Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) resmi menyerahkan tiga tersangka tindak pidana perpajakan beserta barang bukti (Tahap II) kepada Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Pelimpahan perkara yang berlangsung pada 27–29 Oktober 2026 tersebut dilakukan setelah pihak Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menyatakan berkas perkara sudah lengkap (P-21).
Ketiga tersangka berinisial MHL, MWN, dan RN diduga kuat melakukan manipulasi data pajak melalui dua entitas bisnis, yakni PT WAR dan PT LBS. Berdasarkan hasil perhitungan penyidik, perbuatan melawan hukum tersebut memicu kerugian pada pendapatan negara hingga mencapai Rp11.550.363.002.
Modus Penerbitan Faktur Fiktif PT WAR dan PT LBS

Dalam perkara pertama yang melibatkan PT WAR, tersangka MHL dibantu oleh MWN selaku Komisaris dan RN selaku Direktur diduga secara bersama-sama menerbitkan atau menggunakan faktur pajak, bukti pemotongan/pemungutan pajak, serta bukti setoran pajak yang tidak didasari transaksi sebenarnya. Kejahatan ini berlangsung sepanjang masa pajak September hingga Desember 2022 dan mengakibatkan kerugian negara senilai Rp3.311.871.118.
Atas perbuatannya di PT WAR, ketiganya dijerat dengan Pasal 39A huruf a juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UU.
Sementara pada penanganan perkara kedua, tersangka MHL yang bertindak sebagai Direktur PT LBS diduga sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan berisikan informasi tidak benar atau tidak lengkap. Selain itu, MHL juga memanfaatkan faktur pajak tidak sah selama periode Januari hingga Desember 2022, yang mengakibatkan kerugian negara tambahan sebesar Rp8.238.491.884.
Atas pelanggaran pada PT LBS, MHL dipersangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf a UU KUP sesuai ketentuan perundang-undangan terbaru. Para tersangka kini membayangi ancaman hukuman penjara 6 bulan hingga 6 tahun, serta denda minimal 2 kali hingga maksimal 4 kali lipat dari nilai pajak terutang.
Penerapan Asas Ultimum Remedium dan Penegakan Hukum
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Anton Budhi Setiawan, menegaskan bahwa dalam menangani perkara tindak pidana perpajakan, pihaknya selalu mengedepankan asas ultimum remedium, yaitu menjadikan hukum pidana sebagai instrumen hukum terakhir. Penegakan hukum ini dijalankan lewat kolaborasi bersama Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS Polda Kalimantan Selatan.
“Proses penegakan hukum terhadap Wajib Pajak ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera (deterrent effect) sekaligus menjadi sarana edukasi, khususnya bagi Wajib Pajak di lingkungan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah,” ungkap Anton Budhi.
Anton mengimbau kepada seluruh Wajib Pajak untuk selalu menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar, jelas, dan lengkap sesuai sistem self-assessment. DJP Kalselteng berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan konsistensi penegakan hukum demi mengamankan penerimaan negara untuk pembangunan nasional.

