Kedua, Menkeu Purbaya dapat mengevaluasi kebijakan efisiensi anggaran yang wajib dilakukan namun tanpa menganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
Ketiga, segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition (menukar kewajiban utang dengan program transisi energi), debt swap for nature (menukar utang dengan konservasi hutan/ mangrove/karst), dan debt cancellation (pembatalan utang yang merugikan).
“Keempat, mencopot Wakil Menteri dan pejabat di Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN, karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan,” beber Bhima.
Kelima, mengevaluasi seluruh belanja perpajakan (stimulus dan insentif fiskal) yang merugikan keuangan negara. CELIOS mendorong Menkeu Purbaya mengaudit perusahaan yang dapat tax holiday dan tax allowances, baik laporan keuangan maupun dampak yang dihasilkan.
“Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM,” kata Bhima.
Selain itu, CELIOS juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik.
Source link
