Liputan6.com, Jakarta – Perang di Timur Tengah dan Ukraina mendorong pemerintah di berbagai negara Eropa merancang subsidi, pajak, dan revisi kebijakan demi melindungi ekonomi, perusahaan, dan warga dari harga bensin serta solar yang mencetak rekor.
Diungkap Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam laporan Rabu, 23 September 2026, tujuh dari 10 negara yang paling aktif menahan kerugian ekonomi akibat krisis energi berasal dari Uni Eropa (UE).
“Ironi kejam bahwa Amerika Serikat (AS) justru paling tidak rentan terhadap krisis buatannya sendiri, sementara ekonomi Eropa kembali menanggung dampaknya,” kata Analis Transport & Environment Antony Froggatt, dikutip dari AP News, Jumat (25/9/2026).
Sejumlah kebijakan diambil, seperti Lithuania yang memangkas separuh harga tiket kereta, sementara Yunani menaikkan pajak perjudian untuk mendanai bantuan publik. Bahkan, Italia menunda pembongkaran pembangkit listrik tenaga batu bara yang sebelumnya sudah dijadwalkan serta memangkas persyaratan administrasi proyek minyak dan gas alam.
Belanda menambah dana program layanan penghematan energi gratis di rumah tangga, sedangkan Polandia mengusulkan pajak tinggi atas laba rekor sejumlah produsen dan penjual bahan bakar.
UE mengimpor hampir seluruh minyak yang digunakannya dan 85% gas alam, sehingga berhasil memasok 57% kebutuhan energi.
Warga Eropa semakin resah karena harga bahan bakar melampaui US$ 12 per galon atau Rp 214.806 (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.900) di sejumlah negara. Mereka bisa menghabiskan tambahan 203 juta euro per hari atau Rp 4,1 triliun (asumsi kurs euro terhadap rupiah 20.400) hanya untuk solar.
Source link
