Kejar Target APBN 2026, DJP Bidik Setoran Pajak Tambahan Rp 500 Triliun hingga Akhir Tahun

Kejar Target APBN 2026, DJP Bidik Setoran Pajak Tambahan Rp 500 Triliun hingga Akhir Tahun

JAKARTA — Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mengoptimalkan penghimpunan penerimaan negara demi memenuhi target APBN 2026 sebesar Rp 2.357,7 triliun. Guna menutup selisih target tersebut, otoritas perpajakan masih mengejar potensi penerimaan sekitar Rp 500 triliun dalam kurun waktu dua bulan terakhir tahun 2026.

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, mengungkapkan bahwa pihaknya membutuhkan pasokan penerimaan tambahan di kisaran angka tersebut pada periode November dan Desember 2026.

“Rincian angkanya secara detail akan kami paparkan dalam agenda Konferensi Pers APBN KiTa besok. Namun secara garis besar, kami masih membutuhkan sekitar Rp 500 triliun sepanjang November dan Desember,” ujar Bimo saat memberikan keterangan kepada awak media, Kamis (12/11/2026).

Sebagai langkah penguatan, DJP menyiapkan serangkaian instrumen kebijakan. Di antaranya optimalisasi pemajakan atas transaksi marketplace, skema pengurangan sanksi administratif, hingga pemberlakuan pajak minimum global (global minimum tax). Selain itu, DJP mempertajam efisiensi administrasi dan komunikasi aktif dengan wajib pajak untuk mendongkrak tingkat kepatuhan.

Penguatan Kinerja Internal dan Integrasi Artificial Intelligence

Dari ranah internal, DJP menggenjot kapasitas pegawai serta melakukan penataan struktur jabatan fungsional agar proses pengawasan berjalan lebih terukur dan efektif. Bimo mencatat, langkah fungsionalisasi tersebut mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan hingga 65 persen sepanjang periode Agustus 2025 hingga 2026. Di sisi lain, frekuensi kegiatan pemeriksaan atau audit melonjak sekitar 25 persen.

Tidak hanya itu, DJP juga modernisasi platform Coretax dengan menyematkan fitur analitik mutakhir berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

“Fitur-fitur berbasis teknologi canggih ini kini makin terintegrasi di dalam sistem Coretax untuk menopang efektivitas pengawasan sekaligus optimalisasi penerimaan,” terang Bimo.

Ia menguraikan bahwa DJP terus mempererat koordinasi inter-direktorat di lingkungan Kementerian Keuangan demi memastikan ketahanan anggaran negara.

“Kami tetap optimistis. Yang terpenting adalah melangkah secara sinergis bersama direktorat jenderal terkait untuk menjaga ketangguhan APBN sekaligus menopang resiliensi ekonomi nasional,” tambahnya.

Potret Realisasi Setoran Pajak

Gedung Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Foto: Liputan6.com/Immanuel Christian)

Berdasarkan laporan APBN KiTa edisi September 2026, realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2026 berhasil terkumpul Rp 1.607,6 triliun. Angka ini setara dengan 68,2 persen dari total target APBN 2026, atau mengalami pertumbuhan 24,1 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Secara terperinci, capaian dari tiap sektor penerimaan pajak hingga akhir kuartal ketiga adalah sebagai berikut:

  • PPh Nonmigas: Menembus Rp 809,3 triliun (tumbuh 17,6%).
  • PPh Migas: Mencapai Rp 43,6 triliun (melonjak signifikan 128,2%).
  • PPN dan PPnBM: Menyumbang Rp 683,3 triliun (tumbuh 38,6%).
  • PBB dan Pajak Lainnya: Terkoreksi 24,8% menjadi Rp 71,4 triliun.

Adapun berdasarkan klasifikasi jenis pajak, PPh Pasal 21 mencatatkan realisasi Rp 189,4 triliun (naik 19%), sedangkan PPh Badan terakumulasi sebesar Rp 276,7 triliun (naik 29%). Di sisi lain, PPN Dalam Negeri mencatatkan kinerja positif dengan lonjakan 51,3% hingga menyentuh Rp 369,5 triliun.

Tags: No tags

Comments are closed.