Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memberikan fasilitas pemotongan atau keringanan pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga mencapai 35 persen bagi para wajib pajak di wilayah ibu kota. Program insentif perpajakan yang berlangsung mulai 21 November sampai 31 Desember 2026 ini dirancang untuk meringankan beban finansial masyarakat sekaligus mendorong kesadaran tertib administrasi kendaraan.
Kebijakan tersebut secara sah tertuang dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1169 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak Kendaraan Bermotor yang telah ditandatangani sejak 18 November 2026.
Rincian Besaran Diskon PKB Berdasarkan Kepemilikan
Penetapan nilai keringanan untuk wajib pajak perorangan (orang pribadi) ditentukan secara berjenjang berdasarkan urutan kepemilikan maupun penguasaan unit kendaraan, yaitu:
- Kendaraan pertama: Keringanan sebesar 5%
- Kendaraan kedua: Keringanan sebesar 20%
- Kendaraan ketiga: Keringanan sebesar 25%
- Kendaraan keempat: Keringanan sebesar 30%
- Kendaraan kelima dan seterusnya: Keringanan sebesar 35%
Sementara itu, kendaraan yang terdaftar atas nama badan usaha memperoleh pemotongan pokok PKB seragam sebesar 5%. Perlu dicatat bahwa fasilitas pemotongan pajak ini tidak berlaku untuk kendaraan angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, mobil ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan kegiatan atau lembaga sosial keagamaan, serta kendaraan operasional milik Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta.
Skema Otomatis Tanpa Pengajuan Berkas
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta, Lusiana Herawati, menyampaikan bahwa pemotongan pajak ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah atas kontribusi masyarakat dalam menopang pembangunan kota.
“Jakarta adalah milik kita semua. Setiap warga memiliki peran, dan setiap kontribusi masyarakat sangat berarti bagi kota ini. Melalui keringanan ini, kami berharap masyarakat dapat merasa lebih terbantu dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraannya. Karena dari langkah sederhana dan kepedulian kita bersama, Jakarta dapat terus tumbuh menjadi kota yang lebih baik bagi semua,” ungkap Lusiana.
Lusiana juga menambahkan, mekanisme pemberian insentif ini dilakukan secara langsung dan otomatis melalui penyesuaian pada sistem informasi manajemen pajak daerah. Wajib pajak tidak perlu mengajukan permohonan khusus secara manual. Setiap pembayaran PKB yang ditransaksikan pada rentang waktu 21 November hingga 31 Desember 2026 bakal langsung terpotong secara otomatis sesuai haknya.
Pemprov DKI mengimbau pemilik kendaraan—khususnya yang belum mendaftar ulang kendaraannya—agar segera mengoptimalkan program ini. Masyarakat yang membutuhkan info lengkap dapat mengakses situs resmi Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id atau menghubungi pusat layanan informasi pajak di call center 1500-177.

