Jakarta – Pemerintah resmi menyiapkan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) yang diperuntukkan bagi para pekerja dengan penghasilan hingga Rp 10 juta per bulan. Fasilitas perpajakan ini digulirkan secara spesifik guna menjaga daya beli kelompok pekerja kelas menengah.
Skema keringanan pajak tersebut memiliki kriteria penerima yang berbeda dari Bantuan Subsidi Upah (BSU). Program BSU difokuskan untuk membantu kelompok pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3 juta per bulan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pemerintah secara konsisten membedakan segmen penerima bantuan berdasarkan tingkatan pendapatan pekerja.
“Untuk PPh DTP, pajak ditanggung pemerintah diberikan kepada pekerja dengan kriteria gaji sampai Rp 10 juta,” ujar Airlangga dalam konferensi pers terkait perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Airlangga menambahkan bahwa kelompok pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3 juta menjadi target utama penyaluran BSU. Saat ini, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tengah merapikan dan memutakhirkan data calon penerimanya.
“Semua pekerja yang gajinya di bawah Rp 3 juta akan mendapatkan BSU. Penyiapan datanya saat ini sedang diproses di Kemenaker,” tegasnya.
Proses Pencairan BSU dan Target Realisasi
Mengenai pencairan BSU, mekanisme teknis dan penganggarannya saat ini sedang diselesaikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pemerintah menargetkan penyaluran dana BSU tersebut dapat terealisasi pada November 2026.
“Saat ini prosesnya masih berlangsung di Kementerian Keuangan,” kata Airlangga.
Melalui integrasi kedua skema ini, pemerintah mengoperasikan dua instrumen jaring pengaman ekonomi yang saling melengkapi. BSU hadir dalam bentuk bantuan tunai langsung untuk pekerja berpenghasilan di bawah Rp 3 juta, sementara fasilitas PPh 21 DTP memberikan keringanan beban pajak demi menopang konsumsi kelas menengah hingga batas gaji Rp 10 juta.

