Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui beban tanggung jawab yang diembannya membuat dirinya sulit tidur nyenyak.

“Pasti setiap malam saya nggak bisa tidur. Sekarang sudah susah tidur,” kata Purbaya dalam Pelantikan Pejabat Kemenkeu, di Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Menkeu menyampaikan bahwa kegelisahan tersebut bukan tanpa alasan. Setiap malam ia mengaku memikirkan bagaimana memperbaiki kinerja penerimaan negara agar lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Purbaya menargetkan peningkatan tax collection rate dari sekitar 9 persen saat ini menjadi 11 – 12 persen pada tahun ini. Ia menilai target tersebut realistis namun tetap menantang, sehingga membutuhkan kerja keras dan komitmen kuat dari seluruh jajaran Kementerian Keuangan, khususnya sektor perpajakan.

“Saya mengharapkan ada perbaikan tax collection rate signifikan dari 9 persen sekarang, mungkin 11-12 persen untuk tahun ini, tahun depan kita perbaiki lagi,” ujarnya.

Menurutnya, tahun ini situasinya berbeda dibandingkan sebelumnya. Jika kinerja pajak tidak mencapai target, ia tidak lagi bisa beralasan bahwa kondisi ekonomi sedang melambat. Apalagi ketika pertumbuhan ekonomi membaik, maka peningkatan penerimaan pajak menjadi tuntutan yang wajar dan harus diwujudkan.

“Jadi ini misi kita, misi yang berat untuk pajak. Kalau kemarin Anda mencapainya di bawah target, saya bisa beralasan di depan DPR bahwa karena ekonominya lambat. Tapi tahun ini kan nggak bisa lagi,” ungkapnya.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan pembenahan di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dapat menunjukkan hasil signifikan hingga akhir tahun ini.

Langkah tersebut menjadi respons atas penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Purbaya berharap dalam kurun waktu satu tahun sejak langkah perbaikan dimulai, perubahan nyata sudah terlihat, terutama dalam sistem kerja dan tata kelola.

“Saya harap setahun Desember sampai sekarang Desember sudah ada perbaikan yang amat signifikan,” kata Purbaya dalam Pelantikan Pejabat Kemenkeu, di Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Sebagai bagian dari reformasi, Kementerian Keuangan akan mempercepat penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), untuk membantu pekerjaan pegawai.

Penerapan teknologi ini diharapkan mampu mengurangi interaksi langsung antara petugas dengan wajib pajak maupun pihak yang diawasi oleh bea cukai.

“Kita akan terapkan teknologi juga untuk membantu kerja-kerja bapak-bapak ibu-ibu. Sehingga kontak dengan wajib pajak atau yang diawasi oleh Bea Cukai menjadi semakin sedikit,” ujarnya.

Menurut Purbaya, sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembangkan sistem berbasis AI dengan cepat. Dengan dukungan teknologi, proses pengawasan hingga pelayanan dapat dilakukan lebih transparan dan efisien.

“Kita diterapkan AI, orang kita pintar-pintar bisa buat AI dengan relatif cukup cepat,” ujarnya.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya sejumlah penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di institusi pajak dan bea cukai menjadi peringatan bahwa praktik tidak bersih masih terjadi di sebagian oknum aparatur pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan.

Ia menilai, temuan KPK dalam beberapa hari terakhir menunjukkan masih adanya pegawai yang belum menjalankan tugas dengan lurus dan profesional.

“Kita lihatkan beberapa hari terakhir ini, ada pengeladahan ke pajak, Bea cukai oleh KPK. Artinya ada sementara pegawai-pegawai kita yang belum menjalankan kerjaannya dengan lurus, dengan baik, dengan lurus ya,” kata Purbaya dalam sambutannya diacara Pelantikan Pejabat Kemenkeu, di Gedung Juanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Kasus-kasus yang mencuat, termasuk dugaan penerimaan uang hingga temuan aset seperti emas, dinilai menjadi bukti bahwa pembenahan belum sepenuhnya tuntas.

“Artinya masih ada, ya kayaknya ada terima uang tuh, ada safe house katanya, ada uang sekian, ada emas 3 kilo dan lain-lain. Artinya, kita masih belum bersih,” tegasnya.

Bendahara negara ini menegaskan kondisi ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki citra institusi pajak dan bea cukai. Menurutnya, tanpa langkah serius, kejadian serupa berpotensi terus berulang dan menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola penerimaan negara tersebut.

“Ke depan saya harapkan dengan transisi ini semua teman-teman memperbaiki image pihak cukai maupun pajak,” ujarnya.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sardewa akan merombak kembali Direktorat Jenderal Pajak. Perombakan akan dilakukan sore ini, Jumat (6/2/2026).

Sementara, pergantian puluhan pegawai di Bea Cukai sudah dilakukan. Kini, kata dia, ada puluhan pegawai pajak yang harus dipindahkan ke tempat lebih sepi.

“Jadi, sore ini berapa puluh pegawai pajak pun saya akan putar,” ujarnya di Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).

Pekan lalu, Menkeu mengungkapkan rencana merotasi 70 pegawai DJP Kemenkeu sebagai salah satu upaya memperbaiki perekonomian. Sebab, dia beranggapan, perbaikan instansi menjadi modal penting untuk mencegah kebocoran penerimaan negara dan memulihkan kepercayaan publik.

Pergantian sejumlah pejabat pun menjadi bagian dari upaya memastikan target penerimaan perpajakan tahun ini dapat tercapai. 

Menkeu Purbaya Dampingi Pegawai Terkena OTT KPK

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sardewa merespons penetapan tersangka bagi para pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pegawai Ditjen Pajak dan Bea Cukai itu kini mengenakan rompi orange sebagai atribusi tersangka korupsi.

“Bagus enggak rompinya?” respons tanggap Purbaya dengan iringan tawa, di Kementerian Keuangan, Jumat (6/2/2026).

Menurut Purbaya, penindakan seperti itu bisa memberikan shock teraphy bagi para pegawai pajak dan bea cukai untuk lebih fokus lagi ke depan menjalankan tugasnya.

“Saya pikir enggak apa-apa itu, tempatnya juga sama, ada hal yang sama. Yang penting di sini kita sedang re-organisasi, sedang rekonsolidasi supaya lebih bagus lagi ke depan,” ucapnya.

Liputan6.com, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah mengusut dugaan kasus penyelewengan pajak di sektor industri yang terjadi pada periode 2016-2019, ketika negara gencar melakukan pembangunan infrastruktur.

Sejumlah perusahaan material untuk kebutuhan konstruksi seperti baja dicurigai tidak membayar pajak pertambahan nilai (PPN) selama masa itu.

Tak hanya baja, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, pihaknya tengah menyelidiki para pelaku industri terkait semisal produsen bata ringan atau hebel.

“Ada beberapa industri yang juga melakukan hal yang sama, seperti hebel dan yang lain-lain. Memang ada beberapa yang terindikasi. Ketika masa booming construction itu, bahan-bahan konstruksi yang memang cash basis tidak bayar PPN ke negara,” ujarnya di Kawasan Industri Milenium, Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (5/2/2026).

Bimo memaparkan modus operandi wajib pajak (WP) badan yang diduga menggelapkan pajak tersebut. Antara lain, dengan cara melaporkan penjualan tanpa memungut PPN.

“Kemudian modus yang lain itu menggunakan rekening pengurus, rekening pemegang saham dan rekening karyawan untuk menyembunyikan omzet. Dan ini rentang waktu yang sedang kita sidik itu ada dari 2016 sampai 2019,” tuturnya.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berkomitmen menjalankan pemerintahan anti suap dari sisi penerimaan pajak. Namun, ia mendapati laporan dari lapangan bahwa pejabat terdahulu mudah tergiur menerima sogokan untuk memperlancar jalannya suatu usaha.

Hal itu ia temukan saat mengunjungi PT Power Steel Mandiri di Kawasan Industri Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, pada Kamis (5/2/2026). Kunjungan ini untuk membenahi praktik manipulasi pajak di sektor industri baja.

“Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus,” tegas Purbaya.

Dalam proses inspeksi mendadak (sidak) tersebut, Sang Bendahara Negara gagal menemui pemilik perusahaan yang telah menghilang sebelum kedatangan rombongan. Namun, para pegawai di perusahaan itu bertindak kooperatif dan berjanji untuk mengikuti aturan dari pemerintah.

Adapun sidak ini dilaksanakan lantaran laporan adanya sejumlah perusahaan produsen baja yang mangkir membayar pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga wajib pajak (WP) badan tersebut yakni PT PSI, PT PSM, dan PT VPM.

Potensi kerugian negara dari tindak pidana perpajakan yang sedang disidik itu diperkirakan mencapai sekitar Rp 583,36 miliar, hanya dari tiga perusahaan.

Liputan6.com, Jakarta – Seiring berlanjutnya tuduhan penggelapan pajak terhadap Kim Seon Ho, industri periklanan mulai memutuskan hubungan. Aktor Korea itu telah sepenuhnya membantah tuduhan tersebut, tapi tampaknya ia tidak dapat menghindari kerusakan reputasi.

Melansir The Chosun Daily, Kamis (5/2/2026), pada Selasa, 3 Februari 2026, brand fesyen Bean Pole menghapus video teaser untuk koleksi Spring 2026 yang telah diunggah ke akun resminya. Klip tersebut, yang dirilis bulan lalu, menampilkan Seon Ho dan mengisyaratkan penunjukan model baru.

Namun, video teaser tersebut kini tidak tersedia di akun media sosial resmi Bean Pole dan YouTube. Video YouTube telah dibatasi aksesnya sebagian, memerlukan input tautan untuk menontonnya. Hal ini diyakini sebagai konsekuensi dari tuduhan penggelapan pajak baru-baru ini.

Aktor berusia 39 tahun tersebut menghadapi kecurigaan telah menciptakan perusahaan keluarga terpisah dari Fantagio untuk menghindari pajak. Jika pendapatan dilaporkan atas nama pribadi Seon Ho, pajak penghasilan maksimum, termasuk pajak daerah, adalah 49,5 persen.

Tapi, jika diproses sebagai pendapatan perusahaan, tarif pajak perusahaan maksimum adalah 19 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mungkin telah digunakan untuk “mengeksploitasi” perbedaan tarif pajak.

Seon Ho mengoperasikan perusahaan perencanaan pertunjukan terpisah yang terdaftar di kediamannya di Yongsan-gu, Seoul, dengan orangtuanya terdaftar sebagai direktur internal. Laporan menunjukkan bahwa ia menggunakan rekening bank perusahaan untuk membayar gaji bulanan orangtuanya, mulai dari ratusan juta hingga miliaran won.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi positif aksi Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap oknum di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Alih-alih merasa terpukul, Purbaya justru menilai peristiwa ini sebagai momentum krusial untuk melakukan reformasi birokrasi secara menyeluruh.

“Kenapa harus terpukul? Ini justru menjadi titik masuk untuk memperbaiki Pajak dan Bea Cukai sekaligus,” ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Purbaya mengungkapkan bahwa kecurigaan terhadap adanya praktik ilegal di lingkungan Bea Cukai sebenarnya sudah terdeteksi sejak lama. “Kemarin Bea Cukai sudah saya ‘obrak-abrik’. Penangkapan ini memang menyasar wilayah yang sudah terdeteksi ada keanehan sebelumnya,” sambung beliau.

Sanksi Tegas dan Opsi Pencopotan Menkeu memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat, termasuk jika ditemukan adanya keterlibatan di tingkat Kantor Wilayah (Kanwil). Selain sanksi administratif berupa penempatan di posisi non-job, Purbaya tidak ragu untuk memberhentikan pegawai secara tidak hormat jika terbukti melakukan pelanggaran berat.

“Nanti kita lihat, jika terbukti salah, kita akan berhentikan,” tegasnya.

Janji Tak Intervensi Proses Hukum Terkait OTT yang terjadi di KPP Banjarmasin, Lampung, dan Jakarta, Menkeu menyebutnya sebagai bentuk shock therapy bagi seluruh pegawai Kemenkeu. Ia menjamin kementeriannya akan memberikan pendampingan hukum sesuai prosedur, namun memberikan garansi penuh untuk tidak mengintervensi jalannya penyidikan di KPK maupun Kejaksaan.

“Saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya. Kalau bersalah ya bersalah. Saya tidak akan datang ke Presiden untuk meminta kasus dihentikan seperti praktik di masa lalu. Kita tidak akan melakukan intervensi hukum,” pungkas Purbaya.

Liputan6.com, Jakarta – DJP atau Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah merespons kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Pajak Madya Banjarmasin, Jalan Djok Mentaya, Rabu (4/2/2025).

Pelaksana Tugas Kepala Bidang P2 Humas Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, Tri Wibowo, membenarkan adanya operasi tersebut. Namun, ia mengaku belum memperoleh informasi rinci terkait kasus yang melatarbelakangi penindakan tersebut.

“Kami mohon bersabar, nanti akan ada siaran pers resmi dari kantor pusat DJP,” kata Tri kepada wartawan.

Tri juga mengaku belum mengetahui jumlah orang yang diamankan dalam OTT tersebut. Ia hanya memastikan bahwa lokasi kejadian berada di Kantor Pajak Madya Banjarmasin.

“Untuk detail lebih lanjut saya belum tahu,” katanya singkat.

Sementara itu, berdasarkan pantauan di lapangan, aktivitas pelayanan di Kantor Pajak Madya Banjarmasin tetap berlangsung normal seperti hari-hari biasa. Hal serupa juga terlihat di Kantor Kanwil DJP Kalsel-Teng di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, yang masih beroperasi seperti biasa.

Liputan6.com, Jakarta – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara mengenai pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia berjanji tidak akan melakukan intervensi penindakan hukum yang berlaku.

Dia menjelaskan ada OTT yang dilakukan KPK terhadap KPP Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menurutnya, ini bentuk peringatan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

“Kita juga lihat mungkin hari ini ada yang di OTT di Banjarmasin, yang disini udah masuk yah? dan di Lampung, yang disergap oleh KPK. Nah ini juga mungkin merupakan shock therapy bagi pegawai kami,” ungkap Purbaya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Dia memastikan tetap akan memberikan pendampingan hukum kepada para pegawainya yang terjaring OTT KPK. Namun, dia memastikan tidak akan ada intervensi yang dilakukan.

“Saya akan mendampingi mereka terus secara hukum, tapi tidak akan intervensi hukum dalam pengertian saya misalnya datang ke Presiden minta KPK untuk menghentikan kasus atau Kejaksaan untuk menghentikan kasus seperti di masa lalu,” tuturnya.

Bendahara Negara ini memastikan lagi agar proses hukum bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jika terbukti salah, maka perlu diberikan hukuman.

“Jadi saya akan bantu tapi saya akan biarkan proses hukum berjalan seadil-adilnya, kalau salah ya bersalah, tapi kalau enggak ya jangan di abuse, gitu kira-kira. Tapi kitatidak akan melakukan intervensi hukum,” tegas Purbaya Yudhi Sadewa.