Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memberlakukan kebijakan Pajak Minimum Global atau Global Minimum Tax (GMT) sebesar 15 persen yang efektif berjalan mulai September 2026. Skema perpajakan internasional ini menargetkan korporasi multinasional dengan omzet konsolidasi tahunan di atas 750 juta euro guna menutup celah praktik penghindaran pajak lintas negara.
Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menyampaikan bahwa sejauh ini sebanyak 78 wajib pajak yang terdiri dari entitas induk maupun anak perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia telah mendaftarkan diri secara sukarela untuk mematuhi regulasi baru tersebut.
“Sebanyak 78 wajib pajak yang merupakan entitas induk ataupun entitas anak yang berkedudukan di Indonesia sudah secara sukarela mendaftarkan diri sebagai wajib pajak global,” ujar Bimo dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Merujuk pada hasil analisis data Country-by-Country Report 2023, DJP telah memetakan kelompok perusahaan multinasional yang masuk dalam batasan omzet di atas 750 juta euro. Basis data tersebut mencakup 37 entitas induk dalam negeri beserta 1.721 anak usahanya, serta 1.717 entitas induk luar negeri yang membawahi 4.688 anak usaha di Indonesia.
Melalui implementasi GMT, pemerintah menetapkan tarif pajak efektif paling sedikit 15 persen untuk korporasi global yang memenuhi syarat. Di samping memenuhi kewajiban pembayaran pajak, perseroan terkait wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) khusus dan laporan Global Information Return.
Ciptakan Iklim Usaha yang Adil dan Perkuat Kedaulatan Fiskal

Bimo menekankan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menghadirkan kesetaraan iklim usaha (level playing field) antara raksasa bisnis global dan pelaku usaha dalam negeri. Kebijakan ini merespons fenomena perusahaan korporasi yang sering memanfaatkan perbedaan aturan pajak antarnegara untuk menekan kewajiban fiskalnya.
“Regulasi global minimum tax ini merupakan salah satu instrumen strategis untuk memastikan terciptanya kesetaraan iklim berusaha, sehingga korporasi global tidak lagi memanfaatkan celah regulasi untuk meminimalkan kontribusi pajak,” kata Bimo.
Lebih lanjut, ia membandingkan besaran tarif GMT 15 persen ini dengan skema PPh final 0,5 persen bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) beromzet Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar per tahun. Menurut Bimo, sudah sepatutnya korporasi multinasional berskala raksasa memberikan sumbangsih perpajakan yang adil bagi perekonomian nasional.
Penerapan kebijakan pajak minimum ini diharapkan dapat memperkokoh kedaulatan fiskal Indonesia sekaligus mengoptimalkan potensi pendapatan negara. Dana penerimaan perpajakan tersebut nantinya disalurkan untuk pembiayaan program prioritas seperti pendidikan, kesehatan, pemerataan infrastruktur, dan peningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh pelosok Tanah Air.

