064068200_1680271502-IMG_8768.JPG

Bursa Karbon Berjalan Tahun Ini, Sri Mulyani Siapkan Aturan Pajak

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam waktu dekat akan mengeluarkan kebijakan terkait bursa karbon dalam rangka mengantisipasi risiko perubahan iklim. Sehingga perdagangan karbon bisa mulai diperjualbelikan pada tahun 2023.

“Rencananya kami akan terbitkan POJK bulan depan dan dalam waktu bersamaan dikoneksikan antara registrasi sistem nasional dari karbon dengan yang diperlukan sistem bursa karbon,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dalam konferensi pers KSSK di Kantor LPS, Pasific Central Palace, Kawasan SCBD, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2023).

Mahendra mengatakan dengan diterbitkannya Peraturan OJK (POJK) bulan depan maka perdagangan karbon sudah bisa dilakukan pada bulan September tahun ini.

Dalam waktu yang bersamaan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga tengah melakukan finalisasi berbagai infrastruktur pendukung perdagangan karbon.

“Harapannya pada September sudah ada perdagangan perdana yang rencana awal akan dilakukan antara lain dengan perdagangan launching hasil dari yang sudah diakui dalam bagian dari results payment sebesar 100 juta ton CO2,” kata dia.

Di sisi lain, Pemerintah juga melakukan sejumlah persiapan lainnya. Mulai dari perangkat sistem registrasi nasional badan perangkat sertifikasi.

 

Source link

035439900_1597825448-geoff-greenwood-pb4pLVChwY0-unsplash.jpg

Pajak Wisata Belum Berlaku, Thailand Sudah Usulkan Tarik Pajak Keberangkatan Sebesar Rp434 Ribu pada Turis Asing

Menteri Pariwisata dan Olahraga Thailand Phiphat Ratchakitprakarn mengumumkan bahwa pajak wisata akan ditarik dari turis asing yang tiba di negara itu pada awal Juni 2023. “Uang yang terkumpul akan digunakan untuk mendukung pengunjung yang terlibat dalam kecelakaan dan pengembangan destinasi wisata,” ujarnya dikutip dari The Thaiger, Kamis, 12 Januari 2023.

Ia menyatakan biaya tersebut tidak akan dipungut dari orang yang memiliki izin kerja dan izin tinggal di Thailand. Ratchakitprakarn menjelaskan, kebijakan biaya wisata memerlukan waktu untuk disetujui kabinet. Setelah itu, aturan baru tersebut akan berlaku setelah 90 hari dipublikasikan di Royal Gazette.

“Pariwisata adalah sektor krusial di ekonomi terbesar kedua di Asia Tenggara dan menyumbang sekitar 12 persen dari produk domestik bruto sebelum pandemi. Pengeluaran pariwisata diperkirakan mencapai setidaknya 2,38 triliun baht tahun ini,” ia menjelaskan.

Pada tahun lalu, juru bicara pemerintah Thanakorn Wangboonkongchana menyatakan bahwa biaya wisata itu juga akan mendanai asuransi jiwa dan kecelakaan bagi wisatawan asing yang datang. Bila ada kejadian tidak diharapkan, seperti kecelakaan serius atau meninggal saat berlibur ke Thailand, asuransi akan menanggungnya.

Source link

012439500_1591161785-Kaspersky_Miners.jpg

Kazakhstan Raup Rp 102,7 Miliar dari Pajak Perusahaan Penambangan Kripto

Sebelumnya, Swedia, salah satu negara di Eropa yang menjadi rumah terakhir bagi penambang bitcoin bakal menghapus insentif pajak untuk pusat data pada Juli  2023. Ini berpotensi memberi dampak bagi industri penambangan kripto di Swedia.

Dilansir dari CoinDesk, Selasa (18/4/2023), harga energi di Eropa telah melonjak dalam satu tahun terakhir sebagian besar karena perang di Ukraina, mengusir penambang bitcoin di berbagai negara. 

Wilayah paling utara Norwegia dan Swedia adalah beberapa wilayah terakhir di mana industri ini masih menguntungkan dan beroperasi meskipun pemainnya telah menipis.

Swedia awalnya dipilih karena mereka menawarkan lingkungan yang ideal untuk pusat data dan rumah bagi pembangkit listrik tenaga air murah. Swedia mulanya p tidak terpengaruh oleh krisis energi, yang menyebabkan kenaikan harga dan beberapa penambang menghentikan operasi mereka pada 2022.

Harga energi mulai normal pada 2023, tetapi pajak yang akan datang kemungkinan akan menghentikan investasi baru di Swedia, yang saat ini menampung sekitar 150 megawatt (MW) pertambangan kripto. Pajak akan meningkat mulai Juli tahun ini, menurut anggaran keuangan yang diterbitkan pada November 2022.

Berdasarkan harga listrik rata-rata tahun lalu, kenaikan pajak dapat membawa biaya energi keseluruhan meningkat 

Analis senior di perusahaan jasa pertambangan kripto, Luxor Technologies Jaran Mellerud mengatakan mesin tambang yang paling efisien saat ini MicroBT Whatsminer M30s, akan berada pada titik impas mengingat kondisi pasar saat ini.

Tak hanya Swedia, Norwegia, yang saat ini menampung 250-300 Mega Watt pertambangan kripto, juga menaikkan pajaknya dari USD 0,0086 atau setara Rp 127,13 (asumsi kurs Rp 14.782 per dolar AS) menjadi USD 0,015 atau setara Rp 221,74 per kWh pada Januari 2023.

 

 

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual saham. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Source link

034095700_1663983067-Presiden.jpg

Presiden El Salvador Nayib Bukele Hapus Semua Pajak atas Inovasi Teknologi, AI, dan Pemrograman Aplikasi

Sebelumnya, Bitcoin telah menjadi alat pembayaran yang sah di El Salvador selama tiga tahun, tetapi saat ini orang-orang menggunakannya kurang dari transaksi pada 2022, setidaknya untuk pengiriman uang.

Melansir Cryptopotato, Minggu (16/4/2023), pengiriman uang dalam Bitcoin dan cryptocurrency lainnya yang dikirim ke El Salvador turun 17,8 persen selama dua bulan pertama 2023 dibandingkan 2022, menurut data terbaru yang diterbitkan oleh Central Reserve Bank (BCR) negara yang dilaporkan oleh Agencia EFE.

Sesuai pernyataan tersebut, El Salvador menerima total USD 15,98 juta dalam bentuk pengiriman uang melalui cryptocurrency. Jumlah ini merupakan penurunan sebesar USD 3,47 juta dibandingkan dengan periode yang sama selama tahun sebelumnya ketika negara tersebut mendaftarkan lebih dari USD 19,45 juta dalam pengiriman uang kripto.

Menurut informasi BCR, pengiriman uang yang diterima melalui cryptocurrency hanya mewakili 1,34 persen dari total yang diterima oleh negara, hingga laporan terbaru, berjumlah hampir USD 1,2 Miliar.

Meskipun persentase penurunan pengiriman uang selama dua bulan terakhir hampir 20 persen dibandingkan 2022, kenyataannya sejak penerapan Undang-Undang Bitcoin, penggunaan cryptocurrency untuk transaksi internasional tidak berdampak signifikan terhadap ekonomi Salvador.

Kebanyakan orang Salvador mengirim uang menggunakan layanan tradisional, dan jumlah uang yang mereka kirim hampir sama.

Selama 2022, lebih dari USD 7 miliar pengiriman uang dikirim ke negara Amerika Tengah itu. Namun, hanya USD 126 juta yang dikirim menggunakan cryptocurrency, menurut Prensa Latina.

Source link

066174300_1633545521-000_9P39C7.jpg

Daftar Negara yang Sudah Terapkan Pajak Turis Asing, Inggris hingga Thailand

Setelah keluar dari Uni Eropa, Inggris memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan fiskal nasional. Setelah Brexit, pemerintah menerapkan pajak turis dalam bingkai insentif perpajakan.

Turis asing yang berbelanja di Inggris mendapatkan hak klaim pengembalian pajak atau tax return sebesar 20 persen untuk belanja barang bermerek di Inggris. Peritel barang mewah seperti Burberry, Fortnum Mason dan Jimmy Choo ikut dalam kampanye insentif ini.

Selain itu, jaringan hotel mewah Como, Rosewood dan Dorchester serta maskapai British Airways ikut serta dalam skema insentif pajak bagi turis asing yang belanja di tanah Britania.

 

Source link

052469800_1683023852-Thumbnail_Liputan6.com-5.jpg

Cegah Remaja Kecanduan Nikotin, Australia Naikkan Pajak Tembakau dan Larang Vape

Butler juga mengatakan hasil yang diperoleh dengan susah payah dalam kesehatan masyarakat terkait dengan pengurangan merokok dapat dibatalkan oleh “ancaman baru”.

Steve Robson, presiden Asosiasi Medis Australia, kelompok dokter terkemuka negara itu, mendukung langkah tersebut. “Kami tahu generasi muda baru Australia sedang kecanduan vape dan ini adalah inisiatif yang bagus.”

CEO Alcohol and Drug Foundation Erin Lalor mengatakan kebanyakan orang yang melakukan vaping di Australia menggunakan produk yang tidak diatur, tanpa tahu apa yang ada di dalamnya.

“Beberapa orang yang melakukan vape, termasuk anak muda, mungkin tanpa sadar mengonsumsi nikotin dan telah membentuk ketergantungan,” ujarnya.

Kampanye kesehatan masyarakat senilai AU$63 juta (Rp620 miliar) akan diluncurkan untuk mencegah warga Australia menggunakan vaping dan mendorong mereka yang sudah harus berhenti. Program dukungan yang membantu warga Australia berhenti vaping akan didukung oleh investasi sebesar AU$30 juta (Rp295 miliar), dan pendidikan di kalangan praktisi kesehatan tentang penghentian merokok dan nikotin akan diperkuat.

Pemerintah akan mengalokasikan lebih lanjut AU$140 juta (sekitar Rp1 triliun) untuk program membantu masyarakat adat berhenti merokok, yang akan diperluas hingga mencakup vaping.

Australia memiliki salah satu tingkat merokok terendah di antara negara-negara Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, dengan 11,2 persen warga Australia berusia 15 tahun ke atas merokok pada 2019, menurut statistik pemerintah.

Source link

057753300_1600841737-architecture-1477041_1280.jpg

Konglomerat Indonesia Boleh Beli Rumah Mewah di Luar Negeri, Tapi Ada Syaratnya

Konglomerat Indonesia seakan tak ada rasa khawatir untuk membeli properti di luar negeri dengan harga fantastis. Terbaru, kabar bahwa konglomerat Indonesia membeli 3 hunian mewah di Nassim Road, Singapura, menjadi perhatian Kementerian Keuangan.

Melalui akun twitter @prastow, Staf khusus Menteri Keuangan Sri Mulyani, Yustinus Prastowo, berharap pembelian rumah mewah di Singapura oleh konglomerat Indonesia, diharapkan telah memenuhi kewajiban pajaknya.

“Biasanya hal seperti ini masuk skema AEoI. Atau setidaknya DJP bisa melakukan EoI untuk memastikan kita memperoleh informasi yang lebih detail. Membeli properti adalah hak warga negara. Semoga kewajiban pajaknya pun ditunaikan dengan baik,” demikian cuitan Prastowo yang dikutip pada Rabu (26/4).

Rumah mewah tersebut dikabarkan berada di Nassim Road. Mengutip dari Channel News AsiaNassim Road awalnya merupakan sebuah rumah keluarga yang dibangun pada tahun sekitar 1850 dan dimiliki oleh seorang pemilik tanah Yahudi kaya yang tinggal di lingkungan tersebut.

Kawasan itu merupakan kawasan berhutan yang rimbun di mana pemerintah kolonial Inggris mendirikan properti mewah – bukan hanya bungalo kelas bagus, juga rumah besar hitam-putih yang terkenal dengan dinding bercat putih dan detail kayu bernoda hitam – untuk memenuhi keinginan mereka yang tinggi.

Di tahun-tahun berikutnya, mereka menjadi rumah bagi pedagang lokal yang kaya. Saat ini, penduduknya termasuk anggota keluarga kerajaan Brunei, kesultanan di pulau Kalimantan yang kaya akan minyak dan gas. Eduardo Saverin, salah satu pendiri Facebook, juga dilaporkan memiliki rumah di Jalan Nassim (dia tidak menanggapi pesan LinkedIn yang meminta komentar). Kantor kedutaan Jepang, Rusia, dan Filipina juga berada di kawasan tersebut.

 

Source link

028902900_1643965324-20220204-Bali-Kembali-Dibuka-3.jpg

Sandiaga Uno: Pemerintah Masih Kaji Rencana Pajaki Turis Asing

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah kunjungan turis asing atau wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Maret 2023 sebesar 800,96 ribu kunjungan. Angka itu terus melesat jika dibandingkan bulan sebelumnya atau periode sama tahun lalu.

“Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia pada Maret 2023 sebanyak 809,96 ribu kunjungan. Naik 15,39 persen secara bulanan, dan tumbuh sangat impresif kalau dibandingkan (periode sama) tahun lalu, tumbuhnya 470,37 persen secara year on year,” jelas Kepala BPS Margo Yuwono, Selasa (2/5/2023).

Adapun turis asing yang berkunjung ke Indonesia pada Maret 2023 masih didominasi oleh wisman dari negara tetangga, seperti Malaysia (15,39 persen), Singapura (13,74 persen), dan Australia (11,87 persen).

Secara kumulatif, kunjungan wisman pada Januari-Maret 2023 juga melonjak 508,87 persen dibandingkan periode sama pada 2022 lalu. Namun, jumlah itu masih di bawah level sebelum pandemi Covid-19.

“Kalau dilihat, jumlah kunjungan wisman terus mengalami peningkatan sejak tahun lalu. Tapi kalau dilihat dibandingkan sebelum pandemi, kondisi di tahun 2023 ini belum kembali ke level sebelum pandemi di 2019,” imbuh Margo.

 

Source link