Posts in category: berita

Liputan6.com, Jakarta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) meluncurkan Piagam Wajib Pajak (Taxpayers’ Charter) sebagai tonggak penting dalam memperkuat hubungan antara negara dan wajib pajak. 

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, menjelaskan Piagam Wajib Pajak yang tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2025 merupakan dokumen resmi yang memuat secara eksplisit hak dan kewajiban wajib pajak sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan. 

Piagam ini hadir sebagai bentuk nyata komitmen DJP untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, dan keadilan, serta membangun hubungan saling percaya dan saling menghormati antara wajib pajak dan negara.

“Peluncuran Piagam Wajib Pajak ini bukan sekadar simbol. Ini adalah wujud nyata perubahan cara pandang kami dari sekadar otoritas pemungut pajak menjadi mitra masyarakat dalam membangun negeri,” ujar Bimo Wijayanto dalam sambutannya diacara peluncuran piagam wajib pajak, di Kantor DJP, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Bimo menyebutkan bahwa piagam ini memuat 8 hak wajib pajak, antara lain hak atas informasi, layanan tanpa pungutan biaya, keadilan, perlindungan hukum, dan kerahasiaan data.

Di sisi lain, terdapat pula 8 kewajiban wajib pajak, termasuk kewajiban menyampaikan SPT secara jujur, kooperatif dalam pengawasan, serta larangan memberikan gratifikasi kepada pegawai DJP.

Liputan6.com, Jakarta Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keprihatinan mendalam atas kerugian besar yang diderita negara akibat praktik curang dalam tata niaga beras.

Ia menyebutkan bahwa permainan harga beras dan manipulasi pasokan beras menyebabkan kerugian ekonomi hingga mencapai Rp100 triliun setiap tahun.

“Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah Rp100 triliun tiap tahun,” kata Prabowo dalam sambutannya diacara peluncuran 80 ribu Kopdes Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Sein (21/7/2025).

Angka tersebut bukan hanya mencerminkan kerugian materiil semata, tapi juga mengindikasikan lemahnya pengawasan dan dominasi kelompok tertentu dalam rantai pasok pangan nasional. Presiden menilai kondisi ini telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penindakan yang tegas.

Menurutnya, praktik seperti ini sangat merugikan negara, terutama di saat pemerintah tengah bekerja keras mencari pemasukan melalui pajak dan cukai.

“Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah dan sebagainya. Ini Rp100 triliun kita rugi tiap tahun. Dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha,” ujarnya.

Presiden juga menekankan bahwa kerugian tersebut bukan hanya soal angka, melainkan menyangkut nasib petani, konsumen, dan stabilitas nasional. Karenanya, tindakan tegas harus diambil untuk menghentikan praktik ekonomi yang timpang dan merugikan rakyat.

Pemasangan sistem E-TRAPT dilakukan oleh Tim Implementor yang ditunjuk oleh Bapenda, berdasarkan rekomendasi Unit Pelaksana Pelayanan Pajak Daerah (UP3D) dan Suku Badan. Namun, Wajib Pajak juga diberi ruang untuk mengajukan pemasangan secara mandiri melalui Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) atau langsung ke Bapenda.

“Kami memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak untuk berpartisipasi aktif. Tidak harus menunggu, mereka bisa mengajukan permohonan pemasangan sendiri,” jelas Bapenda.

Dasar Hukum yang Mendukung Implementasi

Pelaksanaan sistem E-TRAPT memiliki dasar hukum yang kuat. Sistem ini diatur melalui Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari Pergub Nomor 98 Tahun 2019 tentang pelaporan data transaksi usaha secara elektronik.

Regulasi ini memberikan legitimasi bagi Bapenda untuk melakukan pengawasan yang lebih terstruktur serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam pelaporan pajaknya.

Pengajuan angsuran dilakukan melalui surat resmi kepada Kepala Bapenda DKI Jakarta dan dapat disampaikan langsung, lewat pos, maupun secara daring.

Surat permohonan harus menyertakan identitas wajib pajak, alasan pengajuan, dan perhitungan angsuran. Selain itu, dokumen pendukung seperti fotokopi KTP, laporan keuangan, dan bukti kondisi force majeure harus dilampirkan.

“Kami ingin prosesnya tetap transparan dan akuntabel. Karena itu, kelengkapan dokumen sangat penting dalam pengambilan keputusan,” kata Morris.

Liputan6.com, Jakarta Mutasi atau balik nama Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan proses administratif yang bertujuan mengubah data kepemilikan atas tanah atau bangunan dalam dokumen Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Morris Danny menjelaskan, di Jakarta, prosedur ini penting dilakukan setelah terjadi peralihan hak kepemilikan melalui transaksi jual beli, hibah, atau warisan.

“Tujuan utamanya adalah agar kewajiban perpajakan tercatat atas nama pemilik atau penguasa sah dari objek pajak, sehingga meminimalisir potensi sengketa atau kendala administratif di kemudian hari,” katanya, Selasa (10/6/2025).

Pengertian dan Tujuan Balik Nama PBB

Morris Danny menjelaskan, balik nama PBB merupakan upaya untuk memperbarui data nama wajib pajak dalam sistem perpajakan daerah.

“Ketika terjadi peralihan hak atas tanah dan bangunan, data dalam SPPT harus segera disesuaikan agar mencerminkan kepemilikan yang sebenarnya,” tambahnya.

Hal ini menjadi penting karena kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) akan jatuh kepada pihak yang namanya tercantum dalam dokumen tersebut. 

Proses ini bukan hanya sebagai bentuk ketaatan terhadap aturan, tetapi juga menjadi perlindungan administratif bagi pemilik baru.

Tanpa balik nama, pemilik baru akan menghadapi kesulitan saat mengurus legalitas lain, seperti perizinan bangunan atau saat ingin menjual kembali aset tersebut.  

Mengenali ciri-ciri pesan spam WhatsApp adalah langkah pertama untuk melindungi diri dari ancaman keamanan dan privasi. Pesan dari nomor yang tidak dikenal seringkali menjadi indikasi spam. Waspadalah terhadap pesan dari nomor asing, terutama jika mereka mencoba menawarkan sesuatu atau meminta informasi pribadi.

Tawaran yang terlalu menggiurkan juga patut dicurigai. Jika sebuah pesan menawarkan hadiah, diskon, atau kesempatan yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, kemungkinan besar itu adalah spam. Berhati-hatilah dengan tawaran yang menjanjikan keuntungan besar dengan usaha minimal.

Pesan yang meminta informasi pribadi seperti nomor kartu kredit, kata sandi, atau data keuangan lainnya hampir selalu merupakan upaya penipuan. WhatsApp atau perusahaan resmi tidak akan pernah meminta informasi sensitif melalui pesan. Tautan mencurigakan, terutama yang disingkat atau terlihat aneh, bisa jadi mengarah ke situs phishing atau mengandung malware.

Liputan6.com, Jakarta Pemilik properti di Jakarta kini dapat mengajukan permohonan balik nama atau mutasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara daring melalui situs resmi Pajak Online Jakarta.

Balik nama PBB—atau disebut juga mutasi PBB—adalah proses perubahan data kepemilikan atas objek pajak karena adanya peralihan hak, seperti jual beli, hibah, atau warisan. Proses ini penting agar data pada Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sesuai dengan nama pemilik yang sah saat ini.

Dengan hadirnya layanan online, wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak secara langsung. Berikut panduan lengkap untuk mengajukan permohonan mutasi atau balik nama PBB-P2 secara online:

Langkah-Langkah Mengajukan Balik Nama PBB-P2 Melalui Pajak Online

1. Masuk ke Website Pajak Online

Kunjungi laman resmi: https://pajakonline.jakarta.go.id

2. Login ke Akun Terdaftar

Klik tombol “Masuk”, lalu login menggunakan email dan password yang sudah terdaftar. Centang “I’m Not A Robot”, kemudian klik “Masuk”.

3. Pilih Jenis Pajak

Setelah berhasil masuk, klik menu “Jenis Pajak”, kemudian pilih opsi “PBB”.

4. Akses Menu Pelayanan

Klik “Pelayanan”, lalu klik “Tambah Permohonan Pelayanan”.

5. Isi Data Permohonan

• Pada kolom “Jenis Pelayanan”, pilih “Mutasi”
• Pada “Jenis Sub Pelayanan”, pilih jenis layanan yang sesuai
• Isi Identitas Pemohon
• Isi Data Objek Pajak
• Unggah dokumen pendukung yang diminta

6. Konfirmasi dan Simpan

Setelah semua data terisi dengan benar, centang kolom persetujuan “Saya Setuju dengan Pernyataan di Atas”, lalu klik “Simpan”.

7. Pantau Status Permohonan

Anda akan diarahkan ke halaman “Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan”, di mana status pengajuan akan terlihat sebagai “Proses Verifikasi Petugas”.

8. Unduh Surat Tanda Terima

Setelah status berubah menjadi “Berkas Selesai”, klik ikon “Unduh” di kolom keterangan untuk memperoleh Surat Tanda Terima Pelayanan PBB-P2, yang dapat langsung dicetak.

Tips Tambahan

• Pastikan semua data yang diunggah sudah lengkap dan akurat untuk menghindari penolakan atau keterlambatan proses.
• Periksa status permohonan secara berkala melalui akun Anda.

Dengan mengikuti panduan ini, proses mutasi PBB-P2 dapat dilakukan dengan efisien dan tanpa hambatan. Digitalisasi layanan ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam pelayanan pajak daerah.

Untuk informasi lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses situs resmi Pajak Online Jakarta atau menonton video tutorial berikut ini:

(*)

Liputan6.com, Jakarta – Miliarder Elon Musk mengecam Rancangan Undang-Undang (RUU) pajak dan belanja Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Ia menilai, hal itu sebagai “kekejian yang menjijikkan”. Hal ini membuat keretakan yang semakin lebar antara dua sekutu itu. Anggaran yang mencakup keringanan pajak multi triliun dolar AS dan lebih banyak belanja pertahanan sekaligus memungkinkan pemerintah AS meminjam lebih banyak uang, disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bulan lalu. 

“Malu pada mereka yang memilihnya,” ujar Elon Musk dalam sebuah unggahan di platform X tentang poros legislatif agenda masa jabatan kedua Trump, seperti dikutip dari BBC, Rabu (4/6/2025). 

Miliarder teknologi itu tiba-tiba meninggalkan pemerintahan pekan lalu setelah 129 hari bekerja untuk memangkas biaya dengan timnya yang dikenal sebagai Doge. 

Komentar tersebut menandai ketidaksetujuan publik pertamanya dengan Trump sejak meninggalkan pemerintahan, setelah menyebut rencana itu “mengecewakan. 

Masa jabatan Elon Musk di pemerintahan Donald Trump berakhir pada 31 Mei, meskipun Trump mengatakan, “dia akan selalu bersama kita, membantu kita sepenuhnya”. 

Dalam bentuknya saat ini, RUU itu disebut Trump sebagai “RUU besar yang indah”, akan meningkatkan defisit anggaran, selisih antara pengeluaran pemerintah dan pendapatan yang diterimanya sekitar USD 600 miliar atau sekitar Rp 9.783 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah di kisaran 16.305) pada tahun fiskal berikutnya. 

Pada tahun anggaran 2025, Pemprov DKI Jakarta menetapkan APBD sebesar Rp91,34 triliun. Sebanyak Rp81,7 triliun di antaranya berasal dari Pendapatan Daerah, dengan kontribusi terbesar dari pajak daerah. Sementara sisanya berasal dari pembiayaan sebesar Rp9,6 triliun.

Morris menekankan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada partisipasi warga sebagai pembayar pajak.

“Setiap rupiah yang dibayarkan adalah investasi. Kita kembalikan dalam bentuk layanan publik dan infrastruktur yang dinikmati bersama,” ucapnya.

Pemprov Jakarta juga menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak. Sistem digitalisasi pajak dan keterbukaan informasi diharapkan meningkatkan kepercayaan publik.

Pajak bukan sekadar kewajiban administratif, tapi cerminan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun Jakarta yang lebih baik. Sebagaimana diungkapkan Morris Danny,

“Membayar pajak hari ini adalah meletakkan fondasi bagi Jakarta yang lebih tangguh dan berkelanjutan di masa depan.”

Dalam kesempatan itu, Iswar juga mencatat sejumlah masukan penting dari fraksi-fraksi DPRD, mulai dari aspek pengawasan, peningkatan pelayanan, kemudahan akses, hingga penindakan terhadap pungutan liar.

Khusus untuk sektor retribusi parkir, pihaknya menekankan perlunya peningkatan tata kelola dan pengurangan praktik liar di lapangan.

“Kami akan terus berupaya agar masukan dari kawan-kawan fraksi bisa dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh jajaran eksekutif,” tambahnya.

Pemkot Semarang juga tengah mendorong proses digitalisasi pelayanan pajak untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan. Penyiapan sarana prasarana serta peningkatan kapasitas SDM menjadi fokus utama dalam transformasi tersebut.

Terkait usulan penghapusan pajak kendaraan, Iswar menyatakan pihaknya akan mencermati pembahasan di tingkat panitia khusus DPRD.

“Setiap opsi kebijakan harus tetap berpegang pada prinsip keadilan dan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.