Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan membuka peluang untuk mengkaji ulang batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Meski begitu, otoritas perpajakan menegaskan bahwa setiap usulan penyesuaian harus didukung oleh kajian akademis serta basis data yang kuat.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa batas PTKP Indonesia saat ini tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara anggota G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Nilainya mencapai sekitar 67 persen dari produk domestik bruto (PDB) per kapita atau setara tujuh kali lipat dari garis kemiskinan.
“Kalau kita berbicara mengenai kenaikan PTKP kita harus kembali ke data, evidence akademisnya. Kenapa? Karena di diskusi akademis kita harus menyampaikan data, evidence yang robust (kuat), apa adanya,” kata Bimo, Kamis (12/11/2026).
Bimo pun mendorong para peneliti, akademisi, hingga profesor untuk memberikan analisis berbasis data mengenai tingkat urgensi penyesuaian batas PTKP. Menurutnya, pemerintah membutuhkan bukti empiris sebelum mengambil keputusan terkait perubahan kebijakan tersebut.
Di sisi lain, Bimo menegaskan bahwa DJP tidak memiliki kewenangan langsung untuk menentukan besaran PTKP. Kebijakan tersebut berada dalam ranah fiskal Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF) Kementerian Keuangan. DJP menyatakan siap memasok data pendukung tanpa perlu berspekulasi tanpa landasan data yang valid.
Sinyal Penyesuaian PTKP dari Menko Airlangga

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa rencana penyesuaian skema PTKP masih dalam pembahasan mendalam di internal pemerintah. Ia memberi sinyal bahwa penyesuaian PTKP ini diproyeksikan mulai berlaku setelah bulan Januari 2027.
“Akan diberlakukannya tahun depan. Tidak akan diberlakukan di Januari, jadi mungkin setelah Januari baru kita akan berlakukan,” ujar Airlangga saat Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2026 di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Airlangga menambahkan bahwa penyesuaian PTKP berjalan seiring dengan deretan paket stimulus ekonomi dan perlindungan sosial yang disiapkan pemerintah. Langkah ini mencakup penguatan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta fasilitas PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp 10 juta per tahun.

