Deretan Hoaks Seputar Pajak yang Meresahkan Masyarakat beserta Fakta Sebenarnya

Deretan Hoaks Seputar Pajak yang Meresahkan Masyarakat beserta Fakta Sebenarnya

Maraknya peredaran informasi bohong atau hoaks terkait isu perpajakan di tengah masyarakat kerap memicu keresahan dan kesalahpahaman publik. Literasi media yang memadai serta klarifikasi berbasis fakta sangat diperlukan agar masyarakat tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terverifikasi.

Berikut adalah penelusuran fakta atas sejumlah klaim keliru seputar aturan dan kebijakan perpajakan yang sempat beredar luas di media sosial:

1. Disinformasi Pernyataan Zulkifli Hasan Mengenai Tugas Rakyat Bayar Pajak

Sebuah unggahan di platform Facebook pada 26 September 2026 menarasikan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyebut tugas utama rakyat hanyalah membayar pajak dan tidak boleh mencampuri urusan pemerintah. Unggahan tersebut juga melampirkan foto Zulkifli Hasan dengan kutipan narasi yang telah dimanipulasi.

Hasil penelusuran menunjukkan bahwa narasi tersebut merupakan disinformasi. Informasi selengkapnya mengenai verifikasi klaim ini dapat diakses melalui tautan berikut.

2. Hoaks Razia Pajak Kendaraan Bermotor Door-to-Door oleh Kepolisian

Pesan berantai dan poster pengumuman palsu juga marak beredar sejak 13 September 2026 di Facebook. Informasi itu menyebutkan bahwa Polri bersama pihak pembiayaan (finance) bakal menggelar razia penertiban pajak kendaraan dengan mendatangi rumah-rumah warga secara langsung mulai akhir September 2026.

Dalam poster palsu tersebut, beberapa kriteria kendaraan yang diklaim akan disasar antara lain:

  • Kendaraan menunggak pajak atau masa berlaku STNK habis.
  • Kendaraan yang terbelit sengketa pembiayaan perbankan atau finance.
  • Kendaraan yang hanya memiliki STNK tanpa BPKB resmi.
  • Kendaraan hasil over credit ilegal.

Pihak berwenang mengonfirmasi bahwa klaim razia rumah ke rumah tersebut adalah hoaks. Rincian penelusuran fakta terkait isu ini dapat dibaca di sini.

3. Isu Pengenaan Pajak pada Transaksi Transfer Antarbank dan Dompet Digital

Klaim menyesatkan lainnya beredar sejak 3 November 2026, yang menyebutkan bahwa pemerintah berencana memberlakukan pajak khusus untuk transaksi transfer uang antarbank serta dompet digital (seperti GoTo, Shopee, dan Lazada) mulai 9 November 2026.

Informasi tersebut dipastikan tidak memiliki dasar hukum dan tidak benar. Penjelasan lengkap terkait isu pemotongan pajak transaksi digital ini dapat disimak melalui tautan ini.

Upaya Edukasi dan Pemberantasan Disinformasi

Penyebaran informasi palsu dapat merugikan publik dan memperkeruh iklim informasi nasional. Kanal verifikasi fakta bertugas melakukan konfirmasi secara independen untuk menjaga ruang publik dari bahaya pembodohan informasi.

Sejak 2 Juli 2018, tim verifikasi terverifikasi telah bergabung dalam International Fact Checking Network (IFCN) serta berjejaring dengan ekosistem cekfakta.com. Masyarakat yang ingin mengajukan verifikasi atas temuan isu mencurigakan dapat mengirimkan laporan ke email cekfakta.liputan6@kly.id atau menghubungi layanan WhatsApp resmi di nomor 0811-9787-670.

Tags: No tags

Comments are closed.