaya naik transportasi umum murah. Karena peningkatan jumlah kendaraan semakin membuat lahan parkir terbatas, misalnya saja di Belanda mau cari tempat parkir saja susahnya setengah mati, bisa setengah hari,” pungkas Didik. (Fik/Nrm)

Liputan6.com, Jakarta PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) Wilayah Kerja (WK) Rokan menerima penghargaan atas kepatuhan pajak dan kontribusinya yang signifikan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Melansir laman BUMN, Rabu (22/11/2023) Penghargaan Pajak ini diterima PHR dari Kementerian Keuangan Indonesia melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus.

Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, Irawan mengatakan bahwa PHR adalah salah satu wajib pajak yg diberikan penghargaan dari Kanwil DJP Jakarta Khusus di tahun 2023.

Irawan lebih lanjut menyampaikan, penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kontribusi pembayaran pajak dan atas kepatuhan dalam melakukan kewajiban pelaporan pajak di tahun 2023.

Sampai bulan Oktober 2023, PHR tercatat telah membayar Pajak Pusat hampir sebesar Rp. 10 triliun.

“Kami berharap tahun-tahun berikutnya pun PT Pertamina Hulu Rokan tetap menjadi wajib pajak yg patuh dan menjadi contoh baik di Indonesia,” kata Irawan.

Penghargaan bergengsi ini menyoroti komitmen PHR terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab dan etis, serta dedikasinya dengan menjadikan PHR sebagai salah satu perusahaan pembayar pajak terbesar di Indonesia.

“Kami merasa terhormat menerima Penghargaan Pajak bergengsi ini dari DJP Jakarta Khusus,” kata Hendra A Ghifari, Vice President Finance Pertamina Hulu Rokan.

“Pengakuan ini merupakan bukti komitmen kami yang tak tergoyahkan terhadap praktik bisnis yang etis dan kekuatan finansial perusahaan serta kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang merupakan bukti lebih lanjut dari pengelolaan keuangan yang sehat dan komitmen terhadap tata kelola perusahaan yang baik,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, salah satu ritel grosir terbesar di Afrika Selatan, Pick n Pay, sedang memperluas untuk menambahkan cryptocurrency sebagai opsi pembayaran ke lebih banyak toko setelah berhasil menyelesaikan fase pertama.

Pengumuman itu muncul beberapa minggu setelah Otoritas Perilaku Sektor Keuangan secara resmi menyatakan aset kripto sebagai produk keuangan di Afrika Selatan, memungkinkan mereka untuk diatur dan membuka jalan bagi cryptocurrency untuk menjadi metode pembayaran utama.

“Cryptocurrency semakin banyak digunakan oleh mereka yang kurang terlayani oleh sistem perbankan tradisional, atau oleh mereka yang ingin membayar dan menukar uang dengan cara yang lebih murah dan sangat nyaman,” kata Pick n Pay, dikutip dari Channel News Asia, Kamis (3/11/2022).

Perusahaan menjalankan fase pertama uji coba di 10 toko provinsi Western Cape selama lima bulan terakhir dengan penguji yang telah dipilih sebelumnya. 

Sekarang telah diperluas ke 29 toko lebih lanjut untuk pengujian dengan pelanggan, dengan maksud untuk meluncurkannya ke semua toko dalam beberapa bulan mendatang, kata Pick n Pay.

Pick n Pay bermitra dengan Electrum dan CryptoConvert pada uji coba terbarunya. Platform pembayaran Electrum menghubungkan Cryptoconvert dan Pick n Pay, memungkinkan pelanggan membayar dengan teknologi Bitcoin Lightning.

Pendiri CryptoConvert, Carel van Wyk mengatakan saat ini pembayaran kripto masih dalam masa pertumbuhan di Afrika Selatan.

“Meskipun masih dalam masa pertumbuhan di Afrika Selatan, tetapi kami sudah melihat adopsi di bagian masyarakat kami yang sebelumnya tidak memiliki akses ke sistem keuangan tradisional,” kata Wyk.

Adopsi kripto sebagai alat pembayaran saat ini semakin berkembang. Beberapa merek besar mulai menjajaki pembayaran kripto. Belum lama ini, raksasa teknologi Google akan mengandalkan Coinbase untuk pelanggan membayar layanan cloud dengan cryptocurrency di awal 2023, sementara Coinbase juga mengatakan akan memanfaatkan infrastruktur cloud Google.

Sebelumnya, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat, terjadi peningkatan volume penumpang KA Jarak Jauh di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, menjelang diselenggarakannya konser grup band Coldplay di Jakarta pada Rabu (15/11).

Tercatat, pada periode 14 – 15 November 2023 terdapat 15.687 penumpang kereta api Jarak Jauh yang tiba di Stasiun Gambir. Angka ini meningkat 30 persen dibanding periode pekan lalu pada 7 – 8 November 2023 sebanyak 12.033 penumpang.

“Kami berkomitmen untuk terus melayani pelanggan yang menggunakan kereta api untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk menyaksikan konser Coldplay tersebut,” kata VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (15/11).

Pengunjung konser tersebut juga dapat menggunakan commuter line untuk menuju Stadion Utama Gelora Bung Karno (tempat berlangsungnya konser). Setidaknya ada 3 stasiun commuter line terdekat, yakni Stasiun Palmerah, Stasiun Karet, dan Stasiun Sudirman.

“Diharapkan masyarakat terus menggunakan kereta api sebagai transportasi massal yang aman, nyaman, dan bebas macet serta tepat waktu,” ujar Joni.

Hidayat Syah memastikan bahwa sudah sekitar sepekan surat edaran ini dilayangkan dan ternyata ada perubahan perilaku para WP. Penyampaian pajak dengan kondisi di lapangan sesuai. Bahkan, WP yang memanipulasi laporan hampir nihil. 

Selain itu, pengetatan pengawasan ini juga memberikan dampak positif pada penerimaan pajak. Ia mencontohkan pajak restoran pada September hanya Rp 44,9 miliar, kemudian naik menjadi Rp 46,3 miliar pada bulan Oktober. “Kenaikan ini bukan hanya satu jenis pajak saja, tapi parkir dan hotel serta jenis pajak lainnya juga naik,” ujarnya. 

Di samping itu, ia juga menjelaskan salah satu modus WP nakal adalah dengan mengakali laporan keuangannya. Ia mencontohkan pengunjung restoran, hotel, dan parkir yang datang banyak, tapi yang dilaporkan sedikit. Dengan begitu, kewajiban bayar pajak juga turun.

“Nah, untuk mencegah modus-modus nakal ini, kita sudah siagakan petugas di lapangan. Petugas itu akan menghitung kendaraan yang keluar masuk, mulai dari buka sampai tutup, kita pantau terus. Bahkan, beberapa hari lalu kita juga cek kesesuaian reklame baru di dalam mal, kita terus bergerak untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya. 

Pajak tidak hanya berkaitan dengan penerimaan negara. Pajak juga menjadi instrumen kebijakan fiskal, baik untuk mendukung program pemerintah maupun dalam kondisi darurat (discretionary measures).

Instrumen kebijakan fiskal yang dimaksud meliputi PPN tidak terutang atas pengusaha kecil (omzet sampai dengan Rp4,8 M), PPN dibebaskan atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan dan kesehatan, Tax Holiday & Tax Allowance, Pengurangan 50 persen tarif PPh bagi WP badan UMKM (omzet s.d Rp50 M), PPh final 0,5% untuk WP dengan omzet usaha tertentu sesuai PP 55 2022, pembebasan PPh final untuk WP OP dengan omzet tertentu sesuai PP 55 2022 dengan omzet s.d. Rp500 juta, Free Trade Zone (dibebaskan PPN dan PPnBM), Kawasan Ekonomi Khusus (tidak dipungut PPN dan PPnBM), PPN tidak dipungut di Kawasan Berikat, pembebasan PPN atas impor atau penyerahan mesin dan/atau peralatan, PPN tidak dipungut atas alat angkutan tertentu, PPN DTP atas rumah, serta PPN DTP atas mobil listrik. Insentif tersebut sudah berjalan dan diharapkan akan berlanjut pada 2024 mendatang.

Tetap membangun optimisme

Meski dihadang oleh berbagai tantangan, pada tahun ini penerimaan pajak untuk periode Januari s.d. Agustus masih tumbuh positif terutama didukung oleh kinerja kegiatan ekonomi yang baik. Realisasinya mencapai Rp1.246,97 triliun (72,58 persen dari target) atau tumbuh 6,4 persen.

Pertumbuhan ini ditopang oleh PPh non migas yang mencapai angka Rp708,23 triliun (81,07 persen) atau tumbuh sebesar 7,06 persen. Selain itu, PPN yang berhasil dikumpulkan berjumlah Rp477,58 triliun (64,28 persen) atau tumbuh 8,14 persen.

Ke depannya, penerimaan pajak akan mengikuti fluktuasi variabel ekonomi makro, terutama harga komoditas, konsumsi dalam negeri, belanja pemerintah, aktivitas impor, dan variabel lainnya. Oleh karena itu, penerimaan pajak diperkirakan akan mencapai realisasi yang lebih besar dari target APBN 2023 yang sebesar Rp1.718 triliun.

Pencapaian penerimaan pajak tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain itu, terdapat spillover effect dari kenaikan harga komoditas tahun 2022. Profit tahun 2022 pada SPT Tahunan yang disampaikan dan dibayarkan PPh terutang pada April 2023 pun turut memberi dampak positif.  Di akhir tahun 2023, pertumbuhan penerimaan terutama ditopang oleh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), yang diperkirakan tumbuh 10,9 persen menjadi Rp811,4 triliun sejalan dengan peningkatan konsumsi. Kemudian Pajak Penghasilan juga diproyeksikan tumbuh 8,6 persen menjadi Rp1.139,8 triliun. Sementara PBB dan Pajak Lainnya diperkirakan tetap Rp37,7 triliun.

Selain itu, strategi pemberian berbagai insentif perpajakan yang tepat dan terukur juga diharapkan mampu mendorong percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing investasi nasional, serta memacu transformasi ekonomi.

(*)