Tantangan Fiskal Restrukturisasi BUMN Danantara: Menakar Pengaturan Sisa Kerugian Pajak

Tantangan Fiskal Restrukturisasi BUMN Danantara: Menakar Pengaturan Sisa Kerugian Pajak

Langkah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dalam merampingkan portofolio Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi sekitar 200 entitas membawa tantangan baru di sektor perpajakan. Konsolidasi yang mempertemukan entitas dengan kinerja keuangan memuaskan dan entitas yang masih terbebani kerugian memicu diskursus penting: bagaimana pengelolaan sisa kerugian fiskal masing-masing perusahaan pasca-merger?

Secara konseptual, penggabungan dua entitas tidak serta-merta memindahkan kewajiban maupun beban masa lalu. Analoginya mirip dengan penggabungan dua sekolah, di mana rapor merah dari sekolah yang bermasalah tidak dapat digunakan untuk menurunkan standar kelulusan di sekolah yang baru. Prinsip yang sama berlaku dalam rezim hukum perpajakan terkait hak kompensasi kerugian fiskal.

Skema Nilai Buku dan Pembatasan Kerugian Fiskal

Secara normatif, ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) membuka peluang penggunaan nilai buku atas pengalihan harta untuk keperluan restrukturisasi usaha. Skema ini diperjelas melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2024 yang diperbarui dengan PMK Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi tersebut dirancang agar merger tidak langsung memicu pengenaan PPh atas keuntungan pengalihan aset (capital gain).

Meski demikian, fasilitas pajak ini tidak diberikan tanpa batas. Perusahaan penerima pengalihan harta (surviving company) dilarang mengambil alih sisa kerugian fiskal entitas yang melebur dan dibubarkan (merging company) secara bebas. Apabila kedua BUMN yang melakukan merger sama-sama mencatatkan sisa kerugian fiskal, aturan mewajibkan entitas dengan saldo kerugian lebih kecil untuk ditunjuk sebagai entitas yang bertahan.

Hal ini menunjukkan bahwa penetapan entitas yang bertahan tidak sekadar memperhitungkan besaran aset, prospek bisnis, atau efisiensi operasional semata, melainkan juga rekam jejak fiskalnya. Dalam doktrin perpajakan korporasi, Bittker & Eustice (1994) mengutarakan pentingnya prinsip continuity of interest dan continuity of business enterprise. Manfaat pajak dalam restrukturisasi harus ditopang oleh keberlanjutan kegiatan usaha riil, bukan sekadar rekayasa struktur hukum.

Hal senada ditegaskan oleh Stanley Surrey (1973), yang mengingatkan bahwa insentif pajak yang tidak tepat sasaran berisiko menjadi subsidi terselubung yang memicu distorsi alokasi sumber daya ekonomi.

Pembelajaran Internasional dan Langkah Uji Tuntas

Pengawasan ketat terhadap pemanfaatan kerugian fiskal juga menjadi perhatian global untuk mencegah praktik loss trafficking, yaitu strategi mengakuisisi perusahaan merugi hanya demi memanfaatkan sisa kerugian fiskalnya untuk menekan beban pajak perusahaan yang sehat.

Negara-negara seperti Jerman dan Jepang menerapkan pembatasan ketat dengan mensyaratkan kesinambungan kegiatan bisnis secara konsisten. Sementara itu, Amerika Serikat melalui Internal Revenue Code Section 382 memberlakukan pembatasan batasan tahunan atas penggunaan kerugian fiskal pasca-perubahan kepemilikan berdasarkan nilai batas perusahaan yang diakuisisi.

Pelajaran dari berbagai negara tersebut memberi gambaran bahwa perlindungan terhadap penerimaan negara dapat berjalan seiring dengan kebutuhan restrukturisasi bisnis. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan penerapan uji tujuan bisnis (business purpose test) untuk memberikan fleksibilitas kompensasi kerugian secara proporsional bagi merger yang berdampak positif pada perekonomian.

Di sisi lain, jajaran manajemen Danantara beserta direksi BUMN diimbau untuk menempatkan isu perpajakan sebagai bagian utama dari proses uji tuntas (due diligence) sejak tahap awal perancangan merger. Koordinasi serta permohonan penegasan resmi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadi langkah krusial guna menghindari perbedaan interpretasi hukum dan potensi sengketa pajak di masa depan.

Indikator keberhasilan restrukturisasi BUMN tidak hanya diukur dari pencapaian efisiensi struktural atau pembentukan entitas berskala besar, melainkan juga dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perpajakan yang sehat dan transparan.

Tags: No tags

Comments are closed.