JAKARTA — Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan mencatatkan lonjakan signifikan sebesar 28 persen. Kenaikan ini ditopang oleh percepatan pemulihan aktivitas ekonomi nasional serta menguatnya kinerja bisnis di sejumlah sektor inti, seperti manufaktur, perdagangan, telekomunikasi, dan transportasi.
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa pertumbuhan positif ini tidak lepas dari ekosistem industri yang terus menggeliat. Di sisi lain, peningkatan produktivitas pengawasan serta penegakan kepatuhan wajib pajak secara konsisten turut menjadi faktor pendorong utama.
“Perekonomian berangsur membaik. Sektor-sektor pendukung utama seperti manufaktur, perdagangan, telekomunikasi, hingga moda transportasi menunjukkan performa yang sangat baik,” ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Selain faktor fundamental ekonomi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengoptimalkan pemanfaatan sistem Coretax dan manajemen kinerja internal. Teknologi ini memungkinkan pengawasan ketat terhadap kinerja para Account Representative (AR), mulai dari pemantauan realisasi penerimaan hingga respons atas tindak lanjut wajib pajak.
Bimo menambahkan, efisiensi sistem baru ini berhasil meningkatkan intensitas pengawasan dan kualitas eksekusi di unit-unit kerja prioritas hingga 65 persen. Sementara itu, efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme pemeriksaan dan langkah lanjutan naik sebesar 25 persen.
Strategi DJP Mengejar Target Penerimaan Pajak Rp500 Triliun

Memasuki dua bulan terakhir tahun anggaran 2026, DJP berupaya mengumpulkan sisa penerimaan pajak sebesar Rp500 triliun untuk memenuhi target tahunan sebesar Rp2.357,7 triliun.
Guna mengejar sisa target tersebut, otoritas perpajakan telah menyiapkan serangkaian langkah strategis, antara lain:
- Penerapan kebijakan perpajakan khusus bagi platform marketplace.
- Pemberian insentif berupa pengurangan sanksi administratif.
- Implementasi regulasi pajak minimum global (global minimum tax).
- Penguatan administrasi serta peningkatan komunikasi intensif dengan wajib pajak.
Dari sisi pembenahan internal, DJP memperkuat kapasitas SDM dan melakukan penataan jabatan fungsional guna memastikan kinerja pengawasan yang lebih terukur dan disiplin.
Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Coretax
Langkah modernisasi perpajakan juga diakselerasi melalui penyempurnaan sistem Coretax yang kini dilengkapi dengan fitur analisis data terpadu dan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).
“Fitur-fitur canggih tersebut kini terintegrasi penuh dalam sistem Coretax guna menunjang pengawasan berkelanjutan dan optimalisasi pengumpulan penerimaan negara,” jelas Bimo.
Pemerintah optimistis koordinasi lintas direktorat di Kementerian Keuangan akan semakin solid guna memperkuat daya tahan APBN di tengah dinamika ekonomi nasional.

