Jaga Keadilan Usaha, Pemerintah Beberkan Alasan Penerapan Pajak Belanja Online

Jaga Keadilan Usaha, Pemerintah Beberkan Alasan Penerapan Pajak Belanja Online

Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara membeberkan alasan utama di balik kebijakan pemungutan pajak terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kebijakan ini dihadirkan demi menciptakan iklim persaingan usaha yang adil dan seimbang (level playing field) antara pelaku usaha digital dengan ritel konvensional.

Suahasil menegaskan bahwa skema transaksi pada platform digital perlu mendapatkan perlakuan perpajakan yang setara dengan aktivitas jual beli di toko fisik. Langkah ini krusial dilakukan untuk mencegah adanya disparitas beban pajak yang berpotensi memicu ketimpangan persaingan usaha di kedua sektor tersebut.

Ia mencontohkan simulasi sederhana pada pembelian produk kebutuhan harian seperti tisu. Pembelian tisu secara langsung di gerai fisik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen. Namun sebaliknya, apabila barang serupa dibeli melalui platform online yang belum memungut pajak, beban PPN tersebut tidak dikenakan kepada konsumen.

“Kalau Anda beli tisu ini di gerai yang konvensional, ini bayar PPN. Tapi kalau Anda beli tisu ini lewat online, tidak ada PPN-nya. Sehingga menjadi tidak level playing field,” kata Suahasil, dikutip Senin (16/11/2026).

Ia menekankan bahwa menjaga kesetaraan arena persaingan bisnis merupakan poin mendasar dari penerapan pemungutan pajak transaksi PMSE saat ini.

Penunjukan Empat Marketplace Besar

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto di Kantor Pusat Dirjen Pajak, Rabu, (1/7/2026). (Foto: Liputan6.com/Immanuel Christian)
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Bimo Wijayanto (Foto: Liputan6.com/Immanuel Christian)

Pada kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa kebijakan pemungutan pajak digital ini berlandaskan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2026. Regulasi mengenai tata cara pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi PMSE tersebut resmi berlaku sejak 1 Oktober 2026.

Sebagai langkah implementasi perpajakan digital, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menunjuk empat platform marketplace terkemuka sebagai pemungut pajak, yakni Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.

Bimo menambahkan, data realisasi penerimaan pajak dari sektor PMSE ini bakal mulai dilaporkan pada bulan ini. Menurut skedul yang ditetapkan, proses penyetoran pajak dijadwalkan pada 15 November 2026, sedangkan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) dilaksanakan pada 20 November 2026.

“Jadi mohon ditunggu, nanti kami akan sampaikan figurnya secara lebih tepat,” pungkas Bimo.

Tags: No tags

Comments are closed.