Salah satu aspek dalam perpajakan adalah pajak penghasilan, yang diterapkan pada pendapatan yang diterima dalam setahun. Pajak penghasilan badan dianggap subjektif, mempertimbangkan kondisi setiap wajib pajak dalam menentukan besaran pajak yang dikenakan. Faktor kondisi wajib pajak, khususnya kemampuan finansial, menjadi dasar utama untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar, agar tidak memberatkan wajib pajak secara […]

Dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi mengarahkan cara penyajian, struktur laporan, dan isi minimum bagi entitas. Standar ini menjadi panduan penting dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan. Pada 30 Juni 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) menyetujui Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP). Efektif 1 Januari 2025, SAK EP akan […]

Tax treaty adalah perjanjian perpajakan antara dua negara yang dibuat dalam rangka meminimalisir pajak berganda dan berbagai usaha penghindaran pajak. Perjanjian ini digunakan oleh penduduk dua negara untuk menentukan aspek perpajakan yang timbul dari suatu transaksi di antara mereka. Transfer pricing merupakan isu klasik di bidang perpajakan, khususnya menyangkut transaksi internasional yang dilakukan oleh korporasi […]

Materi Pelatihan Konsep Penghasilan (Ph) Konsep Objek PPh Pasal 21/26 (Taxable Income, Schedular Taxation, Non Taxable Income) Aplikasi Ph, BIK maupun FB dalam perhitungan PPh Pasal 21/26 Konsep Benefit in Kind (BIK) / Natura dan Fringe Benefit (FB) / Kenikmatan baik tahun 2022 maupun tahun 2023 BIK / FB dalam KMK-167/KMK.03/2018 masih relevan diterapkan? 7 […]

Fraud dalam banyak jenis dan modusnya sudah menjadi permasalahan klasik di dalam aktivitas bisnis sejak dulu hingga kini. Tidak ada perusahaan yang sama sekali bebas dari fraud, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa audit. Di mana ada uang dan kekayaan (Aset) di sana pasti ada fraud. Bagi seorang auditor, mendeteksi dan mencegah fraud adalah […]

Sengketa perpajakan merupakan konsekuensi logis dari penerapan self assessment system. SPT yang disampaikan Wajib Pajak merupakan objek yang dapat dihitung ulang dan dilakukan penetapan oleh otoritas pajak, yang dalam proses penetapan, sangat dimungkinkan terjadi perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan otoritas pajak baik perbedaan pendapat yang bersifat formal, material, atau hanya sekedar yang bersifat administratif. […]