Posts in category: berita

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengumumkan realisasi dividen yang disetorkan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp 81,5 triliun per 12 Desember 2023. Realisasi dividen tersebut disumbang BUMN perbankan senilai Rp 40,8 triliun dan BUMN non perbankan Rp 40,7 triliun.

Raihan ini sesuai dengan target yang telah direvisi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 75/2023 Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 130/2022 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023.

Semula, setoran dividen BUMN ditargetkan sebesar Rp 49,1 triliun dalam APBN sebelum revisi. Namun melihat kinerja BUMN yang dinilai masih menjanjikan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian BUMN sepakat menaikkan target dividen BUMN menjadi Rp 81,5 triliun.

“UU awal tadinya dividen BUMN hanya ditargetkan Rp 49 triliun. Tapi (berdasarkan) laporan semester kita revisi bersama Kementerian BUMN. Dan dengan melihat kinerja BUMN, kami sepakat dividen BUMN dinaikkan menjadi Rp 81,5 triliun. Sampai 12 Desember kita sudah dapatkan dividen sesuai target Perpres 75,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, dikutip Sabtu (16/12/2023).

Kinerja Positif

Sebelumnya, dalam kesempatan terpisah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir optimistis kinerja positif dapat berlanjut pada 2023 dan 2024. Kinerja BUMN masih positif dengan laba sebesar Rp 231 triliun pada kuartal III 2023 atau naik 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 210 triliun.

“Kalau kita bandingkan dengan (laba) 2022 yang nilainya Rp 254 triliun, mungkin saya optimistis angka ini bisa tercapai dan masih bisa tumbuh lagi untuk 2023,” ujar Erick.

Menurut Erick, kinerja apik ini juga mendapat tanggapan positif dari pasar. Dalam catatannya, Erick menyebutkan tingkat return BUMN di bursa yang mencapai 28 persen atau lebih tinggi dari emiten swasta yang sebesar 18 persen. Erick juga terus mendorong keseimbangan antara penyertaan modal negara (PMN) dengan dividen. Komitmen ini telah disampaikan Erick sejak 2019 yang menginginkan porsi PMN dan dividen bisa setara yakni 50:50.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan 72,17 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) wajib pajak dapat dipadankan menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kemenkeu menyebutkan telah terdapat 59,5 juta NIK yang sudah dipadankan menjadi NPWP hingga kini. Jumlah itu terdiri atas 55,7 juta NIK yang dipadankan oleh sistem Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan 3,7 juta NIK yang dipadankan mandiri oleh wajib pajak.

“Kami targetkan 72,17 juta NIK wajib pajak bisa dipadankan menjadi NPWP,” tutur Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo pada Jumat, 15 Desember 2023, seperti dikutip dari Antara, Sabtu (16/12/2023).

Ia mengimbau seluruh wajib pajak untuk terus melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP lantaran ke depan implementasi Coretax Administration System (CTAS) hanya akan membaca NIK sebagai NPWP.

CTAS akan diimplementasikan pada pertengahan 2024. Akan tetapi, implementasi sistem itu tak berarti meninggalkan sistem lama yaitu Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP).

SIDJP tetap dapat digunakan dengan ada konversi terutama pada basis informasi wajib pajak dari yang awalnya berdasarkan NPWP menjadi NIK.

“Jadi aplikasi tidak kami ubah, tetapi konversi atas NIK dan NPWP yang kami siapkan sehingga sistem yang lama pun masih bisa kami jalankan,” ujar dia.

Sementara itu, Kementerian Keuangan mengundurkan target implementasi penuh NIK sebagai NPWP menjadi pada 1 Juli 2024 dari rencana awal pada 1 Januari 2024.

Pengunduran itu mempertimbangkan keputusan penyesuaian waktu implementasi CTAS pada pertengahan 2024. Seltelah melakukan penilaian kesiapan seluruh pemangku kepentingan terdampak.

Liputan6.com, Jakarta Wacana pengenaan pajak rokok elektrik pada tahun 2024 menuai keberatan dari industri, sebab dinilai akan semakin membebani sektor yang baru mulai bertumbuh dan didominasi UMKM.

Selain itu, industri menilai rencana pengenaan pajak rokok elektrik tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan justru menunjukkan ketidakadilan pemerintah.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) Garindra Kartasasmita mengatakan pihaknya menilai pemberlakuan pajak rokok elektrik pada 2024 ini minim sosialisasi dan memberatkan pelaku usaha.

Menurut Garindra, industri rokok elektrik saat ini masih merasakan tekanan yang ditimbulkan oleh penetapan kenaikan tarif cukai sebesar 15% pada 2023 dan 2024.

“Apalagi kalau ditambah pemberlakuan pajak rokok yang tarifnya 10% dari cukai, rokok elektronik akan terkena kenaikan pajak nyaris 30%. Ini tidak adil dan menyengsarakan bagi industri baru yang mayoritas pelakunya UMKM,” katanya dikutip Sabtu (16/12/2023).

Garindra menjelaskan, merujuk pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, objek pajak rokok antara lain adalah sigaret, cerutu, rokok daun dan bentuk rokok lainnya yang dikenakan cukai rokok.

“Rokok elektronik memiliki bentuk dan cara kerja yang berbeda serta menghasilkan keluaran yang juga berbeda. Hal ini menjadi pertanyaan kami mengapa kami dianggap “bentuk rokok lainnya” (sehingga bisa dikenakan pajak rokok),” katanya lagi.

Diminta Lebih Adil

Itulah sebabnya, Garindra berharap pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat lebih adil dalam memberlakukan pajak rokok elektrik.

“Saat pajak rokok diberlakukan pada rokok konvensional, diberikan masa peralihan selama 5 tahun. Pada saat implementasi pajak rokok pertama kali di tahun 2014, tidak ada kenaikan cukai untuk mencegah triple-hit dari kenaikan cukai, harga jual eceran (HJE), dan pajak rokok, di mana ketiga hal tersebut sangat mempengaruhi harga jual yang kemudian menurunkan daya beli konsumen,” imbuhnya.

APVI sejatinya berharap, perumusan kebijakan dilakukan secara terbuka dan transparan khususnya pada pelaku industri yang akan terdampak.

“Sangat disayangkan bahwa hingga saat ini APVI tidak pernah diajak berkomunikasi tentang rencana implementasi pajak rokok elektronik, terlebih rencananya pajak rokok ini akan diimplementasikan sangat mendadak di tahun 2024. Ini akan sangat memukul seluruh industri rokok elektronik dan vape. Kami keberatan dengan pemberlakuan pajak rokok untuk rokok elektronik di tahun 2024 karena minim sosialisasi. Kebijakan yang tiba-tiba tanpa komunikasi ini sangat tidak wajar dan tidak bisa dibenarkan,” ungkapnya.

Sebelumnya diberitakan, Binance, yang pernah menjadi kekuatan dominan di ruang pertukaran kripto, telah mengalami penurunan pangsa pasar secara signifikan selama setahun terakhir.

Keterlibatan perusahaan dalam berbagai penyelidikan peraturan, ditambah dengan kepergian CEO dan pendirinya, Changpeng Zhao (CZ), telah mengakibatkan penurunan dominasi pasar secara signifikan.

Menurut CCData, pangsa pasar Binance turun menjadi 30,1% pada Desember, penurunan yang signifikan dari 55% yang dimilikinya pada awal tahun. 

Volume spot bulanan di bursa juga turun dari USD 474 miliar atau setara Rp 7.280 triliun (asumsi kurs Rp 15.360 per dolar AS) menjadi USD 114 miliar atau setara Rp 1.751 triliun antara Januari dan September, turun lebih dari 70%.

Partisipasi Binance dalam berbagai investigasi regulasi menghasilkan serangkaian penyelesaian, termasuk perjanjian senilai USD 4,3 miliar atau setara Rp 66 triliun dengan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas Amerika Serikat (CFTC) pada November.

Kesepakatan serupa telah dicapai dengan Departemen Kehakiman dan Keuangan Amerika Serikat. Tantangan peraturan juga menyebabkan beberapa eksekutif tingkat tinggi meninggalkan organisasi, sehingga menambah tahun penuh gejolak perusahaan.

Meskipun kehilangan pangsa pasar, volume perdagangan bulanan Binance mulai pulih sejak September. Lintasan pertukaran pada akhir tahun ini dipengaruhi oleh perjanjian penyelesaian dan pergantian kepemimpinan. Meskipun pangsa pasar perdagangan spotnya jauh lebih rendah, Binance tetap menjadi bursa kripto terbesar.

Menurut CCData, OKX meningkatkan pangsa pasarnya menjadi 8% pada Desember dari sekitar 4% pada awal tahun, mengamankan posisi kedua di belakang Binance. Ketika perdagangan spot dan berjangka digabungkan, pangsa pasar OKX naik menjadi 21%, sementara Binance turun menjadi 42%.

Paket insentif tambahan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.79 Tahun 2023 tentang Perubahan Perpres No.55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor listrik Berbasis Baterai (KBLBB) diharapkan akan mendongkrak kapasitas produksi kendaraan listrik (EV) Indonesia, seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap EV.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Infrastruktur dan Transportasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Rachmat Kaimuddin

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pemerintah baru saja menerbitkan Perpres yang mengatur pemberian insentif dalam bentuk bea masuk 0% impor, PPnBM 0% dan pembebasan atau pengurangan pajak daerah untuk KBLBB.

Impor Kendaraan Listrik

Insentif ini berlaku bagi impor kendaraan listirk dalam keadaan utuh (Completely Built-Up/CBU) dan Completely Knock Down (CKD) dengan TKDN <40%.

“Ini adalah win-win program yang cukup progresif untuk Indonesia dan investor. Kita perlu membangun economic of scale untuk pasar kendaraan EV di Indonesia, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan program insentif untuk membentuk ekosistem kendaraan EV di Indonesia,” ujar Rachmat dikutip Jumat (15/12/2023).

“Bagaimana memberi insentif ketika pasar belum terbentuk? Oleh karena itu pemerintah memberikan peluang kepada investor untuk membangun pabrik EV di Indonesia, dan pada saat yang sama sebelum pabrik beroperasi, mereka dapat memasarkan produk import EV mereka di Indonesia dengan harga yang lebih kompetitif,” jelasnya.

Rachmat menambahkan, produsen EV dapat menikmati paket insentif impor kendaraan listrik hingga akhir 2025. Selanjutnya, produsen wajib memenuhi ketentuan produksi EV di dalam negeri atau “hutang produksi” hingga akhir 2027, sesuai dengan ketentuan TKDN yang berlaku.

Kementerian Keuangan mencatat pendapatan negara sampai periode 12 Desember 2023 mencapai Rp2.553,2 triliun. Hal ini disampaikan langsung pada konferensi pers Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) KiTa, Jakarta, Jumat (15/12).

“Pendapatan negara hingga 12 Desember mencapai Rp2.553,2 triliun,” ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Dia menjelaskan, angka tersebut sudah melebihi dari Undang Undang (UU) APBN untuk tahun 2023 yang hanya Rp2.463,2 triliun.

“Jadi kalau dibandingkan target APBN awal target APBN awal sudah melewati,” jelasnya.

Perlu diketahui, pada pertengahan tahun 2023 UU APBN direvisi ke atas dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023, sehingga target pendapatan belanja negara menjadi Rp2.637 triliun.

Artinya target pendapatan belanja yang mengacu pada Perpres itu belum mencapai target.

“Kita masih belum capai tapi dari UU awal kita sudah 103,66 persen,” terangnya.

Selanjutnya dari sisi belanja sampai 12 Desember 2023, negara sudah membelanjakan sebesar Rp2.588,2 triliun. Apabila merujuk pada UU APBN 2023 awal total belanja direncanakan sebesar Rp3.061,2 triliun.

Sehingga dibandingkan UU APBN awal belanja sampai 12 Desember 2023 baru mencapai 84,55 persen.

Sedangkan pada pertengahan tahun, belanja negara juga direvisi ke atas menjadi Rp3.117,2 triliun.

“Jadi kalau dibandingkan dengan Perpres nomor 75 yang merupakan revisi dari UU APBN 2023 awal realisasinya sudah 83 persen,” ungkapnya.

Liputan6.com, Jakarta Memasuki pergantian tahun menuju 2024, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menghimbau Wajib Pajak (WP) untuk melakukan lapor SPT Tahunan.

Perlu diingat, batas waktu lapor SPT Tahunan untuk WP orang pribadi yaitu 31 Maret 2023 dan WP badan pada 30 April 2023.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti, menjelaskan, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 9 tahun 1994, pasal 3 ayat (3) huruf b dan c Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan SPT Tahunan paling lama 3 bulan (orang pribadi) atau 4 bulan (badan) setelah akhir tahun pajak.

Lebih lanjut pasal 1 angka 8 dijelaskan Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

“Sehingga dalam hal bagi Wajib Pajak yang tahun pajaknya berakhir sesuai kalender tahun 2023, baru dapat menyampaikan SPT Tahunan 2023 sejak tanggal 1 Januari 2024 nanti,” kata Dwi Astuti kepada Liputan6.com, Jumat (15/12/2023).

Cara Lapor SPT

Sebelum lapor SPT online dengan e-Filling, Wajb Pajak perlu memastikan sudah memiliki EFIN. Jadi, wajib pajak yang sudah punya EFIN bisa langsung lapor SPT pajak.

Sebagai informasi, Electronic Filing Identity Number atau EFIN merupakan nomor identitas yang diterbitkan oleh DJP agar wajib pajak bisa lapor SPT melalui e-Filling.

Untuk mendapatkan nomor identitas ini wajib pajak harus mengajukan permohonan EFIN terlebih dahulu ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Bagi yang sudah memiliki EFIN, berikut adalah tahap dan cara lapor SPT Pajak Tahunan menggunakan e-Filling:

1. Akses laman DJP Online melalui tautan https://djponline.pajak.go.id
2. Kemudian isi kolom sesuai petunjuk
3. Wajib pajak harus login terlebih dahulu dengan memasukkan NPWP dan password serta kode keamanan
4. Selanjutnya pilih Lapor
5. Pilih layanan e-Filling
6. Setelah itu, pilih menu Buat SPT
7. Lalu isi kolom yang telah disediakan oleh sistem
8. Pilih SPT yang akan dilaporkan
9. Isi data SPT
10. Masukkan kode verifikasi
11. Klik Kirim SPT
12. Laporan SPT akan terekam di sistem DJP dan bukti laporan akan dikirimkan ke email wajib pajak.

Calon Presiden Ganjar Pranowo mengungkap syarat penting agar Indonesia bisa menjadi negara maju pada 2045 mendatang. Dia menekankan pada tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen.

Hal ini diungkapkan Ganjar Pranowo dihadapan para pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Dia pun mengajak para pengusaha itu untuk terlibat dalam meningkatkan rasio pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kalau kita di 2045 mau benar- benar menjadi negara maju, (pertumbuhan ekonomi) 7 persen jangan ditawar pertumbuhannya. Caranya bagaimana? Ayo, minimal kalau gitu, 8 (persen perutumbuhan ekonomi) boleh,” ujarnya dalam Dialog Apindo Capres 2024, di Jakarta, Senin (11/12/2023).

Dia menjelaskan, guna mengerek pertumbuhan ekonomi tersebut, setidaknya ada 2 hal penting. Pertama, soal ekonomi digital. Kedua, peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM).

Poin selanjutnya, adalah soal industrialisasi yang terjadi di Indonesia. Konsepnya adalah biaya rendah, regulasi yang mudah serta buruh tak gelisah.

“Maka kalau kita bicara, kita mau tumbuh ekonomi 7 persen itu kalau industriliasasinya bernilai tambah, dan investasi ini membuka lapangan kerja. Tugas kami adalah menyiapkan SDM yang baik,” ungkap Ganjar.

“Termasuk didalamnya nanti kami punya satu program bahaimana caranya biar si miskin itu juga bisa melompat, kelompok perempuan bisa melompat, penyandang disabilitas bisa melompat dengan pendidikan. Jangan ditawar pendidikan gratis ini, jangan pernah ditawar berapapun,” tegasnya.

Liputan6.com, Jakarta – Regulasi terkait pajak impor mobil listrik dalam keadaan utuh disebut hampir rampung. Kebijakan impor bebas pajak untuk mobil listrik completetly built up (CBU) ini akan menyasar perusahaan yang sudah tanam modal di Indonesia.

Menteri Investasi/Kepala Bada Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan draf aturan tersebut sudah selesai. Selanjutnya, bakal dilanjutkan dengan penerbitan Peraturan Presiden.

“Oke, sudah selesai (draft-nya). Mungkin Peraturan Presiden-nya tidak akan lama lagi, secara teknis sudah,” kata Bahlil saat ditemui di Media Center Indonesia Maju, Jakarta, ditulis Selasa (12/12/2023).

Aturan ini nantinya akan membebaskan biaya pajak pertambahan nilai (PPN) impor mobil listrik ke Indonesia. Hanya saja, ada syarat yang mesti dipenuhi.

Produsen mobil listrik yang ingin melakukan impor perlu menanamkan investasinya di Indonesia. Misalnya dengan membangun pabrik pengembangan kendaraan listrik di Tanah Air.

“Contoh, perusahaan merek A, dia ingin memasukkan mobil ke Indonesia 3.000 unit. Kita tanya, you mau bangun enggak di Indonesia? Kalau you enggak mau bangun pabriknya, ya nggak kita kasih,” kata Bahlil.

Meski begitu, Bahlil belum bisa memastikan kapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan meneken Perpres tersebut. Tapi, menurutnya proses di kementerian terkait sudah selesai.

“Saya enggak tau (kapan aturan terbit). Tapi yang saya pahami, karena saya juga ikut melakukan itu saya rasa Kementerian teknis sudah selesai, termasuk Kementerian Investasi,” ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, Bank Brasil Itau Unibanco pada Senin, 4 Desember 2023 meluncurkan layanan perdagangan mata uang kripto untuk klien platform investasinya, menjadikan pemberi pinjaman terbesar di negara itu sebagai pemain lokal terbaru yang memasuki pasar pertukaran aset digital.

Kepala aset digital Guto Antunes mengatakan, awalnya layanan baru Itau akan memungkinkan perdagangan bitcoin, mata uang kripto paling populer, serta eter, tetapi pemberi pinjaman nanti berencana menambahkan yang lain.

“Ini dimulai dengan bitcoin, namun rencana strategis utama kami adalah memperluas ke aset kripto lainnya di masa depan,” kata Antunes dalam sebuah wawancara, dikutip dari Yahoo Finance, Jumat (8/12/2023). 

Antunes menambahkan ekspansi apa pun akan bergantung pada bagaimana regulasi kripto di negara tersebut berkembang. Langkah ini membuat Itau Unibanco bersaing di Brasil dengan lokal lainnya seperti pertukaran kripto MB dan unit aset digital bank investasi BTG Pactual, Mynt, serta raksasa global seperti Binance.

“Itau berpendapat perusahaan ini akan menonjol dibandingkan para pesaingnya karena perusahaan ini juga bertindak sebagai kustodian, menjaga aset pengguna,” jelas Antunes.

Langkah ini terjadi sekitar sebulan setelah dua pemain lokal mengumumkan mereka meninggalkan pasar kripto. Perusahaan pialang dan investasi XP tidak mengatakan mengapa mereka menutup layanan kripto-nya, tetapi perusahaan jasa keuangan PicPay, yang dimiliki oleh konglomerat J&F yang juga mengendalikan pengepakan daging JBS, mengutip ketidakpastian peraturan.